LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARBARU – Upaya peningkatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kembali ditunjukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Kalimantan Selatan, salah satunya melalui penguatan peran organisasi perempuan dalam mencegah perkawinan anak, dan meningkatkan ketahanan keluarga.

Fokus utama dari kolaborasi bersama organisasi perempuan ini meliputi peningkatan kualitas program, penguatan jejaring, serta percepatan penanganan isu-isu perempuan dan anak di daerah.

Kepala DP3AKB Provinsi Kalsel, Husnul Hatimah mengatakan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan organisasi perempuan dalam keberhasilan program perlindungan dan pemberdayaan.

“Organisasi perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam menguatkan lembaga dan mendukung perempuan-perempuan kita di Kalimantan Selatan. Tanpa partisipasi masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, tujuan DP3AKB tidak akan tercapai secara optimal,” ujarnya.

Husnul menjelaskan, bahwa ketimpangan gender masih menjadi persoalan besar, mulai dari pendidikan, politik, hingga sektor ekonomi.

“Pendapatan per kapita perempuan masih tertinggal jauh dibanding laki-laki, padahal kontribusi perempuan sangat besar, terutama di sektor informal. Karena itu, kita perlu memperkuat upaya bersama untuk meningkatkan kualitas perempuan demi menyongsong Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

Selain itu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat terus meningkat dari tahun ke tahun. Rendahnya partisipasi kerja perempuan dan kesenjangan upah juga menjadi tantangan yang perlu diselesaikan melalui sinergi yang lebih kuat.

Husnul menyampaikan apresiasi atas kontribusi nyata organisasi perempuan yang membantu DP3AKB menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.

“Banyak kegiatan, seperti kesehatan dan pemberdayaan keluarga, yang tidak mungkin kami jangkau tanpa bantuan organisasi perempuan. Termasuk upaya menekan perkawinan anak yang masih tinggi di Kalimantan Selatan, peran ibu-ibu sangat besar,” katanya.

Ia menegaskan bahwa isu perkawinan anak berkaitan erat dengan persoalan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga membutuhkan penanganan bersama yang lebih terstruktur.

“Ke depan, saya berharap kerja sama semakin kuat, saling mendukung, dan menyasar kelompok masyarakat paling rentan. Organisasi perempuan adalah jembatan penting bagi kami dalam memberikan pelayanan dan penguatan kepada perempuan di Banua,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan, turut memeriahkan Pekan Budaya Banua 2025 yang digelar di Lapangan Dr. Murdjani Banjarbaru, mulai 3 hingga 7 Desember 2025.

Dalam kegiatan tersebut, UPTD Taman Budaya Kalsel menghadirkan beragam benda kesenian tradisional, seperti wayang kulit dan alat musik Gamelan Banjar, sebagai bentuk pelestarian budaya daerah. Tidak hanya dipamerkan, alat kesenian tersebut juga dapat dimainkan langsung, masyarakat yang berkunjung.

Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel, Suharyanti, mengatakan, bahwa keikutsertaan mereka dalam Pekan Budaya Banua merupakan upaya mengenalkan budaya kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

“Lewat pameran ini kami ingin mengedukasi pengunjung terutama anak-anak sekolah. Mereka bukan hanya bisa melihat, tetapi juga dipersilakan untuk memainkannya,” ujarnya di sela pembukaan Pekan Budaya Banua, Rabu (3/12) malam.

Selain menghadirkan alat kesenian tradisional, pihaknya juga menampilkan dokumentasi foto kegiatan seni yang telah digelar sepanjang tahun. Hal ini untuk menunjukkan bahwa ruang berkesenian di Kalimantan Selatan terus tumbuh, dan dapat diakses masyarakat luas.

“Kami ingin masyarakat tahu bahwa banyak program seni yang dapat diikuti. Semoga semakin banyak yang tertarik terlibat dalam pelestarian budaya,” tambahnya.

