Antrean Loket Dianggap Tidak Profesional, Komisi IV DPRD Kalsel Panggil Direksi RSUD Ulin

BANJARMASIN – Menyikapi sejumlah aduan masyarakat terkait viralnya foto antrean pasien di RSUD Ulin Banjarmasin yang dinilai tidak profesional, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak rumah sakit pada Senin, (8/11).

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, M. Lutfi Saifuddin, yang pada saat itu bertindak sebagai pimpinan rapat menerangkan, sebagai mitra kerja, ia merasa sangat perlu untuk memanggil pihak rumah sakit bersangkutan agar mengetahui duduk perkara yang terjadi.

“Jujur saja, kami dari Komisi IV yang membidangi kesejahteraan rakyat, yang ruang lingkupnya juga termasuk tentang kesehatan, banyak sekali mendapatkan aduan terkait viralnya foto antrean pasien BPJS yang tersebar di dunia maya,” terang Lutfi.

Berhadir secara langsung dalam RDP tersebut, Plt. Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Dr. dr. Izaak Zoelkarnain Akbar, Sp.OT. Ia menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan baru dibukanya loket antrean yang sebelumnya sempat ditutup karena pandemi.

“Sebelumnya loket antrean sempat ditutup karena pandemi, sehingga ketika dibuka kembali, terjadi lonjakan jumlah calon pasien yang akan mendaftar,” ujarnya.

Berangkat dari kejadian tersebut, dr. Izaak mengaku langsung melaksanakan rapat dengan manajemen demi mengurai panjangnya antrean. Ke depan, ujarnya, calon pasien akan langsung mendaftarkan diri ke poli masing-masing.

Sementara, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Wahyudi Rahman yang juga berhadir dalam rapat tersebut, memberikan masukan agar lebih memaksimalkan pendaftaran secara online yang sudah ada di website resmi RSUD Ulin Banjarmasin.

“Saya pikir, pendaftaran online akan efektif mengurai antrean dan mengatasi para calo yang ada di loket, karenanya saya berharap hal tersebut dapat dimaksimalkan, dengan salah satu caranya yakni menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat luas,” ucapnya.

Terlebih menurutnya, RSUD Ulin Banjarmasin ini merupakan salah satu RS rujukan yang ada di Kalsel, sehingga pelayanannya pun harus profesional dan tersistematis dengan baik dalam penerapannya.

Terlepas dari kejadian yang sempat viral tersebut, M. Lutfi mewakili Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel mengapresiasi langkah serta respon cepat yang dilakukan oleh pihak RSUD Ulin. Ia berharap ke depan lebih diperbaiki lagi, dan kejadian tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bersama. Sebab, menurut Lutfi, semua pihak harus lebih mawas diri, karena di era digital hari ini hal apa pun akan tersebar dengan cepat melalui internet, maka ia mengajak untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya. (HUMASDPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)