LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi pengawasan orang asing di Kalimantan Selatan, guna memastikan kedaulatan negara, khususnya dalam hal lalu lintas masuk dan keluar wilayah Indonesia, maupun dari sisi keberadaan dan kegiatannya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Jum’at (22/10) dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej.

Kegiatan ini juga turut dihadiri para Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, beserta jajaran dan para pimpinan dari Instansi/Lembaga yang menjadi anggota Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Provinsi Kalimantan Selatan, mulai dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kepolisian, TNI, Kejati, BIN, BNN, Kemenkeu, serta Kemenag.

Tejo Harwanto selaku Kepala Kantor Wilayah menyampaikan, bahwa tujuan diselenggarakannya Rapat Koordinasi TIMPORA yang langsung dihadiri Wamenkumham ini bertujuan untuk menjaga tegaknya Kedaulatan NKRI dari aspek keimigrasian.

“Berbicara mengenai orang asing dalam hal ini tidak hanya menjadi persoalan keimigrasian semata, akan tetapi menjadi persoalan sosial dan politik di dalam kehidupan masyarakat di negara kita. TIMPORA Kalsel menjadi wadah untuk saling bertukar informasi untuk mencari solusi bersama di dalam menangani persoalan orang asing khususnya di Kalimantan Selatan,” ucap Tejo.

Teodorus Simarmata selaku Kepala Divisi Keimigrasian menyampaikan, bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sendiri membawahi 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, yang wilayah kerjanya meliputi 11 Kabupaten/Kota, dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin yang wilayah kerjanya meliputi 2 Kabupaten, Tanah Bumbu dan Kotabaru.

“Sebagai informasi, selama masa pandemi COVID-19 berdasarkan izin tinggal yang diterbitkan, data keberadaan orang asing di Kalimantan Selatan pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Banjarmasin, pada tahun 2019 berjumlah 797 orang, pada tahun 2020 sebanyak 403 orang, dan sampai bulan September 2021 ini jumlahnya sebanyak 181 orang. Sedangkan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Batulicin, pada tahun 2019, terbit Izin Tinggal Kunjungan sebanyak 52, serta Izin Tinggal Terbatas sebanyak 62. Pada tahun 2020, Izin Tinggal Kunjungan terbit sebanyak 83 dan Izin Tinggal Terbatas sebanyak 61. Tapi pada tahun 2021, Izin Tinggal Kunjungan menurun menjadi hanya 11, namun Izin Tinggal Terbatas meningkat menjadi berjumlah 82. Peningkatan ini terjadi karena terdapat pembukaan perusahaan baru di wilayah kerja Kantor Imigrasi Batulicin,” ungkap Teo.

TIMPORA Kalsel sendiri memiliki tugas untuk mengadakan rapat koordinasi pengawasan atas keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan pertukaran data dan informasi atas keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintah terkait mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing, serta melakukan operasi gabungan jika diperlukan untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh WNA di Kalimantan Selatan.

TIMPORA Kalsel yang dikomandoi oleh Divisi Keimigrasian saat ini mengawasi sebanyak 61 perusahaan yang mempekerjakan 252 Tenaga Kerja Asing (TKA). (KANWIL.KEMENKUM.HAM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan menemukan, untuk kasus Stunting tertinggi ditemukan di Kabupaten Balangan, sedangkan terendah di Kotabaru.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Ramlan mengatakan, untuk Kabupaten Balangan, kasus mencapai 52 persen, sedangkan Kabupaten Tabalong sebesar 44 persen, serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 42 persen. Sementara terendah di Kotabaru hanya 15 persen.

Menurut Ramlan, daerah daerah tertinggi angka kasus Stunting tersebut merupakan daerah kaya, namun pola makan yang salah.

“Tiga daerah tertinggi kasus Stunting tersebut merupakan daerah kaya, tingginya kasus Stunting disebabkan pola makan yang salah,” ucapnya, Kamis (21/10).

Masyarakat disana, lanjut Ramlan, lebih senang mengkonsumsi mandai ketimbang ikan serta lainnya.

“Untuk permasalahan kasus Stunting ini, disebabkan gizi makanan yang kurang. Karena kebiasaan makanan didaerah tersebut yang salah, maka kasus Stunting cukup tinggi di tiga daerah tersebut,” tutur Ramlan.