Menariknya, UPTD Taman Budaya Kalsel juga menyediakan buku gratis kepada pengunjung, sebagai fasilitas edukasi tambahan mengenai seni dan budaya Banua.

Suharyanti menjelaskan, keterlibatan UPTD Taman Budaya dalam event ini juga menjadi sarana mempererat kolaborasi antar pelaku budaya, pemerintah, dan masyarakat.

“Kami hadir untuk memperluas ruang ekspresi seni, memperkuat ekosistem kebudayaan, dan memastikan warisan budaya tetap hidup di tengah modernisasi,” tegasnya.

Ia berharap, keberadaan stan UPTD Taman Budaya dapat menjadi magnet bagi pengunjung untuk lebih mengenal dan mencintai budaya lokal.

“Harapan kami, generasi muda tidak hanya melihat budaya sebagai masa lalu, tetapi sebagai identitas dan masa depan yang harus dijaga bersama,” pungkasnya.(SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Pekan Budaya Banua 2025 secara resmi dibuka di Lapangan Dr. Murdjani Banjarbaru, Rabu (3/12) malam. Pembukaan ditandai pemukulan alat musik Bonang oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Bupati Hulu Sungai Tengah, Wakil Wali Kota Banjarmasin, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel.

Event tahunan yang berlangsung hingga Minggu (7/12) ini, menyuguhkan berbagai atraksi budaya, mulai dari tarian, musik khas Banjar, permainan tradisional Banua, kuliner Nusantara, wastra Banjar dan Nusantara, hingga grand final pemilihan Nanang Galuh Kalsel sebagai puncak acara.

Mengusung tema “Berkolaborasi dan Bertransformasi dalam Harmoni Budaya”, kegiatan ini diharapkan menjadi ruang besar untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah.

Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, dalam sambutannya menekankan, bahwa Pekan Budaya Banua bukan sekadar perayaan seni dan tradisi, namun bagian penting dalam memperkuat jati diri masyarakat di tengah perubahan zaman.

“Dalam dunia yang terus berubah, budaya harus tetap relevan. Melalui kolaborasi antar komunitas, antar daerah, dan antar generasi, kita dapat menciptakan transformasi budaya yang selaras dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menilai ragam kegiatan yang tersaji menjadi bukti kayanya budaya Banua dan besarnya potensi ekonomi kreatif untuk terus dikembangkan.

“Pelestarian budaya bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita semua. Seniman, komunitas budaya, akademisi, pelaku UMKM, hingga masyarakat luas memiliki peran penting dalam mewariskan tradisi kepada generasi muda,” tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra menambahkan, bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam memajukan kebudayaan.

“Keberhasilan kemajuan kebudayaan diukur melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan. Karena itu, kegiatan seperti ini harus terus diperbanyak sebagai ruang ekspresi bagi budayawan,” jelasnya.

Ia menyebut sebanyak 40 booth UMKM terlibat dalam gelaran ini yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi budaya serta membuka peluang usaha bagi masyarakat.

“Melalui kegiatan ini kita berharap akan ada pergerakan ekonomi kreatif dan ekonomi budaya di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Pekan lalu, tepatnya Kamis (27/11), Provinsi Kalimantan Selatan resmi memulai proses penanaman pohon, melalui pendanaan Results Based Payment (RBP) Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Green Climate Fun (GCF) Output 2.

Dana lembaga internasional ini, diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimanatan Selatan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), atas kinerja Kalimantan Selatan menurunkan emisi periode 2014 – 2016. Hal ini juga sesuai dengan Surat Keputusan Menteri LHK Nomor 1398/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2023.

Kegiatan yang dibiayai dana RBP REDD+ GCF Output 2 untuk Provinsi Kalimantan Selatan ini, meliputi Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pengamanan Hutan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Bantuan Sarana Produktif untuk Perhutanan Sosial dan Kampung Iklim (Proklim).

