LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Kejuaraan Karate Piala Ketua KONI Kota Banjarmasin resmi digelar, usai dibuka resmi oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.

Pelaksanaan kejuaraan tersebut di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Hasanuddin Banjarmasin, Jumat (29/10).

Dalam sambutannya Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan tentunya, memberikan apresiasi kepada pengurus FORKI Banjarmasin, yang telah menyelenggarakan pertandingan Karate Se-Kalimantan ini.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan selalu pengurus FORKI Kalsel mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada pengurus FORKI Banjarmasin atas terselenggaranya acara ini,” ucapnya.

Paman Birin berpesan, dalam pertandingan karate ini, hendaknya para atlet dan juri untuk dapat menjaga sportifitas dan kejujuran dalam pertandingan.

“Kami berharap pada kejuaraan karate piala Ketua KONI Kota Banjarmasin ini dapat menemukan atlet atlet karate yang hebat di provinsi ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Paman Birin meminta pada kejuaraan karate ini, untuk terus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat.

“Pada pelaksanaan kejuaraan saat ini, tentu akan berbeda dengan kejuaraan sebelumnya. Mengingat, pada saat ini masih pandemi COVID-19 ini, meski status PPKM telah melandai di Provinsi Kalimantan Selatan,” tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Paman Birin, pihaknya meminta kepada seluruh peserta pertandingan karate ini, agar tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat.

“Kami berharap, seluruh peserta karate ini telah divaksin, serta dilakukan swab antigen, sehingga kejuaraan ini terbebas dari paparan COVID-19,” ucap Paman Birin. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali mempelajari kegiatan kedewanan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat (29/10).

Rombongan wakil rakyat Kabupaten Gunung Mas tersebut diterima oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas bersama Kabag Persidangan, Hukum, AKD dan Layanan Aspirasi Sektretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini.

Pada kesempatan itu, Suripno Sumas menyampaikan beberapa kegiatan kedewanan, diantaranya yang baru pada Tahun 2021 berupa penyebarluasan dan sosialisasi Peraturan Daerah (sosper).

“Awalnya Sosper sekali dalam sebulan, tapi sejak Oktober 2021 dua kali dalam sebulan,” katanya.

Menurut Suripno, tujuan Sosper tersebut sebagai kewajiban moril bagi anggota Dewan untuk menyebarluaskan Perda yang merupakan produk legislatif bersama pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel.

Selain itu, agar masyarakat Kalsel secara luas mengetahui, dan pada gilirannya turut berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan Perda tersebut, ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kota Banjarmasin tersebut.

“Kemudian yang terbaru pada Oktober ini, kami melaksanakan sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, agar agar keadaan kita tetap kondusif, baik secara daerah maupun nasional,” ucapnya.

Sementara Kabag Persidangan Hukum AKD dan Layanan Aspirasi Setwan Kalsel, M. Jaini menambahkan, tentang proses pembuatan Perda, baik dari eksekutif/Pemprov maupun inisiatif Dewan setempat.

“Kini DPRD Kalsel mulai melakukan pembahasan Raperda Provinsi Kalsel Tahun 2022 yang penyampaian Nota Keuangan/RAPBD tersebut oleh Gubernur Sahbirin Noor pada rapat paripurna Dewan kemarin (28/10),” katanya.

Sedangkan masalah-masalah lain terkait rencana kerja (Renja) Dewan, lanjut Jaini, mungkin tidak jauh berbeda dengan daerah lain atau tergantung situasi dan kondisi setempat. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan bangga, Pemerintah Provinsi Kalsel, telah meraih penghargaan sebagai daerah pelayanan perlindungan konsumen nasional.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani, pada Jumat (29/10) menjelaskan,
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Perdagangan sejak tahun 2017, telah melaksanakan berbagai upaya, antara lain edukasi konsumen dan sosialisasi perlindungan konsumen bagi pelajar, mahasiswa, pelaku usaha, tokoh agama dan masyarakat, pendidik, serta UMKM. Dengan tujuan memberikan perlindungan konsumen, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen dalam melindungi dirinya dari tindakan yang merugikan, sehingga mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, yang juga untuk menjadikan pelaku usaha yang jujur serta bertanggung jawab.

“Kami biasanya melakukan pengawasan terhadap barang beredar secara berkala, bekerjasama dengan BPOM, dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Dinas dan instansi terkait lain,” ucapnya.

