BATOLA – Keberadaan moda transportasi darat Bus Trans Banjarbakula yang baru beberapa pekan beroperasi di koridor 3, yang melayani rute dari Pal 6 hingga ke halte Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB), ternyata menarik minat masyarakat Kabupaten Barito Kuala (Batola), khususnya warga yang berada di wilayah Anjir Muara.
Suasana Reses Anggota DPRD Kalsel, Hasanuddin Murad di Desa Anjir Muara Kota
Ketertarikan warga Anjir Muara ini terungkap saat Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Hasanuddin Murad, SH, melakukan Reses di Daerah Pemilihan III Barito Kuala (Batola), Rabu (15/2), bertempat di Desa Anjir Muara Kota, Kecamatan Anjir Muara.
Tokoh masyarakat Desa Anjir Muara Kota, Hairullah mengatakan, sudah sekian tahun warga Anjir Muara, khususnya yang tidak memiliki kendaraan roda 2 ataupun roda 4 kesulitan bila hendak bepergian ke Banjarmasin. Karena taksi angkutan umum yang dulu pernah ada sekarang sudah lama tidak beroperasi lagi.
“Kami berharap kepada Bapak Hasanuddin Murad sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalsel yang mewakili warga Batola agar dapat memperjuangkan alat transportasi umum seperti bus transbanjarbakula agar rutenya bisa juga melayani warga Anjir Muara dan Anjir Pasar menuju Banjarmasin,” pintanya.
Menanggapi permohonan dari warganya, mantan Bupati Batola dua periode inipun berjanji akan menyampaikan usulan tersebut ke Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel.
“Ini usulan yang bagus, nanti saat rapat dengan Dinas Perhubungan (Provinsi Kalsel) akan saya sampaikan dan akan saya perjuangkan juga agar Bus Transbanjarbakula tersebut bisa melayani sampai ke Anjir Pasar yang berbatasan dengan Kapuas Kalteng, sehingga bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat Kalsel”, tandas Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalsel dari Fraksi Golongan Karya. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Kepala Inspektorat Daerah Kalsel Ahmad Fydayeen mengatakan, pencegahan dan pemberantasan KKN telah menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pihaknya, dimana salah satu cascadingnya (turunan) yaitu menjadikan Kalsel kembali meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 9 kalinya di tahun ini.
“Kita harapkan hasil temuan material dan eksternal di tahun dapat berada di bawah 20 persen,” ucapnya, Rabu (16/2).
Dalam memberantas KKN, lanjut Dayeen, pihaknya selalu bekerjasama dengan tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP).
“Semua monitoring sudah terjadwalkan, yang saat ini kami lakukan yaitu reviuw Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk mencegah terjadinya tindak korupsi,” terangnya.
Selain dengan pengawasan langsung, Dayeen menyebut, pihaknya juga selalu menindaklanjuti terkait hasil laporan masyarakat mengenai tindak KKN.
“Kami terus bekerja keras untuk mengemban seluruh tugas tugas yang diembankan kepada Inspektorat Daerah Kalsel,” imbuhnya.
Di singgung terkait dugaan KKN oleh Dispersip Kalsel tentang pengadaan buku pada tahun 2020 lalu, Dayeen mengaku, kasus tersebut telah tertangani sejak bulan Mei tahun lalu.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tahun 2020 lalu terjadi kelebihan pembayaran oleh Dispersip Kalsel sebesar kurang lebih 230 juta Rupiah, dan kelebihan pembayaran tersebut telah disetorkan oleh Dispersip Kalsel ke kas daerah sejak bulan Mei 2021 lalu,” tutupnya.(SYA/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Banjarmasin menghimbau kepada seluruh anggota mereka, untuk menjadi anggota koperasi. Oleh karena itu, dilaksanakan Sosialisasi Koperasi dan E-Reporting
Sosialisasi dilaksanakan di Aula Kayuh Baimbai, Rabu (16/2). Dihadiri Penasehat DWP Kota Banjarmasin Hardiyanti Arifin Noor.
Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Banjarmasin Hardiyanti Arifin Noor (Tengah)
Hardiyanti mengatakan, pada saat ini pihaknya melaksanakan pertemuan, Dharma Wanita Persatuan Kota Banjarmasin dengan Unit Dharma Wanita Persatuan yang ada dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.
“Pada pertemuan ini diisi dengan sosialisasi koperasi Noorsari dan Pembinaan Sistem Pelaporan Elektronik (E-Reporting),” ungkap Hardiyanti.