“Untuk rehabilitasi hutan dan lahan, dilaksanakan pada Areal Penggunaan Lain (APL) atau di luar Kawasan hutan sesuai dengan kewenangan Dinas Kehutanan. Antara lain pada tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru dan tanah milik masyarakat di Kabupaten Banjar, Kotabaru, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara,” jelas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra kepada wartawan, usai kick off penanaman pohon program RDP REDD+ di kawasan Cempaka Banjarbaru.

Fathimatuzzahra mengatakan, penentuan lokasi untuk kegiatan RHL baik pada tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun pada Lokasi KTH, diawali kegiatan prakondisi berupa ground check terkait penutupan lahan dan kondisi eksisting lapangan

Pada lokasi tanah pemerintah provinsi seluas 300 Ha, penutupan lahannya berupa tanaman karet yang tidak produktif dan semak belukar.

Pada lokasi kegiatan RHL seluas 100 hektare yang dilakukan pembersihan lahan seluas 47,40 hektare untuk ditanami MPTS atau Multi Purpose Trees Species, berupa pohon buah buahan, seperti Mangga dan Manggis, Alpukat, Matoa, Cempedak, Nangka dan Kuini.

“Sementara sisanya, 52,60 hektare, pembersihan lahan dilakukan dengan strip jalur, tanpa melakukan penebangan pohon dan akan ditanami jenis Eucalyptus dan Ulin,” tegasnya.

Fathimatuzzahra juga memastikan, bahwa semak belukar dan lahan karet yang sudah tua atau tidak produktif, secara ekonomi tidak memberikan manfaat yang optimal.

“Dengan menanam tanaman kehutanan dan MPTS yang sesuai, lahan tersebut akan menjadi lebih produktif, memberikan manfaat ekonomi dan manfaat ekologi dalam jangka panjang,” tutupnya. (DishutKalsel-RIW/RH)

BANJARMASIN – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan, optimis dapat mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan pemerintah provinsi.

“Alhamdulillah di tahun 2025 ini, kami ditargetkan untuk PAD sebesar 1 miliar 586 ribu, kemudian pada APBD perubahan ditingkatkan sekitar 25 juta, sehingga total target sebesar 1 miliar 25 juta 427 ribu,” ungkap Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Ahmad Jaki, pada Kamis (4/12).

Dikatakan Jaki, pihaknya optimis dapat mencapai target tersebut.

“Sampai bulan November 2025, PAD tersebut sudah mencapai 84 persen,” ucapnya .

Dan, pihaknya berkeyakinan pada Desember 2025 ini, target PAD tersebut telah tercapai seluruhnya.

“Kami meminta dukungan serta doa kepada seluruh rekan dan mintra Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, untuk dapat mencapai target tersebut,” ucap Jaki.

Dikatakan Jaki, sumber PAD di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin ini, berasal dari berbagai sektor terkait kegiatan perikanan. Terutama dari biaya jasa dan retribusi yang berkaitan dengan operasional pelabuhan, seperti biaya aktivitas kapal, penggunaan fasilitas, dan layanan lainnya di area Pelabuhan Perikanan Banjarmasin.

“Kedepannya kami berupaya untuk menggali potensi-potensi yang dapat meningkatkan PAD tersebut,” ucap Jaki.

Tidak menutup kemungkinan, lanjutnya, kedepan akan ada peningkatan tarif retribusi di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin. (SRI/RIW/RH)

TANAH BUMBU — Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, memonitor pengembangan 300 hektar kelapa genjah sebagai salah satu komoditas unggulan, untuk mengoptimalkan perkebunan daerah, melalui kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Bumbu, baru-baru tadi.

Hal itu disampaikan, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas, baru-baru tadi.

Suripno menjelaskan, pihaknya membahas berbagai aspek pengembangan kelapa genjah, mulai dari strategi peningkatan produktivitas, tantangan teknis yang dihadapi petani, hingga langkah-langkah solusi yang dapat dilakukan.

