Bulan: Juni 2021

BANJARMASIN – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, Rachmah Norlias melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal. Kegiatan tersebut bertempat di “Rumah Alam” Jalan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara, Selasa (29/6).

Rachmah mengatakan tujuan sosialisasi Perda Nomor 4 tahun 2017 tersebut agar budaya kebanggaan Banua tidak hilang dan tetap bisa dilestarikan khususnya oleh generasi muda.

“Mudah-mudahan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalsel bisa menindaklanjuti Perda tersebut,” harapnya.

Sementara itu, Pengamat Budaya Norkhalis Majid selaku narasumber dalam kegiatan tersebut berpendapat Perda Nomor 4 Tahun 2017 tersebut termasuk unik dan menarik serta sangat bagus karena mewajibkan pemerintah daerah untuk melestarikan, melindungi dan menyebarluaskan budaya.

“Hal ini harus didukung karena dengan adanya perda ini maka ada keberpihakan yang sangat kuat kepada budaya itu sendiri,” katanya.

Nurkholis berharap Perda Nomor 4 Tahun 2017 ini dapat ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkrit, misalnya pemberian nama terhadap gedung-gedung atau jalan-jalan dengan nama tokoh budayawan atau dengan membangun museum khusus tokoh-tokoh budaya. Menurutnya hal ini sebagai bagian dari apresiasi terhadap budaya dan pelaku budaya sehingga kebudayaan itu bisa menjadi lestari.

Sedangkan nara sumber lainnya, Pencipta Lagu Berbahasa Banjar, Khairiadi Asa menyambut baik kegiatan sosper ini karena menurutnya saat ini arus globalisasi sangat kuat mempengaruhi generasi muda.

“Dengan adanya perda tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal ini, ada sedikit pengawalan terhadap Budaya dan Kearifan Lokal di Kalsel untuk menjaga identitas dan karakteristik Budaya Banjar itu sendiri,” jelasnya.

Khairiadi berharap ke depan, sosialisasi Perda Tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal ini dapat lebih luas dilakukan di Kabupaten/Kota di Kalsel. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Kepolisian Daerah Kalimantan selatan (Polda Kalsel) menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Bumi Kencana Landasan Ulin Banjarbaru, pada Selasa (29/6).

Upacara dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-75 pada 1 Juli 2021 mendatang itu, dipimpin langsung oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikwanto, dihadiri Karo SDM, Karo Log, Dir Intelkam, Dir Samapta, Dir Pamobvit, Dir Reskrimsus, Kabid TIK, KA SPN, dan KA SPKT Polda Kalsel.

Kapolda Kalsel mengatakan Upacara di TMP Bumi Kencana Landasan Ulin untuk mengingat jasa para pahlawan yang telah gugur sekaligus memetik semangat para pejuang.

“Tentunya bahwa kegiatan ini mengingatkan jasa para Pahlawan yang telah gugur mendahului kita sehingga kita bisa memetik dari pada jiwa juang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita,” pungkas Kapolda usai melakukan penaburan bunga.

Lebih lanjut dikatakan Kapolda Kalsel, momen berziarah ini di pakai untuk datang mendoakan mereka terutama keluarga yang ditinggalkan agar tetap di kuatkan.

Jenderal bintang dua ini berharap, dalam rangka Hari Bhayangkara semua personel terutama anggota yang berada pada garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, agar tetap berjuang dan jangan berkecil hati.

“Bawa panji-panji kepolisian terus sejati dan melayani masyarakat dengan baik, atas nama pribadi dan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-75, terus mengabdi dan berjuang untuk negara,” pungkas Kapolda Kalsel. (POLDAKALSEL-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, akan terus melakukan peningkatkan pengawasan distribusi bahan berbahaya (B2).

Menurut Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani, kepada wartawan pada Senin (28/6), pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan dalam distirbusi bahan berbahaya (B2) melalui sosialisasi kebijakan kepada para distributor.

Berdasarkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 telah mengatur  penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi pengecer terdaftar, bukan lagi menjadi tugas dan wewenang Dinas Perdagangan Provinsi, namun distributor terdaftar, perizinannya akan langsung ke Kementrian Perdagangan RI.

“Kita upayakan setiap pendistribusian barang berbahaya (B2) tetap terus diawasi,” katanya.

