LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel tengah melaksanakan Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalsel Periode 2023-2027, di Learning Center Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru, Rabu (5/4).

Seleksi yang diikuti sebanyak 30 dari 31 orang yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebelumnya tersebut, dipantau tim seleksi mulai awal seleksi pada jam 09.00 – 11.00 WITA.

Kepala Seksi Layanan Informasi Publik, Dinas Kominfo Provinsi Kalsel Muhammad Ayub Khan menyampaikan, pada seleksi tes potensi hari ini diikuti sebanyak 31 orang yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebelumnya. Para peserta harus menjawab 100 soal pilihan ganda dengan waktu yang sudah ditentukan oleh panitia. Setiap soal memiliki bobot nilai satu poin, dan peserta dapat langsung melihat hasilnya ketika sudah selesai.

“Hasil dari tes potensi ini kemudian akan diserahkan kepada tim seleksi untuk menentukan jumlah peserta yang akan melanjutkan ke tahap berikutnya,” ungkap Ayub.

Dilanjutkan Ayub, untuk kelulusan tes potensi ini kewenangannya ada di tim seleksi, apakah nanti berdasarkan nilai atau berdasarkan jumlah minimal peserta yang bisa lanjut ke tahap selanjutnya apakah itu 15 orang atau 20 orang, tergantung dari hasil evaluasi tim seleksi.

“Peserta yang lulus, akan kembali mengikuti tes wawancara dan psikotes di Aula Kantor Diskominfo Kalsel Banjarbaru,” ucap Ayub.

Pada seleksi tahun ini, tim seleksi Komisi Informasi Provinsi Kalsel akan menjaring maksimal 15 orang, dan minimal 10 orang untuk diajukan kepada Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor. Setelah itu, Gubernur akan menyampaikan kembali kepada DPRD untuk dilakukan fit and propertes kepada peserta yang dinyatakan lulus. Sehingga nantinya hasil akhirnya minimal 10 orang maksimal 15 orang, dimana 5 orang akan menjadi anggota KID dan sisanya sebagai penjabat Penggantian Antar Waktu (PAW).

Untuk diketahui, sistem seleksi anggota Komisi Informasi Provinsi Kalsel, menerapkan sistem gugur melalui beberapa tahapan diantaranya tahap penerimaan pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi potensi. Kemudian tahap psikotes dan dinamika kelompok, tahap wawancara, serta tahap penulisan makalah. Nantinya setiap hasil tes akan diumumkan melalui media sosial dan juga media cetak. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) membuka peluang kepada masyarakat untuk menuangkan inovasi mereka terhadap Banua, melalui lomba Karya Tulis Ilmiah (KTI).

Lomba yang digagas oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kalsel ini, terbuka untuk umum baik dari dalam maupun luar Kalsel.

Hadiah yang disiapkan hingga puluhan juta Rupiah untuk 6 orang dengan KTI terbaik.

Kepala BRIDA Kalsel, Muhammad Amin menyampaikan, proses pendaftaran peserta sudah dibuka sejak 7 Maret 2023 lalu. Dan akan berakhir pada Jumat (28/4) mendatang.

“Biaya pendaftaran gratis, siapa saja boleh ikut. Kita tidak membatasi jumlah pesertanya,” ucap Muhammad Amin, Selasa (4/4).

Mengusung tema “Inovasi Untuk Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan”, Amin berharap lomba ini dapat memunculkan inovasi-inovasi yang belum terpikirkan oleh pemerintah.

Terutama mahasiswa dan pelajar Kalsel. Amin mengininkan generasi muda itu mampu menuangkan gagasan demi kemajuan provinsi ini.

“Sekaligus mencari bibit peneliti untuk masa akan datang,” ungkapnya.

Hasil penilaian dan pengumuman pemenang, akan disampaikan pada Juni 2023 mendatang. Bersamaan dengan pengumuman pemenang lomba inovasi daerah, yang diikuti oleh SKPD Pemprov serta Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Kalsel.