“Pengembangan komoditas ini dapat mendukung peningkatan produksi pangan dan memperkuat upaya percepatan swasembada di Kalimantan Selatan,” ucapnya

Suripno mengatakan, dengan monitoring ini, produktivitas kelapa genjah meningkat dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah, sekaligus menjadikan Tanah Bumbu sebagai salah satu kabupaten penyangga dalam pertumbuhan sektor perkebunan.

“Komisi II DPRD Kalsel berkomitmen, akan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani serta mendorong keberhasilan program pengembangan kelapa genjah,” ujarnya

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu yang diwakili Kepala Bidang Perkebunan, Agus DW menyampaikan, kelancaran pelaksanaan program pengembangan kelapa genjah, menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan sektor perkebunan dan perekonomian masyarakat.

“Kami berharap produktivitas kelapa genjah meningkat dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah, sekaligus menjadikan Tanah Bumbu sebagai salah satu kabupaten penyangga dalam pertumbuhan sektor perkebunan,” harapnya

Lebih lanjut Agus DW menambahkan, pengadaan bibit dalam bentuk biji merupakan metode yang lebih aman dan berkualitas untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal.

Pemerintah daerah telah menyiapkan 300 hektar lahan khusus di wilayah Satui sebagai lokasi pengembangan kelapa genjah, seiring dengan upaya mengubah pola pikir masyarakat, untuk lebih fokus pada komoditas bernilai ekonomi tinggi.

“Kami menyiapkan lahan seluas 300 hektar. Pada tahun pertama, petani kelapa genjah akan menerima bantuan sekitar Rp80 juta,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

TAPIN – Dalam rangka melindungi kelompok rentan sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar sosialisasi peraturan daerah (sosper) di Kabupaten Tapin.

Hal itu disampaikan, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari, baru-baru tadi.

Desy mengatakan, aturan daerah tidak hanya menjadi panduan hukum, tetapi juga sarana mencegah kekerasan dan menjaga nilai-nilai kearifan lokal, agar terus hidup di tengah masyarakat.

Dalam sosialisasi Perda Perlindungan Perempuan dan Anak, pihaknya menekankan bahwa regulasi ini memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan. Ia menyebutkan bahwa pelaku kekerasan sering berasal dari lingkungan terdekat korban, sehingga keberadaan payung hukum menjadi sangat krusial.

“Perda ini sangat penting sekali, karena ini untuk mencegah dan mengatasi kekerasan, apalagi kekerasan ini ditimbulkan dari orang-orang sekitar kita, bukan dari orang jauh,” katanya

Disampaikan Desy, pihaknya juga menyoroti, bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalsel masih menjadi perhatian serius. Karena itu, iia mendorong masyarakat untuk berani melapor ketika melihat atau mengalami kekerasan.

“Harapan ke depannya masyarakat lebih terbuka dan bisa melaporkan apabila terjadi kekerasan, tidak takut, karena identitas pelapor dirahasiakan,” pintanya.

Lebih lanjut Desy menambahkan, dalam sosialisasi Perda Kearifan Lokal, sangat penting menjaga tradisi dan nilai budaya daerah sebagai modal sosial masyarakat.

Pelestarian kearifan lokal, menurutnya, tidak hanya sebagai identitas, tetapi juga dapat memperkuat solidaritas dan keharmonisan di tengah masyarakat yang semakin beragam.

“Kami mengajak warga Tapin untuk terus melestarikan nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan tradisi turun-temurun agar tidak hilang di tengah perkembangan zaman,” pungkasnya

Melalui dua agenda sosper ini, Desy berharap masyarakat Tapin semakin memahami manfaat perda-perda tersebut, baik dalam melindungi perempuan dan anak maupun menjaga warisan budaya daerah, sehingga dapat membangun lingkungan yang aman, kuat, dan berkarakter.

Sosialisasi pertama digelar di Gedung TP PKK Kabupaten Tapin, membahas Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian dilanjutkan Sosper Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kearifan Lokal di Kelurahan Rangda Malingkung, Kabupaten Tapin. (ADV-NHF/RIW/RH)

BARITO KUALA – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Administrasi Terpadu Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, baru-baru tadi.

