Biro PBJ Setdaprov Kalsel Lantik Pejabat Fungsional

BANJARBARU – Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Kalsel kembali melantik satu pejabat fungsional pengelola Barang dan Jasa, pada Jumat (4/2) siang di Aula Kantor Biro PBJ.

Soni Robert Dirgantoro diambil sumpah menjadi pejabat pengelola pengadaan barang dan jasa Muda berdasar SK Gubernur Kalsel 821.29/017-001-BKD/2022 tertanggal 14 Januari 2022.

Pelantikan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar, yang diwakili Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalsel Rahmaddin MY.

Usai pelantikan, Rahmaddin MY menyampaikan, dengan dilantiknya jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa muda dilingkup Biro barang dan jasa, diharapkan dapat mengemban tugas dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan terus berpegang teguh pada ajaran agama, nilai, dan norma sosial.

“Dengan keterisian 21 jafung (jabatan fungsional) di Biro PBJ ini, maka target 60 persen dari ABK sudah tercapai, karena dengan 21 pejabat fungsional yang ada artinya sudah 70 persen dari 30 pejabat yang diperlukan,” ucap Rahmaddin.

Rahmaddin menambahkan, selain melantik salah satu pegawai pejabat fungsional, pihaknya juga memberikan penghargaan kepada ASN dan Non ASN di lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa, sehigga dapat memotivasi sekaligus meningkatkan kinerja pegawai yang lain agar dapat memberikan yang terbaik bagi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Selatan.

“Biro PBJ Setdaprov Kalsel juga terus melakukan inovasi – inovasi baru seperti berbagi ilmu seputar pengadaan barang dan jasa melalui podcast di YouTube,” tutup Rahmadin. (MRF/RDM/RH)

Sebanyak 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemko Banjarmasin Dilantik

BANJARMASIN – Dalam rangka penyegaran jabatan dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin, maka Walikota Banjarmasin Ibnu Sina melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, di aula Kayuh Baimbai, Jumat Siang (4/2).

Ucapan selamat untuk pejabat yang baru dilantik

“Sudah cukup lama para pejabat ini menduduki jabatan tersebut, sehingga perlu disegarkan kembali,” ungkap Ibnu Sina..

Ibnu mengharapkan, kepada yang baru dilantik dapat bekerja maksimal, di tempat baru mereka. 12 pimpinan tinggi pratama Yang dilantik tersebut diantaranya adalah Machli Riyadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin kini menjabat sebagai asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto sebelum menduduki jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin kini menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Banjarmasin, Ahmad Fanani sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perkim Kota Banjarmasin kini menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Setdakota Banjarmasin, Ikhsan Alhaq sebelumnya menduduki jabatan Kepala Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin, Iwan Fitriadi sebelumnya menduduki jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Kota Banjarmasin, Madyan kini menduduki jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin, Iwan Ristianto kini menduduki jabatan sebagai Sekwan DPRD Kota Banjarmasin sebelum sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Doyo Pudjadi tetap pada jabatan asisten perekonomian dan pembangunan Setdakota Banjarmasin, Kasman tetap menduduki jabatan Kepala Kesbangpol Kota Banjarmasin, Muryata kini menjabat sebagai staf ahli kerjasama dan investasi, Safri Azmi menduduki jabatan Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik sebelumnya sebagai Kepada BKD Kota Banjarmasin, Taufik Rifani kini menduduki jabatan sebagai Kepala Inspektorat Kota Banjarmasin sebelum Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banjarmasin. (SRI/RDM/RH)

Pedagang Minyak Goreng di Kabupaten Banjar Mulai Jalankan Kebijakan Satu Harga

BANJAR – Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan yang dijual ditingkat pengecer dan pedagang di Kabupaten Banjar kini mulai menjalankan kebijakan satu harga yang ditetapkan Kemendag RI.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar, I Gusti Made Suryawati, mengatakan, penetapan satu harga minyak goreng yang diketahui seluruhnya berjenis premium serta curah itu sepenuhnya telah dituangkan dalam Permendag RI Nomor 66 Tahun 2022.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar, I Gusti Made Suryawati

“Sejak Februari 2022, HET minyak goreng curah itu harus dijual Rp11.500 dan untuk yang sederhana sekitar Rp13.500 per liternya. Sedangkan, premium dikenakan Rp14.000,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, diruang kerjanya, Jumat (4/2) siang.