Birhasani menyampaikan, saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga telah membentuk Badan Penyelesaiaan Sengketa Konsumen (BPSK), untuk memfasilitasi upaya penyelesaian yang terjadi antara masyarakat konsumen dengan pelaku usaha, guna menegakkan keadilan sesuai norma-norma hukum.

Sejak dibentuknya BPSK pada tahun 2017, terjadi peningkatan pengaduan sengketa oleh konsumen terhadap pelaku usaha.

“Tahun 2017 pengaduan sebanyak 14 kasus, tahun 2018 sebanyak 35 pengaduan dan pada masa pandemi tahun 2020 sampai dengan Juni 2021 sebanyak 35 kasus, semua pengaduan tersebut, setelah melalui proses persidangan sesuai prosedur sebagian besar dapat diselesaikan dengan baik, meski ada beberapa kasus yang disepakati oleh kedua belah pihak harus dilanjutkan ke tingkat pengadilan,” katanya panjang lebar.

Lebih lanjut Birhasani menambahkan, langkah Pemerintah Provinsi Kalsel untuk terus mendorong terwujudnya perlindungan konsumen, melalui berbagai program menjadikan konsumen yang mampu, mandiri, dan cerdas, yang mengerti akan hak dan kewajibannya, serta teliti dan selektif sebelum membeli, agar lebih mengutamakan menggunakan produk dalam negeri. Begitupun juga pelaku usaha diharapkan jujur dan bertanggung jawab akan keselamatan, kesehatan dan keamanan konsumen, sehingga terwujud hubungan yang harmonis antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga mampu mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan.

“Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Banjarmasin, sudah dianggap sebagai solusi dan alternatif, sebagai upaya penyelesaian sengketa konsumen di Kalimantan Selatan, guna membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dengan pengusaha secara gratis,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

JAKARTA – Citra Kalimantan Selatan (Kalsel) sebagai daerah komitmen terhadap upaya peningkatan pelayanan publik di skala nasional makin bersinar.

Kali ini penghargaan nasional dianugerahkan oleh Kementerian Perdagangan RI sebagai daerah terbaik pelayanan perlindungan konsumen.

Penghargaan tersebut diberikan atas konsistensi daerah mempertahankan kinerja penyelenggaraan perlindungan konsumen yang baik.

Bertempat disalah satu hotel berbintang di Jakarta, Puncak Perayaan Hari Konsumen Nasional Tahun 2021, digelar pada Kamis malam (28/10). Wakil Gubernur Muhidin mewakili Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menerima penghargaan di bidang pelayanan perlindungan konsumen tersebut.

Mengusung Tema “Perlindungan Konsumen Menuju Indonesia Maju” dan Sub Tema “Konsumen Berdaya,Pulihkan Ekonomi Bangsa”, Kalsel menorehkan sejarah sebagai salah satu dari enam daerah yang berkomitmen kuat di bidang perlindungan konsumen.

Melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag RI pada Puncak Perayaan Hari Konsumen Nasional 2021, diberikan penghargaan kepada enam Pemerintah Daerah Provinsi Peduli Perlindungan Konsumen (PDPPPK) Tahun 2020. Yakni Kalisel, Maluku, Papua Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Jambi, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). 
 
Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi dalam sambutannya mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas penghargaan Daerah Terbaik Peduli Perlindungan Konsumen yang diberikan kepada enam Gubernur dan penghargaan Daerah Tertib Ukur kepada enam Bupati dan Walikota. 

Mendag berharap capaian tersebut dapat menginspirasi daerah-daerah lain, sehingga seluruh wilayah Indonesia nantinya adalah wilayah yang peduli pada perlindungan konsumen.

Tujuan utama perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri. Selain itu, juga untuk menumbuhkan perilaku tanggung jawab dari para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan berusaha.

“Konsumsi Indonesia memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pada quartal II 2021 konsumsi tumbuh 5,9 persen. Hal ini membuktikan konsumen sudah memiliki daya beli dan mempercayai perekonomian Indonesia,” jelas Mendag Lutfi.

Sementara itu Wakil Gubernur Kalsel H Muhidin mengungangkao syukur dan terima kasih atas kepercayaan pemerintah yang dalam beberapa bulan terakhir mengapresiasi kinerja pemerintahan dinakhodai Paman Birin.

Menurut Wagub Muhidin, semua prestasi yang diraih adalah berkat kerja kolektif dan partisipasi segenap komponen masyarakat.

“Semua sektor peran aktif dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan hingga Kalsel bisa kembali meraih penghargaan nasional,” ucapnya.

