LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, melantik 74 Pejabat Administrator dan 221 Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Idham Chalid, Kantor Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Jumat (1/4) siang.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengingatkan, agar para pejabat yang dilantik dapat menunaikan amanah jabatan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang melekat dalam masing-masing jabatan.

Menurut Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah berkomitmen untuk menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Nagara berdasarkan sistem merit. Proses mutasi dan promosi akan tetap didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja seluruh aparatur yang dimiliki.

“Kinerja dan performa saudara-saudara di jabatan yang saat ini dipegang, akan terus dievaluasi berdasarkan target kinerja yang diperjanjikan, serta aspek-aspek penilaian prestasi kerja lainnya,” katanya.

Disampaikan Paman Birin, proses mutasi dan promosi ini diselenggarakan setelah dilakukan pertimbangan yang didasarkan pada objektivitas, kompetensi dan kualifikasi, syarat jabatan dan penilaian prestasi kinerja, serta kreativitas dan kualitas kepemimpinan masing-masing aparatur, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, kata Paman Birin, pelaksanaan mutasi dan promosi yang diselenggarakan adalah upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengoptimalkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. (BIROADPIM-RIW/RDM/APR)

Banjarbaru – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk merespon cepat suatu isu yang berkembang, sehingga dapat menjaga reputasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal ini diutarakan Sekda Provinsi Kalsel saat membuka Monitoring Isu Publik yang diinisiasi Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarbaru, Jum’at (1/4) pagi.

“Saya minta SKPD merespon cepat suatu isu yang berkembang, kita tidak dapat bekerja sendiri-sendiri, diperlukan kolaborasi dan sinergi yang baik,” ucapnya.

Disampaikan Sekdaprov, kegiatan manajemen isu publik ini, selain bertujuan untuk menjaga reputasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, juga dapat melatih selaku penyelenggara negara, untuk lebih sensitif dan responsif terhadap kondisi dan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.

“Kita lebih sensitif untuk mengenali sejak dini, suatu informasi yang berkembang, apakah berpotensi negatif atau tidak, sekaligus mencegah sejak awal potensi kabar-kabar bohong atau hoax yang meresahkan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim mengatakan, keberadaan isu tersebut, dapat menjadi bahan untuk membuat agenda setting, sebagai rujukan bagi media atau jurnalis untuk memuat pemberitaan yang dapat membentuk citra pemerintah yang positif, serta seluruh Goverment Public Relations (GPR) dan SKPD yang bertugas mengelola media.

“Oleh sebab itu, melalui kegiatan Monitoring Isu, Persamaan Persepsi dan Tindaklanjut ini, diharapkan agar seluruh SKPD memiliki kesamaan persepsi dalam pengelolaan isu publik, sehingga memunculkan keselarasan dalam menindaklanjuti issue publik dimana upaya tersebut dapat menjaga reputasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” katanya. (BIROADPIM-RIW/RDM/APR)

Banjarbaru – Dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-58 Tahun 2022, sebanyak 1750 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIB Banjarbaru mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dosis booster yang dilaksanakan di Lapangan Lapas Banjarbaru, Kamis (31/3)

Kegiatan tersebut merupakan wujud sinergitas Lapas Banjarbaru dengan Tim Vaksinator Pemerintah Daerah melalui Dinkes Kota Banjarbaru (Puskesmas Cempaka), Polda Kalsel melalui Biddokes dan Poliklinik Brimob, Polres Banjarbaru, serta Kodim 1006 Martapura.

Sebelumnya pada bulan Oktober hingga Desember 2021, Lapas Banjarbaru telah melaksanakan Vaksinasi Covid-19 dosis pertama dan kedua bagi 1750 orang WBP dan seluruh petugas yang berjumlah 114 orang.

Kegiatan dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, Lilik Sujandi yang didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sri Yuwono dan Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan, M. Susanni.