Ia mengakui, kini para pedagang yang menjajakan minyak gorengnya di Kabupaten Banjar sudah berangsur-angsur mulai menyesuaikan HET yang ditetapkan.

“Mereka (pedagang) sudah mengikuti harga yang diatur oleh pemerintah,” bebernya.

Sebagai langkah menekan lonjakan harga, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar sudah beberapa kali menggelar operasi pasar minyak goreng dengan kebijakan sati harga yang disesuaikan aturan dari Kementerian Perdagangan.

“Kami kemarin juga sudah menggelar kegiatan tersebut dan bekerjasama dengan Dekranasda Banjar. Hal ini tentu, menyikapi adanya kebijakan yang dikeluarkan Kemendag RI,” ujar Made.

Adapun pelaksanaan operasi pasar minyak goreng dengan menerapkan kebijakan satu harga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar setidaknya sudah lebih dari satu titik.

“Kegiatan pertama di depan Gedung Dekranasda, setelah itu di Kecamatan Karang Intan, Sambung Makmur, Martapura Kota, dan nanti akan berlanjut pada 28 Februari 2022 di Kecamatan Peramasan,” paparnya.

Operasi pasar minyak goreng yang dijajakan sesuai harga standar Kemendag RI itu, sambung Made, penyelenggaraannya menyesuaikan permintaan masyarakat yang disampaikan langsung dari jajaran aparat kecamatan.

“Untuk programnya, kita lihat dari kecamatan mana saja yang masih tetap menginginkan adanya pelaksanaan operasi pasar minyak goreng. Tentu, tujuannya adalah agar kestabilan harga di pasaran secara pelan-pelan berangsur-angsur kembali normal,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

DPRD Kalsel Harapkan Penyebarluasan Informasi Melalui TV Robot

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan implementasi penyebarluasan informasi publik melalui TV Robot. Harapan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Mariana kepada wartawan, usai mendampingi Komisi I DPRD Kalsel berkunjung ke PT Antara Digital Media di Jakarta, belum lama tadi.

Suasana Kunjungan DPRD Kalsel ke PT Antara Digital Media

Menurutnya, kunjungan kerja tersebut dalam rangka melaksanakan diseminasi informasi nasional dan daerah dalam rangka penyebarluasan informasi publik khususnya terkait kegiatan kedewanan.

“Kami berkunjung ke PT Antara Digital Media guna melihat langsung bagaimana pengelolaan dan penyebarluasan informasi melalui media digital,” kata Srikandi Dewan dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Lebih lanjut, Mariana mengungkapkan ada satu hal yang menarik perhatiannya yaitu adanya TV Robot sebagai salah satu media penyebarluasan informasi ANTARA yang ditempatkan di beberapa titik di berbagai daerah di Indonesia.

“Mudah-mudahan media TV Robot ini nantinya juga dapat di implementasikam di Kalimantan Selatan, terutama untuk media publikasi, khususnya untuk mempublikasikan kegiatan dan kinerja DPRD,” harapnya.

Sementara, Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias mengungkapkan keinginannya untuk memperdalam pengetahuan terkait jurnalistik yang menjadi dasar pemberitaan ANTARA.

“Kita berharap ke depan terbangun kerjasama antara DPRD Provinsi Kalsel dengan pihak ANTARA, baik dalam pengelolaan pemberitaan maupun teknik dalam penyebarluasan informasi kedewanan lainnya,” ucapnya.

Untuk diketahui, belum lama tadi, tepatnya Rabu (2/2), rombongan DPRD Kalsel bertandang ke Jakarta dan diterima langsung oleh Managing Director PT. Antara Digital Media, Darmadi. Dalam kegiatan tersebut, Mariana beserta pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Kalsel dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifa’i menyempatkan diri menikmati setiap sudut kantor bernuansa Milenial tersebut. (NRH/RDM/RH)

Disdikbud Kalsel Bantah Isu Serapan DAK Hanya 70 Persen

BANJARBARU – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Prov Kalsel membantah isu serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) pihaknya yang hanya sebesar 70 persen tahun 2021 lalu.

Kepala Disdikbud Prov Kalsel M Yusuf Effendi mengatakan, dirinya dapat memahami jika yang dimaksud serapan DAK khusus pendidikan hanya 70 persen adalah gabungan dari DAK yang dikelola dan direalisasikan oleh Disdik Kabupaten Kota dan Provinsi di Kalimantan Selatan.

