Nonbar Invisible Hopes, DP3A Siap Tindaklanjuti Temuan di Kalsel

Banjarmasin – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Selatan, bersama Lam Horas Film, menggelar nonton bareng film Invisible Hopes di Studi XXI Banjarmasin, pada Sabtu (3/6) siang.

Film yang disutradarai dan diproduseri Lamtiar Simorangkir ini, merupakan film pemenang penghargaan Film Dokumenter Panjang Terbaik, dan Penyutradaraan Film Panjang Perdana pada Festival Film Indonesia dan Piala Maya tahun 2021.

Hadir pada nonton bareng ini Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang diwakili Kepala DP3A Provinsi Kalsel, Adi Santoso dan produser sekaligus sutradara film, Lamtiar Simorangkir.

Pasca nonton bareng, kepada Abdi Persada FM, Kepala DP3A Provinsi Kalsel, Adi Santoso mengaku kaget, dengan adanya fakta bahwa ada anak yang harus hidup di balik jeruji penjara, hanya karena terlahir saat sang ibu menjadi narapidana.

Seluruh penonton berfoto bersama usai nonbar

“Film ini mengungkap fakta, yang menjadi inspirasi bagi kita, untuk berkolaborasi lebih baik, menyelesaikan persoalan ini”, jelasnya.

Adi juga memuji Invisible Hopes sebagai sebuah tontonan yang mengedukasi, dan menjadi pengingat seluruh instansi pemerintah untuk bekerja lebih baik lagi, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini sesuai pula dengan pesan Paman Birin (gubernur Kalsel), agar diminta mencatat semua pesan – pesan yang disampaikan dalam film, dan juga harapan para penonton.

“Kami akan segera menindaklanjuti pemenuhan hak – hak perlindungan perempuan dan anak di wilayah provinsi Kalsel, khususnya di lapas perempuan”, tutupnya.

Sementara itu, sutradara sekaligus produser film Invisible Hopes, Lamtiar Simorangkir mengaku sangat senang, bahwa stakeholder di Kalimantan Selatan langsung berkomitmen untuk menindaklanjuti fakta yang disampaikan dalam film Invisible Hopes ini.

“Semoga ini benar – benar langsung dilaksanakan, dan siapa tahu Banjarmasin justru menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam hal penanganan persoalan ini”, urainya kepada Abdi Persada FM.

Idealnya menurut Lamtiar, nonton bareng dan diskusi film Invisible Hopes ini digelar diseluruh kota besar di Indonesia, namun karena kendala anggaran, maka hanya kota terpilih yang berkesempatan melaksanakan kegiatan ini.

“Banjarmasin ini kalo tidak salah menjadi kota ke-15 atau ke-16. Dan juga jumlah warga binaan di lapas Banjarmasin, termasuk yang paling tinggi di Indonesia “, tutupnya.

Pemberian souvernir kepada stakeholder pendukung nonbar Invisible Hopes

Acara nonton bareng sekaligus diskusi film Invinsible Hopes ini, turut didukung Abdi Persada FM, dan dua media cetak dan elektronik lainnya. Kegiatan ini mengundang sejumlah SKPD lingkup pemerintah provinsi yang mengurusi masalah perempuan dan anak, lembaga bantuan hukum, Ombudsman Kalsel dan juga organisasi peduli anak serta perempuan di Kalsel.

Film dokumenter berdurasi hampir 2 jam ini, memotret kehidupan tahanan dan narapidana perempuan, yang harus hidup dibalik jeruji dengan kondisi hamil. Bahkan ada yang harus melahirkan di dalam penjara, sehingga bayinya pun harus hidup di dalam sel. Kondisi ini membuat banyak hak anak yang tidak terpenuhi. Diantaranya hak untuk mendapatkan kebebasan bermain, layanan kesehatan yang layak, serta mendapatkan dokumen kependudukan berupa akta kelahiran. (ADV-RIW/RDM/APR)

Hadiri KBB Jabodetabek, Paman Birin : KBB Bantu Tingkatkan Kesejahteraan

JAKARTA – Keberadaan Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) sangat penting dalam membantu peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Banjar yang ada di berbagai penjuru dunia. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor dalam sambutannya di acara halal bi halal KBB Jabodetabek yang bertempat di Gedung Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Sabtu (3/6), pagi.