Turut hadir Gubernur Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Sulkan. Kapolda Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Dirtahti, AKBP Eka Surahman, dan Danrem 101 Antasari Wilayah Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Pasi Ops, Mayor Inf. Syamsul.

Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Lilik Sujandi menyampaikan pihaknya mengucapkan terimakasih atas sinergitas yang terjalin.

“Saya selaku Kepala Kantor Wilayah, tentu mengucapkan terimakasih kepada Kalapas Banjarbaru atas Inisiasi kegiatan, dan sinergitas dari rekan TNI, Polri, dan Dinkes setempat yang hari ini akan melaksanakan vaksinasi lanjutan atau booster yang memang diperlukan dalam rangka meningkatkan imunitas kekebalan tubuh bagi Warga Binaan,” ucapnya

Menurut Lilik, memang untuk keperluan perjalanan tidak terlalu diperlukan karena WBP ini setiap harinya ada ditempat ini.

“Tetapi, tentu keberadaan dalam komunitas banyak, tentu mesti kita pikirakan sistem imunnya, karena resikonya pasti ada juga, walaupun dilaporan terakhir untuk seluruh WBP dan seluruh insan pengayoman sudah turun dan sekarang sudah zero,” ujarnya.

Dijelaskan Lilik pula, perubahan situasi pandemi ke endemi, tentunya sepakat untuk menjaga diri.

“Salah satu menjaga diri adalah dengan vaksinasi. Saya ucapkan terimakasih kepada rekan WBP atas kesediannya untuk divaksin, semakin banyak yang mendapatkan vaksin maka kekebalan imun secara kelompok akan tinggi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Lilik menyampaikan vaksinasi ini adalah cara untuk menyampaikan pesan bahwa warga binaan sebagai masyarakat indonesia, yang kebetulan berada ditempat ini untuk menjalankan kewajiban hukum dalam bentuk pidana, juga tetap harus mendapatkan hak yang sama didalam kesehatan, sehingga hak hak dasar untuk bisa sehat, untuk bisa bergerak, untuk bisa berfikir, dan melaksanakan aktifitas pembinaan itu menjadi hal ikhwal yang utama.

“Sekali lagi kita bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan yang bersedia sebagai vaksinator atau penyedia vaksin, yang akan kita lanjutkan dengan kegiatan vaksin di lapas dan rutan yang lainnya. terimakasih atas kehadirannya, sampaikan salam kami kepada warga binaan lainnya, kepada beliau dan kita semua semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat,” tutupnya

Sementara itu, dalam sambutan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, mengucapkan terimakasih kepada Vaksinator, Jajaran Lapas Banjarbaru, seluruh tahanan dan wbp atas terlaksananya vaksinasi booster.

“Vaksinasi ini merupakan ikhtiar kita dalam melawan pandemi. Insyallah, dengan vaksin booster ini, daya tahan tubuh dan peningkatan imunitas akan bertambah kuat, dan sekaligus membuat kita optimis untuk menuju kehidupan yang normal,” ucap Sulkan, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik membacakan sambutan gubernur.

Dijelaskannya, percepatan vaksinasi diseluruh lapisan masyarakat, menjadi cara yang paling ampuh untuk menghilangkan pandemi dari kehidupan.

“Saat ini, pemerintah daerah terus berupya menjaga pasokan vaksi agar tetap mencukupi dan sesuai kebutuhan. Kita akan terus Bergerak mengejar capaian vaksinasi yang ideal,” jelasnya

Gubernur juga berharap semua pihak dapat menumbuhkan kesadaran kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat bahwa vaksin itu baik, halal, dan aman.

“Mari kita lakukan percepatan pencapaian seluruh vaksin dan dengan bervaksin, sebenarnya kita menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga lingkungan kita dari penularan virus corona,” harapnya

Gubernur juga mengajak untuk tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak sosial, serta menjaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan.