Oleh karena itu, BKKBN Kalsel meminta agar daerah daerah di Kalsel dapat meniru pola makan masyarakat Kotabaru yang gemar memakan ikan.

“Untuk angka kasus Stunting di Kotabaru cukup rendah atau terendah di Provinsi Kalimantan Selatan hanya berkisar 15 persen,” ucapnya.

Menurut Ramlan, rendah kasus angka Stunting di Kotabaru tersebut, karena masyarakat setempat gemar mengkonsumsi ikan. Mengingat, dikawasan tersebut merupakan daerah penghasil ikan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Oleh karena itu kami mengajak seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan ini, untuk gemar memakan ikan. Karena ikan memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kehadiran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Lutfi Syaifuddin disambut hangat dan antusias oleh masyarakat RT 03 dan RT 05 di Kelurahan Seberang Masjid kecamatan Banjarmasin Tengah.

Kedatangan Politisi Gerindra tersebut dalam rangkaian pelaksanaan reses titik ke 10 dari 16 titik yang dikunjungi pada 17-24 Oktober 2021 mendatang.

“Alhamdulillah, dalam reses ini saya bisa berkunjung bersilaturrahmi dengan warga untuk menyerap aspirasi dan lebih mendekatkan kami sebagai wakil rakyat dengan masyarakat sebagai konstituen yang sudah memilih kami,” katanya, Kamis (21/10).

Sementara itu, salah satu warga RT 05, Safrina Ulfah menyampaikan aspirasi mereka berkaitan dengan permodalan usaha kecil menengah yang ada di lingkungan Kelurahan Seberang Masjid .

“Kami mengharapkan adanya permodalan untuk Usaha Kecil Menengah bagi warga Kelurahan Seberang Masjid,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Lutfi Syaifuddin menambahkan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan warga, baik itu berupa saran, masukan maupun pengaduan masyarakat akan dihimpun ke dalam laporan kegiatan reses.

“Kemudian akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Kalsel agar dapat ditindaklanjuti,” tandasnya.

Selain itu, lanjut Lutfi, aspirasi masyarakat yang terhimpun dalam kegiatan reses ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan perencanaan pembangunan agar pelaksanaan pembangunan dapat tepat sasaran dan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gerai Vaksin Presisi Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan suntikan vaksin kepada seribu lebih warga, di SMK Negeri 5 Banjarmasin, pada Kamis (21/10).

Pemberian vaksin ini dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan vaksinasi yang gencar dilakukan oleh Bid Dokkes Polda Kalsel bersama rumah sakit Bhayangkara melalui Gerai Vaksin Presisi yang tersebar di beberapa titik.

Selain itu vaksinasi dilakukan demi mempercepat herd immunity dan menekan penyebaran virus COVID-19.

“Pesertanya dari masyarakat umum. Jumlahnya ada sekitar 1.091 orang dengan dosis vaksin yang digunakan sebanyak 504 vial,” ujar Kabid Dokkes Polda Kalsel Kombes Pol dr. Ubaidillah.

Masyarakat yang didominasi kaum muda ini terlihat antusias dan semangat datang ke lokasi penyuntikkan. Ada yang datang berkelompok maupun perorangan, dengan tetap disiplin protokol kesehatan menggunakan masker dan menjaga jarak masing-masing.

Kabid Dokkes menerangkan, Gerai Vaksin Presisi Polda Kalsel dibuka guna memfasilitasi masyarakat yang belum disuntik vaksin COVID-19.

“Polri mendirikan Gerai Vaksin Presisi di seluruh Polda, Polres, dan Polsek di Indonesia. Gerai Vaksin Presisi akan melayani masyarakat yang belum vaksin,” kata Kabid Dokkes.

Dia menegaskan pelaksanaan vaksin di Gerai Presisi tersebut tidak dipungut biaya atau gratis bagi masyarakat yang ingin mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. (POLDA.KALSEL-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Setelah pengembangan Bandara Internasional Syamsudin Noor, pembangunan Bendungan Pipitak Jaya Kabupaten Tapin, Kalsel kembali dianugerahi infrastruktur utama, yakni Jembatan Sungai Alalak.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan, hadirnya infrastruktur strategis bantuan pusat tersebut berkat sinergitas semua komponen.

Ditemui usai mendampingi agenda kerja Presiden Jokowi, Kamis (21/10), Gubernur Sahbirin Noor mengucap syukur.