Menurut Hardiyanti, terkait mengenai koperasi tersebut, pihaknya menghimbau, kepada seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan dilingkup SKPD di Pemerintah Kota Banjarmasin dapat menjadi anggota koperasi.
“Kami menghimbau kepada seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan Kota Banjarmasin dan Unit agar dapat menjadi anggota koperasi Noorsari,” ujarnya.
Mengingat, lanjut Hardiyanti, saat ini koperasi tersebut telah berbadan hukum.
“Sedangkan tujuan didirikannya koperasi untuk kesejahteraan anggota,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Dharma Wanita Persatuan Kota Banjarmasin Bagian Ekonomi memberikan bantuan untuk pemasangan produk UMKM.
Seperti yang disampaikan, Koordinator Bidang Ekonomi Dharma Wanita Persatuan Kota Banjarmasin Rabiatul Adawiyah Doyo Pudjadi.
“Dalam rangka membantu meningkatkan perekonomian pelaku UMKM di Kota Banjarmasin ini, maka Dharma Wanita Persatuan Bagian Ekonomi Kota Banjarmasin membantu melakukan pemasaran atau penjualan produk UMKM,” tuturnya.
Rabiatul mengatakan, untuk produk UMKM yang mereka pasarkan, adalah produk kuliner seperti aneka cemilan, sambal, kain sasirangan, atribut produk Dharma Wanita serta lainnya. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengucapkan dukacita mendalam, atas wafatnya, HM Said, Gubernur Kalsel Periode 1985-1995.
Sosok kepala daerah yang dikenal pekerja keras dan ramah ini, meninggal dunia dikediamannya di Pondok Indah Jakarta Selatan, pagi tadi sekitar jam 05.15 WIB.
“Atas nama pribadi, keluarga dan masyarakat Kalimantan Selatan, saya turut berdukacita mendalam atas wafatnya HM Said, Gubernur Kalsel Periode 1985-1995,” ucapnya, Rabu (16/2) pagi.
Paman Birin, menuturkan, HM Said adalah sosok kepala daerah yang turut berjasa memberikan kontribusi besar bagi kemajuan pembangunan daerah.
“Beliau adalah sosok kepala daerah yang berdedikasi tinggi dan sangat berjasa bagi kemajuan daerah,” terang Paman Birin.
HM Said juga pernah menjadi senator perwakilan Kalimantan Selatan di lembaga perwakilan daerah pusat.
Dikatakan, sebagai kepala daerah yang melanjutkan pembangunan di Kalimantan Selatan, lanjut Paman Birin, sosok almarhum juga menjadi inspirasi dan motivasi dirinya untuk melanjutkan pembangunan di Banua
Almarhum diketahui juga anggota DPD/MPR RI perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan 2004-2009.
Rencananya, almarhum akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Landasan Ulin Banjarbaru, sore ini sekitar jam 17.00 WITA. Dimana pemakamannya, akan dipimpin langsung Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalimantan Selatan (Kalsel) dinilai sebagai tempat yang tepat untuk mempelajari pengelolaan perpustakaan dan kearsipan. Penilaian tersebut disampaikan Kepala Dispersip Kota Banjarmasin, Muhammad Ikhsan Alhak kepada wartawan, usai berkunjung ke Dispersip Kalsel, Selasa (15/2).
“Hari ini kami merasa terkejut dan kagum, bahwa tidak rugi dan sangat tepat kami berkunjung di sini tidak perlu keluar daerah, cukup hanya di sini saja sudah bisa memberikan gambaran tentang bagaimana manajemen pengelolaan khususnya dibidang perpustakaan dan kearsipan,” katanya.
Selain itu, menurut Ikhsan, selama kepemimpinan Kepala Dispersip Kalsel Nurliani, upaya untuk mengembangkan perpustakaan tidak hanya mengandalkan bantuan keuangan daerah tetapi juga mampu menarik dana-dana dari pemerintah pusat.
Suasana kunjungan Kepala Dispersip Kota Banjarmasin ke Dispersip Kalsel
“Ini adalah suatu hal yang terus terang kami di Pemerintah Kota Banjarmasin perlu belajar banyak. Mudah-mudahan kabupaten/kota khususnya di Kota Banjarmasin bisa mengembangkan perpustakaan menjadi lebih baik dan modern,” jelasnya.