Paman Birin (sapaan akrab Gubernur Kalsel) mengibaratkan Organisasi KBB seperti kapal besar yang menyatukan warga banjar yang terpencar di berbagai daerah, dengan semangat kebersamaan dan kekompakan menuju haluan yang sama, yaitu pembangunan masa depan banua yang cerah dan niscaya diliputi rahmat dan keselamatan.

“Dengan saling mengenal dan bertemu insya allah akan tercetus gagasan konstruktif untuk membawa daerah kita ke arah yang lebih baik, terutama saat ini, banua kita menempati posisi strategis sebagai gerbang IKN Nusantara. Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi,” ujar Paman Birin.

Pada kesempatan ini, Paman Birin mengukuhkan Pengurus KBB Jabodetabek periode 2022-2027, ia berharap semoga KBB dapat menjadi corong penyampaian aspirasi dan gagasan masyarakat lokal terhadap pembangunan kualitas sosial dan budaya.

“Kita adalah satu keluarga besar, harus saling mendukung dan menguatkan di tanah orang, bukan hanya dengan warga banjar, kita juga harus menjaga kerukunan dengan suku dan etnis lainnya,” ujar Ketua KBB Sedunia ini.

Senada dengan Paman Birin, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK mengatakan pertemuan ini merupakan wujud perhatian pemerintah Kalsel akan kesejahteraan ‘urang banjar’ dan kelestarian budaya banjar di seluruh dunia.

“Besar harapan kita, seluruh masyarakat Banjar yang hadir hari ini, agar selalu memelihara kekompakan dan kebersamaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini, serta turut berperan aktif dalam membantu percepatan pembangunan Banua dan peningkatan kesejahteraan seluruh warga Banjar di seluruh dunia, wabil khusus yang ada di wilayah Jabodetabek,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Anggota DPR RI dan DPD RI, Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel Raudatul Jannah, Anggota DPRD Provinsi Kalsel, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Kalsel, Dewan Pembinan KBB Jabodetabek Jenderal TNI (Purn.) AM Hendropriyono, Perwakilan KBB Sedunia dari Malaysia, Brunei Darusalam, dan Singapura, serta warga Banjar yang bermukim di Jabodetabek.

Kehadiran ‘kula-kula’ Banjar tersebut disambut hangat oleh Ketua Pengurus KBB Jabodetabek, A. M. Fachir dengan berbagai suguhan makanan khas banjar dan penampilan kesenian Banjar seperti Tari Baihik, Madihin dari Grup Kesenian Jhon Tralala, hingga Bakuntau. Rangkaian acara ditutup dengan pidato motivasi dari Rhoma Irama dan tausiyah dari Ustadz Ahmad Sofiyan Al Banjary. (DPRD.KALSEL/NRH/RDM/RH)

Pengurus Persambi Lakukan Konsolidasi, Paman Yani : Kita Support Atlet dan Pelatih Banua

BANJARMASIN – Peringatan Hari Pancasila yang merupakan Momen Untuk Bangkit Membangun Prestasi Bangsa, Kamis (1/6), dimanfaatkan oleh Pengurus Persatuan Sambo Indonesia (PERSAMBI) Kalsel, untuk melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Persambi Kalsel, Muhammad Yani Helmi , di Banjarmasin.

Pertemuan ini untuk melaporkan semua kegiatan yang sudah dijalankan Persambi Kalsel, serta evaluasi dan persiapan Kejuaraan Pra PON dan PON yang akan diselenggarakan di Sumatera Utara dan Aceh akan datang. Selain itu juga mendiskusikan bagaimana pembinaan dan meningkatkan prestasi Kalsel ditingkat nasional.

Ketua Harian Yayat Hadiyat, didampingi Pelatih Riky dan Team Pembina Prestasi serta Team Hukum Runik Erwanto, melaporkan target dan medali yang di dapat dalam even Kejurnas yang diadakan di Jakarta dengan peningkatan peringkat signifikan sebagai modal mendapatkan tiket Pra PON untuk PON di Sumut-Aceh.

“Kami juga melaporkan tentang salah satu atlet Sambo, yang bernama Ridha, yang merupakan Mahasiswa JPOK ULM Banjarbaru, itu adalah atlet perempuan dari Kalsel yang mewakili Indonesia di Kejuaraan Dunia di Kazakhstan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Persambi Kalsel Muhammad Yani Helmi menyambut baik apa yang telah disampaikan para pengurus ini. Ia berpesan kepada seluruh pengurus agar menjaga kekompakan, merawat team, kerjasama dan saling meberikan support kepada atlet dan pelatih yang membawa nama Kalsel di tingkat nasional dan dunia.

