DPRD Kalsel Dorong Disdikbud Wujudkan SMKN Berstatus BLUD

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mewujudkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi mengatakan salah satu pertimbangan SMKN didorong berstatus BLUD karena pada saat ini ada banyak SMKN yang telah melakukan praktik-praktik kerja industri yang tentu saja dapat memberikan layanan kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan kejuruan yang dilaksanakan di SMKN tersebut yang biasanya yang dapat memberikan pendapatan bagi sekolah.

“Agar pendapatan ini dapat digunakan kembali oleh sekolah untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di SMKN maka status sekolah ini harus segera diubah menjadi BLUD karena jika tidak diubah statusnya maka dana yang dihasilkan dari layanan jasa yang diberikan ini, statusnya tidak jelas,” katanya kepada wartawan, Selasa (30/8).

Oleh karena itu, lanjut Firman, pihaknya melakukan studi komparasi ke SMKN 27 Jakarta dalam rangka studi komparasi untuk mematangkan persiapan sembilan sekolah di Kalsel yang rencananya ditetapkan statusnya menjadi BLUD. Menurutnya, SMKN 27 Jakarta sudah hampir 4 tahun berstatus menjadi BLUD yang tentu saja memiliki pengalaman cukup panjang untuk dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan BLUD sekolah di Kalsel.

“Apa yang menjadi tujuan dari BLUD itu sudah sangat jelas terlihat di SMKN 27 Jakarta dimana mereka sudah memberikan layanan jasa kepada pihak lain dan kemudian dana yang diperoleh dari layanan jasa tersebut dapat digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan di sekolah tersebut,” jelas Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Firman menilai hal tersebut sangat menguntungkan bagi pemerintah daerah karena kalau bisa terlaksana dengan baik maka untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak lagi sepenuhnya bergantung dari APBD setempat.

“Akan tetapi sekolah dapat menyelenggarakan berbagai upaya untuk peningkatan kualitas sekolah itu dengan menggunakan dana yang diperoleh dari layanan jasa yang diberikan oleh sekolah,” terangnya

Untuk diketahui, Pemprov Kalsel melalui Disdikbud sedang mempersiapkan beberapa SKMN yang akan menjadi BLUD yaitu SMKN 2 Banjarmasin, SMKN 3 Banjarmasin, SMKN 4 Banjarmasin, SMKN 5 Banjarmasin, SMKN 2 dan SMKN 3 Banjarbaru, SMKN 1 Martapura, SMKN 2 Amuntai serta SMK PP Negeri Pelaihari. (NRH/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Buka Pelatihan CPNS Golongan III dan II

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelar pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pembukaan Pelatihan dasar untuk CPNS golongan III angkatan 21 sampai dengan 27, serta golongan II angkatan 7 sampai dengan 16 ini, dilaksanakan di aula BPSDMD Provinsi Kalsel, Rabu (31/8).

Sekdaprov Kalsel saat membuat diklat CPNS

Dalam sambutannya, sekretaris daerah provinsi kalsel roy rizal anwar menyampaikan, dirinya mengharapkan seluruh peserta diklat CPNS dapat memanfaatkan pelatihan ini dengan sebaik mungkin, untuk diterapkan kedepannya. proses untuk menjadi PNS sangatlah sulit dari tahun ke tahun, untuk itu, peserta diklat yang sudah lulus CPNS diharapkan, dapat menjadi pelayanan masyarakat yang baik.
“Manfaatkan sebaik mungkin diklat ini, maknai sebagai bekal untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai Abdi Negara. Proses awal CPNS sangatlah sulit dari tahun ketahun,” ungkap Roy.

