Hari: 13 Oktober 2021

BANJARBARU – Rumah warga Kalsel yang mengalami rusak berat akibat terjangan banjir beberapa waktu lalu akan menerima bantuan rehabilitasi layak huni. Namun, jatah yang disediakan secara keseluruhan hanya sekitar 136 unit dan dianggarkan melalui APBD tahun 2022.

Terlebih, program rehabilitasi Rumah Layak Huni (RTLH) khusus menangani pengentasan kawasan kumuh tak lagi menjadi kewenangan bidang Perumahan. Sesuai perubahan nomenklatur baru dari Kementerian Dalam Negeri RI. Tupoksi itu pun seluruhnya dialihkan di bidang Pengembangan Permukiman Disperkim Kalimantan Selatan.

“Untuk program rehabilitasi sudah dibagi. Sesuai dengan adanya aturan baru itu, maka, bidang perumahan kewenangannya sekarang adalah hanya khusus membantu RTLH korban bencana alam dan relokasi sesuai tugas dan kewenangan yang diberikan,” ungkap Kabid Perumahan Disperkim Kalsel, Bayu Syawaluddin di ruang kerjanya, Rabu (13/10) siang.

Salah satu tupoksi yang masih fokus dijalankan pihak Disperkim Kalsel yakni membantu melakukan rehabilitasi Rumah Layak Huni (RTLH) yang berada  di sejumlah wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

“Barabai salah satunya dan itu merupakan tupoksi dan kewenangan dari Pemprov Kalsel. Selanjutnya, Insha Allah, tahun 2022 kami anggarkan lagi untuk penanganan korban bencana daerah tersebut,” ungkapnya.

Akan tetapi penganggaran yang dialokasikan itu tidak hanya untuk satu Kabupaten di Hulu Sungai Tengah (HST) saja, beberapa daerah lain pun diakuinya juga akan mendapatkan bantuan sama persis dari Pemprov Kalsel melalui APBD.

“Tidak hanya satu wilayah saja, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Barito Kuala dan Balangan juga akan diberikan bantuan ini,” bebernya.

Terkait keterbatasan anggaran, dia menyampaikan, program tersebut akan dikerjakan secara bertahap.

“Namun, kami membantu itu juga menyesuaikan dengan data yang ada dan total bantuan untuk RTLH secara keseluruhan di kabupaten/kota diberikan kouta sekitar 136 unit,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Menurunnya level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah di Kalimantan Selatan, membuat Dinas Kehutanan Kalsel mengambil kebijakan untuk membuka destinasi wisata Mandiangin di Tahura Sultan Adam, Kabupaten Banjar, mulai Rabu (13/10).

Plt Kepala Dishut Kalsel, Fatimatuzzahra menyebut, alasan dibukanya Tahura Sultan Adam ini, atas dasar level PPKM yang sudah menurun hingga level 2.

“Kita juga sudah berkoordinasi dengan pimpinan (Gubernur Kalsel Sahbirin Noor),” ujar pejabat yang akrab disapa Aya, Selasa (12/10).

Alasan lain ungkap Aya, melihat masifnya vaksinasi yang digagas oleh Gubernur melalui vaksin bergerak.

“Dengan begitu, hampir semua masyarakat di Kalsel akan mendapatkan vaksin,” ungkapnya.

Dibukanya wisata Mandiangin ini, membuat kerinduan masyarakat untuk bisa menikmati keindahan alam di Mandiangin, seperti air terjun, pemandangan perbukitan dan lain-lain dipastikan akan terobati.

Namun, untuk objek wisata lain yang juga berada di kawasan Tahura Sultan Adam, masih belum dibuka untuk masyarakat umum.

“Bukit Batu di Sungai Luar misalnya, masih menunggu pemasangan akses internet guna melayani pendaftaran secara online untuk membatasi jumlah pengunjung,” katanya

Untuk wisata Mandiangin, dia mengungkapkan, pendaftaran masuk lokasi itu hanya bisa dilakukan secara daring atau booking online melalui situs https://tiket.tahurasultanadam.id.

