Hari: 14 Februari 2022

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan seluas 380,5 hektare atau setara 48,07 persen dari total luas kawasan kumuh di provinsi dapat ditangani pada tahun 2026 mendatang.

“Sesuai dengan RPJMD Kalsel 2021 – 2026, kita punya target luasan pemukiman kumuh di Kalsel yang dapat tertangani,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel Nurul Fajar Desira belum lama ini.

Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kalsel, diungkapkannya, total kawasan kumuh di 13 Kabupaten Kota se Kalsel saat ini sekitar 791,51 hektare.

“Jadi luasan kawasan kumuh yang ditangani atau masuk kewenangan Pemprov Kalsel, tersebar di 13 Kabupaten kota,” ungkapnya.

Fajar melanjutkan, dasar penetapan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Pemprov Kalsel telah diatur berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, serta SK Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0908/KUM/2019 tentang penetapan lokasi permukiman kumuh kewenangan Provinsi Kalsel.

“Pemprov Kalsel berwenang dalam penataan kawasan kumuh yang luasannya 10 sampai 15 hektare. Sedangkan di bawah 10 hektare itu wewenang pemerintah kabupaten kota dan di atas 15 hektare wewenangnya pemerintah pusat,” jelasnya.

Penanganan kawasan kumuh, menurutnya, berdasar pada 7 indikator yaitu bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, persampahan, proteksi kebakaran dan ruang terbuka hijau.

“Penataan kawasan kumuh ini berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu juga berdampak pada peningkatan IPM (indeks pembangunan manusia) dari sisi kesehatan,” pungkasnya.

Diketahui terhitung mulai tahun 2017 hingga 2021, Pemprov Kalsel telah berhasil menangani kawasan kumuh seluas 259,58 hektare atau sekitar 26,92 persen. (SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Untuk meningkatkan daya saing pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) Provinsi Kalsel, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor membuat visi misi yang berkaitan langsung dengan pelaku IKM, salah satu visi misi Gubernur Kalsel yakni membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Sehingga Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel menggelar pelatihan pengolahan ikan air tawar menjadi produk albumin. Pelatihan ini ini digelar di aula Badan Pengembangan sumber daya manusia (BPSDMD) Provinsi Kalimantan selatan, 14 – 18 Februari 2022.

Saat membuka pelatihan, Kepala dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan Mahyuni menyampaikan, digelarnya pelatihan pengolahan ikan air tawar ini merupakan salah satu Janji dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, untuk mewujudkan membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

“Dengan diolahnya bahan baku ikan air tawar menjadi produk albumin, maka akan terjadi peningkatan nilai jual serta adanya pertumbuhan ekonomi dikawasan industri pengolah ikan air tawar,” ungkap Mahyuni.

Mahyuni melanjutkan, dengan digelarnya pelatihan pengolahan ikan air tawar menjadi produk albumin dan disersifikasi produk dari ikan Gabus (Haruan), pihaknya mempunyai harapan ikan Gabus dapat dimanfaatkan untuk menjadi minyak albumin yang kaya akan manfaat untuk penyembuhan, seperti pengobatan luka bakar.

“Pelaku IKM pengolah ikan air tawar sudah pandai sekali mengolah ikan Gabus (Haruan) menjadi produk jadi seperti kerupuk dan amplang. Kita ingin juga memberdayakan mereka agar bisa mengolah minyak albumin dari ikan Gabus,” ungkap Mahyuni.

Dilanjutkan Mahyuni, nilai jual produk Albumin sangatlah tinggi dikarenakan kaya akan manfaat untuk pengobatan, sehingga pelaku IKM pengolah ikan air tawar harus dapat mengetahui cara pembuatan minyak albumin, untuk dipraktekkan sebagai usaha kedepannya.

“Fungsi minyak albumin sangat tepat untuk pilihan percepatan penyembuhan pasca operasi,” tutup Mahyuni. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, mulai mempersiapkan berbagai destinasi wisata, untuk menyambut hajatan Akbar sebagai tuan rumah penyelenggara Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Nasional, pada bulan Oktober 2022 mendatang.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, kepada wartawan baru baru tadi, pihaknya dari sekarang mempersiapkan destinasi wisata unggulan, khususnya yang berada di tiga kabupaten dan kota, karena menjadi lokasi utama dalam penyelenggaraan MTQ tingkat Nasional.

“Ketiga wilayah itu, Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin, yang kita persiapkan,” ucapnya.

Syarifuddin menyampaikan, untuk destinasi wisata yang dipersiapkan nanti, diantaranya Pasar Terapung, Geosite Geopark Meratus seperti Tahura, Desa Wisata Tiwingan, Bukit Batu, dan Pendulangan Intan. Dengan harapan para tamu yang datang, akan benar-benar menikmati indahnya pesona destinasi wisata di Kalimantan Selatan.

“Peran pokdarwis, khususnya di tiga Kabupaten dan Kota ini, mulai sekarang berbenah sebaik mungkin, karena menjadi tuan rumah,” harapnya

Lebih jauh Syarifuddin menambahkan, pihaknya juga mempersiapkan event menarik, untuk menghibur tamu-tamu dari 34 Provinsi seperti Pawai Ta’aruf, yang rencananya start dari Mesjid Agung Al-Karomah, Martapura Kabupaten Banjar.

