Hari: 15 Oktober 2021

BANJARMASIN – Setelah melewati pertandingan cukup sengit pada babak final antar UPP Kintap melawan SBB Bakti Husada HSU, berhasil dimenangkan oleh UPP Kintap.

UPP Kintap berhasil mengalahkan Tim Bakti Husada HSU dengan babak finalti, di lapangan Sepakbola Kayutangi Banjarmasin, Jumat Sore (15/10).

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalsel Hermansyah mengatakan, dengan digelar pertandingan ini, pihaknya melihat di Provinsi Kalsel ternyata banyak ditemukan potensi potensi pemain sepakbola usia dini yang cukup bagus.

“Dapat dilihat pemain pemain usia dini U-14 Piala Paman Birin Cup ini cukup bagus,” ucap Hermansyah.

Terbukti, lanjutnya, dengan penampilan sengit pada babak final sepak bola yang dimainkan oleh kedua tim sepak bola usia dini dari UPP Kintap melawan SBB Bakti Husada HSU.

“Tentunya para pemain muda berbakat ini, akan dimasukkan pada pembinaan PPLP Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Hermansyah mengatakan, kedepannya pertandingan sepak bola usia dini akan terus dilangsungkan, oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pertandingan sepak bola usia dini piala Paman Birin Cup ini tidak hanya pada U-14, tetapi juga pada U-16, serta U-19,” ungkapnya.

Para pemenang berhak mendapatkan hadiah tropi, uang pembinaan, serta lainnya.

Pada pertandingan sebelumnya, SSB Junior 2000 Banjarmasin berhasil mengalahkan SSB Batu Alam dari Banjarbaru dengan skor 5-0 pada perebutan juara ketiga. Sementara untuk gelar top skorer jatuh pada Muhammad Yusuf Herdiman dari SSB Junior 2000 dengan 13 gol. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor menyambut baik penyelanggaran Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Angkatan XIII, di Banjarmasin, pada 15 – 16 Oktober 2021. UKW digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel.

Pemerintah Provinsi Kalsel,ujarnya, mendorong pengembangan kemampuan wartawan dengan cara apapun, termasuk melalui UKW seperti ini.

Pers ujar gubernur, merupakan sahabat pemerintah yang diharapkan memberikan solusi, menyampaikan aspirasi masyarakat, dan mendorong kesuksesan pembangunan di Banua ini.

“Saya mengharapkan para wartawan terus belajar, berkarya, membangun jejaring atau kemitraan yang seluas-luasnya, sehingga profesi yang digeluti bisa bermanfaat bagi diri sendiri, Banua dan bangsa ini,” tulis gubernur dalam pidato sambutan yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Faried Fakhmansyah.

Disebutkan, UKW sangat penting karena akan melahirkan wartawan yang kompeten dan profesional. Terpenting la lagi, dapat menambah pengetahuan para wartawan, mengukur kemampuan sebagai jurnalis serta dapat memahami profesi yang ditekuni.

Sertifikasi sudah menjadi keharusan bagi wartawan sebagaimana profesi lain,  seperti dokter, bidan, guru, ASN dan lainnya.

“Dimasa sekarang, masyarakat dengan cepat mengakses informasi melalui berbagai media, mulai media cetak, televise, elektronik, hingga online. Oleh karena itu, kita sepatutnya mendorong UKW, terlebih sekarang semakin banyak media online, akan semakin banyak wartawan,” ujarnya.

Apresiasi yang sama juga disampaikan Ketua DPRD Kalsel H Supian HK yang turut hadir dalam pembukaan acara.

Menurutnya, UKW juga sebagai sarana pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kalangan wartawan.

“Wartawan adalah salah satu pilar penting yang menjadi penyokong kebijakan pembangunan Banua,” katanya.

Ia melanjutkan, wartawan juga sebagai corong pembangunan serta kontrol sosial dalam masyarakat. Peran media juga turut serta dan berkontribusi dalam memajukan bangsa.

Ia menyatakan, kiprahnya yang duduk di parlemen selama kurang lebih 7 tahun, komunikasi dengan wartawan terjalin sangat baik.

“Saya berharap kedepannya jalinan yang sudah terbina kepada wartawan-wartawan menjadikan suatu ujung tombak pembangunan yang bisa memberitakan informasi seimbang dan transparan. Para jurnalis adalah pilar terdepan dalam membangun,” ucapnya.

UKW Angkatan XIII  diikuti 36 wartawan dari berbagai media online, cetak dan elektronik yang ada di Kalsel.

Ketua PWI Kalsel M Zainal Helmie, mengatakan, uji kompetensi terbagi tiga kelas, yakni UKW Muda diikuti 24 orang, kemudian Madya dengan peserta 6 orang dan Utama ada 6 orang.

