Bulan: Juni 2021

BANJARBARU – Tidak terasa Pemungutan Suara Ulang (PSU) tinggal sepekan lagi, tepatnya pada Rabu (09/06) mendatang. Terkait hal itu, maka Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rakor Penyelenggaraan dan Pengamanan PSU, pada Rabu (2/6) di gedung Idham Khalid, komplek perkantoran Setdaprov  Kalsel di Banjarbaru.

Rakor dipimpin langsung Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA, dan dihadiri seluruh unsur Forkopimda Kalsel, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Badan Kesbangpol Kalsel, serta sejumlah stakeholder terkait.

Rakor berlangsung selama kurang lebih 2 jam, yang diisi paparan sejumlah pihak soal penyelenggaran dan pengamanan PSU. Dimulai dari paparan Kapolda, Danrem 101/Antasari, Kepala BIN, Ketua KPU dan terakhir Ketua Bawaslu Kalsel. Seluruhnya memaparkan kesiapan PSU gubernur dan wakil gubernur tahun 2021, di wilayah Banjarmasin Selatan, 5 kecamatan di kabupaten Banjar dan Binuang Tapin.

Usai rakor, pj gubernur Safrizal ZA didampingi seluruh unsur Forkopimda serta ketua KPU dan Bawaslu Kalsel, menggelar konferensi pers di gedung yang sama. Sebelum membuka sesi pertanyaan, pj gubernur Safrizal ZA memaparkan 7 poin hasil rakor di hadapan para jurnalis.

“Forkopimda Kalsel berkomitmen mendukung KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaran PSU secara damai, aman, lancar, demokratis, sehat dan gembira. Kita juga memastikan penyelenggaran pemungutan suara menerapkan 12 hal terkait protokol kesehatan di TPS. Selanjutnya untuk wilayah yang menyelenggarakan PSU akan diliburkan, namun penetapannya masih menunggu jawaban dari kementrian dalam negeri dalam waktu dekat,” papar Safrizal.

Poin lainnya adalah, Forkopimda Kalsel meminta semua pihak tanpa kecuali menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah, baik di wilayah PSU atau bukan, baik di ranah dunia nyata maupun dunia maya. Netralitas ASN/TNI/Polri juga harga mati dan harus dijunjung setinggi-tingginya.

“Bersama kita sukseskan PSU dengan tetap merekatkan nilai nilai persaudaraan. Laporkan bila ada kecenderungan pelanggaran. Forkopimda juga solid dan kompak serta tak mentolerir segala upaya yang mengancam stabilitas dan kondusivitas, baik pra maupun pasca PSU,” tegasnya.

Safrizal juga mengajak masyarakat untuk menghormati hasil PSU, sebagai wujud pilihan masyarakat Banua.

“Mari kita jaga kesejukan Banua, karena pada hakekatnya kita bersaudara kita badangsanak barataan,” pesan Safrizal. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Untuk meningkatkan kemampuan perusahaan yang bergerak diberbagai sektor di provinsi ini, dalam pengisian LKPM Online. Maka, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) tata cara pengisian LKPM Online.

Bimtek dilaksanakan disalah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, Kamis (3/6). Dan, dibuka langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, Nafarin.

Dalam sambutannya Nafarin mengatakan, dilaksanakan bimtek ini agar para perusahaan yang bergerak disektor pertambangan, perkebunan, pertanian, serta lainnya, dapat memahami tata cara pengisian LKPM Online ini.

Sehingga, lanjutnya, para perusahaan tersebut tidak terlambat lagi dalam menyerahkan laporan LKPM kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Nafarin mengatakan, jika sampai saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan masih menemukan adanya perusahaan yang belum memahami secara benar, terang pengisian LKPM Online tersebut.

“Sampai saat ini, kami masih menemukan adanya perusahaan yang tidak memahami tata cara pengisian LKPM Online ini, secara tepat,” ungkapnya.

Menurut Nafarin, perusahaan tersebut bergerak di sektor perumahan dan sektor pemanfaatan air tanah. Mereka masih belum memahami secara benar.

