Tidak Ada Pembatasan Dan Penyekatan Pada Malam Nataru Di Banjarmasin

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Forkopimda menindaklanjuti arahan Pemerintah Pusat, untuk tidak melakukan pembatasan pada malam Nataru mendatang.

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, untuk persiapan Nataru Pemerintah Kota Banjarmasin telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak termasuk dari Forkopimda, bahwa pada malam Natal dan Tahun Baru (Nataru) tersebut, di Kota Banjarmasin tidak diberlakukan pembatasan maupun penyekatan.

“Setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, maka Pemko Banjarmasin memutus tidak dilakukan pembatasan maupun penyekatan di Kota Banjarmasin,” ungkap Ibnu, kepada sejumlah wartawan, pada Rabu Sore (15/12).

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina.

Menurut Ibnu, setelah Pemerintah Pusat membatalkan untuk pemberlakuan PPKM Level 3 menjelang Nataru, maka saat status PPKM di Kota Banjarmasin kembali ke level 2 dengan pembatasan serta penerapannya Protokol COVID-19 yang ketat.

“Kemudian untuk malam Natal di Kota Banjarmasin, tentunya Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki aturan sendiri untuk malam perayaan hari hari besar keagamaan,” jelasnya.

Pada malam hari besar keagamaan tentu untuk THM ditutup, sedangkan untuk malam Natal berlangsung pada malam Jumat, sehingga otomatis THM tutup atau tidak beroperasi.

“Sedangkan pada malam tahun baru terjadi pada malam Sabtu, sehingga THM serta lainnya tidak ditutup. Namun, diberlakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat,” tutur Ibnu.

Dengan, adanya aturan baru dari Pemerintah Pusat tersebut, maka Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin akan melakukan sosialisasi kepada hotel, THM, serta lainnya, tentang tidak adanya larangan pembatasan penyekatan di malam tahun baru tersebut.

“Sebelumnya, Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin telah melakukan sosialisasi terhadap larangan Mengingat adanya pemberlakuan PPKM Level 3 pada malam Nataru tersebut,” ucapnya.

Karena, tambah Ibnu, Pemerintah Pusat telah dicabut pemberlakuan PPKM level 3, maka Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin melakukan sosialisasi kembali, untuk tidak ada larangan pembatasan dan penyekatan di Kota Banjarmasin.

“Masyarakat Kota Banjarmasin diminta untuk tetap menjaga jarak, pakai masker, serta lainnya,” pesan Ibnu. (SRI/RDM/MTB)

Pemko Banjarmasin Lakukan Antisipasi Musibah Banjir

BANJARMASIN – Jelang puncak banjir kiriman yang diprediksi akan berlangsung pada 19 Desember 2021 mendatang, serta malam Nataru. Maka Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Forkopimda menggelar rapat, untuk mengantisipasi hal tersebut.

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Forkopimda menggelar rapat bulan rutin dan saat ini dilaksanakan di penghujung tahun 2021.

“Rapat bersama Forkopimda ini merupakan rapat rutin,” ungkap Ibnu, kepada sejumlah wartawan, disalah satu hotel berbintang, di Kota Banjarmasin, Rabu Sore (15/12).

Menurut Ibnu, pada rapat tersebut pihaknya membahas isu isu penting, seperti bencana banjir, serta persiapan malam Nataru di Kota Banjarmasin.

“Pada bencana banjir ini, Pemerintah Kota Banjarmasin memerintahkan kepada seluruh camat dan lurah untuk melakukan pendataan rumah rumah warga yang mengalami Kerusakan,” ujarnya.

Nantinya, lanjut Ibnu, akan dilihat Kerusakan yang layak untuk dibantu Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas PUPR.

“Untuk kelengkapan bantuan kesiapsiagaan musibah banjir termasuk Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, telah siaga saat ini,” ungkapnya.

Menurut Ibnu, kesiagaan tersebut dilakukan karena Pemerintah Kota Banjarmasin telah belajar dari kejadian banjir pada awal tahun lalu.