Ikhsan berharap koordinasi ini bisa terus berlanjut, dan pihaknya bisa terus mendapatkan bimbingan serta arahan dari Dispersip Kalsel, sehingga bisa berkembang menjadi lebih baik lagi.
Untuk diketahui, Kepala Dispersip Kota Banjarmasin beserta jajarannya disambut langsung oleh Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie. Mereka juga diajak berkeliling melihat fasilitas dan pelayanan, hingga menjadi anggota perpustakaan Palnam mulai dari perpustakaan umum, perpustakaan anak, dan juga ruang teater di gedung yang baru selesai dibangun. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin, menyarankan Pemerintah kota mendata warga dan memberi bantuan, bagi yang melakukan isolasi mandiri.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, kepada wartawan pada Rabu (16/2), naiknya angka kasus COVID-19, terlebih munculnya varian baru Omicron, sebagian besar warga yang terpapar tentu melakukan isolasi mandiri, dengan demikian ini harus segera diberikan bantuan, untuk memenuhi keperluan sehari hari.
“Kami ingin pemko mendata warga isoman, agar nanti diberi bantuan,” ucapnya
Yamin menjelaskan, dengan sekarang berstatus level tiga, dalam Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) khususnya di kota seribu sungai ini, maka seluruh lapisan masyarakat hendaklah semakin ketat lagi dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Prokes jangan kendor, dan terus tingkatkan imunitas” pintanya
Lebih lanjut Politisi Gerindra DPRD Kota Banjarmasin ini menambahkan, masyarakat juga semakin gencar melakukan vaksinasi, bagi yang baru vaksin satu, maka lanjutkan kevaksin dua, setelah enam bulan bisa ke vaksin tiga. Apalagi ketersediaan vaksin masih ada, dan tidak hanya di puskesmas namun banyak yang digelar secara massal.
“Mari bersama-sama kita cegah meluasnya penyebaran virus corona,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)
TANAH BUMBU – Anggota DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengajak kepala desa/dusun yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu untuk ikut serta mengaungkan penerapan disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat ditengah merebaknya Omicron.
Suasana kegiatan reses Yani Helmi yang menerapkan prokes ketat
“Ditengah merebaknyan pandemi COVID-19 ini dan bermutasi menjadi Omicron yang kita ketahui tanda masuk ke Kalsel sudah mulai orange. Jelas, semua menginginkan tidak mau menjadi zona merah. Jadi selain menjaring aspirasi, kami di DPRD Kalsel turut ikut mengedukasi warga di sini dan langsung turun ke lapangan, terus hadir ditengah mereka. Ini yang sangat diperlukan sekali,” paparnya, usai melaksanakan menjaring aspirasi (reses) di titik ke enam di Dusun II RT 03 Desa Batulicin Irigasi, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (15/2).
Yani Helmi yang menjabat sebagai anggota legislatif di Komisi II bidang ekonomi dan keuangan, menyebutkan, selain memaksimalkan pelaksanaan tracing, tracking dan treatment (3T) untuk langkah pencegahan, pelaksanaan vaksinasi untuk kategori umum, lanjut usia hingga anak juga harus digencarkan.
“Saya juga menghimbau kepada masyarakat hati-hati dalam melakukan aktivitas di luar terutama juga peserta didik yang masih kecil baik SD ataupun SMP ini yang paling rentan terhadap Omicron, tetapi, tidak menutup kemungkinan kita yang dewas mudah terpapar. Terkait vaksin, jangan sampai kita menolak pemberian ini dari pemerintah seperti dosis pertama, kedua hingga ketiga (booster) tidak ada hal yang menyakitkan kecuali orang yang dalam keadaannya komorbit dan itu pasti dipertimbangkan oleh dokter. Serta anak-anak umur 6 tahun keatas kalau bisa juga memberikan pemahaman kepada mereka dan diri sendiri,” paparnya lagi.
Bahkan, ia meminta agar Kampung Tangguh Banua (KTB) di desa/dusun kembali dihidupkan. Tentu, langkah ini sebagai antisipasi dalam menekan angka penambahan kasus COVID-19 di Kabupaten Tanah Bumbu.
“Mudah-mudahan dari Pemdes dan seluruh warga, saya mesti sampaikan kembalikan Kampung Tangguh Banua (KTB). Jadi, kami menginginkan adanya kembali pemberlakuan ini,” beber anggota legislatif Dapil VI Kabupaten Tanbu dan Kotabaru.