“Saat ini Gubernur Kalsel Paman Birin sangat konsen dengan olahraga Kalsel agar dpt mendongkrak peringkat Kalsel di PON yg akan datang, sehingga perlu program untuk pencarian bibit-bibit baru, khususnya di cabang olahraga Sambo ini. Bahkan seluruh cabor di Kalsel,” ujar Paman Yani.

Menurutnya, salah satu caranya adalah berkolaborasi dengan pemerintah provinsi Kalsel.

“Bisa kita kolaborasikan dengan Dispora maupun Disdik melalui pelatihan atau Coaching Clinic guru-guru olahraga di SMA/SMK se Kalsel,” jelasnya lagi.

Tak lupa, Paman Yani juga menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Gubernur Kalsel Paman Birin yang telah memberikan perhatian dan dukungannya kepda olahraga di banua ini. (RDM/RH)

TIM SEPAKBOLA JUNIOR HASNUR JUARAI KEJUARAAN SEPAKBOLA U-12 PIALA PAMAN BIRIN TAHUN 2023

BANJARMASIN – Tim Sepakbola Junior Hasnur berhasil menjuarai Kejuaraan Sepakbola Piala Paman Birin Usia 12 Tahun 2023.

Kemenangan tersebut diraih setelah berhasil, menang adu finalti melawan Tim Sepakbola UPP Kintap, di lapangan sepakbola Kayutangi Kota Banjarmasin, Rabu (31/5).

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hermansyah mengatakan, pada kejuaraan sepakbola usia 12 tahun ini, untuk raihan prestasi olahraga sepakbola di Provinsi Kalimantan Selatan, sudah merata di daerah.

Kadispora Kalsel Hermansyah

“Prestasi atlet usia dini sepakbola di Kalsel sudah merata,” ucapnya

Hal tersebut terbukti, keluar sebagai juara 1 Tim Sepakbola Junior Hasnur Banjarbaru, kemudian Juara 2 Tim Sepakbola Junior UPP Kintap, Juara ke 3 Tim Sepakbola Junior Fossbal Balangan, serta Juara 4 Tim Sepakbola Junior Garuda Mulya Kotabaru.

Sedangkan, Top score diraih Gusti Muktamirin dari Tim Sepakbola Junior Hasnur serta Best Player diraih Abiyu Akbar dari Tim Sepakbola Junior Hasnur.

“Dengan melihat hal tersebut, maka Pemprov Kalsel terus melakukan pembinaan terhadap, peningkatan prestasi atlet usia muda”, tuturnya.

Pemprov Kalsel, lanjut Hermansyah, melalui Dispora akan terus menyelenggarakan festival-festival olahraga usia muda. Sehingga, dengan banyaknya festival olahraga usia muda, akan semakin mengasah kemampuan para atlet tersebut. Diharapkan kedepannya para atlet ini dapat terus memberikan prestasi untuk Banua.

“Oleh karena itu, diminta kepada atlet usia muda ini, untuk terus berlatih, hingga membuahkan hasil positif kedepannya,” ucap Herman. (SRI/NRH/APR)

PEMPROV KALSEL APRESIASI FBS DI KAB KOTABARU

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi digelarnya Festival Budaya Sa’ijaan (FBS) di Kabupaten Kotabaru.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, ditemui di ruang kerjanya baru-baru tadi.

Syarifuddin mengatakan, pelaksanaan
Festival Budaya Sa’ijaan (FBS) di Kabupaten Kotabaru selama enam hari, dimulai pada tanggal 1 – 6 Juni 2023 mendatang, telah
mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, yakni masuk Karisma Event Nusantara (KEN)

“Semoga FBS di Kabupaten Kotabaru dapat memajukan sektor pariwisata melalui peningkatan kunjungan wisatawan baik domestik dan mancanegara,” ucapnya

Disampaikan Syarifuddin, untuk Festival Budaya Sa’ijaan (FBS) di Kabupaten Kotabaru, nanti akan diisi dengan beberapa penampilan, diantaranya tari rombak leut Bajau Sammah, atraksi perahu, Balap hias nelayan Bajau Sammah, lomba foto dan video, pergelaran seni budaya multi etnis serta pameran ekonomi kreatif.

“Kami sangat berterima kasih dengan Pemerintah Kotabaru menggelar event ini,” katanya

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, sebelum digelar Festival Budaya Sa’ijaan (FBS) di Kabupaten Kotabaru, juga telah dilaksanakan di Kota Banjarmasin yakni Sasirangan Festival pada Maret 2023 lalu, yang masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN) dan mendapatkan dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekraf RI.

