Bulan: November 2021

BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LK3), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, sudah menyiapkan berbagai tahapan, untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LK3), Disnakertrans Kalsel Muhammad Idehamsyah, kepada wartawan pada Jumat (5/11), dalam tahapan menuju Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), haruslah membuat beberapa Pergub diantaranya Pergub tentang Standar Pelayanan Minimal atau SPM, Rencana Strategis (Renstra), Tarif, Remon, Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan Pengadaan Barang Jasa.

“Tiga Pergub sudah kami sampaikan yaitu SPM, Renstra dan tata kelola,” ucapnya.

Disampaikan Idehamsyah, dari tiga Pergub ini nantinya akan dikonsultasikan Biro Hukum Pemerintah Provinsi ke Gubernur Kalimantan Selatan, sedangkan Pergub yang lain masih bisa menyusul. Hal itu
berdasarkan hasil konsultasi Biro Ekonomi ke Kementrian Dalam Negeri.

“Kami menunggu hasilnya dan berharap penetapan BLUD akan cepat, agar memudahkan penyusunan RKA, sebelum memasuki tahun 2022,” jelasnya.

Lebih lanjut Idehamsyah menambahkan, pihaknya juga terus memberikan sosialisasi kepada para pegawai, sistem kerja tentu berbeda, karena selama ini bekerja dengan sistem perkantoran, setelah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tentu akan menerapkan aturan seperti di perusahaan.

“Kita ingin semua pegawai, akan siap kalau nanti ditetapkan BLUD,” tutupnya.

Dalam tugas pokok Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja (LK3), melakukan pengembangan higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman dan selamat, agar tenaga kerja sejahtera dan produktif dalam bekerja.

Seperti diketahui, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas pola pengelolaan keuangan, sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya. (NHF/RDM/HDR)

BANJARMASIN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin menghimbau warga kota ini, untuk waspada banjir dan keberadaan ular, mengingat di Bulan Nopember sampai Desember musim telur telur ular menetas.

Kepala BPBD Kota Banjarmasin Fachrulrazi mengatakan, pada musim penghujan ini warga Kota Banjarmasin diminta untuk waspada banjir.

“Warga Kota Banjarmasin hendaknya belajar pengalaman banjir sebelumnya, pada Bulan Januari lalu,” ucap Fahrulraji, kepada sejumlah wartawan, Jumat (5/11).

Oleh karena itu, lanjutnya, warga diminta untuk membersihkan saluran saluran air di lingkungan tempat tinggalnya, serta tidak membuang sampah sembarangan seperti di saluran air atau sungai.

“Dengan lancarnya saluran air tidak mampet akibat tumpukan sampah, diharapkan banjir dapat tertangani,” ujarnya.

Fachrulrazi mengatakan, dalam membersihkan salurangan air, warga diminta untuk dapat bergotong-royong.

Selain waspada banjir, warga Kota Banjarmasin juga diminta untuk waspada terhadap keberadaan ular ular. Mengingat, di Bulan Nopember dan Desember musim menetas telur telut ular tersebut. Seperti dikatakan anggota animasi rescue BPBD Kota Banjarmasin Hanafi.

• 

• 

• 

“Untuk musim telur ular menetas terjadi di Bulan Nopember, ditambah saat ini sedang musim penghujan. Agar warga waspada terhadap keberadaan ular ular berbisa tersebut,” ucapnya.

Menurut Hanafi, apabila menemukan hal tersebut, maka warga diminta untuk segera melaporkan atau menghubungi BPDB Kota Banjarmasin.

“Warga bisa mehubungi BPBD melalui media sosial, untuk melaporkan keberadaan ular ular tersebut,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Hanafi, warga diminta untuk membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka, jangan menumpuk barang barang yang tidak jelas disekitar tempat tinggal, yang berpotensi didatangi oleh ular ular tersebut. (SRI/RDM/HDR)

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, Dr. (HC) Sahbirin Noor mengatakan, partai politik berperan menjadi pilar demokrasi. Partai politik sangat berperan terhadap lahirnya berbagai kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Hal itu disampaikan Gubernur Kalsel saat  menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Partai Nasdem Kalsel, di salah satu hotel berbintang pada Kamis (4/11) malam di Banjarmasin.

Pembukaan acara dilakukan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali sekaligus pemberian arahan kepada kader partai.

Gubernur Kalsel yang juga selaku pembina partai politik di daerah, juga  menyampaikam ucapan selamat dan sukses atas pelaksanan Rakorwil Partai Nasdem dan berharap melalui kegiatan ini, Partai Nasdem semakin kuat eksistensinya dalam mewarnai kehidupan berdemokrasi di Banua ini.