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Kalsel, menghendaki, supaya kekuatan dalam menangkal penyebaran mutasi virus berjenis Omicron tidak semakin parah. Maka, Kampung Tangguh Banua (KTB) merupakan aksi nyata dalam pengendalian.
“Tujuannya adalah agar dapat lebih mendorong kesadaran masyarakat, melihat adanya kondisi ini bahkan pada tahun 2020 – 2021 kejadian itu sempat tidak mengenakan. Makanya ketika sudah kejidian tentu menjadi perhatian serius apalagi kita ketahui bersama rumah sakit saat ini juga banyak menampung pasien anak-anak akibat terpapar COVID-19,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dusun II RT 03 Desa Batulicin Irigasi, Heriadi, mengungkapkan, meski di wilayahnya berhasil membentuk Kampung Tangguh Banua (KTB) Akan tetapi, dalam rangka pengendalian, Pemerintah Desa (Pemdes) Batulicin Irigasi terus melakukan sosialisasi pencegahan terkait bahaya penularan virus yang bermutasi ini.
“Sebelumnya, kami selaku jajaran Pemdes juga sudah melaksanakan Kampung Tangguh Banua dengan selalu menghimbau warga sekitar untuk mengetatkan prokes agar terhindar dari penyebaran pandemi COVID-19 di desa ini,” ucapnya.
Bahkan, Desa Batulicin Irigasi, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu ini diketahui sempat menjadi juara umum sebagai Kampung Tangguh Banua terbaik se Provinsi Kalimantan Selatan.
“Tentunya, kami terus melakukan sosialisasi ini secara berkelanjutan agar masyarakat dapat mematuhi serta mentaati prokes yang dianjurkan dalam mencegah penyebaran,” tutup Kadus II Desa Batulicin Irigasi, Heriadi.
Sebelumnya, anggota DPRD Kalsel yang akrab disapa Paman Yani itu telah melaksanakan reses (menjaring aspirasi) dari masyarakat ke sejumlah titik dibeberapa wilayah di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) seperti, Desa Barokah, Bersujud dan Kelurahan Kampung Baru di Kecamatan Simpang Empat dan Rantau Panjang Hulu di Kecamatan Kusan Hilir. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Keberadaan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan memiliki peran yang krusial dalam upaya percepatan penanganan COVID-19. Apalagi dengan berkembangnya varian Omicron di Kalimantan Selatan saat ini.
Sebagai wujud penghargaan atas upaya percepatan penanganan COVID-19, pemerintah memberikan insentif tenaga kesehatan. Hasil monitoring BPKP Kalsel menemukan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membayar tunggakan insentif tenaga kesehatan periode bulan Juli-September 2021 sebesar Rp19.718.171.423,00, untuk 1.123 orang tenaga kesehatan, yang diajukan oleh masing-masing Rumah Sakit.
Rinciannya, RSUD dr. H. M. Ansari Saleh Banjarmasin Rp7.944.642.993,00, untuk 414 orang, RSUD Ulin Banjarmasin Rp11.006.742.687,00, untuk 614 orang, dan RSJ Sambang Lihum Rp766.785.743, untuk 95 orang tenaga Kesehatan.
Informasi yang diterima BPKP Kalsel dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan ketika monitoring, tunggakan insentif tenaga kesehatan RSUD dr. H. M. Ansari Saleh Banjarmasin dan RSJ Sambang Lihum dibayarkan 10 Januari 2022, sedangkan RSUD Ulin Banjarmasin 11 Januari 2022. Pembayaran dilakukan langsung ke rekening masing-masing tenaga kesehatan.
“Baru dibayarkannya insentif tenaga kesehatan pada tahun 2022 ini, salah satunya, disebabkan oleh tagihan disampaikan pada akhir Desember 2021,” ungkap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap.
Tagihan tersebut kemudian dilakukan reviu oleh internal auditor setempat. Reviu tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menjaga akuntabilitas dan integritas.
“Internal auditor setempat perlu memastikan akuntabilitas dan integritas tagihan insentif tenaga kesehatan,” jelas Rudy.
Namun, nilai tunggakan insentif tenaga kesehatan periode Oktober-Desember 2021 belum teridentifikasi. Sebabnya, ketiga Rumah Sakit tersebut belum mengajukan penagihan. Seiring merebaknya penyebaran COVID-19 varian Omicron yang menyebabkan lonjakan kasus positif, pembayaran insentif tenaga kesehatan yang masih tertunggak harus segera dituntaskan.