Menurut dia, tahun ini pihaknya hanya bisa menggelar satu kali UKM. Sebab, keterbatasan anggaran.

“Mudahan saja di 2022 mendatang, kita dapat melaksanakannya setidaknya tiga kali. Sehingga jumlah wartawan yang kompeten terealisasi, khususnya wartawan muda dan beberapa media yang belum terverifikasi,” ucap Helmi, usai acara pembukaan, Jumat (15/10). (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Bisnis usaha Pertashop (Pertamina Shop) atau POM mini kini mulai diminati di Kalimantan Selatan. Tercatat hingga saat ini, sudah ada 62 Pertashop yang tersebar di 11 kabupaten di Banua.

Peluang bisnis dibidang bahan bakar non subsidi ini terbuka bagi siapa saja. Mulai dari perorangan hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“BUMDes bisa, perorangan bisa asalkan memiliki badan hukum,” ujar Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Susanto August Satria, melalui sambungan telepon, Kamis (14/10).

Dari 62 Pertashop, lanjut Satria, terbanyak ada di Kabupaten Balangan dengan 11 Pertashop. Sedangkan sisanya tersebar di 10 daerah di Kalsel kecuali Kota Banjarbaru dan Banjarmasin.

“Tidak adanya Pertashop di dua Kota tersebut, karena akses SPBU sudah banyak dan terjangkau,” katanya.

Sedangkan katanya, untuk kabupaten lainnya masih sangat memungkinkan untuk dibangun Pertashop, karena jarangnya ada SPBU, seperti daerah Hulu Sungai.

Ia menjelaskan terkait kemitraan, hanya cukup mengakses melalui online di https//Kemitraan.Pertamina.com

“Disitu sudah ada cara, dan Persyaratannya,” jelasnya

Kemitraan ini lanjut Satria, dipastikan sangat menguntungkan dan mempunyai banyak manfaat, baik dari sisi bisnis maupun pengembangan desa. Karena sasaran utama adalah wilayah pedesaan yang jauh dari SPBU. Dengan catatan masih bisa diakses oleh mobil tangki.

“Intinya pembukaan Pertashop itu saling menguntungkan antara Pertamina dan investor,” sebutnya.

Soal ketentuan minimal jarak Pertashop itu sejauh 10 km dari SPBU. Dan terkait permodalan yang dibutuhkan urainya, investor diharuskan menyediakan modal awal sedikitnya Rp250 juta.

“Sejauh ini hanya ada dua jenis bahan bakar di Pertashop, Pertamax dan Dexlite,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kalsel, Zulkifli, mengaku gembira dengan banyaknya Pertashop di Kalsel. Namun secara bersamaan, ia juga menyayangkan peluang ini tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh BUMDes.

“Harapan kita dikelola BUMDes, sehingga menjadi pendapatan tambahan bagi desa,” harapnya.

Zulkifli menyebut, secara umum, Pemprov Kalsel sangat mendukung dengan adanya Pertashop, terutama di daerah terpencil yang aksesnya jauh dari kota. Mengingat, secara tidak langsung akan meningkatkan derajat perekonomian masyarakat.

“Kita selalu melakukan komunikasi dengan pihak Pertamina agar membantu memperlancar usulan-usulan itu. Terlebih bidang usaha ini menjadi alternatif yang sangat bagus ditengah BUMDes yang kebingungan memilih jenis usaha” pungkasnya. (ASC/RDM/RH)

BANJARMASIN – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, Rachmah Norlias melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Kegiatan ini bertempat di gedung Sekretariat Pimpinan Wilayah (PW) Aisyiah Provinsi Kalsel di Jalan Perdagangan, Jum’at (15/10).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan Perda 5/2016 tersebut penting untuk disebarluaskan kepada masyarakat dalam rangka memberikan edukasi dan pemahaman terkait pedoman hukum penyelenggaraan kesejahteraan sosial di provinsi Kalsel.

“Perda ini juga memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah, PMKS, dan masyarakat terkait kesejahteraan sosial,” jelasnya.

Dalam kegiatan ini, Rachmah juga mendapatkan berbagai keluhan dari para peserta diantaranya terkait permasalahan unit ekonomi produksi, pembinaan lansia, dan pemulasaran jezanah bagi warga yang tidak mampu.

“Hal ini nanti akan kami tindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Aisyiah Kalsel, Yulia Qamariyanti menyatakan bersyukur atas kedatangan Rachmah dalam rangka sosialisasi Perda 5/2017 tersebut. Ia mengungkapkan pihaknya sudah melaksanakan kegiatan layanan sosial, baik di tingkat pimpinan pusat, wilayah dan cabang.