Paman Birin, sapaan akrabnya, mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan jajaran atas perhatian besar untuk kemajuan Kalsel.

Dikatakan, bantuan pemerintah itu merupakan salah satu wujud komitmen dan kepedulian Presiden Jokowi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kepala daerah kepala daerah sebelumnya, termasuk Bupati/Wali Kota dan masyarakat yang juga berjasa berkarya untuk daerah,” ucap Sahbirin.

Disebutkan, pengembangan Bandara Syamsuddin Noor, Bendungan Tapin dan pembangunan Jembatan Alalak merupakan anugerah bagi Kalsel.

Pasalnya, infrastruktur tersebut memberikan multi manfaat luar biasa. Manfaat itu antara lain, kelancaran arus transportasi, peningkatan sektor pertanian, juga mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

Jembatan Alalak misalnya, infrastruktur tersebut sebagai urat nadi lalu lintas jalur penghubung Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala di Kalimantan Selatan; serta Provinsi Kalimantan Tengah via Jalan Trans Kalimantan.

Dikatakan Paman Birin, keberadaan jembatan diharapkan dapat mendukung kegiatan ekonomi kawasan dan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan Jalan Lintas Kalimantan berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan di sekitarnya.

Infrastruktur lain seperti Bendungan Tapin, lanjut gubernur berfungsi sebagai penampungan air, rigasi pertanian, cadangan air baku, dan pariwisata.

Sementara itu terkait Jembatan Sungai Alalak Presiden berharap kehadiran jembatan ini akan memperkuat konektivitas antar wilayah di Kalsel.

Memperlancar arus transportasi, mengefisienkan biaya logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sekitarnya serta menciptakan sentra ekonomi baru.

“Saya berpesan agar setelah diresmikan jembatan ini dimanfaatkan sebaik baiknya untuk membangkitkan dan memajukan kegiatan produktif masyarakat sehingga dampaknya betul betul dirasakan masyarakat,” sebutnya. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kendaraan taktis (rantis) P6 ATAV V1 milik Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) kembali menjadi pilihan Presiden Joko Widodo untuk ditumpangi dalam rangkaian kunjungan kerja.

Setelah sebelumnya dijajal saat kunjungan kerja di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, kali ini rantis yang sama dipakai Presiden di Kota Banjarmasin, Kamis (21/10).

Presiden Jokowi menumpangi rantis tersebut saat menuju Jembatan Sei Alalak dari RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh, Kota Banjarmasin. Presiden tampak duduk di kursi depan, sementara Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno turut di kursi baris kedua.

Setelah meresmikan Jembatan Sei Alalak, Presiden kemudian kembali menaiki rantis tersebut untuk menjajal jembatan. Kali ini giliran Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, serta Bupati Batola Noormiliyani, yang turut serta naik rantis tersebut.

Selepas itu, Presiden dan rombongan menuju ke Pangkalan TNI AU Syamsudin Noor, Kota Banjarbaru, untuk kemudian lepas landas kembali ke Jakarta. (BIRO.PERS.SEKRETARIAT.PRESIDEN-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Syarifah Rugayah kembali menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) 2 yang meliputi Kabupaten Banjar.

Srikandi Dewan dari Fraksi Partai Golkar ini mendatangi beberapa desa, antara lain Desa Pengaron Kecamatan Pengaron di RT 01, RT 02, dan RT 04, Desa Banua Anyar Danau Salak Kecamatan Astambul RT 04 dan RT 05, serta Desa Kelampaian Ilir RT 02 Kabupaten Banjar. Dalam reses itu, dirinya banyak menerima aspirasi dan keluhan terkait permasalahan infrastruktur.

“Beberapa desa yang saya datangi di reses kali ini, paling banyak yang mereka keluhkan soal jalan, mushola dan mesjid di wilayah mereka,” katanya kepada wartawan, Kamis (21/10).

Syarifah pun memastikan akan menindaklanjuti aspirasi konstituennya yang telah disampaikan sesuai dengan kewenangannya, yaitu Pemerintah Kabupaten Banjar dan Pemerintah Provinsi Kalsel.