Dengan diselenggarakannya MTQ tingkat Nasional ini, akan berdampak pada sektor pariwisata di Kalsel, sehingga lebih dikenal masyarakat secara luas, baik Nasional hingga Mancanegara.

“Setelah kegiatan MTQ nanti, mereka bisa menceritakan tentang indahnya wisata, dan akan kembali mengunjungi Kalsel,” tutup Syarifuddin. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Syarifah Rugayah menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di salah satu rumah makan di kawasan Banjarbaru, Sabtu (12/2) lalu.

Dalam kegiatan tersebut, Srikandi Dewan dari Fraksi Golkar tersebut mengajak para peserta dari Organisasi Wanita Fatayat NU Kabupaten Banjar untuk ikut serta bahu membahu memberdayakan sesama kaum perempuan, dalam rangka membantu meningkatkan perekonomian keluarga, di tengah kembali naiknya kasus COVID-19 di Banua.

“Sesama perempuan wajib memiliki kepedulian satu sama lain untuk kemajuan bersama,” katanya.

Syarifah Rugayah menjelaskan pemberdayaan perempuan tersebut bisa saja dalam setiap moment seperti Milad Fatayat NU yang dirangkai dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, termasuk pelatihan-pelatihan yang melibatkan kaum perempuan khususnya ibu rumah tangga, agar para perempuan di Daerah Pemilihannya ini bisa bersaing dan produktif.

“Dengan begitu, mereka bisa membantu suami di rumah di tengah sulitnya perekonomian saat ini,” harapnya.

Bukan hanya itu, Syarifah Rugayah ini juga berharap Fatayat NU maupun organisasi lainnya peka dan saling membantu jika ada sesama kaum perempuan yang bermasalah dengan hukum, seperti mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang korbannya juga bukan hanya perempuan melainkan anak.

“Dalam perda ini sudah diatur kewajiban pemerintah dalam hal melindungi kaum perempuan dan anak. Sehingga lewat sosper ini, mereka bisa menggali dan belajar apa saja yang harus mereka lakukan saat sesama kaumnya mengalami permasalahan dalam rumah tangga contohnya KDRT , termasuk kemana mereka harus melaporkannya jika menemukan KDRT tersebut,” jelasnya.

Namun, Syarifah berharap jika mengalami atau menemukan kasus kekerasan yang korbannya adalah perempuan atau istri, agar terlebih dahulu dimediasi dan tidak langsung berakhir di meja persidangan. Karena bagaimanapun, jika hal itu terjadi tentu berdampak secara psikologis terhadap anak-anaknya.

Sosialisasi perda ini menghadirkan narasumber Siti Tarawiyah dari PWNU Kalsel, yang menjabarkan sebagian besar isi dari produk hukum keluaran DPRD Kalsel ini. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Peserta didik SLB C Negeri Pembina Provinsi Kalsel mendapatkan bantuan berupa paket sekolah dari PT Angkasa Pura 1 Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin, bantuan ini merupakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Angkasa Pura Airports peduli anak berkebutuhan khusus (Difabel) dalam rangka hari ulang tahun (HUT) PT Angkasa Pura I ke 58 tahun 2022.

Bantuan Program TJSL ini diserahkan oleh General Manager (GM) PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Syamsudin Noor Dony Subardono, Kepada Kepala sekolah (Kepsek) SLB C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan Rosita Sari, di aula sekolah SLB C, Senin (14/2).

GM PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Syamsudin Noor, Dony Subardono menyampaikan bantuan Program TJSL ini merupakan bantuan pertama yang pihaknya berikan untuk wilayah Provinsi Kalsel, dikarenakan ditahun 2022 PT Angkasa Pura berfokus membantu sekolah berkebutuhan khusus.

“Kemarin kita membantu berbagai sektor, dan tahun ini kita akan fokus ke pendidikan khusus, bantuan untuk SLB C Negeri Pembina dalam rangka HUT ke 58 PT Angkasa Pura I merupakan awal permulaan untuk bantuan-bantuan selanjutnya, yang Insyaallah akan kita lanjutkan dengan bantuan-bantuan lainnya,” ungkap Dony.

Sementara itu, Kepala SLB C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan Rosita Sari menyampaikan, pihaknya menyambut baik bantuan dari PT Angkasa Pura, sehingga dapat membantu kebutuhan para anak-anak berkebutuhan khusus, yang bersekolah di SLB C Negeri Pembina Provinsi Kalsel.

“Kita ingin merangkul para BUMN dan BUMD yang terdekat dengan SLB C Pembina Provinsi Kalsel, dan Alhamdulillah ada yang bersambut, ini adalah langkah pertama kami dalam merintis kerjasama dan mudah-mudahan nanti kedepannya akan ada lagi perusahaan-perusahaan yang lebih memperhatikan berkebutuhan khusus kami,” ungkap Rosita Sari. (MRF/RDM/RH)