“Pada awal tahun lalu musibah banjir terbanyak dikawasan Kecamatan Banjarmasin Timur, sedangkan pada akhir tahun ini Kecamatan Banjarmasin Barat serta Banjarmasin Utara,” ucap Ibnu. (SRI/RDM/RH)

Pemkab Banjar Petakan Lahan Kritis Untuk Antisipasi Dampak Banjir

BANJAR – Masyarakat Kabupaten Banjar diharapkan agar tidak panik saat terjadi bencana banjir di wilayahnya, kaji cepat banjir sangat bermanfaat untuk memetakan kerusakan lingkungan di suatu wilayah, termasuk lahan kritis mana yang perlu direboisasi atau diberi perlakuan yang berbeda. 

Hal ini diungkapkan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab Banjar Mursal, saat membuka secara resmi Rakoor Antisipasi dan Pengendalian Dampak Banjir, di  salah satu hotel berbintang di Kecamatan Gambut, Rabu ( 15/12).

Disampaiman Mursal,intensitas hujan saat ini sudah meningkat, dan diharapkan  durasi hujan kedepan tidak terlalu lama,  karena jika durasi hujan cukup lama maka akan rawan berakibat banjir. Dan kepada masyarakat jika terjadi banjir diharapkan agar tidak panik, jika terjadi banjir maka masyarakat diharapkan mengamankan barang berharga mereka seperti dokumen di tempat yang tinggi dan aman.

“Kaji cepat banjir sangat bermanfaat untuk memetakan kerusakan lingkungan di suatu wilayah, termasuk lahan kritis mana yang perlu direboisasi atau diberi perlakuan yang berbeda. Misalnya dengan merubah kawasan kebun sayur menjadi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman keras seperti kopi yang dampaknya cukup baik, karena mampu mengikat tanah sehingga bisa berfungsi sebagai pengendali banjir alami,” ungkap Mursal.

Ditambahkan Mursal, Diperlukan stakeholder yang memahami pentingnya perubahan iklim secara komprehensif terkait cuaca dampak dari bencana hidrometereologi pada kehidupan masyarakat di Kabupaten Banjar.

“Periode La Nina (musim dingin) yang dimulai sejak awal November hingga akhir Februari 2022 sesuai dengan prediksi IKLIM dari Sistem Informasi LIHAI (Layanan Informasi Handal untuk manajemen Lingkungan) DLH Kabupaten Banjar,” tutup Mursal. (HUMASBANJAR-MRF/RDM/RH)

2022 Minyak Goreng Curah Tetap Boleh Beredar

BANJARMASIN – Sebelumnya telah disosialisasikan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2020 tentang minyak goreng sawit wajib kemasan. Namum Pemerintah telah membatalkan hal itu dilaksanakan ditahun 2022 dan tetap mengizinkan beredarnya minyak goreng curah di pasaran.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani, kepada wartawan Rabu (15/12) menjelaskan, alasan boleh beredarnya minyak goreng curah dipasaran, karena kondisi masih pandemi COVID-19, yang berdampak dalam perkembangan ekonomi masyarakat.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani

“Kita rasa tidak tepat memaksa warga membeli minyak goreng non curah, apalagi bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), yang menghambat nanti dalam penjualan dagangan,” ucapnya

Birhasani menyampaikan, saat ini memang masih terjadi kenaikan harga CPO atau minyak sawit mentah di pasar internasional,
yang menyebabkan harga minyak goreng tinggi dipasaran. Ia berharap, harga minyak goreng akan mengalami penurunan di bulan Februari 2022 mendatang.

“Dengan digelarnya pasmur dan operasi pasar tadi, akan dapat mampu terpenuhi keperluan minyak goreng,” jelasnya

Sementara itu salah satu, produsen minyak goreng kemasan di Kalsel, Eksekutif Sales Marketing PT Sime Darby Oils Agus Andriono, menilai dengan batalnya aturan minyak goreng kemasan beredar dipasaran, pihaknya tidak keberatan. Namun saat ini untuk proses pengemasan tetap saja dilakukan dari satu liter dan dan dua liter. Terkait sebelumnya sudah pernah dikemas setengah liter untuk di pasaran, ternyata di pasaran belum terlalu laku, sehingga nanti yang beredar tetap satu dan dua liter.