“Kegiatan ini akan dilanjutkan pada bulan Juli, Festival Loksado dan Mesiwah Pare Gumboh, direncanakan bulan Oktober mendatang,” tutupnya. (NHF/NRH/APR)

Diskominfo Kalsel Gelar Evaluasi Satu Data dan Pengenalan SIPD E-Walidata

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melaksanakan evaluasi satu data banua tahun 2022 serta pengenalan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) E-Walidata yang dilaksanakan di Ruang Rapat H Aberani Sulaiman, Rabu (31/5).

Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Diskominfo Provinsi Kalsel, Tarwin Patik Mustafa menyampaikan, kebijakan satu data dimaksudkan untuk mengurus penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah, dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelolaan data disetiap Unit Perangkat Daerah (UPD) Lingkup Provinsi Kalsel masih belum maksimal, sehingga perlu dilakukan pembenahan perbaikan tata kelola data dan pemanfaatan data terbuka.

“Perlu dibenahi perbaikan tata kelola data dan rilis pemanfaaatan data terbuka. Nah untuk di UPD dalam kebutuhan SDM pengelolaan data masih belum maksimal,” ungkapnya.

Tarwin menjelaskan Unit Perangkat Daerah (UPD) Lingkup Provinsi Kalsel diharapkan dapat memenuhi empat prinsip satu data, yakni pertama standart yang mendasari data dan mengatur metodologi dari konsep, definisi, ukuran, serta satuan. Kedua yakni interoperabilitas kemampuan data. Ketiga yakni informasi terstruktur satu metadata, serta yang terakhir kode referensi sebagai rujukan identitas data.

“Kebijakan satu data dimaksudkan untuk mengurus penyelenggaraan tata kelola data, ” lanjut Tarwin.

Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Tanwiriah menambahkan, bahwa evaluasi satu data banua tahun 2022 serta pengenalan SIPD E-Walidata ini sangatlah penting, karena menjadi acuan perbaikan dan menjadi tolak ukur untuk meningkatkan apa yang kurang di tahun sebelumnya.

Manfaatnya dengan penggunaan data statistik sektoral yaitu mengetahui kecenderungan tren yang akan terjadi di masa akan datang, menentukan prioritas sebagai acuan evaluasi dan pengendalian kegiatan, serta untuk mengantisipasi hambatan kegiatan yang akan dilaksanakan.

“Perlu kita tingkatkan penggunaan data statistik sektoral sebagai bahan kerja kita,”ucap Tanwiriyah.

Ia menambahkan, evaluasi satu data diharapkan dapat mensinkronisasikan dan menyajikan data-data diUnit Perangkat Daerah (UPD), dan akhirnya dapat mewujudkan transparansi data statistik sektoral daerah.

Untuk itu, perlu adanya kerja sama yang baik dari seluruh OPD, terkait permintaan data jelasnya. Dan UPD bersedia diminta dan dipublikasikan Data Statistik oleh Dinas Kominfo Kalsel. Sehingga terwujud kolaborasi dan kemitraan yang cukup di dalam pengumpulan dan penyajian data statistik. (MRF/NRH/APR)

Juni – Juli, Saatnya Sensus Pertanian 2023

Banjarbaru – Setiap tahun berakhiran angka 3, menjadi pengingat bagi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menggelar Sensus Pertanian. Dimulai sejak tahun 1963, maka Sensus Pertanian 2023 menjadi yang ke-7 digelar di Indonesia. Peluncuran program nasional ini sudah dilakukan Presiden RI, Jojo Widodo di istana negara pada 15 Mei lalu, dan kegiatannya resmi dimulai pada Kamis (1/6) hingga 31 Juli 2023.

Usai media gathering dikantornya pada Rabu (31/5), Kepala BPS Provinsi Kalsel, Martin Wibisono menjelaskan, bahwa sensus pertanian tahun ini merujuk pada World Programme of the Census of the Agriculture 2020, yang dibuat Food and Agriculture Organization of the United States (FAO).

Kepala BPS Kalsel

“Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan data statistik pertanian yang lengkap dan akurat, untuk bahan perencanaan dan evaluasi hasil – hasil pembangunan, terutama sektor pertanian”, jelas Martin di hadapan wartawan.