Amin memastikan, penilaian KTI akan bersifat adil berdasarkan karya tulis yang dihasilkan. Artinya, pemenang lomba tidak memandang asal daerah maupun latar belakang peserta.

“Tim penilai yakni para peneliti, ilmuan dan dari BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional). Jadi pasti adil,” bebernya.

Untuk diketahui, BRIDA Kalsel sebelumnya juga pernah menggelar lomba KTI untuk pelajar saat Kalsel menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke 29. Pesertanya juga banyak. Tidak sedikit pula peserta dari luar Kalsel. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memberikan pelayanan secara optimal selama bulan Ramadhan. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor kepada Labkesda Kalsel.

“Jadi sesuai intruksi Gubernur, Labkesda Kalsel harus memberikan layanan prima bagi masyarakat walaupun di bulan Ramadan,” kata Kepala Labkesda Kalsel, Zainal Firdausy saat di ruang kerjanya Banjarmasin, Senin (3/4).

Zainal mengatakan pada bulan Ramadan tahun ini, pelayanan Labkesda tetap seperti biasa namun ada perubahan jam kerja. Untuk pengambilan sampel setiap hari Senin sampai Kamis dari jam 08.00-11.00 WITA, Jum’at jam 08.00-09.00 WITA dan Sabtu jam 08.00-10.30 WITA. Sedangkam pengambilan hasil pemeriksaan, untuk hari Senin sampai Kamis jam 12.30-14.00 WITA, Jum’at jam 10.30-11.00 WITA dan Sabtu jam 12.00-13.30 WITA.

“Sebelum memasuki bulan Ramadan, kita 37 jam dalam satu minggu. Namun sesuai dengan kebijakan pemerintah, kita melaksanakan 32,5 jam dalam satu minggu,” jelasnya.

Menurutnya, meski pihaknya tidak melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, namun masyarakat sudah memahami. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang melakukan pemeriksaan di Labkes Kalsel dua minggu sebelum bulan ramadan.

“Setiap hari rata-rata di atas 40 pasien per hari. Pada saat Ramadan berkisar antara 10 sampai 20 pasien saja. Agak menurun di bulan ramadan,” ujarnya.

Sementara untuk uji lingkungan tidak ada penurunan karena yang diujikan merupakan sampel air, kultur dan mikrobiologi. Untuk penerimaan dan pengambilan hasil sampel air dan kultur mikrobiologi pada Senin sampai Kamis dan Sabtu sampai jam 13.00 WITA dan Jum’at jam 10.30 WITA. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, mengklaim pada triwulan pertama tahun 2023 ini, telah mampu melayani sebanyak 22 perusahaan di Kalselteng.

Hal itu disampaikan, Kepala Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Noorlianisyah,
kepada Wartawan, diruang kerjanya pada Senin (3/4).

Noorlianisyah menjelaskan, berdasarkan data sementara ini untuk triwulan pertama ada sebanyak 42 perusahaan yang dilayani, dan hingga akhir Maret sudah terlayani 22 perusahaan yang tersebar di tiga belas Kabupaten dan Kota serta Kalimantan Tengah. Sehingga, masih ada sekitar 22 perusahaan lagi yang akan dilayani sampai dengan akhir April 2023.

“Jumlah petugas penguji ke lapangan tergantung dilakukan pemeriksaan, berkisar antara 2 hingga 5 orang. Kami yakin dapat terlayani permintaan di masing-masing perusahaan,” ucapnya.

Disampaikan Noorlianisyah, untuk pendapatan asli daerah ditriwulan pertama ini baru mencapai Rp500 juta rupiah, dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1,6 Miliar, hingga akhir tahun 2023 mendatang. Ia optimis dapat terpenuhi, karena dalam pelayanan didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang profesional.

“Kita ingin tercipta keselamatan dan kesehatan para pekerja di seluruh perusahaan,” katanya

Lebih lanjut Lyli (sapaan akrabnya) menambahkan, selama bulan Ramadhan ini untuk pelayanan, pihaknya menerapkan jam yang telah disesuaikan dengan surat edaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu ada dua telah ditetapkan, bagi jam layanan di kantor, buka Senin sampai Jumat mulai Jam 08.00 – 15.00 WITA. Sedangkan untuk dilapangan jam kerjanya menyesuaikan, yakni Senin sampai Minggu, tergantung paramater yang diminta dari para perusahaan tersebut.