“Insya Allah, dengan sinergi serta kolaborasi yang kuat oleh seluruh stakeholder didaerah, percepatn program vaksinasi di kalsel dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah SWT segera mengangkat wabah corona dari kehidupan kita,” pungkasnya.

Untuk diketahui, gelaran vaksinasi ini juga turut dihadiri Wakapolres Banjarbaru, Kompol Boma W. Purnomo, Danramil 1006-07/Banjarbaru, Kapten Inf. Syafril Anwar, Serta Kapolsek Cempaka, Ipda Subroto Rindang R.A Setyawan. (RILIS-RDM/APR)

BANJARBARU – Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas melakukan silaturahmi kepada ratusan unsur tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, pengasuh majelis taklim, serta aktor intelektual kerukunan umat beragama Kalsel.

Berpusat di UPT Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, pada Kamis (31/3), silaturahmi dilaksanakan dalam rangka penguatan moderasi beragama untuk memantapkan keberagamaan dan merawat keberagaman dalam bingkai NKRI.

Didampingi Gubernur Kalsel yang diwakili Sekda Prov Kalsel, Roy Rizali Anwar, serta Kakanwil Kemenag Kalsel, M Tambrin, Menteri yang akrab disapa Gus Yaqut ini menyayangkan, masih banyak orang yang salah beranggapan tentang arti dari moderasi beragama.

“Saya tegaskan, moderasi beragama itu yang dimoderatkan bukan agama sendiri, tetapi cara pandangnya, cara pandang praktek dan sikap dalam beragama,” tegasnya.

Artinya, lanjut Gus Yaqut, semua pemeluk agama berhak memeluk agama yang dianutnya dan berpandangan bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang benar dan baik. Namun, disisi lain setiap pemeluk agama juga harus menghargai hak pemeluk agama lain yang juga berpandangan bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang benar dan baik.

“Tidak boleh beranggapan bahwa orang yang berbeda keyakinan dengan kita adalah musuh. Cara pandang seperti ini, yang kaku, yang ekstrem ini yang harus kita moderasikan,” terangnya.

Dengan terciptanya toleransi dan kerukunan, menurut Gus Yaqut, masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, dan hidup bersama secara damai.

“Sikap dan pemahaman moderat dalam beragama sudah dicontohkan dengan baik oleh para pendiri bangsa kita,” tutur Yaqut

Sementara itu, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang diwakili Sekda Prov Kalsel, Roy Rizali Anwar menilai, pertemuan ini merupakan langkah nyata dalam menjawab problematika kehidupan yang selalu muncul dan mengusik keberagamaan di negara ini.

“Kita harus melakukan berbagai macam upaya dan cara agar kualitas kehidupan umat beragama kita terus meningkat,” ucapnya.

Pertemuan ini diharapkannya, dapat memperkuat sinergi pemerintah dan tokoh agama dalam menjawab tantangan kedepan.

“Dengan bersinergi, baik itu pemerintah, tokoh agama, dan seluruh komponen masyarakat, akan tercipta lingkungan yang aman, tentram dan bahagia,” terangnya.

Kakanwil Kemanag Kalsel, M Tambrin menyebut, sebagai salah satu provinsi dengan berbagai keragaman baik dari suku, budaya, bahasa maupun agama, namun sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain sangat terasa di banua ini.

“Hal ini sangat luar biasa, hidup berdampingan, saling bantu membantu, dengan mengedepankan sikap toleransi,” ungkapnya.

Diketahui, mayoritas penduduk Kalsel beragama Islam dengan jumlah 3.996.965 jiwa, Agama Kristen, 55.005 jiwa, Agama Katolik 22.523 jiwa, Agama Hindu, 23.823 jiwa, Agama Buddha 12.185 jiwa, Agama Konghucu, 202 jiwa, Aliran Kepercayaan 9.121 jiwa.