Dalam kunjungan yang dipimpin Rais Ruhayat, selaku Ketua Komisi I, menyampaikan, monitoring bertujuan secara langsung untuk mengetahui kualitas pelayanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat. Dimana, ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Kalsel dalam memastikan pelayanan publik berjalan efektif, transparan, dan memenuhi hak masyarakat.

“Pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan adalah garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ucapnya

Disampaikan Rais, pihaknya meninjau ruang layanan, sistem antrean, fasilitas ruang tunggu, sarana pendukung, hingga berdialog langsung dengan para petugas untuk mengetahui kendala yang dihadapi serta langkah perbaikan yang dibutuhkan.

‎”Kami ingin memastikan bahwa standar pelayanan terpenuhi, fasilitas memadai, dan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik, cepat, serta tanpa hambatan,” ujarnya

Rais Ruhayat, menegaskan, komitmen DPRD Kalsel untuk terus melakukan pengawasan ke berbagai instansi pelayanan publik sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
‎
‎”Kita berikan masukan terkait pentingnya peningkatan kualitas SDM dan inovasi pelayanan berbasis digital,” jelasnya

Sementara itu, Camat Alalak, Muhammad Didik Kaharudin, menyampaikan gambaran umum mengenai pelayanan administrasi yang dijalankan, jumlah masyarakat yang dilayani, serta berbagai inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan kecepatan layanan.
‎
‎”Kami sangat berterima kasih atas kedatangan Komisi I. Dukungan dan masukan ini sangat berarti bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Alalak,” tutupnya.
(ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalsel, secara resmi menutup Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan VII Tahun 2025. Upacara penutupan digelar di Aula Kampus I BPSDMD Provinsi Kalsel, Rabu (3/12).

Penutupan pelatihan dilakukan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso.

Adi menegaskan, betapa pentingnya PKP sebagai sarana pembentukan karakter, peningkatan kompetensi, serta penguatan peran ASN dalam pelayanan publik.

“Pada dasarnya, semua pelatihan itu sangat berguna untuk pengembangan potensi diri dan meningkatkan pelayanan publik. Apa pun jenis pelatihannya, kesemuanya diarahkan untuk membenahi kinerja organisasi agar mampu bekerja lebih cepat dan mampu beradaptasi dengan setiap perubahan yang terjadi,” ucap Adi.

Peserta PKP Angkatan VII telah dibekali berbagai materi yang relevan dengan kebutuhan penguatan sektor pelayanan publik, dan diwajibkan menyusun aksi perubahan yang dapat diterapkan di unit kerja masing-masing.

“Aksi perubahan dari peserta PKP Angkatan VII ini benar-benar dikelola secara berkelanjutan. Jangan sampai aksi perubahan hanya memenuhi syarat pelatihan saja, tetapi harus memberikan terobosan yang bermanfaat bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan berintegritas,” lanjut Adi.

Lebih jauh, Ia berharap para peserta kembali ke instansi masing-masing sebagai pemimpin yang lebih matang, dan siap berkontribusi dalam mendorong Kalsel menuju posisi strategis sebagai Gerbang Logistik Kalimantan.

“Setelah pelatihan ini, Bapak/Ibu semua sudah berubah menjadi seorang pimpinan yang keren, baik secara gagasan, kedisiplinan maupun terobosan. Saya optimis kematangan kepemimpinan itu telah terbentuk dalam jiwa seluruh peserta PKP Angkatan VII,” tutup Adi.

Di tempat yang sama, Kepala BPSDMD Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelatihan ini dan menekankan pentingnya peningkatan kompetensi ASN, untuk mendukung visi-misi Provinsi Kalsel.