“Untuk perusahaan yang bergerak pada sektor pemanfaatan air tanah, seperti perusahaan air kemasan, serta perusahaan sektor perumahan masih belum memahami,” ucapnya.

Sedangkan, jelas Nafarin, salah satu tujuan dari adanya pelaporan LKPM dari perusahaan. Agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengetahui nilai investasi dari perusahaan tersebut.

“Dengan adanya pelaporan LKPM ini, maka kami mengetahui berapa nilai investasi dari perusahaan tersebut,” ucapnya.

Pada bimtek tata cara pengisian LKPM Online oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan diikuti oleh 40 peserta dari 40 perusahaan yang ada di Kalimantan Selatan. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang olahraga. Terutama untuk pelatih dan terapis di provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan pelatihan Pelatih dan Terapis Olahraga.

Pelatihan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah, di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Rabu (2/6).

Dalam sambutannya, Hermansyah mengatakan, digelarnya kegiatan ini untuk menunjang kegiatan pada PON Papua mendatang.

“Mengingat kondisi di Papua yang cukup jauh, maka diperlukan tenaga terapis dan pelatih yang handal, siaga dalam menghadapi situasi apabila atlet mengalami cedera,” ungkap Hermansyah.

Hermansyah mengatakan, pelaksanaan PON Papua segera digelar, dan Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti PON tersebut.

“Oleh karena itu para atlet harus membawa harum nama Provinsi Kalimantan Selatan dengan semboyan Wajah Sampai Kaputing,” ucapnya.

Untuk menghadapi PON Papua tersebut, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan salah satunya menggelar pelatihan ini.

“Pelatih fisik dan Terapis Olahraga mendapatkan pelatihan, untuk menyiapkan mereka agar dapat siaga pada PON Papua mendatang, untuk mengatasi atlet atlet yang mengalami cedera,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Hermansyah berpesan agar para peserta dapat mengikuti pelatihan ini dengan serius, sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat.

Sementara itu, Ketua Panita Pelatihan Pelatih dan Terapis Olahraga Dispora Kalsel, Fitri Hernandi mengatakan, pelaksanaan pelatihan ini, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihaknya, untuk meningkatkan SDM dibidang olahraga.

“Pelatihan ini dilaksanakan selama 3 hari kedepan,” ucapnya.

Sedangkan, lanjutnya, tujuan dari pelatihan ini agar Kalimantan Selatan memiliki pelatih olahraga dan tenaga terapis yang berkualitas serta handal. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bencana banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan pada pertengahan bulan Januari 2021 lalu, mengakibatkan terhentinya aktifitas jual beli di sejumlah pasar, khususnya di beberapa Kabupaten, akibat terendam air hingga melebihi setinggi satu meter.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani kepada Abdi Persada FM pada Rabu (2/6) mengatakan, pihaknya turun ke lapangan bersama Tim dan Disperindag Kabupaten/Kota setempat,  mengunjungi beberapa pasar untuk melakukan identifikasi tentang keberadaan dan kondisi yang terdampak paling parah saat bencana banjir, sebagai bentuk   perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel.

“Ada enam pasar yang parah yaitu Pasar Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pasar Sungai Tabuk dan Pasar Kalimati Kabupaten Banjar, Pasar Kurau Kabupaten Tanah Laut, Pasar Masdastana dan Pasar Jejangkit Kabupaten Barito Kuala,” ucapnya.

Birhasani menjelaskan, keenam pasar itu perlu segera dilakukan revitalisasi atau pembangunan kembali, karena pada umumnya terletak di dataran rendah, bahkan dekat dengan pinggiran sungai. Mengingat posisi pasar berada di lokasi yang strategis, sehingga kalau direvitalisasi nanti, maka pembangunannya harus ditinggikan sekitar satu meter, untuk mengantisipasi sejak dini agar terhindar dari rendaman air saat banjir.