Terkait upaya meningkatkan perlindungan konsumen, pria yang juga pernah menjabat Walikota Banjarmasin dan anggota legislatif Provinsi Kalsel ini mengatakan, salah satu langkah penting mewujudkan perlindungan konsumen Indonesia dan Kalsel adalah memelihara semangat kolaborasi dan kepedulian.

“Ini tanggung jawab kita bersama. semua harus saling bersinergi,” harap Muhidin. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengapresiasi dan berterima kasih kepada jajaran Badan Penyelanggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) yang membantu pemerintah daerah dalam penanggulangan penyebaran COVID-19 melalui program vaksinasi massal.

BP Jamsostek Banjarmasin menyediakan 4.000 dosis vaksin COVID-19 yang diberikan kepada masyarakat pekerja di Kota Banjarmasin dan sekitarnya, dalam dua tahap.

Tahap pertama digelar Kamis (28/10) dan berikutnya dijadwalkan 28 November mendatang.

“Saya atas nama pemerintah provinsi Kalimantan Selatan Selatan berterima kasih atas gerakan yang dilaksakan BP Jamsostek yang telah melaksanakan vaksinasi,” ujar Gubernur yang biasa disapa Paman Birin ini,

Dikatakannya, vaksinasi merupakan sebuah upaya yang sangat penting agar mendapatkan perlindungan diri terhadap kemungkinan terpapar oleh COVID-19, kendati bukan berarti tidak bisa terpapar. Tapi setidaknya, jika sudah divaksinasi, seseorang sudah memiliki imunitas yang dapat membantu meringankan gejala yang diderita, atau bahkan tanpa memiliki gejala sama sekali, serta meminimalisir potensi terjadinya kejadian yang fatal.

“Percepatan vaksin menjadi cara ampuh untuk percepatan penanggulangan COVID-19, dan pemerintah menargetkan 70 persen masyarakat tervaksin hingga akhir tahun ini,” ujar Paman Birin.

Di Provinsi Kalsel lanjutnya, angka vaksinasi sudah mencapai 35 persen untuk dosis pertama dan di atas 21 persen dosis kedua. Angka tersebut terus ditingkatkan dan kerjasama semua pihak tentunya sangat diperlukan agar target capaian bisa diraih secepatnya.

“Saling bersinergi dalam mencapai target vaksinasi ini. Sinergi TNI, Polri, swasta, termasuk seperti BP Jamsostek seperti ini, diharapkan berjalan dengan baik,” harap Paman Birin.

Dengan melakukan vaksin, berarti berupaya menjaga diri sendiri, keluarga dan lingkungan terhadap kemungkinan terpapat COVID-19. Dengan kata lain, vaksinasi adalah membentuk kekebalan kelompok.

“Mari kita jadikan momentum vaksinasi sebagai upaya bersama menanggulangi Covid-19, tentu dengan tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan pakai sabun,” ujar gubernur lagi.

Tak lupa gubernur mengingatkan masyarakat atau perusahaan yang belum memanfaatkan keberadaan BP Jamsostek, supaya menjadi kepesertaan, karena banyak manfaat yang diberikan BP Jamsostek bagi pekerja dan keluarga atau ahli waris.

Sementara itu, Direktur Umum dan SDM BP Jamsostek, Abdur Rahman Irsyadi mengatakan, Kota Banjarmasin merupakan lokasi ke-23 di Indonesia yang dialksanakan vaksinasi massal dengan melibatkan pekerja peserta BP Jamsostek.

“Total yang divaksin mencapai 107.000 orang, tersebar di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Vaksinasi Bersama BP Jamsostek ini diselenggarakan di berbagai wilayah secara konsisten bagi pekerja Indonesia. Tujuan vaksinasi pasti untuk mendukung pemerintah mempercepat pembentukan herd immunity atau kekebalan komunal dengan memberikan vaksinasi kepada setidaknya 70 persen penduduk Indonesia.

Langkah ini merupakan salah satu cara agar pandemi COVID-19 dapat segera berakhir dan peserta kegiatan vaksinasi ini mayoritas berasal dari kalangan, pekerja dan terbuka pula untuk masyarakat umum.

Kegiatan vaksinasi ini dianggap penting untuk dilakukan bukan hanya sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah tapi juga bentuk kepedulian BP Jamsostek kepada masyarakat, khususnya para pekerja.