“Namun setiap Senin ditutup untuk pelaksanaan penyemprotan disinfektan secara menyeluruh, guna pencegahan penyebaran COVID-19,” ungkapnya

Selain diliburkan sehari dalam sepekan, dia menyebut, waktu kunjungan ke Mandiangin juga dibatasi. Yakni, dari pukul 08.00 Wita hingga 17.00 Wita dengan pembatasan jumlah pengunjung hanya 50 persen dari total kapasitas.

“Untuk kegiatan camping atau menginap juga belum diperkenankan,” sebutnya.

Bagi pengunjung, Aya menegaskan bahwa UPT Tahura Sultan Adam menerapkan sejumlah persyaratan. Di antaranya, wajib menerapkan prosedur protokol kesehatan.

“Penerapan prokes ini diawasi secara ketat,” tegasnya.

Disampaikannya, pihak UPT Tahura Sultan Adam mengerahkan petugas lapangan setiap 30 menit sekali untuk memonitor supaya tidak ada penumpukan orang atau kerumunan.

“Ini juga sebagai upaya pencegahan karhutla,” ucapnya.

Sedangkan bagi pengunjung yang tidak membawa masker, akan disediakan masker yang dapat dibeli di pos masuk.

“Titik-titik untuk mencuci tangan pun kini sudah banyak disediakan,” kata Aya. (ASC/RDM/RH)

BANJARMASIN – Mencuatnya sejumlah usulan nama jembatan lengkung megah sang penghubung Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala (Batola) menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Berangkat dari hal tersebut, DPRD Provinsi Kalsel menggelar rapat kerja bersama bersama sejumlah perangkat eksekutif (SKPD) dengan mengagendakan penamaan jembatan yang membentangi sungai alalak tersebut pada Rabu, (13/10) di aula Ismail Abdullah Gedung B DPRD Kalsel.

Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK selaku pimpinan rapat, mengatakan sejauh ini ada sejumlah usulan dalam bentuk surat mau pun lisan yang rekomendasikan kepada dirinya selaku wakil rakyat.

“Di antara nama yang diusulkan adalah nama H. Aberani Sulaiman, yaitu seorang mantan gubernur kalsel periode tahun 1963-1969, yang juga sekaligus menjadi tokoh penting proklamasi kalimantan 17 Mei 1949 sebagai ketua panitia persiapan,” katanya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Siti Noortita Ayu Febria R, selaku cucu dari H. Aberani Sulaiman juga mengemukakan pendapat bahwa dirinya beserta keluarga merasa tersanjung dan mengucapkan terima kasih atas usulan tersebut.

“Kami selalu keluarga, jikalau nama tersebut diterima dan diresmikan menjadi jembatan megah tersebut tentunya ikut mendukung,” ucap Wakil Rakyat yang akrab disapa Tatum ini.

Pihak DPRD Provinsi Kalsel dengan ini memberikan kesempatan kepada pihak eksekutif untuk mengkaji secara komprehensif menentukan nama dan diusulkan kepada DPRD sehingga ke depan diresmikan melalui rapat paripurna.

“Iya, kita beri waktu sepuluh hari kepada eksekutif, untuk direkomendasikan ke DPRD sebelum jembatan tersebut diresmikan,” pungkas Supian HK. (HUMASDPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat kerja pembahasan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Rabu, (13/10) di gedung DPRD Provinsi Kalsel bersama pihak eksekutif Provinsi Kalsel.

Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, selaku pimpinan rapat menjelaskan bahwa RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan lima tahun.

“Mengingat pentingnya RPJMD ini, maka kami mengundang sejumlah perangkat eksekutif, sebagai bukti keseriusan bersama membangun banua,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Nurul Fajar Desira memaparkan Rancangan awal RPJMD yang telah disusun dengan menampilkan gambaran umum Provinsi Kalsel secara geografis dan potensi.