Eksekutif Sales Marketing PT Sime Darby Oils, Agus Andriono

“Kami legowo saja dengan aturan pemerintah, dan tetap memproduksi minyak goreng berkemasan, karena tingkat penjualan tidak hanya lokal, juga sudah merambah ke pasar nasional,” ujarnya.

Seperti diketahui, kenaikan harga minyak goreng di pasaran sejak November, untuk harganya bervariasi sesuai jenis dan merk, yaitu sebelumnya minyak goreng curah seharga Rp14.500per liter kini menjadi Rp17.000 perliter. Sedangkan minyak goreng kemasan dulunya Rp15.000 perliter, kini dikisaran Rp18.000 – Rp20.000 perliter. (NHF/RDM/RH)

Pemkab Banjar Resmikan Booster Pump Gambut

BANJAR – Permasalahan tingkat kebocoran air dan belum meratanya keberadaan jaringan sarana dan prasarana air bersih, membuat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Intan Banjar selalu berupaya melakukan pembenahan-pembenahan berdasarkan skala prioritas penanganan terutama pada kegiatan pengembangan unit distribusi dan unit pelayanan dengan pemanfaatan idle capacity.

Bertempat di Perumahan Guru Kecamatan Gambut, Pemerintah Kabupaten Banjar melaksanakan peresmian Booster Pump Gambut, Rabu (15/12). Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Banjar Saidi Mansyur, didampingi Wakil Bupati Kab Banjar Said Idrus Al-Habsyie,  Direktur Utama PDAM Intan Banjar, Syaiful Anwar, serta sejumlah Pejabat SKPD Lingkup Banjar.

Dalam sambutannya Bupati Banjar Saidi Mansyur menjelaskan, pertumbuhan pelanggan dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan. Tahun 2021 ini jumlah pelanggan 100.088 Sambungan Langganan (SL) dibanding dengan tahun 2020 dengan pelanggan sebanyak +96.076 SL, maka PDAM Intan Banjar diharapkan akan terus meningkatkan kemampuan pelayanannya dari waktu ke waktu, mengikuti pertumbuhan penduduk dan kenaikan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Banjar.

“Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan Walikota Banjarbaru selaku pemilik atau sebagai penyerta modal PDAM Intan Banjar. Semoga kerjasama yang kita telah jalin ini dapat bermanfaat dalam melangkah kedepan,” ucap Saidi.

Saisi menambahkan, Pemerintah Kabupaten Banjar akan terus mendukung PDAM Intan Banjar dalam meningkatkan mutu dan pelayanannya kepada Masyarakat.

“Insya Allah dengan niat tulus seluruh masyarakat dan juga pemerintah akan selalu mendukung PDAM Intan Banjar dalam meningkatkan mutu pelayanannya,” tutupnya. (HUMASBANJAR-MRF/RDM/RH)

Gubernur Kalsel Optimis Sektor Perkebunan Berpotensi Jadi Pondasi Ekonomi Kalimantan

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor optimis sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, mampu menjadi tulang punggung ekonomi Kalimantan.

Hal itu Ia sampaikan saat membuka kegiatan Borneo Palm Oil Forum Keempat disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Rabu (15/12).

Borneo Palm Oil Forum diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Borneo Forum keempat ini mengusung tema “Meningkatkan Kolaborasi Pemerintah dan Pelaku Usaha Dalam Rangka Mewujudkan Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Dalam Kondisi Pandemi COVID-19”.

“Insya Allah, forum ini akan mendorong pembangunan kelapa sawit yang lebih maju di regional Kalimantan, khususnya melalui hilirisasi industri kelapa sawit yang berkelanjutan,” terang Sahbirin Noor dalam sambutannya.