Lebih lanjut Martin mengatakan, khusus di Kalsel, disiapkan sebanyak 3.208 petugas yang akan melakukan sensus pertanian, mulai besok (1/6) hingga dua bulan ke depan.

“Saya harap masyarakat dapat memberikan jawaban jujur untuk semua pertanyaan yang diajukan petugas. Karena ini untuk mendata usaha pertanian di Kalsel”, tambahnya.

Poster resmi BPS

Usaha pertanian yang didata pada sensus kali ini adalah usaha pertanian perorangan, usaha perusahaan pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian lainnya. Dari 3 cakupan usaha tersebut, terdapat 7 subsektor pertanian yang akan dicakup dalam sensus pertanian 2023 (ST2023). Yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan jasa pertanian. Diperkirakan ada 468.000 rumah tangga pertanian, yang akan menjadi target sasaran sensus pertanian di Kalsel. (RIW/NRH/APR)

Kejari Banjar Musnahkan 101 Barbuk Putusan Tetap Periode 2021-2022

BANJAR – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Banjar memusnahkan barang bukti (barbuk) dalam perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) periode 2021-2022, di halaman kantor Kejari Kabupaten Banjar, Rabu (31/5).

Sedikitnya sebanyak 101 barbuk putusan tetap yang dimusnahkan pada kegiatan ini, sebagian besar merupakan perkara yang terjadi di tahun 2022 lalu.

Kepala Kejari Kabupaten Banjar, Muhammad Bardan mengatakan dari 101 putusan tersebut, 56 barbuk diantaranya merupakan perkara narkotika.

“Selebihnya sajam (senjata tajam), pencurian, asusila dan lainnya,” ujarnya.

Sejumlah barang bukti yang sebelum dimusnahkan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar

Adapun barang bukti yang dimusnahkan dalam kegiatan tersebut berupa narkotika jenis sabu-sabu dan psikotropika seberat 92,9605 gram, 120 botol alkohol, 59 buah telepon genggam, 45 buah toples wadah kosmetik, 39 buah sajam, 27 lembar baju, celana dan kain.

Bupati Banjar Saidi Mansyur berharap, melalui kegiatan ini, dapat terjalin koordinasi, komunikasi Forkopimda Kabupaten Banjar yang semakin baik.

Keprihatinannya terhadap maraknya kriminalitas khususnya narkotika di Kabupaten Banjar juga ditunjukkannya dengan perencanaan pembangunan lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kabupaten ini.

Salah seorang petugas saat memotong senjata tajam yang menjadi barang bukti dalam kasus perkara

“Tadi saya sudah bicara dengan (perwakilan) BNN Kota Banjarbaru, untuk meminta BNN Pusat agar membangun BNN disini. Sehingga, pengedaran narkotika di Kabupaten ini dapat lebih diminimalisir,” ujarnya.

Saidi berharap, sinergitas Forkopimda Kabupaten Banjar selama ini mampu menjaga wilayah yang dipimpinnya aman dan tentram bagi masyarakat, terutama wisawatan lokal.

“Jadi mereka yang dari luar juga bisa datang dengan aman dan nyaman,” tutupnya. (SYA/NRH/APR)

Gubernur Kalsel Gelar Halal Bihalal Bersama Habaib, Alim Ulama dan Tokoh Agama

BANJAR – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, menggelar Halal Bihalal bersama para Habaib, Alim Ulama dan Tokoh Agama, di kediaman pribadinya, di Kampung Keramat, Martapura Timur, Kabupaten Banjar, pada Rabu (31/5).

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini mengatakan, kegiatan halal bihalal ini bukan hanya sekedar sarana silaturahmi, tetapi juga menjadi momentum penting untuk mengoptimalkan segala kemampuan dalam menjawab berbagai permasalahan keumatan yang terjadi.

Para alim ulama yang dalam kedudukannya sebagai pemimpin informal di tengah masyarakat, menurut Paman Birin, memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk memperkokoh etika, moral dan spiritual kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor (peci hitam), saat menjamu salah satu tokoh agama dalam acara halal bihalal

“Para alim ulama tidak saja berperan menjaga moral bangsa dan etika beragama, tetapi sekaligus berfungsi untuk mencerahkan, mencerdaskan dan membimbing umat dengan ajaran nilai-nilai keislaman,” katanya.

Paman Birin menambahkan, dalam melaksanakan peran dan fungsinya, para habaib serta para ulama maupun tokoh-tokoh agama harus didukung oleh semua pihak.