“Alhamdulillah semua aspirasi warga sudah saya catat agar bisa ditindaklanjuti nantinya,” ucapnya

Anggota Komisi IV DPRD Kalsel ini juga meminta warga agar tak sungkan untuk menyampaikan permasalahan mereka kendati tidak dalam masa reses. Pasalnya, sebagai wakil rakyat, Syarifah merasa wajib untuk menjadi penyambung lidah masyarakat kapanpun dan dimanapun.

“Namanya juga wakil rakyat, sudah jadi tugas saya untuk mewakili rakyat menyampaikan aspirasi dan pesan mereka kepada pihak yang bertanggung jawab, agar pembangunan di banua kita bisa lebih baik”, tandasnya.

Bukan hanya persoalan fasilitas umum, Syarifah Rugayah juga berharap warga di dapilnya menyampaikan keinginan dan harapan seputar dunia pendidikan sesuai komisi yang ia duduki saat ini, karena sudah ada beberapa sekolah di Kabupaten Banjar mulai melaksanakan Pendidikan Tatap Muka (PTM). Berbagai persoalan lain terkait kesejahteraan masyarakat juga, ia harapkan mampu menjadi fokus pemerintah di Kota “Serambi Mekkah” ini. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Presiden Joko Widodo meresmikan Jembatan Sei Alalak dalam kunjungan kerjanya di Kota Banjarmasin pada Kamis (21/10). Jembatan tersebut telah dinanti oleh masyarakat Kalimantan Selatan karena fungsinya yang sangat strategis.

“Alhamdulillah jembatan Sei Alalak telah rampung dan hari ini kita resmikan sehingga segera bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya mendengar bahwa masyarakat sudah tidak sabar lagi menunggu peresmian jembatan ini,” ujar Presiden di lokasi peresmian.

Jembatan Sei Alalak memiliki fungsi yang sangat penting sebagai jalur utama akses Kota Banjarmasin dengan berbagai wilayah di Kalimantan Selatan dan di Kalimantan Tengah.

“Sekaligus juga mengatasi kemacetan setelah jalan lingkar selatan rusak hancur diterjang oleh banjir,” imbuhnya.

Jembatan Sei Alalak yang memiliki panjang 850 meter dan lebar 20 meter ini dibangun dengan dana Rp278 miliar. Jembatan dengan jenis cable stayed melengkung tersebut, juga dibangun dengan menggunakan teknologi tinggi.

“Dibangun dengan teknologi tinggi dan tahan gempa, diperkirakan mampu bertahan Insya Allah sampai 100 tahun,” ungkap Presiden.

Kepala Negara berharap bahwa kehadiran jembatan tersebut akan memperkuat konektivitas antarwilayah di Kalimantan Selatan, memperlancar arus transportasi antardaerah, dan mengefisienkan biaya-biaya logistik. Selain itu, diharapkan juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah sekitarnya, serta menciptakan sentra-sentra ekonomi baru.

“Saya sedikit berpesan agar setelah diresmikan, jembatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangkitkan dan memajukan kegiatan-kegiatan produktif di masyarakat sehingga dampaknya bisa betul-betul dirasakan oleh rakyat kita,” tandasnya.

Turut hadir dalam acara peresmian antara lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, dan Bupati Batola Noormiliyani. (BIRO PERS.SEKRETARIAT.PRESIDEN-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) provinsi Kalimantan Selatan berikan pelatihan tenaga terlatih Sekolah Ramah Anak (SRA) di ruang rapat Syahrir BAPPEDA provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (21/10).

Kepala Seksi Hak Pemenuhan Pendidikan dan Pengasuhan Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi Kalimantan Selatan, Rahmawaty, mengatakan tujuan kegiatan pelatihan ini untuk meningkatkan jumlah tenaga pendidik yang memahami sekolah ramah anak serta untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak anak, agar anak dapat merasa terlindungi selama berada di sekolah.

“Jadi sesuai dengan tujuan kita dalam upaya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak,” terang Rahmawaty.

Selain dengan kegiatan pelatihan, DPPPA provinsi Kalimantan Selatan juga telah melakukan sosialisasi kepada seluruh Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan.

“Jadi setiap tahun kita akan mengadakan kegiatan pelatihan seperti ini dengan peserta pelatihan yang berbeda di setiap tahunnya,” lanjut Rahma.

Rahma berharap kegiatan ini dapat meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan dalam pengambilan keputusan di sekolah. Sehingga dapat mewujudkan sekolah yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik.