Dikatakan Paman Birin, sebagai partai politik, Nasdem selama ini telah membuktikan perannya sebagai instrumen demokrasi, yang menjembatani antara kepentingan negara dan rakyat.

“Konsep ini, yang membentuk keselarasan antara garis haluan partai politik dengan aspirasi rakyat, sehingga keterwakilan rakyat atau dengan kata lain, partai politik berperan menjadi pilar demokrasi,” ujarnya.

Lebih lanjut disebutklan, partai politik sangat berperan terhadap lahirnya berbagai kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. begitu pula dengan Partai Nasdem. 

“Oleh sebab itu, penting kiranya, partai politik menelaah dan mempertimbangkan unsur-unsur kepentingan publik dalam menyusun arah kebijakan partai ke depan,” pesannya.

Di tingkat daerah, khususnya provinsi Kalsel lanjut Paman Birin dalam sambuitannya, Ia memandang partai politik, baik melalui keterwakilan di legislatif, maupun melalui kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, telah berjalan dengan baik. Apalagi, sudah banyak terobosan dan inovasi, yang diambil partai ini dalam memberikan inspirasi dan teladan, bagaimana berdemokrasi yang baik.

Momentum rakorwil ini diharapkan Paman Birin, menjadi saat yang tepat bagi Partai Nasdem, untuk melakukan evaluasi, koordinasi, dan rekonsiliasi, khususnya dalam menatap agenda-agenda politik ke depan.

Waketum Partai Nasdem, Ahmad Ali mengatakan, Rakorwil adalah kegiatan konsolidasi partai untuk persiapan Pemilu 2024.

Dalam arahannya, Ali meminta kader Nasdem harus berani menjadi garda terdepan ketika ada pihak yang mengganggu  bangsa ini.

“Tugas kebangsaan harus berani kita pikul,” ujarnya.

Pesan lain, kader seyogyanya menjadi pemersatu bangsa dan memegang prinsip “dimana bumi dipijak, distu langit  dijunjung”. Kemudian diminta juga, agar kader menggerakkan mesin partai di daerah.

Sementara itu, Ketua DPW Partai Nasdem Kalsel, Mansyur mengatakan, kegiatan yang berlangsung 4 – 5 November 2021 di Banjarmasin ini sebagai momentum mengevaluasi partai di daerah dan Ia bertekad partai ini akan mendapat kursi di DPR RI pada Pemilu Legislatif mendatang. (BIROADPIM-RIW/RDM/HDR)

Banjarmasin – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar audensi dengan Koordinator Wilayah Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Kalsel terkait permasalahan tata niaga telur konsumtif, Kamis (4/11).

Salah satu Perwakilan PINSAR, Rauf mengatakan keinginannya melakukan audensi mencoba mengadukan nasib dari para peternak telur yang ada di Kalsel. Tidak hanya masalah yang terkait karantina distribusi masuknya telur ke Kalsel, juga sempat anjloknya harga telur membuat sebagian peternak telur mengalami kerugian.

“Banyak hal permasalahan yang dialami kawan-kawan PINSAR, utamanya adalah terkait dengan telur yang masuk ke kalsel dari Pulau jawa. Perlu ada ijin masuk atau tidak,” katanya.

Lebih lanjut Rauf menambahkan terkait jaminan pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok salah satunya telur, bagaimana dapat menjaga keterjangkauan harga tingkat konsumen agar tidak terlalu tinggi namun tidak lupa untuk melindungi pendapatan produsen.

“PINSAR berharap perlu ada aturan yang dapat mengendalikan jumlah telur konsumtif yang masuk ke kalsel,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kalsel Imam Suprastowo selaku pimpinan pertemuan, berharap ada tindak lanjut dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel terhadap keluhan Korwil PINSAR Kalsel. 

“Kita akan mendorong dan merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk segera melaksanakan konsultasi kepada Kementerian terkait (Kementerian Pertanian Cq. Ditjen Peternakan Kesehatan Hewan) untuk memperjelas lebih lanjut persyaratan ijin masukan untuk telur konsumtif, apakah memang diwajibkan bagi seluruh daerah asal yang akan memasukan produknya atau hanya dalam situasi dan kondisi tertentu saja ijin masukan tersebut dapat menjadi sebuah persyaratan,” jelas politisi PDIP tersebut.

Audensi juga dihadiri dari Dinas Perdagangan Kalsel, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kalsel, Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Banjarmasin, Perum Bulog Devisi Regional Kalsel serta Organisasi ISPI ( Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia). (NRH/RDM/HDR)