“Sehingga keberadaannya diharapkan mampu berdiri tegak ditengah-tengah umat Islam dengan keanekaragaman organisasi mazhab dan amalan keseharian,” tuturnya.

Paman Birin menyebutkan saat ini umat Islam termasuk di Kalimantan Selatan, tengah menghadapi pengaruh negatif yang menyebabkan terkikisnya akidah dan akhlak.

Kondisi itu, lanjutnya, membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius, sehingga seluruh lapisan masyarakat harus bekerja keras dan bekerjasama untuk mengawasi dan membentengi, serta membimbing umat Islam di Kalsel.

Doa bersama Habaib, Alim Ulama dan Tokoh Agama disela kegiatan halal bihalal bersama di kediaman Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor

“Hal itu dapat dimulai dari pembangunan akidah di keluarga, generasi muda dan masyarakat, dengan cara mengajak mereka untuk berbuat amar makruf nahi mungkar,” ungkapnya.

Tak lupa, Paman Birin juga berterimakasih dan mengapresiasi Habaib, Alim Ulama dan Tokoh Agama di banua yang selama ini terus berjuang mengisi majelis taklim, berdakwah dan membimbing umat Islam di provinsi ini.

“Mari kita mantapkan semangat dalam berbuat baik, demi kemajuan, ketentraman dan kemaslahatan umat beragama yang ada di banua Kalimantan Selatan, Kalsel Babussalam,” tutupnya. (SYA/NRH/APR)

BPKAD Kalsel Tunggu Usulan Dana Pemilu 2024 Secara Resmi Dari Bakesbangpol

BANJARBARU – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel sampai kini belum menerima usulan anggaran PEMILU 2024 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel. Bahkan, tinggal satu bulan lagi masa usulan ini resmi ditutup.

Plt Kepala BPKAD Kalsel, Subhan Nor Yaumil, melalui Kabid Perencanaan Anggaran, Fatkhan, mengungkapkan, hingga kini pihaknya masih menunggu usulan resmi melalui keterangan surat yang disampaikan instansi tersebut agar dapat segera dilakukan verifikasi dan proses. Selanjutnya, pengesahan bakal dilaksanakan.

“Terhadap kejelasannya, hingga kini belum kami menerima surat resmi dari Badan Kesbangpol Kalsel. Mengingat, surat resmi yang mereka kirim menjadi usulan dasar kami untuk mengalokasikan dana hibah yang dikhususkan bagi KPU dan BAWASLU,” ujarya, kepada Abdi Persada FM, di ruang kerjanya, Rabu (31/5) siang.

Namun demikian, pihaknya memastikan alokasi dana cadangan melalui APBD untuk penyelenggaraan pemilihan legislatif dan kepala daerah sudah disiapkan anggarannya sebesar Rp200 miliar.

“Itu masuk pada APBD 2023 dan 2024. Jadi, nanti penggunaanya tergantung situasi. Intinya kami sudah siap menganggarkan,” bebernya.

Ia juga merincikan, dari alokasi untuk penyelenggaraan PEMILU 2024 dilakukan bertahap.

“Sesuai regulasi yang ada bahwa pencairan itu dilakukan sebesar 40 persen untuk 2023. Nah, 2024 sekitar 60 persen,” ungkapnya.

Ia mengharapkan agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel secepatnya menyerahkan usulan itu paling lambat sebelum penyampaian Kupa dan perubahan PPAS 2023. Hal ini juga sudah merujuk dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

“Yang jelas sebelum penyampaian penyusunan rancangan perubahan Kua PPAS TA 2023 minggu pertama pada Agustus ini. Sehingga, kami meminta Kesbangpol segera mengirimkan usulan anggaran tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui BPKAD,” jelasnya.

Sementara dari hasil data yang didapatkan, Badan Kesbangpol telah mengusulkan anggaran secara keseluruhan sebesar Rp196 miliar lebih.

Dari rincian ini setidaknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel akan mendapatkan Rp131 miliar lebih yang tercatat di 2023 sekitar 40 persen atau Rp52 miliar lebih. Sisanya di 2024 mencapai Rp79 miliar lebih yang diakumulasikan jadi 60 persen.

Sedangkan, BAWASLU Kalsel bakal mendapatkan jatah Rp65 miliar lebih. Dari rinciannya, 40 persen sedikitnya Rp26 miliar lebih dari 40 persen di 2023. Serta 60 persen di 2024 sebesar Rp39 miliar lebih. (RHS/NRH/APR)

Exit mobile version