“Isu strategis RPJMD meliputi lingkungan hidup, infrastruktur, sumber daya manusia, ekonomi, tata kelola pemerintahan dan gerbang ibu kota negara baru dan food estate,” jelasnya.

Diakhir pertemuan, Supian HK juga mengingatkan kompleksnya bahan RPJMD untuk lima tahun ke depan dan untuk memperdalam kajian, selanjutnya akan dilakukan pembahasan di masing-masing fraksi DPRD Provinsi Kalsel. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Upaya mendorong pengawasan partisipatif dari masyarakat terus dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjalankan tugas pengawasan. Salah satunya merekrut kader menjadi bagian dari Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tingkat menengah 2021 di Kalimantan Selatan, digelar Bawaslu RI mulai 12 – 16 Oktober 2021 di Banjarmasin.

Pembukaan yang berlangsung di Banjarmasin, Selasa malam (12/10) itu dihadiri Ketua Bawaslu RI Abhan, Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel Adi Santoso mewakili Gubernur Kalsel, dan anggota Komisi II DPR RI Rifqi Nizami Karsayuda, Ketua KPU Kalsel dan sejumlah anggota, serta undangan lain.

Ketua Bawaslu RI Abhan dalam arahannya mengatakan, para kader yang terlibat adalah mereka yang terpilih dari kelas dasar di kabupaten/kota, menjadi level menengah. Level berikutnya adalah kelas lanjut yang diselanggarakan di Jakarta. Dikatakan, SKPP satu satu program yang masuk dalam RPJMN sejak 2019. Tahun lalu dilakukan SKPP secara daring dan tahun ini dilakukan sistem tatap muka dengan prokes ketat. Program ini mendapat perhatian masyarakat yang ingin terlibat.

“Pendaftar semuanya ada sekitar 27.000, diterima sekitar 10.000 orang untuk tingkat dasar dan selanjutnya diseleksi ke menengah. Rata-rata mereka berusia muda, dari kalangan mahasiswa, ormas, dan organisasi kepemudaan,” ujarnya.

Abhan berharap, para kader nantinya jadi simbol atau pioneer di daerah masing-masing dan bagian penggerak pengawasan partisipatif. Program ini selaras dengan amanah undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pesta demokrasi di indonesia.

Keberadaan kader penting ujarnya, karena tugas tupoksi Bawaslu multi kompleks, dari hulu ke hilir. Dari upaya pencegahan, pengawasan tahapan pemilu, penindakan jika ada pelangaran aturan, hingga menyelesaikan sengketa.

Terkait tugas pencegahan dan pengawasan ujarnya, Bawaslu harus menggandeng masyarakat untuk pengawasan partisipatif, demi meminimalisir pelanggaran yang masih sering terjadi seperti persoalan politik uang, politik transaksional, ujaran kebecian, hoax dan sebagainya.

“Semakin banyak masyarakat terlibat, makin baik,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dalam sambutan yang dibacakan Plt Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel, Adi Santoso, mengapresiasi upaya yang dilakukan jajaran Bawaslu, melalui SKPP.

Disebutkan, masyarakat Kalsel memiliki tradisi damai dalam penyelanggaraan Pemilu. Misalnya Pilkada serentak 2020 lalu yang berjalan aman, tertib dan damai. Meskipun Kalsel masuk daerah paling rawan terjadi konflik di tengah pandemi.

Seluruh tahapan dan proses yang berlangsung memberikan pelajaran bagi semua pemangku kepentingan, betapa pentingnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam upaya mencegah terjadi pelanggaran pemilu.

Di tempat yang sama, anggota Komisi II DPR RI Rifqi Nizamy Karsayuda mendorong para kader untuk menggali wawasan terkait masalah ini, untuk bekal mereka yang ingin terlibat lebh lanjut, seperti menjadi anggota Bawaslu.

“Para kader sedang dalam usia potensial yang nantinya bisa menjadi anggota Bawaslu dengan modal wawasan yang diperoleh sekarang,” ujarnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)