Paman Birin, sapaan akrabnya, menyebut, sektor perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan saat ini menjadi penyumbang devisa nomor dua setelah sektor tambang.

Perkebunan kelapa sawit memiliki peluang dan tantangan ke depannya yang harus dikelola dengan baik.

Tidak hanya sektor sawit, Paman Birin mengungkapkan, Provinsi Kalsel juga serius menggarap sektor perkebunan lainnya seperti karet dan kopi.

Ujarnya, sektor perkebunan memiliki peran strategis dalam meningkatkan pembangunan daerah, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga penerimaan devisa.

Salah satu langkah strategis Pemprov Kalsel dalam rangka pembangunan kelapa sawit berkelanjutan, yakni melaksanakan Peremajaan Sawit Rakyat.

“Meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit dengan Peremajaan Sawit Rakyat. Target PSR di Kalsel dari tahun 2018 sampai 2021 seluas 16.217 hektar,” jelas Gubernur.

Adapun Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono mengungkapkan, sektor sawit mampu bertahan di tengah pandemi. Bahkan, devisa yang diberikan justru meningkat signifikan.

“Dengan kinerja yang membaik hingga akhir tahun, diperkirakan industri sawit menyumbang devisa 35 miliar dolar. Itu angka tertinggi yang bisa kita capai,” bebernya.

Menurutnya, demi meningkatkan kinerja industri sawit nasional, penting sekali upaya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha.

“Kolaborasi yang saya maksud, pemerintah maupun pelaku usaha bersama-sama menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk aspek implmentasi,” jelasnya.

Borneo Palm Oil Forum Keempat ini, dihadiri oleh seluruh Gubernur se Kalimantan, baik secara langsung maupun daring, Kepala Dinas Perkebunan se Kalimantan, dan Forkopimda Kalsel. Turut menyampaikan sambutan secara virtual, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Musdhalifah Mashmud. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

PKK Kalsel Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Digital

BANJARMASIN – PKK Kalimantan Selatan menggelar kegiatan “Pelatihan Peningkatan Pemasaran dengan Penerapan Teknik Digital di Kalsel”, Rabu (15/11), disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin.

Suasana pelatihan UMKM oleh TP PKK Kalsel

Pelatihan tersebut merupakan inisiasi TP PKK Pusat, dengan penyelenggaraan serentak di tiga kota, yaitu Banjarmasin, Samarinda, dan Makassar.

Ketua PKK Kalsel Raudatul Jannah Sahbirin Noor, diwakili Ketua Bidang I PKK Kalsel Aminatus Alifah Roy Rizali Anwar, membuka acara yang diikuti 107 peserta ini. Turut hadir, Ketua Pokja Bidang IV PKK Pusat Safriati Safrizal.

Disebutkan, pelatihan pemasaran digital sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat di daerah, khususnya bagi pelaku UMKM yang banyak terdampak pandemi COVID-19.

“Hampir seluruh produk UMKM yang mengandalkan pemasaran dengan cara perdagangan di pasar-pasar, di arena olahraga, lokasi wisata, mengalami penurunan penjualan, bahkan sampai tutup usahanya,” terang Raudatul Jannah dalam sambutannya yang dibacakan Aminatus Alifah.

Ia melanjutkan, hanya UMKM yang memanfaatkan pasar secara digital yang mampu bertahan di tengah pandemi, bahkan ada yang bisa berkembang pesat.

Menurutnya, tren pemasaran ke depan lebih banyak memanfaatkan kecanggihan digital. Wilayah pemasaran tidak terbatas dan mampu menjangkau mancanegara.

“Karena itu, UMKM di Kalimantan Selatan, sejak sekarang kita dorong ke arah pemasaran digital,” ujarnya.

Ketua Pokja Bidang IV PKK Pusat, Safriati Safrizal, memotivasi para kader PKK agar bersemangat melahirkan kreativitas dan inovasi.