Selain itu dari hasil identifikasi, pemerintah daerah juga harus mempersiapkan legalitas bukti kepemilikan lahan lokasi pasar, melalui  sertifikat milik Pemda.

“Kami ingin terjalin kerjasama dan komitmen dari pemerintah kabupaten, untuk bersama sama membenahi pasar, dan juga segera mempersiapkan desain perencanaan pembangunan serta proposal usulan permohonan,” katanya.

Lebih lanjut Birhasani menyampaikan, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan selatan, telah siap memberikan dukungan dan rekomendasi untuk masuk dalam Program Revitalisasi/Pembangunan Pasar Rakyat melalui Kemendag RI. Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten setempat, tentunya juga diminta mempersiapkan anggaran melalui APBDnya, untuk keperluan perbaikan fasilitas penunjang pasar, seperti pengurukan halaman, tempat parkir, kantor pengelola pasar dan fasilitas lainnya.

“Kita sudah melakukan koordinasi dan pendekatan dengan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag RI, untuk memprioritaskan anggaran revitalisasi/pembangunan pasar-pasar terdampak banjir di Kalsel, nantinya akan masuk dalam APBN tahun 2022/ 2023 baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Tugas Pembantuan (TP),” tutupnya.

Untuk diketahui, akibat banjir pada pertengahan Januari 2021 lalu, menimbulkan banyak kerugian yang cukup besar dari para pedagang, dan juga berdampak bagi masyarakat lain, khususnya dilingkungan sekitar pasar, yaitu tidak dapat terpenuhinya keperluan bahan pokok tersebut. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Setelah sempat libur saat Idul Fitri 1442 Hijriah, Perpustakaan Pal Enam yang berada di bawah naungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan ini kembali membuka layanan di akhir pekan.

“Pengunjung setia Perpustakaan Pal Enam, sekarang sudah bisa datang kembali. Sebab, kami sudah membuka kunjungan akhir pekan Sabtu dan Minggu,” kata Kepala Dispersip Kalimantan Selatan, Nurliani dalam rilisnya yang diterima Abdi Persada FM, Rabu (2/6).

Menurut Bunda Nunung (sapaan akrab Kadispersip Kalsel ini), jam operasional pada layanan akhir pekan telah kembali normal seperti sebelum adanya pandemi COVID-19.

“Beberapa waktu lalu, perpustakaan hanya buka dari pukul 09.00 hingga 13.00 Wita. Sekarang dari pukul 09.00 hingga 17.00 Wita,” jelasnya.

Mengenai layanan Perpustakaan Pal Enam di akhir pekan waktunya diperpanjang, tidak lain untuk memberikan kesempatan sepenuhnya kepada masyarakat untuk berwisata edukasi dan literasi lebih lama.

“Akhir pekan rasanya adalah waktu yang tepat untuk keluarga yang ingin berakhir pekan dengan mengenalkan wisata edukasi dan literasi. Sedangkan untuk para pekerja yang tidak memilki waktu banyak di hari kerja untuk mampir ke perpustakaan, bisa memanfaatkan waktu akhir pekannya ke sini dan lainnya,” pungkasnya. (HUMASDISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Inspektur Upacara (Irup) peringatan Hari Lahir Pancasila, pada Selasa (1/6).

Ada yang menarik pada peringatan Hari Lahir Pancasila ini, karena Kepala Negara mengenakan pakaian adat dari Kabupaten Tanah Bumbu,  Provinsi Kalimantan Selatan.

Baju adat dengan jas berwarna hitam dengan ornamen emas serta kain tenun bewarna hijau menghias laung.

Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar yang mengikuti secara daring peringatan Hari Lahir Pancasila ini, mengaku terkesima dengan pakaian adat yang dikenakan Presiden Joko Widodo.

Sekdaprov mengatakan, Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Kalsel itu sebagai simbol kecintaan orang nomor satu di Republik Indonesia kepada Banua.

Disampaikan Roy, Presiden Joko Widodo bukan kali pertama mengenakan baju adat dari Provinsi Kalimantan Selatan.