“Bulan Ramadan ini akan terus berupaya memberikan pelayanan secara prima dan maksimal, baik yang di kantor maupun di lapangan,” tutupnya.

Seperti diketahui, tugas pokok Lab K3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan adalah melakukan pelayanan higiene perusahaan ergonomi kesehatan dan keselamatan kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat aman nyaman dan selamat, agar tenaga kerja sejahtera dan produktif dalam bekerja. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bank Kalsel kian gencar berakselerasi dikancah daerah, sebagai bentuk kesiapan mengahadapi tantangan yang kian sengit, sekaligus menjaga komitmen untuk berkontribusi terhadap pengembangan perekonomian daerah sebagaimana amanah pemegang saham.

Hal ini ditunjukkan dengan kinerja di Triwulan I tahun 2023 ini, yang menunjukkan hasil positif dibanding tahun sebelumnya.

Posisi aset Bank Kalsel per 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp22,16 trilyun, tumbuh 26,22 persen dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp17,56 trilyun (yoy). Hal ini ditunjang dengan meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencatatkan capaian sebesar Rp17,38 trilyun, tumbuh 3,99 persen dibanding tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp14,51 trilyun.

Plt. Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menjabarkan, raihan yang diperoleh DPK tersebut merupakan akumulasi dari capaian pada sisi Giro, Tabungan, dan Simpanan Berjangka (Deposito).

“Disisi Giro, kami berhasil mencatatkan pertumbuhan 40,19 persen dibanding tahun sebelumnya, dimana per tanggal 31 Maret 2023 ini, Giro Bank Kalsel tercatat sebesar Rp6,94 trilyun. Sedangkan tahun sebelumnya sebesar Rp4,95 (yoy). Pada sisi Tabungan, mampu menunjukkan nilai sebesar Rp4,44 trilyun, dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar Rp3,82 trilyun (yoy), atau tumbuh sebesar 16,18 persen. Untuk Simpanan Berjangka, juga memberikan hasil yang positif, dimana per tanggal 31 Maret 2023, mencatatkan nilai sebesar Rp5,99 trilyun, tumbuh sebesar 4,58 persen, dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp5,73 trilyun (yoy),” beber Fachrudin.

Lebih lanjut, Fachruddin juga memaparkan pertumbuhan kinerja keuangan Bank Kalsel dari sisi Kredit dan Pembiayaan. Per tanggal 31 Maret 2023, posisi Kredit dan Pembiayaan menunjukkan kontribusi positif terhadap pendapatan Bank Kalsel, dimana berhasil mencatatkan sebesar Rp13,74 trilyun, tumbuh 19,84 persen dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar Rp11,47 trilyun.

“Dengan capaian kinerja keuangan tersebut, per tanggal 31 Maret 2023 ini, Bank Kalsel berhasil mencatatkan Laba sebesar Rp113,05 miliar, dengan rasio BOPO masih berada dalam posisi wajar, yakni 78,52 persen Hal ini juga diperkuat dengan posisi NPL Gross yang masih menunjukkan dalam posisi sehat, yakni 3,12 persen,” tutur Fachrudin.

Atas pencapaian kinerja tersebut, tentunya patut disyukuri, dimana meskipun banyak dipengaruhi keadaan ekonomi global yang tidak menentu, kondisi kinerja keuangan Bank Kalsel tetap mampu bertumbuh positif.