Sedangkan jumlah tempat ibadah masjid sebanyak 2.768 , Gereja Kristen 100, Gereja Katolik 14, Pura 268, Vihara 24  dan 3 Kelenteng.(SYA/RDM/APR)

BANJARBARU – Sebanyak 46 perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan Patnership Program dan Apresiasi Proper di Banjarbaru, Kamis (31/3), menerima penghargaan terbaik dan tertinggi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan.

Sekdaprov Kalsel, Roy Rizal Anwar, mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran perusahaan yang berhasil menerima predikat terbaik dalam partisipasinya menjaga lingkungan di Bumi Lambung Mangkurat,  Kalimantan Selatan.

“Dengan adanya penghargaan ini sinerginitas diharapkan mampu terjalin baik dan dapat menjaga komitmen, presepsi, sehingga harmonisasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan dapat berjalan lancar dan mampu terealisasi,” ujar Roy dalam sambutannya pada kegiatan Patnership Program dan Apresiasi Proper Kalsel yang digelar di salah satu hotel di Kota Banjarbaru, Kamis (31/3).

Saat ini, lanjut Roy, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat berkonsentrasi terhadap program pengelolaan pelestarian lingkungan hingga penyelesainnya yang tentu menjadi skala prioritas.

“Ini adalah satu misi dalam pembangunan di Kalsel selama lima tahun ke depan,” ucapnya.

Meski persoalan ini diselesaikan pemda, menurutnya, juga menjadi tanggunjawab bersama.

“Maka dari itu, DLH Kalsel menetapkan empat program prioritas agar persoalan ini mampu menjadi solusi dalam perbaikan lingkungan,” papar Roy Rizali Anwar.

Sementara itu, Kadis Lingkungan Hidup Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana, menyampaikan, empat program prioritas yang dimaksud adalah Martapura Asri, Program Kampung Iklim (Proklim), Merdeka Sampah hingga Desa Sasangga Banua.

“Ini merupakan upaya dalam percepatan pembangunan Kalsel dengan konsep berwawasan lingkungan hidup. Selamat untuk perusahaan atas penghargaan yang diterima,” ucapnya.

Tentu, dia menegaskan, peran serta kontribusi dari seluruh pelaku usaha di Kalimantan Selatan hingga saat ini sangat dibutuhkan.

“Kami berharap pada kegiatan ini kita juga bisa melakukan penjaringan komitmen terhadap pelaku usaha, tak hanya pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, tetapi, perusahaan lainnya seperti BUMN dan BUMD, perbankan, perhotelan dan perdagangan,” harapnya.

Saat dikonfirmasi dilokasi, Government Relation Suptend PT Antang Gunung Meratus, Achmad Syahdeni, mengaku, sepenuhnya berkomitmen siap membantu keberlangsungan program dari Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi persoalan ini.

“Kami (AGM) akan selalu berkontribusi pada saat penyampaian dari Kadis LH Kalsel tentu peduli terhadap lingkungan apalagi penghargaan yang diterima masih rapor hijau skala Properda di Kalsel,” bebernya.

Ditambahkannya lagi, langkah tersebut juga merupakan upaya positif dalam perbaikan lingkungan ke arah yang lebih baik dan positif.

“Yang pasti kami konsen terhadap pengelolaan lingkungan. Alhamdulillah,  tadi juga sudah komunikasi dengan pimpinan di Jakarta yang jelas atasan siap support terhadap program dan tawaran dari Pemprov Kalsel,” tutup Syahdeni. (RHS/RDM/APR)

Banjarbaru – Konsesi Pengelolaan Alur Pelayaran Ambang Sungai Barito akan memberikan pendapatan yang lebih besar untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Pendapatan ini akan di atas Rp50 miliar per tahun, yang diterima selama ini.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, ketika Coffee Talk dengan anggota DPR RI periode 2019-2024, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, di Library Cafe BPKP Kalimantan Selatan, baru – baru ini dikantornya di Banjarbaru.