Birhasani menjelaskan, untuk pemeriksaan fasilitas penyimpanan Bahan Berbahaya, pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan B2, tetap menjadi kewenangan Kabupaten dan Kota. Kebijakan distribusi bahan berbahaya diantaranya, sianida, boraks, formalin, zat kimia, dan pewarna buatan atau rhodamin B.

“Bahan Berbahaya (B2) adalah Zat, bahan Kimia dan Biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup, secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, tertogenik, mutagenic, korosif dan iritasi,” ucapnya panjang lebar.

Lebih lanjut Birhasani menyampaikan, untuk kewajiban melakukan pemeriksaan sarana distribusi atau pengawasan, melibatkan lintas instansi yaitu BPOM, Dinas kesehatan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Dinas Perindustrian serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel.

“Kami ingin meningkatkan pencegahan penyalahgunaan bahan berbahaya, sehingga terwujud pelaksanaan kegiatan distribusi B2 secara efektif dan efisien di wilayah Kalimantan Selatan,” katanya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Satu lagi inovasi besar lahir di  Kalimantan Selatan. Kali ini di bidang produk hukum daerah melalui  Aplikasi E-Perda Kabupaten/Kota. Terobosan ini dalam rangka mendukung layanan berbasis elektronik di bidang produk hukum daerah

Penjabat Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, dan Direktur Produk Hukum Kemendagri, Makmur Marbun, secara bersamaan menekan layar sentuh sebagai simbol peluncuran aplikasi E-Perda kabupaten kota se-Kalsel, pada Selasa (29/6) di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Dimana sebelumnya, Dirjen Otda Kementrian Dalam Negeri Akmal Malik, terlebih dulu meluncurkan program ini secara virtual.

Launching aplikasi E-Perda se-Kalsel digelar secara fisik di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, dihadiri oleh Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Danlanal Banjarmasin, Sekdaprov Roy Rizali Anwar, serta jajaran SKPD di lingkup Pemprov Kalsel.

Adapun E-Perda merupakan layanan berbasis elektronik besutan Kemendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah.  Aplikasi E-Perda dirancang untuk memfasilitasi dan mengoordinasikan rancangan produk hukum daerah.

Salah satu keuntungan terobosan tersebut, yakni membuat konsultasi lebih efisien tanpa harus tatap muka.

Dirjen Otda, Akmal Malik, mengungkapkan, alasan yang mendasari terbentuknya E-Perda.

Ujarnya, salah satu problem pemerintah adalah obesitas regulasi.

Hal ini terjadi karena masing-masing pemerintah daerah menyiapkan regulasi.

Belum lagi kementerian dan lembaga non kementerian yang membuat norma standar sendiri, kemudian dieksekusi oleh pemda melalui program ataupun peraturan.

“Terjadilah berlomba-lomba bikin aturan tapi kita sering lupa mengevaluasi apa yang kita buat,” ujar Akmal Malik.

Ia pun menerangkan dampak-dampak buruk akibat terlalu banyak regulasi yang kurang dibutuhkan.

“Lamban dalam mengambil keputusan karena berorientasi pada peraturan yang lama, kemudian kurang optimal dalam berinovasi karena selalu berorientasi pada regulasi yang tidak sesuai dengan kondisinya,” tambahnya.

Meski begitu, menurut Akmal, dalam konteks ini, Pemda tidak bisa disalahkan.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, mengapresiasi upaya Dirjen Otda dalam merancang terobosan layanan berbasis teknologi.

Ia menjelaskan, E-Perda akan mengatasi beberapa hal dalam bidang layanan hukum dan peraturan daerah.

Menyusul wilayah lain yang sudah lebih dulu meresmikan aplikasi E-Perda, Kalsel pun kini mulai menerapkannya.

“Jadi kalau kita melayani, prinsipnya ingin lebih cepat. Sooner better. Alokasi E-Perda juga akan memangkas waktu lebih cepat,” tegasnya.

Safrizal mengemukakan tagline Kalsel dalam menerapkan E-Perda, yakni Faster, Easier, Cheaper, Better.

Terakhir, Ia berharap pendekatan berbasis elektronik mampu mewujudkan sistem pemerintahan yang modern sehingga menghasilkan layanan yang prima. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

KOTABARU – Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus memantapkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik,  (Good Governance), berkualitas dan bersih.