Roy menambahkan, pihaknya meminta kepada seluruh CPNS lingkup Provinsi Kalsel, untuk bersungguh sungguh dalam menerapkan kewajiban pegawai negeri, dikarenakan pegawai negeri harus menjalankan amanat rakyat sebagai tempat pelayanan terdepan dan terbaik. Saat CPNS menentukan untuk menjadi PNS, maka mereka harus menjalankan kewajiban, yang sudah tertuang didalam amanat Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

“Saya meminta peserta CPNS untuk tidak memandang Diklat CPNS sebagai formalitas, namun harus mengikuti sungguh – sungguh untuk mengoptimalkan tata organisasi Pemerintahan, para peserta diklat harus menyadari seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mengikuti sejumlah aturan – aturan kepegawaian,” tutup Roy.

Untuk diketahui, pada pelaksanaan diklat calon pegawai negeri sipil (CPNS). golongan III angkatan 21 sampai dengan 27, serta golongan II angkatan 7 sampai dengan 16 ini, diikuti sebanyak 720 CPNS, yang terdiri dari 280 CPNS golongan III angkatan 21 sampai dengan 27, dan 440 CPNS golongan II angkatan 7 sampai dengan 16. (MRF/RDM/RH)

UPPD Banjarmasin I Gencar Sosialisasikan Pembayaran PKB

BANJARMASIN – Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarmasin I bekerjasama dengan Polda Kalsel serta Jasa Raharja kembali melakukan sosialisasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di halaman kantor UPPD Banjarmasin I di Jalan Ahmad Yani KM 5,5 Banjarmasin, Selasa (30/8) sore.

Suasana Sosialisasi Pembayaran PKB oleh UPPD Banjarmasin I

Kepala UPPD Banjarmasin I, Anni Hanisyah mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat agar membayar PKB tepat waktu karena pajak yang dibayarkan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan di Banua.

“Sekarang dengan adanya sosialisasi ini, kepatuhan masyarakat semakin meningkat,” katanya kepada wartawan.

Bagi kendaraan roda dua maupun roda empat yang mati masa berlaku pajaknya, menurut Anni, disediakan Kedai Samsat Bergerak untuk mempermudah masyarakat yang ingin membayar pajak.

“Kami tidak memaksa karena sifatnya sosialisasi saja. Namun jika mereka mau membayar pada saat itu, kami sediakan Kedai Samsat Bergerak,” jelasnya.

Sementara itu, salah satu warga yang mendapatkan sosialisasi, Yazid menilai adanya sosialisasi dan disediakannya Kedai Samsat Bergerak ini sangat membantu karena memudahkan Wajib Pajak untuk membayar pajak di luar jam kerja.

“Kebetulan lewat di sini, sebelum habis masa berlaku pajak, saya sekalian saja bayar pajak di Kedai Samsat Bergerak dan memang sangat membantu memudahkan membayar pajak,” ucapnya.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, UPPD Banjarmasin I juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pembayaran PKB agar tepat waktu sekaligus memberikan edukasi terkait kelengkapan berkendara dan juga pembagian brosur layanan unggulan di Samsat, seperti Kedai Samsat Bergerak, Samsat Keliling dan juga SIGNAL. (NRH/RDM/RH)

Raperda Perizinan Berusaha Diharapkan Buka Peluang Investasi di Kalsel

BANJARMASIN – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Diharapkan dapat membuka peluang investasi perusahaan-perusahaan besar di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Pansus Raperda tersebut, Siti Nortita Ayu Febria kepada wartawan, Selasa (30/8).

Wakil Rakyat yang akrab disapa Tatum ini mengungkapkan dari hasil konsultasi Pansus ke Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, pihak BKPM mendukung pembentukan Raperda Tentang Perizinan Berusaha.

“Kami ingin meminta masukan dari BKPM terhadap Raperda ini. Dari BKPM menyampaikan bahwa ada beberapa pertanyaan dari anggota Pansus yang sudah diakomodir bahwa boleh saja aturan-aturan yang ingin ditambahkan itu dimasukkan ke dalam Perda dan BKPM sangat mendukung pembentukan Raperda Perizinan Berusaha,” katanya.