“Kita bersyukur ASN kita telah melaksanakan PKP dengan baik, dengan harapan semakin menyiapkan kompetensi mereka sehingga siap mendukung visi dan misi Gubernur Kalsel, yakni Kalsel Bekerja, Berkelanjutan, Berbudaya, Religi dan Sejahtera menuju Gerbang Logistik Kalimantan,” ucap Faried.

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan VII Tahun 2025 ini diikuti 40 ASN, terdiri dari 28 ASN Pemerintah Provinsi Kalsel dan 12 ASN Pemerintah Kabupaten Tapin. Pelatihan berlangsung sejak 28 Juli hingga 3 Desember 2025.

Dengan berakhirnya pelatihan ini, diharapkan para pejabat pengawas yang telah dibina selama beberapa bulan terakhir mampu membawa perubahan nyata dan mendorong peningkatan kualitas kinerja organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan, secara resmi menutup Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan II Angkatan I–II dan Golongan III Angkatan I–VII tahun 2025. Upacara penutupan digelar di Lapangan Kantor UPTD Sertifikasi Kompetensi SDM BPSDMD Provinsi Kalsel, Rabu (3/12).

Pelatihan yang berlangsung sejak 21 April hingga 5 November 2025 ini diikuti sebanyak 360 peserta ASN dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Provinsi Kalsel.

Para peserta mengikuti rangkaian pembelajaran mulai dari tahapan pembelajaran mandiri melalui MOOC LAN RI, distance learning, hingga tahap klasikal.

Penutupan pelatihan dilakukan secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin melalui Asisten Bidang Administrasi Umum, Dinansyah.

Dalam sambutannya, Ia menegaskan bahwa Pelatihan Dasar CPNS bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi penting bagi pembentukan karakter ASN profesional.

“Pelatihan Dasar CPNS bukan sekadar formalitas. Latsar adalah fondasi penting dalam membentuk karakter ASN yang berintegritas, profesional, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” ucap Dinansyah.

Ia menjelaskan bahwa selama mengikuti pelatihan, para peserta telah dibekali berbagai kompetensi fundamental, mulai dari nilai-nilai dasar ASN, disiplin dan etika profesi, wawasan kebangsaan, kompetensi teknis sesuai bidang, kemampuan adaptasi di era digital, hingga penguatan manajemen kinerja.

Bekal tersebut, menurutnya, menjadi langkah awal perjalanan panjang para ASN sebagai pelayan masyarakat.

“ASN bukan sekadar pekerjaan, tetapi amanah. Masyarakat membutuhkan aparatur yang cepat tanggap, jujur, inovatif, dan siap bekerja melampaui rutinitas,” lanjut Dinansyah.

Dinansyah juga menekankan empat hal yang harus dipegang teguh ASN dalam menjalankan tugas: menjaga integritas sebagai modal terbesar, meningkatkan kompetensi melalui budaya belajar, memberikan pelayanan humanis, serta menjadi inovator di lingkungan kerja.

“Saya berharap energi positif, kekompakan, kedisiplinan, dan semangat selama mengikuti Latsar dapat diteruskan dalam melaksanakan tugas di unit kerja masing – masing,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala UPTD Sertifikasi Kompetensi SDM, BPSDMD Provinsi Kalsel, Abdul Haris menyampaikan laporan penyelenggaraan pelatihan. Ia menjelaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan dirancang untuk menginternalisasikan dan mengimplementasikan core values ASN BerAKHLAK serta mendukung employer branding ASN “Bangga Melayani Bangsa”.

“Melalui kurikulum pembentukan karakter PNS dan kurikulum PKTBT, output yang ingin dicapai adalah pegawai negeri sipil profesional yang berkarakter, berlandaskan pada core values ASN BerAKHLAK dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa,” ucap Abdul Haris.

Penutupan Latsar CPNS 2025 ini diharapkan menjadi momentum bagi para peserta untuk mengaplikasikan ilmu, nilai-nilai, dan sikap yang diperoleh selama pelatihan.

Pemerintah Provinsi Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kualitas sumber daya manusia aparatur sebagai pilar utama pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (MRF/RIW/RH)