Rifqi, nama panggilan anggota DPR RI asal Kalimantan Selatan itu, memberikan perhatian khusus kepada konsesi Pengelolaan Alur Pelayaran Ambang Sungai Barito.Itu sebabnya, Rifqi menjawab keraguan atas kemungkinan kehilangan PAD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Rp50 miliar per tahun, yang selama ini dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18 tahun 2006.

Rudy menambahkan, hilangnya PAD Rp50 miliar per tahun tersebut akan terkompensasi dengan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang diperoleh dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Belum lagi multiplier effect pertumbuhan perekonomian dari penambahan investasi yang diwajibkan dalam konsesi, pembukaan lapangan kerja, dan peningkatan kinerja PT Ambang Barito Nusapersada (Ambapers) sebagai perusahaan daerah,” kata Rudy.

Menurut Rudy, yang perlu didorong kemudian adalah peningkatan kepemilikan saham PT Bangun Banua Kalimantan Selatan di PT Ambapers.

“Ini akan meningkatkan kapasitas perusahaan dan bagi hasil deviden untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan karena proporsi kepemilikan sahamnya meningkat,” ungkapnya.

Ditambahkan oleh Rifqi, terkait finalisasi konsesi, Kementerian Perhubungan segera menerbitkan keputusannya. Ia akan mengawal percepatan penandatanganan kontrak konsesi serta mengawasi pemanfaatan status konsesi ini di PT Ambapers.

“Ini untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” katanya.

Rifqi juga berharap BPKP dapat mengambil peran untuk membantu PT Ambapers mengembangkan bisnis yang prospektif dan akuntabel.

“Perusahaan daerah lainnya dan proyek – proyek infrastruktur di Kalimantan Selatan harus dibantu oleh BPKP,” pinta Rifqi.

Alur Sungai Barito sejak tahun 2003 dikelola oleh PT Ambapers, anak Perusahaan Daerah PT Bangun Banua Kalimantan Selatan, bersama PT Pelindo III, dengan kepemilikan 60 – 40 persen.

Pengelolaan oleh PT Ambapers tersebut berdasarkan penugasan Menteri Perhubungan melalui Surat Menteri Perhubungan Nomor AL.604/I/4 PHB-03 tanggal 28 Februari 2003 hal Persetujuan Otoritas Konsesi pada Alur Baru Sungai Barito. Hanya saja, sejak terbitnya Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015, pengelolaan kepelabuhanan, termasuk alur sungai, harus berdasarkan perjanjian konsesi.

“Pengelolaan kepelabuhanan, termasuk alur sungai, memang kewenangan Pemerintah Pusat, sesuai dengan undang-undang,” jelas Rifqi.

Atas hal tersebut, PT Ambapers sejak tahun 2018 telah mengajukan konsesi Pengelolaan Alur Pelayaran Ambang Sungai Barito kepada Kementerian Perhubungan.

Rudy juga mengungkapkan, BPKP Kalimantan Selatan pada tahun 2021 menerima penugasan reviu terhadap usulan PT Ambapers untuk konsesi Pengelolaan Alur Pelayaran Ambang Sungai Barito.

“Pada November 2021, kami telah menyelesaikan penugasan tersebut,” tegasnya.

Penugasan tersebut merupakan bagian dari assurance assignment, untuk memberikan keyakinan bagi para pihak mengenai kewajarannya, yang meliputi kewajaran analisis kelayakan finansial serta rencana pendapatan, biaya, dan investasi.Dalam laporan hasil reviewnya, BPKP menyatakan kewajaran masa konsesi yang dapat diberikan kepada PT Ambapers adalah 20 tahun dengan fee konsesi sebesar 8 persen dari pendapatan, yaitu berupa PNBP.

Sementara itu, pada komponen investasi, PT Ambapers harus menambah investasi sekitar Rp10 miliar untuk pengadaan kapal patroli, kendaraan, mesin dan peralatan, serta perlengkapan kantor. (BPKP.KALSEL-RIW/RDM/APR)