“Kegiatan-kegiatan sosial tersebut sudah terkoordinir dalam bentuk majelis dan lembaga seperti majelis ekonomi dan ketenagakerjaan yang melakukan pembinaan ekonomi bagi warga pra sejahtera, majelis kesejahteraan sosial yang memiliki empat panti asuhan putri di Kalsel, pembinaan dhuafa, termasuk pelatihan pemulasaran jenazah,” jelasnya.

Dengan adanya sosper ini, lanjut Yulia, pihaknya lebih mengetahui khususnya pentingnya dokumentasi dan administrasi untuk memberikan gambaran secara rinci tentang kegiatan-kegiatan sosial yang telah dilaksanakan.

Dalam penyebarluasan Perda ini, Rachmah juga menghadirkan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil dan Yayasan Uma Kandung, Endang sebagai narasumber. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Perkembangan teknologi sekarang ini membawa dampak positif dan negatif. Salah satunya adalah semakin langka permainan tradisional yang diketahui, apalagi dimainkan anak-anak, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan.

Kondisi ini menuai keprihatian Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, Syarifah Rugayah sehingga dirinya melaksanakan sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal kepada ibu rumah tangga yang ada di daerah pemilihannya.

“Budaya Banua dan Kearifan Lokal di Kalsel ini seperti permainan tradisional balogo dan lain-lain harus dijaga dan dilestarikan. Jangan sampai punah,” katanya kepada wartawan, Kamis (14/10).

Permainan tradisional dinilai memiliki nilai filosofis tinggi dan memancing interaksi antar teman. Sehingga dengan memunculkan kembali permainan tradisional ini akan lebih berdampak positif daripada hanya mengandalkan kemajuan teknologi saja.

Syarifah menambahkan peran ibu-ibu ini sangat penting untuk menyampaikan informasi dalam rangka melestarikan budaya Banua dan kearifan lokal kepada anak dan cucunya karena mereka yang merasakan dan mengenal perihal budaya Banua tempo dulu.

“Mudah-mudahan para peserta dapat memahami dan menggali apa saja isi dari produk hukum ini, serta menyebarluaskannya kepada orang-orang disekitar mereka,” harapnya.

Dalam kegiatan Sosper kali ini, Syarifah Rugayah mengajak serta pendiri Yayasan Kampung Permainan Tradisional Banua Pendamai, Siti Nursiah dan Praktisi Hukum, Merry Rose sebagai nara sumber. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Saat ini Kementerian Kesehatan memiliki peraturan mengenai pola jenjang karier perawat ASN dan Non ASN dalam Permenkes Nomor 40 Tahun 2021.

Oleh karena itu, RSUD Ulin Banjarmasin melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jenjang karier profesional perawat klinis sesuai Permenkes Nomor 40 Tahun 2021 oleh Pusat Peningkatan Mutu SDM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di Aula Utama Gedung Ulin Towes Lantai 8, Jumat (15/10).

Dalam sambutannya Plt Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zoelkarnain Akbar mengatakan, memang diketahui berdasarkan Permenkes tersebut, dimana rumah sakit sebagai tempat berkerja perawat, wajib meningkatkan moral kerja dan peningkatan karier perawatnya, baik ASN maupun Non ASN.

“Untuk di RSUD Ulin sendiri, telah menerapkan Permenkes tersebut,” ucap Izzak.

Menurut Izzak, untuk tenaga perawat di RSUD Ulin Banjarmasin sebanyak 1.000 lebih, dan 50 persen terdiri dari ASN serta 50 persen pegawai BLUD.

“Untuk jenjang karier perawat tersebut, keduanya memiliki kesempatan yang sama,” ucapnya.

Yang membedakan, lanjutnya, dari sumber penggajian saja. Untuk perawat ASN berasal dari pemerintah, sedangkan perawat BLUD berasal dari RSUD Ulin sendiri.

Sementara itu, Ketua Tim Monitoring Pusat Peningkatan Mutu SDM Kementerian RI Sidin Hariyanto mengatakan, untuk perawat Non ASN di Kalsel memiliki kesempatan yang sama, untuk meningkatkan jenjang karier mereka, baik yang bekerja di rumah sakit pemerintah maupun swasta.

“Saat ini kami melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jenjang karier profesional perawat klinik sesuai Permenkes no 40 tahun 2021 di rumah sakit yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Evaluasi dan monitoring pertama mereka lakukan di RSUD Ulin Banjarmasin, selanjutnya ke beberapa rumah sakit swasta lainnya di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

“Tentunya kedatangan kami bertujuan, untuk melihat pola jenjang karier perawat di daerah, khusus jenjang karier perawat non ASN, apakah sudah berjalan sesuai dengan Permenkes tersebut atau belum,” ucap Sidin. (SRI/RDM/RH)