Ditambahkan Tatum, Pansus berharap dengan adanya Perda Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha ini nantinya dapat membuka peluang investasi dari perusahaan-perusahaan besar di Kalsel.

“Kami berharap dengan adanya Perda Perizinan Berusaha yang berbasis OSS dapat memberikan kemudahan-kemudahan perizinan serta masuknya perusahaan-perusahaan penyangga untuk Kalsel dengan menyuntikkan investasi di provinsi kita,” jelasnya.

Untuk diketahui, Pansus Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Investasi atau BKPM RI, Senin (29/8/2022). Pansus yang didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Karmila diterima Perwakilan dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi BKPM, R Leidy Novanda. (NRH/RDM/RH)

Tutup Turnamen Paman Birin Thropy V, Gubernur Cetak Satu Gol

BANJARBARU – Tim sepak bola Paman Birin All Star yang dikapteni Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, mengalahkan tim sepak bola Bank Kalsel dengan skor 4 gol tanpa balas dalam laga eksibisi, di Lapangan Murjani, Banjarbaru, Selasa (30/8).

Foto bersama tim Paman Birin All Star bersama Tim Bank Kalsel

Dalam laga tersebut, Gubernur akrab disapa Paman Birin berhasil mencetak satu gol. Sementara 3 gol lainnya disarangkan Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, Komandan Lanal Banjarmasin dan Danrem 101 Antasari.

Laga eksebisi itu sekaligus menutup Turnamen Sepak Bola Paman Birin Thropy Cup V 2022 U-40 antar kelurahan se kota Banjarbaru yang dimenangkan tim dari kelurahan Loktabat Utara melalui drama adu penalti, dalam laga final melawan kelurahan Loktabat Selatan.

“Selamat atas kemenangan yang telah diraih oleh tim Loktabat Utara,” ucap Paman Birin sembari menyerahkan piala kemenangan, didampingi Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono.

Kemenangan ini merupakan kali kedua berturut-turut dari kesebelasan Loktabat Utara.

Kepala Dispora Kalsel, Hermansyah, menilai hal ini menunjukkan tekad dan semangat para pemain masih sangat besar untuk mempertahankan juara meski di usia yang sudah tidak muda.

“Ini sesuai dengan apa yang diinginkan Gubernur kita, yakni selalu semangat dalam berolahraga,” tuturnya.

Sementara itu tim pelaksana, Pengayom Bayu Aji, mengaku bersyukur atas kesuksesan turnamen kelima yang diikuti 16 kelurahan se kota Banjarbaru ini.

“Alhamdulillah selama kurang lebih dua pekan pelaksanaan dan hari ini final berjalan sukses,” ungkapnya.

Mewakili panitia, Bayu sangat berterima kasih kepada Gubernur Kalsel Paman Birin, dan antusias masyarakat terutama para peserta turnamen.

Ia membeberkan, pihaknya akan merancang pertandingan yang lebih besar pada Turnamen Paman Birin Trophy ke VI 2023 mendatang.

“Kita akan rancang untuk se-Banjarbakula, semoga bisa terlaksana,” bebernya. (SYA/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Tetapkan Judul Raperda Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

BANJARMASIN – Ketua Panitia Khusus Raperda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Asing DPRD Banjarmasin, Gusti Yasni Iqbal, kepada wartawan pada Selasa (30/8) mengatakan, dari hasil rapat pembahasan telah disepakati Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang sebelumnya berjudul Retribusi Perpanjangan Tenaga Kerja Asing.

Ketua Pansus Raperda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Asing DPRD Banjarmasin, Gusti Yasni Iqbal

“Hasil rapat ini kita sepakat samakan persepsi judul,” ujarnya

Disampaikan Gusti Yasni, dalam pembahasan Raperda ini, untuk penetapan besaran Retribusi dikenakan bagi tenaga kerja asing di kota ini, sebesar 100 dolar pertahun, sehingga bagi yang tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar, maka dikenakan sanksi deportasi.