“Itupun perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada Disdik Kabupaten Kota” ungkapnya, Jumat (4/2).

Dijabarkannya, realisasi keuangan DAK Bidang Pendidikan di Prov Kalsel tahun 2021 terbagi menjadi tiga bagian, diantaranya bidang SMA 85,66 persen , bidang SMK keu 88,44 persen, dan bidang Pendidikan Khsus (Diksus) sebesar 89,73 persen. Sedangkan realisasi fisik dari ketiga bidang tersebut seluruhnya sudah 100 persen.

“Kalau kita hitung, secara kumulatif realisasi DAK Disdikbud Kalsel dari segi keuangan mencapai 87,94 persen,” bebernya.

Bahkan secara nasional, lanjut Yusuf, diantara bidang dalam merealisasikan DAK Tahun Anggaran 2021, Provinsi Kalsel berhasil menempati posisi 10 besar dari seluruh Provinsi di Indonesia.

Terkait realisasi keuangan yang tidak mencapai 100 persen seperti realisasi fisik, dijelaskan Yusuf, pada dasarnya disebabkan karena adanya sisa dana dari proses lelang paket pekerjaan DAK.

“Jumlah tersebut akibat hasil penurunan nilai nominal penawaran pihak rekanan atau kontraktor,” pungkasnya. (SYA/RDM/RH)

Gatriwara Kalsel Ikuti Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW oleh TP PKK Kalsel

BANJARMASIN – Pengurus Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengikuti peringatan Isra Mi’raj Nabi Besar Muhamad SAW yang diselenggarakan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Kalimantan Selatan.

Peringatan Isra Mi’raj tersebut mengangkat tema ‘Spirit Isra Mi’raj Sebagai Motivasi Untuk Bangkit Dari Pandemi COVID-19’ bertempat di gedung Mahligai Pancasila, Jum’at (4/2).

Ketua Bidang Pendidikan Gatriwara Kalsel, Bardatun Hormansyah menyatakan bersyukur pihaknya bisa berhadir dalam peringatan Isra Mi’raj yang pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar. Ia mengharapkan semua peserta dapat mengambil hikmah dari acara ini.

Ketua Bidang Pendidikan Gatriwara Kalsel, Bardatun Hormansyah didampingi Pengurus Gatriwara lainnya

“Sebagaimana yang disampaikan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tadi, bahwa peran seorang ibu sebagai pendidik dan contoh bagi anak-anaknya. Sehingga ia harus memberikan contoh bagaimana meneladani Rasulullah agar anak-anaknya dapat mengikutinya,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel, Raudhatul Jannah dalam sambutannya, mengatakan bahwa Isra Mi’raj merupakan peristiwa penting yang luar biasa dimana Rasulullah SAW menerima perintah kewajiban sholat lima waktu dari Allah SWT.

Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel, Hj Raudhatul Jannah

Kewajiban sholat ini tentu bukan hanya ditafsirkan sebagai kewajiban yang sifatnya individual semata, lanjutnya, tetapi melalui perintah sholat ini pula manusia dapat merasakan transformasi spiritual untuk mencegah kemungkaran di muka bumi berinteraksi sosial serta mengajarkan ketaatan pada perintah Allah SWT.

“Sebagai seorang ibu, pesan tentang pendidikan sholat ini harus selalu dipahamkan dan diingatkan kepada seluruh anggota keluarga di rumah karena kaum perempuan merupakan madrasah pertama bagi anak. Sehingga anak-anak tidak hanya melaksanakan perintah sholat saja tetapi juga memahami makna mendalam dari perintah sholat yang diwajibkan,” jelasnya.

Untuk diketahui, Peringatan Isra Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW 1443 Hijriah ini menampilkan Ustadz Supian Al Banjari sebagai penceramah. Turut hadir dalam acara ini perwakilan organisasi-organisasi perempuan di Kalsel. (NRH/RDM/RH)

Kawasan Pengembangan Ekonomi Mantuil Diekspos ke Jakarta

BANJARMASIN – Dinas PUPR Kota Banjarmasin menggelar ekspos pengembangan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pengembangan Ekonomi Mantuil dan sekitarnya, di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, Jumat (4/2).