Di acara pembukaan yang dihadiri Deputi Direktur Wilayah Kalimantan BP Jamsostek, Rini Suryani itu, dilakukan penyerahan secara simbolis uang klaim oleh Gubernur Kalsel kepada keluarga pekerja, dan kartu peserta bagi mitra Gojek dan atlet difabel yang akan mengikuti Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI 2021 yang berlangsung di Papua. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Tingginya perhatian Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor terhadap sektor pertanian di Banua mengantarkannya untuk dianugerahi gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa (Dr. HC).

Penganugerahan resmi diberikan setelah melalui sidang terbuka senat Universitas Lambung Mangkurat (ULM) bertempat di Auditorium ULM di Banjarbaru, Kamis (28/10).

Dengan mendapatkan gelar Dr HC maka namanya menjadi Dr HC Sahbirin Noor S. Sos., M.H.

“Seperti mimpi di siang bolong ya. Saya tidak menyangka dapat anugrah ini dari ULM kepada saya dibidang pertanian,” ujar Paman Birin (sapaan akrab Gubernur Kalsel Sahbirin Noor)

Memang ujar Paman Birin saat ini Pemprov Kalsel konsen dan fokus dalam pembangunan pertanian di Banua. Hal itu dilakukan demi mengimbangi sumber daya alam tak terbarukan seperti batubara.

Sumber daya alam tak terbarukan tersebut akan habis pada waktunya. Sehingga sebelum habis ujar Paman Birin Pemprov Kalsel harus siap dengan sedia payung sebelum hujan dengan mentransformasikan kekayaan alam tak terbarukan tersebut menjadi sumberdaya terbarukan di antaranya pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan serta pariwisata.

“Sekali lagi terimakasih kepada ULM dan saya bangga menjadi alumni ULM,” ungkapnya.

Gubernur dua periode ini, diketahui menjadi orang kedua yang mendapatkan gelar Honoris Causa dari ULM. Dan dengan mendapatkan gelar tersebut maka ia resmi menjadi alumni ULM.

Sahbirin Noor juga dipakaikan langsung jubah dan toga gelar kehormatan oleh Rektor ULM Prof Sutarto Hadi.

Sementara itu, Prof Sutarto Hadi secara gamblang menyebut layaknya seorang Paman Birin untuk menjadi seorang Menteri Pertanian. Hal ini diungkapkan Sutarto, usai mendengarkan orasi ilmiah yang dibawakannya tentang Kalsel masa depan penyangga pangan nasional dan ibukota negara baru (IKN).

“Spontan saja tadi saya sebut begitu, karena melihat orasi beliau dan siapa yang tidak ingin ada orang Banua menjadi menteri. Saya lihat juga ramai pemberitaan tentang pemberian gelar Honoris Causa ini saya pikir apa yang membuat istimewa, ternyata gubernur kita yang istimewa,” urainya.

Sutarto juga menjabarkan mengenai tidak mudahnya untuk memberikan gelar Dr. HC kepada seseorang. Yang mana perlu penguasaan dibidang tersebut dalam hal ini pertanian. Tindakan yang membawa kemajuan pertanian Kalsel juga menjadi poin lainnya. Bahkan dengan upaya Sahbirin Noor ujar Sutarto Kalsel bisa surplus beras hingga dapat memenuhi kebutuhan di provinsi tetangga.

Tindakan Sahbirin Noor yang mengkonversi lahan rawa menjadi lahan pertanian tambahnya bukanlah pilihan yang mudah. Mengingat lahan tersebut termasuk dalam kategori marginal, yang mana berdasarkan kajian pakar pertanian peluang untuk berhasil hanya sekitar 50 persen.

“Tapi hasilnya bisa kita lihat, pada saat Hari Pangan Sedunia (HPS) kita bisa panen,” terangnya.

Keberhasilan tersebut ujar Sutarto, bahkan mempunyai dampak terhadap kebijakan secara nasional hingga dinobatkannya Kalteng yang memiliki lahan rawa atau serupa dengan Kalsel menjadi food estate di Indonesia.

“Saya menduga kebijakan mikro ini juga diikuti oleh kebijakan makro pemerintah pusat, ketika membangun food estate di Kalteng karena melihat areanya mirip dengan area di Kalsel yang bisa menjadi lahan produktif,” bebernya.

Terkait gelar Dr. HC ujar Sutarto, sebelumnya Sahbirin Noor juga akan mendapatkan gelar tersebut dari kampus lain di luar negeri. Namun ULM harus lebih dulu dibandingkan kampus lain. (ASC/RDM/RH)