“Saya bersyukur sampai dengan saat ini masih belum menerima laporan kekerasan yang terjadi di sekolah karena mungkin tenaga pendidik dan pihak keamanan sekolah sudah tersosialisasikan bagaimana penerapan ramah anak itu sendiri,” ungkap Rahma.

Sementara itu Ketua Yayasan Bahtera Indonesia Hadi Utomo selaku salah satu narasumber mengatakan anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang di rumah, akan memiliki kecenderungan bermasalah ketika berada di sekolah. Sehingga peran tenaga pendidik di sekolah sangat penting untuk memberikan perhatian dan kasih sayang selama di sekolah.

“Ketika dihadapkan dengan guru atau tenaga pendidik yang seperti itu, maka anak tersebut akan terhindar dari tindak narkotika dan tindak pelanggaran hukum lainnya,” terang Hadi.

Untuk diketahui, kegiatan pelatihan ini diikuti oleh tenaga pengasuh dari setiap SLTA di 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan serta perwakilan dari Kementrian Agama (KEMENAG) dari kabupaten kota dan lingkup provinsi. (TR21-01/RDM/RH)

BANJARMASIN – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), Gatot Sugiharto melantik Pengurus Wilayah APRI Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Periode 2021-2026 yang diketuai oleh Risdianto Haleng HB, Kamis (21/10).

Dalam sambutan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang dibacakan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Syariful Azhari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Pengurus DPW APRI Kalsel. Ia berpesan agar momen ini dijadikan sebagai tugas dan amanah yang dipercayakan serta tanggungjawab, dedikasi, integrasi dan sikap profesionalisme.

“Pelantikan kepengurusan APRI Kalsel merupakan fase penting dalam pengelolaan pertambangan rakyat di Kalsel. Dengan demikian, diharapkan APRI Kalsel sebagai organisasi dapat ikut berperan dalam melakukan terobosan-terobosan, serta mendorong formalisasi dan legalisasi pertambangan rakyat,” ungkapnya.

Pemerintah Daerah, lanjut Gubernur, menyadari situasi dilematis sektor informal pertambangan rakyat ini yang perlu menjadi perhatian bersama. Apalagi jika dihadapkan kepada pertambangan ilegal yang jika tidak dikelola dan dilakukan pengawasan yang baik maka situasi ini akan menimbulkan permasalahan.

“Selain potensi tindak pidana, pertambangan ilegal juga berdampak kepada kesehatan, keselamatan kerja dan permasalahan lingkungan hidup,” ungkapnya.

Disisi lain, banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor informal ini. Untuk itu, Pemprov Kalsel menyambut baik komitmen APRI Kalsel yang ikut berinisiatif dalam mengawal dan mencari jalan keluar bagi usaha pertambangan rakyat ini.

Sementara itu, Ketua Umum DPP APRI, Gatot Sugiharto berpesan beberapa hal kepada Pengurus DPW APRI Kalsel agar dapat direalisasikan. Pertama, menciptakan lapangan kerja dari kegiatan tambang rakyat. Kedua, tambang rakyat diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan ketiga, agar ada program rehabilitasi pasca tambang yang dilakukan.

“Tiga hal ini yang saya minta dan harapkan dapat direalisasikan dibawah kepengurusan APRI Kalsel yang baru dilantik,” ujarnya.

Sedangkan, Ketua Umum DPW APRI Kalsel, Risdianto Haleng HB menyampaikan ungkapan terimakasih kepada semua pihak sehingga pelantikan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Semoga keberadaan APRI Kalsel bisa membawa angin segar dan perubahan untuk penambang rakyat di wilayah Kalsel yang selama ini belum terorganisir,” harapnya.

Risdianto juga mengimbau kepada seluruh anggota untuk mengoptimalkan kinerja terutama akan dibentuknya kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tingkat Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai dan kab balangan.

“Kami berharap APRI Kalsel juga mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” pungkasnya.

Pelantikan Pengurus Wilayah APRI Kalsel tersebut turut dihadiri Gubernur Kalsel yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Syariful Azhari, Panit Ditreskrimum Polda Kalsel IPDA Andreas, dan Forkopimda lainnya. Acara dilanjutkan dengan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Tahun 2021 dengan tema “Tumbuh Berkembang Bersama Rakyat Indonesia Maju”. (NRH/RDM/RH)