“Bapak Presiden juga pernah kenakan baju adat dari Kalsel pada momen HUT ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia,” katanya.

Dalam sambutannya, Kepala Negara mengatakan, Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni harus benar-benar dimanfaatkan untuk mengokohkan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Utamanya dalam penerapan di kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Walaupun Pancasila telah menyatu dalam kehidupan kita sepanjang Republik Indonesia berdiri, tantangan yang dihadapi Pancasila tidak ringan,” tutur Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan dari Istana Kepresidenan Bogor. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJABARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah pusat dan kabupaten/kota terus melakukan langkah aksi,  terkait upaya pencegahan dan penanganan banjir.

Sebagai tindak lanjut atas kajian dari para pakar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Pemprov Kalsel akan menggelar penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalsel). MoU dimaksudkan untuk menindaklanjuti hasil kajian cepat penanganan banjir bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Seperti Rapat Penanganan Banjir yang berlangsung di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel di Banjarbaru, pada akhir Mei 2021.

Rakor dihadiri pejabat Kementerian LHK, dan Kadis Lingkungan Hidup dan BPPD se Kalsel, juga membahas faktor penyebab banjir serta solusi di skala makro dan mikro.

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor KLHK, Erik Teguh Primiantoro, menerangkan, hasil kajian akan menjadi referensi pemerintah.

“Bukan sekadar kajian, tapi tindak lanjutnya bisa masuk ke revisi tata ruang, kemudian dalam konteks anggaran kegiatan. Jadi, bukan hanya tumpukan kertas yang selesai begitu saja, MoU tadi itu untuk komitmen,” tegasnya.

Erik juga mengungkapkan,  proyeksi kesiapan Kalsel dalam mengantisipasi banjir pasca tindak lanjut kajian komprehensif.

“Kedepan, Kalsel sudah punya infrastruktur ekologis yang relatif memadai dan punya kemampuan adaptasi. Kan ada beberapa faktor yang tidak bisa kita ubah, berarti kita harus beradaptasi dengan kondisi iklim-iklim yang ekstrem,” tambahnya.

Usai memimpin Rapat Penanganan Banjir, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, menegaskan keseriusan dan kesigapan pemerintah daerah, dibantu pusat dan stakeholder terkait.

“Kami lakukan gerak cepat, di mana tadi membahas tindak lanjut dari hasil kajian cepat, sesegera mungkin akan dilaksanakan. Ini bukti bahwa Pemprov serius menangani banjir,” ujar sekdaprov.

Di sisi lain, Pemprov Kalsel juga melakukan langkah-langkah normatif sejak sebelum dan saat bencana banjir berlangsung. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPBD Kalsel, Mujiyat.

“Kita secara normatif sudah melakukan itu semua. Mulai dari rapat koordinasi, mengeluarkan edaran kepala daerah terkait peringatan dini, dan bantuan cepat langsung ke lapangan,” jelas Mujiyat.

Langkah normatif itu antara lain  rapat koordinasi berlangsung pada Oktober, dilanjutkan dengan keluarnya surat edaran siaga bencana pada 1 Desember 2020.

Menurutnya, pemerintah daerah juga berupaya melakukan aksi tanggap darurat secara tepat dan cepat.

“Misalnya mendatangkan perahu karet 40 unit, itu gerakan cepat. Begitu terjadi musibah, langsung mendatangkan helikopter, juga membuat dapur umum di banyak tempat,” tambahnya.

Kendati begitu, Ia mengakui kadang terjadi keterlambatan dalam menjangkau medan-medan tertentu. Namun, kejadian tersebut semata-mata diakibatkan oleh keterbatasan alat dalam mengakses wilayah.

Perihal pencairan dana pemulihan pasca banjir, Mujiyat menyebutnya sebagai bentuk keseriusan pemerintah.

“Karena begitu akuratnya data, cairnya cepat. Kejadian terakhir Maret kita pendataan, sekitar seminggu yang lalu cair untuk gelombang pertama,” tutupnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)