“Bukan tidak mungkin usaha kecil menembus pasar luar negeri. Semua itu tergantung dari kemasan produk. Jika kemasannya menarik, bukan tidak mungkin bisa sampai ke Australia dan sebagainya,” kata mantan Penjabat Ketua TP PKK Kalsel ini.

Selain inovasi produk, menurutnya, dukungan pemasaran digital sangat penting di era sekarang. Dunia berada dalam genggaman internet, tergantung bagaimana memanfaatkannya.

Pelatihan pemasaran digital ini digelar selama dua hari, menghadirkan pemateri dari Google Indonesia. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Pelaku UMKM Banua, Antusias Ikuti Pelatihan Digital Marketing Bank Kalsel

BANJARMASIN – Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku usaha paling memberikan kontribusi besar lebih dari 50 persen bagi perekonomian nasional. Terlebih di masa pandemi, dikala banyak perusahaan memutuskan untuk menghentikan produksi, ekosistem UMKM masih mampu bertahan bahkan terus tumbuh. Latar belakang inilah yang membuat Bank Kalsel menaruh perhatian lebih kepada pelaku UMKM di Kalimantan Selatan, sehingga Bank Kalsel menggelar Pembinaan dan Pelatihan Pengemasan serta Digitalisasi Marketing Produk UMKM, Rabu (15/12).

Suasana pelantihan Bank Kalsel

Secara khusus, Bank Kalsel menggelar kegiatan pembinaan dan pelatihan ini sebagai upaya memperkuat stabilitas pelaku UMKM di Banjarmasin. Kegiatan yang digelar di salah satu rumah makan di Kelurahan Sungai Jingah ini, mengundang 2 narasumber yakni Fajeri Hidayat selaku pelaku usaha UMKM yang berhasil mengembangkan digital marketing, dan Ramadhania Meiliantinoor selaku Kepala Seksi Industri Hasil Pertanian, Kimia, Tekstil dan Aneka Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Banjarmasin. Acara ini dibuka oleh Pgs. Kepala Divisi Corporate Secretary Bank Kalsel, Suriadi yang mewakili Direksi didampingi oleh Plt. Kepala Divisi Kredit Bank Kalsel, Teguh Indra Bayu.

Suriadi menyampaikan bahwa acara ini merupakan salah satu bentuk partisipasi Bank Kalsel dalam rangka mendukung dan mengembangkan UMKM di Kalimantan Selatan khususnya di Kota Banjarmasin.

“Bank Kalsel senantiasa mendukung dan berharap pelaku UMKM di Kalimantan Selatan khususnya di Banjarmasin semakin maju dan berkembang. Kegiatan ini akan kita laksanakan secara berkesinambungan sehingga nanti dapat terbentuk UMKM yang unggul,” ucap Suriadi.

Diikuti puluhan peserta yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM di segmen mikro dan usaha rumah tangga, kegiatan ini diisi dengan paparan dalam hal pengemasan produk dan digital marketing dalam menghadapi era 4.0 yang serba digital dan di masa pemulihan ekonomi saat ini.

Ramadhania Meiliantinoor menyampaikan betapa pentingnya pengemasan yang apik, higienis dan menarik untuk sebuah produk UMKM kepada para peserta.

“Pengemasan produk yang baik dan menarik sangat diperlukan sebagai bagian dari pemasaran sebuah produk UMKM yang efektif. Pengemasan yang apik disamping dapat menarik minat calon pembeli secara langsung, juga menarik keingintahuan calon pembeli secara online yang mengedepankan visual terlebih dahulu,” jelas Ramadhania.

Lebih lanjut, Fajeri menyampaikan paparan bagaimana para pelaku UMKM Banua harus dapat beradaptasi dengan cara pemasaran menggunakan internet dan media digital lainnya.

Fajeri Hidayat sendiri merupakan pengusaha UMKM asli Banjarmasin memiliki berbagai pengalaman dan meraih sejumlah prestasi dalam berjualan secara online di berbagai platform.