Komitmen pemantapan good Governance tersebut tercermin dalam Rapat Pemutahiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP se Kalsel, Pemutahiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP, di Kotabaru, Senin (28/6).

Rapat TLHP berlangsung di Ballroom salah satu hotel di Kotabaru ini, menerapkan protokol kesehatan ketat dipimpin langsung Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA. Turut hadir para kepala daerah dan Inspektur Provinsi, Kabupaten/Kota se Kalsel.

Istimewanya lagi acara dihadiri Inspektur Jenderal Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak dan Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendagri RI Maharina Desimaria.

Agenda tahunan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan sumber daya aparat pengawas internal pemerintah yang handal, sehingga mampu bersaing dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA dalam arahannya mengatakan, secara statistik daerah di Kalsel sudah beberapa kali mendapatkan WTP.

Presentasi ini menurut Safrizal,  harus dipertahankan dengan implementasi dan penguatan sumberdaya aparat pengawas internal pemerintah.

“Semua harus bergerak bersama  untuk memajukan dan meningkatkan tata kelola keuangan daerah,” ucapnya.

Jika ini terwujud akan berdampak positif bagi keuangan daerah dan juga negara untuk dimanfaatkan sebesar besarnya bagi kepentingan masyarakat.

“Kita bukan hanya berlomba mendapatkan WTP saja, akan tetapi yang juga penting adalah bagaimana bisa meningkatkan pendapatan daerah/negara untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat,” tekan gubernur.

Safrizal juga menggelorakan tekad bersama menyelesaikan TLHP tepat waktu sesuai dengan aturan.

Sementara itu, Bupati Kotabaru H Sayed Jafar dalam sambutannya, memaparkan, data dan informasi merupakan sumber daya yang sangat strategis.

Ini karena erat kaitannya dengan pengambilan keputusan dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat.

“Ya, kegiatan pemutahiran data ini dalam rangka koordinasi, komunikasi, evaluasi, dan implementasi masing masing daerah,” ucap bupati.

Dikatakan, tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas pemerintah untuk memperbaiki dan menyempurnakan kinerja aparatur dan instansi pemerintah.

Untuk membangun komitmen dalam pencegahan korupsi juga peningkatan pelayanan publik.

Sayed Jafar menambahkan, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki kinerja yang lebih baik dalam memperbaiki sistem yang ada untuk meningkatkan sinergitas dengan pengawas eksternal.

Ini agar pengawasan dapat dikerjakan dengan lebih baik dalam rangka mendukung program nasional.

Ia pun, berharap dengan adanya acara ini dapat meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab pimpinan unit kerja dan instansi objek pemeriksaan untuk meningkatkan koordinasi dengan aparat pengawasan dengan objek pemeriksaan. (INSPEKTORAT.KALSEL-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Provinsi Kalimantan Selatan siap bersinergi mendukung geliat perekonomian terutama sektor pariwisata di banua. Hal ini disampaikan Ketua FPJI Kalimantan Selatan saat pelaksanaan kegiatan silaturahim bersama Bupati Tanah Laut (Tala) , Sukamta pada Minggu (27/6).

Sunarti mengatakan kegiatan media visit ke Kabupaten Tala merupakan salah satu agenda penting organisasi ini dalam rangka bersinergi agar bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menggeliatkan lagi sektor pariwisata yang ada di Banua.

Dimana FPJI ingin ikut memberikan kontribusi nyata melalui karya jurnalistik para jurnalis perempuan agar bisa ikut mempopulerkan wisata yang ada di Kabupaten Tala.

“Sekaligus menarik wisatawan untuk datang serta berkunjung ke tempat tersebut,” ujarnya.

Sunarti juga sangat mengapresiasi Bupati Tanah Laut yang berkenan secara langsung menyambut dan menjamu dalam suasana santai disela kegiatan Media Visit ke Kabupaten Tanah Laut.

“Semoga pertemuan ini kita bisa menggali berbagai informasi terkait wisata yang ada di Kabupaten Tala,” katanya.

Selain itu, lanjut Sunarti, saling memberi masukan dan inspirasi untuk pengembangan wisata di Kabupaten Tala hingga bisa merumuskan bersama kolaborasi konkrit seperti apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tala dan FJPI Kalimantan Selatan untuk turut membangkitkan pariwisata di Kabupaten Tanah Laut kedepannya.