Ekspos dipimpin langsung Plt Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Rini Subantari, dihadapan Walikota Banjarmasin Ibnu Sina serta Wakil Walikota Banjarmasin Arifin Noor.

Plt Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Rini Subantari

“Eskpos yang kami laksanakan saat ini, untuk persiapan ekspos pengembangan kawasan ekonomi Mantuil dan sekitarnya oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina dihadapan Pemerintah Pusat, pada Kamis 10 Februari 2022 di Jakarta mendatang,” ungkap Rini.

Menurut Rini, RDTR ini nantinya berbasis online sehingga apabila sudah disahkan. Maka, bagi pengusaha yang akan berinvestasi di kawasan ekonomi Mantuil tersebut dapat melihat RDTR tersebut.

“Saat ini Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin sudah siap untuk memberikan memaparan terhadap, kawasan ekonomi Mantuil tersebut,” ucapnya.

Untuk, lanjut Rini, dikawasan Mantuil yang bisa dikembangkan, seperti kawasan perindustrian, jaringan kereta api yang masuk ke dalam RTRW, serta kawasan Pelabuhan.

“Tiga sektor tersebut yang saat ini menjadi fokus dari Pemerintah Kota Banjarmasin,” katanya.

Rini mengatakan, nantinya setelah ekspos pengembangan kawasan ekonomi Mantuil dan sekitarnya oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina dihadapan Pemerintah Pusat, maka akan ada bantuan dari Pemerintah Pusat.

“Bantuan yang akan diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Banjarmasin terhadap pengembangan kawasan ekonomi Mantuil dan sekitarnya sebesar Rp 1 M. (SRI/RDM/RH)

Dewan Kesenian Banjarmasin Usulkan Nama Tokoh Untuk Menara Pandang

BANJARMASIN – Dewan Kesenian Kota Banjarmasin, mengusulkan nama tokoh seniman untuk dipakai sebagai nama menara pandang, yang dikenal sebagai objek wisata, yang berlokasi di Jalan Piare Tendean, siring sungai Martapura.

Kepada sejumlah wartawan, Ketua Dewan Kesenian Kota Banjarmasin Hajriansyah, baru baru tadi mengatakan, selama ini warga hanya mengenal istilah tempat wisata ini hanya dengan sebutan menara pandang, dengan demikian pihaknya mengusulkan nama menara pandang ini diambil dari tokoh seniman Lamut yaitu Gusti Jamhar Akbar, yang pernah mendapat penghargaan Maestro Nasional, diera kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Gusti Jamhar Akbar ini wafat pada 28 Februari 2021 pada usia 79 tahun, maka dengan usulan nama itu, sebagai apresiasi bagi tokoh seni di kota ini,” ucapnya.

Hajriansyah mengatakan, adanya ide usulan nama Gusti Jamhar Akbar ini, untuk memberikan penghargaan atas jasanya yang sangat besar bagi kesenian dan kebudayaan daerah hingga akhir hayat.

Gedung menara pandang ini menurutnya, seperti memberikan pemandangan kondisi Kota Banjarmasin, maka sama halnya dengan seni Lamut, memberi pedoman tentang kesenian Banjar.

“Kami nilai Gusti Jamhar Akbar sang Maestro, patut diabadikan namanya untuk gedung milik Pemerintah kota ini, sebagai penghargaan,” katanya

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Noorlatifah menilai, usulan nama tokoh di gedung menara pandang, sangatlah diapresiasi. Terkait nama tokoh seni diabadikan pada gedung maupun jalan di kota ini, secara pribadi setuju, dengan syarat benar-benar dilakukan pengkajian.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Noorlatifah

“Tokoh seniman atau budayawan untuk nama, tentu sangat bagus, agar generasi muda dapat mengetahuinya,” ucap Lala (sapaan akrabnya).

Untuk diketahui, belum lama tadi, Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat dengar pendapat dengan Dewan Kesenian Banjarmasin, diantaranya usulan pembangunan gedung sekretariat Dewan Kesenian, kemudian rencana kegiatan aruh sastra tahun 2023 serta nama tokoh untuk menara pandang ini. (NHF/RDM/RH)

Permudah Bayar PKB, Samsat Banjarmasin I Kembali Buka Layanan Malam Hari

BANJARMASIN – Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Banjarmasin I kembali membuka layanan pajak yang beroperasi pada malam hari.