Upaya pemenuhan Modal Inti Minimum (MIM) yang ditetapkan regulator sebesar Rp3 trilyun per 31 Desember 2024, menunjukkan progress yang positif. Dimana per 31 Februari 2023 telah berhasil mencatatkan Modal Inti sebesar Rp2,18 trilyun.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Pemegang Saham, Gubernur dan Bupati Walikota se-Kalimantan Selatan yang senantiasa memberikan dukungan, khususnya dalam upaya pemenuhan kewajiban yang ditetapkan regulator. Saat ini, seluruh Pemegang Saham telah merealisasikan komitmennya untuk melakukan penambahan modal bagi Bank Kalsel. Tentunya hal ini kian meningkatkan optimisme kami dalam upaya pemenuhan ketentuan yang telah ditetapkan regulator di tahun 2024,” ucap Fachrudin.

Selain para Pemegang Saham, tentunya juga terdapat pihak-pihak yang tak kalah penting memiliki peran terhadap penambahan modal kepada Bank Kalsel.

“Tak terkecuali juga kepada DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Kalsel, khususnya kepada Ketua DPRD dan Komisi II yang membidangi bidang perekonomian, yang telah merampungkan Perda Penyertaan Modal sampai dengan saat ini. Besarnya dukungan ini menjadikan kami semakin optimis mampu memenuhi ketetapan regulator, sekaligus memacu kami untuk berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, sebagaimana tagline kami Setia Melayani, Melaju Bersama,” pungkas Fachrudin.

Sebagai informasi, posisi share saham Bank Kalsel saat ini per 31 Maret 2023, menempatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) dengan posisi share saham sebesar 23,89%. Selanjutnya diikuti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan sebesar 10,37%, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin 9,34%, Pemkab Tanah Laut 8,06%, Pemkab Tabalong 7,25%, Pemkab Kotabaru 7,16%, Pemkab HSU 6,58%, Pemkab Batola 5,81%, Pemkab HST 5,26%, Pemko Banjarbaru 4,10%, Pemkab Tanah Bumbu 3,43%, Pemkab Tapin 3,40%, Pemkab HSS 3,20% dan Pemkab Banjar 2,17%.

Sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Bank Kalsel, Pemprov Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai PSP yang dalam hal ini memiliki hak suara lebih tinggi dibanding Pemegang Saham lainnya. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pelatihan Kepemimpinan bagi ASN di Kalimantan Selatan (Kalsel) harus diselenggarakan secara terbatas karena kurangnya anggaran.

Dari 839 usulan, tahun ini hanya 364 ASN di Kalsel yang tertampung untuk mengikuti pelatihan.

Plh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalsel, Ahmad Bagiawan menyampaikan, keterbatasan pelatihan ini sangat berdampak pada Indeks Profesionalitas (IP) ASN Kalsel yang pada tahun lalu hanya mampu mencapai 63.68 dari target 72.

Akibat kurangnya anggaran, Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) tahun ini hanya digelar dua kali dengan jumlah peserta sebanyak 80 ASN se-Kalsel.

“Padahal banyak sekali pegawai pemerintah kita yang belum didiklat,” ujarnya, Senin (3/4).

Bahkan Bagiawan berujar, dari 200 ASN Pemprov yang diusulkan untuk mengikuti PKA tahun ini, hanya ada 17 orang yang diikutsertakan. Sementara peserta lainnya berasal dari Kabupaten/Kota.

“Karena tanggung jawab pelatihan kita untuk pegawai se Kalsel,” ungkapnya.

Menurut pria yang akrab disapa Haji Gia itu, permasalahan ini harus dipikirkan oleh instansi yang memiliki wewenang terhadap penyusunan anggaran seperti Bappeda Kalsel.

“Termasuk pula BKD yang memberikan data ASN ini, harusnya juga memberikan bantuan pada banggar atau penyusunan anggaran,” bebernya.

Keterbatasan pelatihan ini, ucapnya, juga berdampak pada pemasukan instansinya. Peserta yang tidak tertampung mengikuti pelatihan di BPSDMD Kalsel, akhirnya malah banyak yang memilih untuk ikut pelatihan di luar Kalsel.

“Padahal setiap peserta dari daerah yang ingin mengikuti pelatihan dikenakan biaya sebesar Rp 22 juta. Kalau semua tertampung pasti berdampak positif pada PAD kita,” bebernya. (SYA/RDM/RH)