“Tidak ada denda, bagi yang tidak bayar, tenaga asing langsung dideportasi,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Kabid Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Sri Rusnani menjelaskan, dari data yang dimiliki, jumlah pekerja asing di Kota ini hanya sebanyak 10 orang, yang tersebar di beberapa perusahaan. Dengan adanya Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, tentu akan semakin memperkuat dalam menerapkan penarikan retribusi tersebut

Kabid Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Sri Rusnani

“Pembahasan raperda ini sifatnya untuk harmonisasi, dalam menambah pendapatan asli daerah,” tutupnya

Untuk diketahui, rapat Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tenaga Kerja Asing, berlangsung di ruang Komisi I DPRD Banjarmasin. Dipimpin Ketua Pansus Gusti Yasni Iqbal, beserta seluruh anggota Pansus baik Legislatif dan Eksekutif, dihadiri perwakilan Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan UMKM Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Minta Satpol PP Segera Tertibkan THM Yang Langgar Jam Operasional

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin, meminta Satuan Polisi Pamong Praja segera menertibkan Tempat Hiburan Malam, yang melanggar jam operasional.

Kepada sejumlah wartawan, Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin Faisal Heriyadi, kepada wartawan pada Selasa (30/8) petang menjelaskan, dari hasil rapat dengar pendapat dengan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Peraturan Daerah, pihaknya meminta melakukan pengawasan lebih intens dilapangan, terutama Tempat Hiburan Malam, yang dinilai masih ada melanggar jam operasional jam tutupnya.

Suasana RDP Komisi I DPRD Banjarmasin bersama Satpol PP Banjarmasin, sekaligus audiensi HMI Banjarmasin

“Kita ingin ada tindakan yang tepat, dan cepat, karena sudah jelas dalam aturan jam operasional THM buka jam 00.00 – 02.00 WITA, tapi ada yang melanggar,” katanya

Faisal menyampaikan, dengan adanya tindakan tegas dari Satuan Polisi Pamong Praja Banjarmasin ini, tentu berdampak membuat pengusaha lebih berhati-hati, dan akan mentaati Perda yang telah diberlakukan.

“Satpol PP minta ada solusi sinkronisasi di beberapa SKPD lain seperti Disbudporapar dan DPMTSP,” ungkapnya

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin, Ahmad Muzaiyin, mengatakan, dari hasil rapat ini pihaknya siap untuk menegakkan peraturan daerah, terutama di Tempat Hiburan Malam. Namun personel yang dimiliki hanya sekitar 200 orang lebih, sehingga masih mengalami kekurangan, karena idealnya sebanyak 350 orang.

Kepala Satpol PP Banjarmasin, Ahmad Muzaiyin

“Kami terus berupaya memberikan kerja terbaik dilapangan,” pungkasnya

Untuk diketahui, Komisi I DPRD Banjarmasin menggelar rapat dengar pendapat bersama Satpol PP Banjarmasin, sekaligus audiensi dengan HMI Banjarmasin, di ruang Komisi I DPRD Banjarmasin. Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin Faisal Heriyadi, didampingi Wakilnya Hariya Sisar dan seluruh anggota Dewan Banjarmasin, dihadiri Kepala Satpol PP Banjarmasin Ahmad Muzaiyin dan Ketua HMI Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

DPRD Kalsel Harapkan Pembagian STB Tepat Sasaran

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan pembagian bantuan Set Top Box (STP) bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) bisa tepat sasaran.

Harapan itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias kepada wartawan, Selasa (30/8).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengungkapkan dari informasi yang didapatkan saat Komisi I DPRD Kalsel berkunjung ke Direktorat Jenderal Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia pada Jum’at (26/8/2022) disebutkan bahwa Kalsel mendapatkan sekitar 45.133 unit STB untuk tahap pertama yang dibagikan kepada RTM di 13 kabupaten dan kota.