Hal ini untuk mempermudah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi masyarakat yang bekerja di siang hari sehingga tidak mengganggu aktivitas mereka.

“Layanan Samsat malam ini sempat ditutup selama dua tahun karena pandemi COVID-19. Tapi sekarang sudah dibuka kembali untuk membantu memudahkan masyarakat membayar pajak setelah jam kerja di sore maupun malam hari,” kata Kepala UPPD Samsat Banjarmasin 1, Anni Hanisyah kepada wartawan, Kamis (3/2).

Kepala UPPD Samsat Banjarmasin I, Anni Hanisyah

Anni menjelaskan layanan Samsat malam hari tersebut di Kedai Samsat Bergerak yang berlokasi di Kantor UPPD Samsat Banjarmasin 1 di Jalan Ahmad Yani Kilometer 6 yang buka mulai Senin sampai dengan Sabtu pada jam 16.00-21.00 WITA kecuali Kamis dan Minggu tutup.

“Jadi antusias masyarakat sangat tinggi. Hari pertama layanan dibuka pada Rabu malam 2 Februari, pendapatan pajak kendaraan mencapai Rp11 juta,” jelasnya.

Kedai Samsat Bergerak ini melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta pengesahan STNK satu tahunan dengan persyaratan yang sangat mudah yaitu hanya membawa KTP dan STNK asli.

“Semua kita layani termasuk melalui online. Jadi mereka datang cuma membawa notes pajak dan STNK untuk pengesahan. Insya Allah 5 menit selesai,” ucapnya.

Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, Kedai Samsat Bergerak ini juga ditargetkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kalsel. (NRH/RDM/RH)

Pemkab Banjar Mampu Realisasikan Kas Daerah Hingga 217 M

BANJAR – Sepanjang 2021, Pemerintah Kabupaten Banjar mampu merealisasikan pendapatan sebesar Rp217 miliar. Bahkan, nominal ini melampaui target yang ditetap bersama DPRD Banjar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar, Dzulyadaini, mengungkapkan, meski COVID-19 cukup memukul perekonomian masyarakat. Namun, tak disangka hasil penerimaan restribusi daerah di 2021 meningkat tajam.

“Untuk capaian realisasi tahun lalu, Alhamdulillah, dari angka yang ditargetkan Rp212 miliar ternyata mengalami peningkatan,” ujarnya kepada Abdi Persada FM di ruang kerjanya, Kamis (3/2) siang.

Dia merincikan, dari hasil realisasi capaian yang diterima Pemkab Banjar dengan besaran hingga Rp217 miliar itu diantaranya didapatkan melalui penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB), perhotelan, parkir, restoran dan lain-lain. Tetapi, Bea Perolehan Hasil atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ternyata juga cukup besar mempengaruhi.

“Kebetulan, kami berkorelasi dengan penetapan perda RT/RW Kabupaten Banjar, pendapatan dari BPHTB saja mencapai Rp30,5 miliar dari target Rp25 miliar pada tahun lalu. Akan tetapi, pada 2022 dinaikan menjadi Rp34,9 miliar. Sedangkan, untuk PBB di 2021 sesuai dengan arahan serta kebijakan dari Bupati Banjar itu ada tiga zona penyesuaian Martapura dan Kertak Hanyar, otomatis seiring dengan keberadaan itu juga mengalami kenaikan,” ungkapnya.

Terlebih, ia mengungkapkan, Rp212 miliar diakui menjadi target yang dirancang bersama dengan DPRD Kabupaten Banjar sebagai penerimaan kas daerah tahun 2021. Namun, karena imbas ekonomi sudah mulai membaik maka pendapatan pun mengalami peningkatan secara positif.

“Ini juga merupakan imbas dari hasil aktivitas perekonomian masyarakat juga yang bergerak bisa berjalan lancar dan baik otomatis penerimaan pajak juga turut berdampak positif atau mendapatkan nilai yang lebih juga,”

Dibeberkan Dzulyadaini, setelah melewati hasil rapat internal bersama dengan DPRD Banjar. Maka, retribusi daerah di tahun 2022 dinaikkan menjadi Rp221 miliar.

“Sesuai dengan perencanaan dan telah disepakati oleh anggota legislatif di DPRD pada APBD Tahun 2022,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

Exit mobile version