Sementara itu, Bupati Tanah Laut Sukamta menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap sinergitas dengan FJPI dapat terus terjalin dengan baik sebagai media pemberitahuan ke masyarakat.

Dijelaskan Sukamta, kebijakan yang dibuat di Tala berfokus pada mengembangkan sektor pariwisata yang dikelola oleh swasta bukan pemerintah daerah.

“Pemda itu pada sisi regulasinya sesuai tugas fungsi pokok negara mengatur dan memfasilitasi,” ujarnya.

Untuk menangkap segmen pasar, Sukamta juga mendorong masing-masing wisata punya keunggulan dan karakteristik sendiri untuk menarik minat wisatawan berkunjung. Banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan di Tala mulai wisata pantai, gunung, agro, buatan dan religi.

Sukamta menambahkan dari tiga puluh pariwisata yang ada di Tala, ada beberapa yang sudah memberikan sumbangsih PAD yakni Tangkisung, Batakan, Pantai Swarangan, Pantai Turki, Pantai Asmara dan Pantai Bajuin.

Potensi wisata yang ada di Tala, kata dia juga mampu menahan pertumbuhan ekonomi daerah selama pandemi yang jika digabung dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh sekitar 7 Persen. Dari angka tersebut sebesar 1,3 persen nya merupakan kontribusi pariwisata.

“Memang selama pandemi kami tidak minus tapi plus namun plusnya tidak sebesar saat non pandemi,” katanya.

Meskipun begitu disamping menumbuhkan ekonomi rakyat terpenting kata dia adalah penerapan protokol kesehatan (Prokes) yang patut dijaga di tempat-tempat wisata yang ada di Tala.

Dalam kegiatan tersebut, FJPI Kalimantan Selatan juga berkesempatan mengunjungi Taman Permana yang merupakan salah satu destinasi wisata menarik yang ada di Tala. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kalimantan Selatan diharapkan dapat menjadi lokomotif pembangunan ekonomi lokal di tingkat desa. Harapan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, beberapa waktu lalu.

Ia menyebutkan berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kalimantan Selatan, angka pertumbuhan BUMDes mengalami kenaikan di Kalsel. Dari 1.864 desa yang tersebar di 11 kabupaten, sudah terbentuk 1.482 BUMDes atau 79,51 persen dari jumlah total desa di Kalsel. Di antara 1.482 BUMDes itu, 915 BUMDes berada pada kategori tumbuh, 522 BUMDes kategori berkembang, dan 45 BUMDesa termasuk kategori maju.

“Berkembangnya BUMDes dapat menjadi lokomotif pembangunan ekonomi lokal di tingkat desa, sehingga BUMDes menjadi pilar terdepan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di desanya masing-masing,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kalimantan Selatan, Zulkifli mengatakan salah satu prioritas kinerja Dinas PMD yaitu meningkatkan perekonomian desa yang dapat dicapai dengan melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan BUMDes.

“Kita sudah melakukan langkah-langkah untuk pengembangan BUMDes di antaranya memberikan workshop kewirausahaan bagi BUMDesa dan penguatan modal revitalisasi BUMDes,” katanya.

Zulkifli mengungkapkan pihaknya juga sudah memberikan penguatan modal kepada 39 BUMDes di 11 kabupaten dengan total dana sebesar Rp1.564.000.000,00.

“Mudah-mudahan kedepannya BUMDes dapat menyumbang terhadap peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa,” harapnya.

Untuk diketahui, Dinas PMD Kalimantan Selatan menggelar BUMDes Expo 2021 di pusat perbelanjaan di Banjarmasin, Sabtu (26/6). Kegiatan tersebut bertujuan untuk membuka wawasan dan menarik investor serta memperluas marketplace para pelaku BUMDes.

Dalam kegiatan itu, juga diadakan pemberian penghargaan sebagai motivasi untuk para pelaku BUMDes agar terus aktif menjalankan BUMDes dengan performa yang lebih baik. Ada enam BUMDes yang menerima penghargaan yaitu Berkah Mulia, Pesona Rejo Jaya, Maju Jaya, Usaha Kreatif Mandiri, Karya Indah dan Maju Bersama. Penghargaan Terbaik I diserahkan Pj Ketua TP PKK Kalsel Safriati Safrizal, didampingi Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar. Turut hadir Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian HK dan Wakil Ketuanya Muhammad Syaripuddin. (NRH/RDM/RH)