“Pemerintah telah menyiapkan 1 juta unit STB. Sementara penyelenggara multipleksing berkomitmen menyediakan kurang lebih 4 juta unit STB,” katanya.

Menurut Rachmah, hasil kunjungan ke Kementerian Kominfo ini akan menjadi bahan masukan bagi Komisi I DPRD Kalsel untuk melakukan monitoring ke kabupaten/kota di Kalsel.

“Hal ini dapat menjadi bahan kami untuk monitoring ke kabupaten/kota,” tambahnya.

Untuk diketahui, pemerintah telah memberlakukan televisi analog ke digital atau analog switch off (ASO) sejak 30 April 2022. ASO dilakukan secara bertahap dan rencananya akan mencapai 100 persen pada 2 November 2022. (NRH/RDM/RH)

Indonesia dan Thailand, Resmikan Pembayaran Kode QR Lintas Negara

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) dan Bank of Thailand (BoT) pada Senin (29/8) meresmikan implementasi kerja sama pembayaran berbasis QR Code lintas negara (cross-border QR payment linkage) antara Indonesia dan Thailand.

Kerja sama ini diawali dengan fase uji coba pada 17 Agustus 2021, yang telah berjalan dengan baik dan dilanjutkan dengan fase implementasi yang melibatkan 76 penyedia jasa sistem pembayaran dari kedua negara.

Melalui inisiatif ini, masyarakat di wilayah Indonesia dan Thailand dapat menggunakan aplikasi pembayaran yang terdapat pada gawai dengan memindai Thai QR Codes dan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam melakukan transaksi pembayaran di merchant.

Lebih lanjut, BI dan BoT juga menyepakati inisiasi kerja sama transfer antarnegara (cross border transfer) melalui fast payment. Kedua bank sentral akan melakukan pembahasan lebih lanjut terkait inisiatif tersebut.

“Inisiatif untuk mendorong digitalisasi pembayaran dan pembayaran lintas negara merupakan agenda prioritas dalam pembahasan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 dan Pertemuan Gubernur Bank Sentral ASEAN pada April 2022. Inisiatif tersebut bertujuan untuk menghubungkan pembayaran lintas negara melalui interkoneksi QR Code nasional antar kedua negara. Bagi Indonesia, inisiatif ini juga merupakan milestone Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia tahun 2025 yang akan diintegrasikan dengan kerangka kerja sama dalam mendorong penggunaan mata uang lokal”, ujar Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.

Inisiatif ini, menurut Perry, dipandang dapat memberikan lebih banyak pilihan bagi pengguna transaksi pembayaran lintas negara serta memegang peranan penting dalam meningkatkan efisiensi transaksi, mempromosikan ekonomi digital dan inklusi keuangan, serta memperkuat stabilitas makro ekonomi melalui penggunaan mata uang lokal yang lebih luas.

Lebih lanjut, Gubernur Bank Sentral Thailand, Sethaput Suthiwartnarueput, juga menyampaikan, kerja sama yang juga merupakan bagian dari ASEAN Payment Connectivity Initiative ini, menunjukan komitmen bersama untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan pembayaran lintas negara yang semakin inklusif.

QR cross border memungkinkan konsumen dan pedagang di kedua negara dapat melakukan dan menerima pembayaran barang dan jasa melalui QR Code secara instan, aman, dan efisien. Ke depan, kerja sama pembayaran lintas negara akan diintegrasikan dengan fast payment systems yang terdapat pada kedua negara, Indonesia’s BI-FAST dan Thailand’s PromptPay, yang telah memiliki lebih dari 70 juta pengguna.

Konektivitas pembayaran antara Indonesia dan Thailand akan menyediakan real-time cross border fund transfer untuk pekerja migran, ekspatriat, dan usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM) dalam melakukan transfer lintas negara secara efisien. Melalui inisiatif tersebut, konektivitas pembayaran di ASEAN akan semakin inklusif kedepannya.