“Ini untuk meningkatkan semangat dan etos kerja tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik, guna mempercepat penanganan Pandemi COVID-19 di Kalimantan Selatan,” tutup Rudy.
Insentif tenaga kesehatan dianggarkan dan dibayarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021, dengan dukungan pendanaan dari sisa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Tahun 2020 dan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH). (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah, khususnya perdagangan online, dinilai memberikan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat besar.
Ketua Panitia Khusus Raperda Pajak Daerah, DPRD Kota Banjarmasin, Bambang Yanto Permono, kepada wartawan belum lama tadi mengatakan, dari hasil rapat pansus sementara, sektor perdagangan online mulai menjamur di kota seribu sungai, dan dilirik dalam pembahasan pajak daerah. Namun masih mencari formulasi yang tepat, terkait payung hukum tersebut.
“Kita bahas raperda ini, agar pajak daerah terus berkembang, salah satunya dilirik perdagangan barang secara online,” katanya.
Bambang menyampaikan, selama ini pihaknya membahas penyesuaian besaran pajak, seperti pajak tempat hiburan malam, item pajaknya terpisah dengan pajak makan dan minum, sehingga diusulkan satu pajak saja.
“Komitmen kami bersama pemerintah kota, untuk memaksimalkan pungutan pajak,” jelasnya.
Lebih lanjut Bambang menambahkan, dalam pembahasan raperda pajak daerah, rencananya akan digabungkan sembilan Perda tentang pajak, diantaranya Perda pajak restoran dan rumah makan, Perda sarang burung walet, Perda reklame, Perda pajak parkir, Perda pajak hiburan malam dan pajak bumi bangunan (PBB).
“Kedepan penarikan pajak difokuskan pada satu instansi, yaitu Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, tidak lagi banyak dinas menangani pajak,” tutup Bambang. (NHF/RDM/RH)
BANJARBARU – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus melakukan kesiapsiagaan dalam menghadapi cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel Sahrudin mengatakan, pihaknya terus mensiagakan tenaga relawan serta sarana prasarana untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir di Kabupaten Kota.
“Kesiapsiagaan terus kita lakukan, karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang, terlebih belakangan ini sering terjadi cuaca ekstrem,” ucapnya, Selasa (15/2).
Sahrudin juga menyebut, BPBD Kalsel bekerjasama dengan BMKG juga terus menginformasikan peringatan dini kepada masyarakat melalui media sosial.
“Sosialisasi dan edukasi terkait penanggulangan bencana juga kita lakukan, jadi jika terjadi hal yang tidak diinginkan, mereka (masyarakat) sudah dapat memahami penanggulangannya agar mengurangi resiko yang ditimbulkan,” terangnya.
Tak hanya sampai disitu, di tahun ini, Pemprov Kalsel melalui BPBD dan Dinas PUPR berencana menambahkan 18 unit Early Warning System (EWS) yang akan di pasang di sejumlah Kabupaten dengan potensi rawan banjir yang cukup tinggi.
“Jadi nanti ada 8 EWS dari BPBD dan 10 unit lagi dari Dinas PUPR Kalsel,” jelasnya.
Sahrudin mengaku, pemasangan 18 unit EWS ini akan mulai dilakukan pada sekitar bulan Agustus hingga September mendatang.
“Sementara masih kita seleksi dulu wilayah mana yang potensi banjirnya lebih tinggi, sehingga pemasangan EWS ini nantinya akan tepat sasaran,” tutupnya.
Saat ini Provinsi Kalsel mempunyai pendeteksi bencana banjir sejak dini yang dinamakan Early Warning System. Jumlah total EWS yang dimiliki adalah 8 unit EWS yang tersebar di Provinsi Kalimantan Selatan. Dua unit dinyatakan hilang di Desa Muara Baru dan Desa Hantakan, Kabupaten HSU.
Sedangkan enam unit lainnya dalam kondisi rusak di Desa Lumpangi Kabupaten Banjar, Desa Beringin Kabupaten HSU, Desa Jombang Kabupaten Tanah Bumbu, Desa Loksado Kabupaten HSS dan Desa Mahe Seberang Kabupaten Tabalong. (SYA/RDM/RH)