“Pelaku UMKM di Kalimantan Selatan mau tidak mau harus melek dengan dunia digital untuk memperluas pangsa pasar. Dengan pemanfaatan internet secara optimal dan aktif memperkenalkan produk di aplikasi jual beli atau populer disebut e-commerce, saya yakin produk UMKM Banua dapat dikenal secara nasional bahkan luar negeri. Kuncinya yakni ada pada kekhasan yang dimiliki produk – produk asli Kalimantan Selatan dan cara pengemasan yang apik. Kami yakin dengan sinergi antara Bank Kalsel dan dinas terkait semakin memperkuat UMKM Banua,” yakin Fajeri. (ADV-RIW/RDM/RH)

Ibnu Sina : Permasalahan Sosial Atasi Dengan Gotong-Royong

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin Memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Tahun 2021, dengan mengangkat tema Kayuh Baimbai untuk Mewujudkan Banjarmasin Baiman Lebih Bermartabat.

Peringatan HKSN di Pemko Banjarmasin

Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ini dilaksanakan, di lobby Balaikota Banjarmasin, Rabu (15/12).

Dalam sambutannya Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan apresiasi kepada Dinas Sosial Kota Banjarmasin yang telah melaksanakan kegiatan ini.

“Dimana permasalahan sosial di Kota Banjarmasin agar dapat ditangani secara bergotong-royong atau bersama-sama,” ucapnya.

Menurut Ibnu, Pemerintah Kota Banjarmasin juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak terkait seperti yayasan sosial, relawan sosial, organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, yang telah membantu DInas Sosial Kota Banjarmasin.

“Atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin mengucapkan terimakasih kepada seluruh komoditas perduli, yang telah tumbuh subur di Kota Banjarmasin,” ujarnya.

Komoditas perduli tersebut, lanjut Ibnu, ada yang bergerak untuk lansia, anak-anak, wanita, kaum dhuafa, parkir miskin serta lainnya.

Ibnu mengatakan, tentunya keberadaan komoditas perduli ini, membantu Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Kami tentunya mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada komoditas perduli yang telah mendukung Dinas Sosial Kota Banjarmasin,” ungkap Ibnu.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Banjarmasin mengucapkan, terimakasih kepada Kementerian Sosial melalui program program dalam memberikan bantuan kepada keluarga penerima manfaat di Kota Banjarmasin. (SRI/RDM/RH)

22 Desa di Kalsel Masih Belum Tersentuh PLN

BANJARBARU – Pembangunan secara merata terus menjadi perhatian bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Termasuk pengaliran energi listrik hingga pelosok.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor berharap, pengaliran listrik yang merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat harus terpenuhi sehingga partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam membangun daerahnya dapat terwujud.

“Semoga PLN terus berjaya dan dapat terus menerangi wilayah Kalsel khususnya daerah terpencil,” ujar Sahbirin Noor, Rabu (15/12).

Sementara itu, Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) unit induk wilayah Kalselteng, Tonni Bellamy menerangkan hingga saat ini rasio elektrifikasi atau perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga di wilayah Kalsel mempunyai angka 99,6 persen.

“Namun jika ditambahkan dengan non PLN atau swadaya masyarakat yakni listrik skala kecil, Kalsel sudah berada di angka 99,9 persen,” terangnya.

Lalu untuk rasio desa berlistrik hingga akhir 2021 ini lanjutnya, PLN Kalsel telah mengaliri listrik sebesar 98 persen. Yang mana sisanya akan diselesaikan pada 2022 hingga 2023 mendatang.

“Secara total masih ada 22 desa yang belum teraliri listrik PLN. Desa ini berada di Kabupaten HST, HSS dan Kotabaru,” tambahnya.

Beberapa alasan dipaparkan Tonni Bellamy terkait masih adanya pekerjaan rumah ini, yakni infrastruktur jalan di desa tersebut masih belum memadai untuk mengangkut material.

“Hal tersebut bisa diselesaikan dengan baik, selama kerjasama pemerintah setempat juga berjalan dengan baik. Namun biasanya akan dipercepat pembangunan infrastruktur,” paparnya. (ASC/RDM/RH)

Exit mobile version