Inisiatif linkage sejalan dengan komitmen G20 dalam roadmap pembayaran lintas negara untuk menciptakan sistem pembayaran antar negara yang lebih cepat, murah, transparan, dan inkusif. Hal ini juga merupakan langkah nyata untuk mendukung terciptanya ekosistem sistem pembayaran ASEAN yang terhubung dan interoperable dalam memperkuat pemulihan ekonomi.

Inisiatif linkage ini dilakukan melalui kolaborasi perwakilan industri kedua negara yang berada di bawah pengelolaan bersama BI dan BoT. Melalui peluncuran ini, BI dan BoT mendorong partisipasi seluruh pengguna dari Indonesia dan Thailand untuk mendukung ekosistem pembayaran lintas negara. (BI.KALSEL-RIW/RDM/RH)

Targetkan Juara Umum MTQ Nasional, Kafilah Kalsel Unjuk Kemampuan di Hadapan Paman Birin

BANJAR – Kurang lebih satu bulan lagi, perhelatan akbar MTQ Nasional ke-29 digelar di Bumi Lambung Mangkurat. Tepatnya pada 10-19 Oktober 2022. Sebagai tuan rumah, tentu tidaklah heran jika Kafilah Kalimantan Selatan, ditargetkan mampu meraih posisi juara umum.

Salah satu anggota Kafilah Kalsel unjuk kebolehan

Target juara umum itu, kembali disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, saat Kafilah Kalsel melakukan try out MTQ Nasional XXIX, di Madrasah Darussalam Tahfidz dan Ilmu Al-Qur’an Martapura, kabupaten Banjar, pada Selasa (30/8).

Gubernur Kalsel saat hadiri try out Kafilah Kalsel

“Menjadi juara umum adalah target yang realistis, melihat kiprah dan prestasi Kafilah Kalsel diberbagai gelaran MTQ tingkat nasional,” ujar Gubernur yang biasa disapa Paman Birin itu.

Paman Birin meyakini, dengan kerja keras, dan persiapan yang matang Kafilah Kalsel dapat meraih prestasi tertinggi pada MTQ Nasional nanti.

“Try out ini juga menjadi ajang uji mental bagi Kafilah Kalsel, untuk dapat bersaing dengan kafilah lainnya dari seluruh Indonesia. Jika ada kekurangan pada saat ujicoba ini, saya harapkan dapat diperbaiki pada pelatihan berikutnya,” harapnya.

Selanjutnya Gubernur berpesan, agar Kafilah Kalsel terus berlatih dengan tekun, dan tetap menjaga kesehatan dan performa terbaik, sehingga dapat tampil maksimal dan memberikan prestasi terbaik bagi Kalsel.

Sementara itu di tempat terpisah, kepada Abdi Persada FM, Sekretaris Umum LPTQ Provinsi Kalsel, Ahmad Bugdadi mengatakan, ajang try out ini menguji konsentrasi para peserta, agar tetap dapat fokus selama pertandingan.

“Tampil di depan ribuan orang, dan dinilai langsung, bukanlah sesuatu yang mudah. Untuk itu perlu kesiapan mental, agar peserta tetap dapat fokus pada hafalan atau bacaan Al Qur’an. Dengan begitu, target prestasi terbaik sesuai harapan Paman Birin, dapat tercapai,” ujar Bugdadi.

LPTQ Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, sejak 25-31 Agustus 2022, melakukan pelatihan terpadu kepada 57 anggota terbaik dari Kafilah Kalimantan Selatan. Pelatihan dilakukan secara intensif di bawah pengawasan pelatih berpengalaman, di salah satu hotel berbintang di kota Banjarbaru.

“Ini adalah pelatihan kedelapan terhitung sejak tahun 2021. Setelah ini akan ada pelatihan lanjutan, dengan 54 orang terbaik, hasil seleksi pada pelatihan kali ini,” tutup Bugdadi. (RIW/RDM/RH)

Exit mobile version