LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Korem 101/Antasari, Serahkan Ribuan Sepatu untuk Siswa di Banjarmasin

Banjarmasin – Korem 101/Antasari menyerahkan bantuan 2.500 pasang sepatu, kepada siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Banjarmasin. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis Komandan Korem 101 Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, di Gedung Sultan Suriansyah, Kamis (29/1).

“Program ini merupakan bentuk dukungan TNI terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa,” ungkap Danrem 101/Antasari, kepada sejumlah wartawan.

Komandan Korem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus saat menyerahkan bantuan

Dengan adanya bantuan ini, Ilham Yunus berharap, dapat menambah semangat anak anak untuk terus bersekolah dan meraih cita cita. Sebagai generasi penerus bangsa, pihaknya menginginkan anak – anak tetap bersemangat hingga mampu mendukung terwujudnya Indonesia Emas mendatangkan.

“Selain itu, ini juga sebagai bagian dari bakti TNI kepada masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan generasi muda,” ucapnya.

Dengan adanya bantuan sepatu ini, anak-anak semakin termotivasi untuk bersekolah, belajar dengan lebih nyaman, dan menjadi generasi cerdas yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan.

“Terima kasih kepada pemerintah kota serta seluruh pihak terkait yang telah berkolaborasi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Komandan Kodim 1007/Banjarmasin Letkol (CZI) Slamet Riyadi saat menyerahkan bantuan sepatu

Sebanyak 2.500 pasang sepatu telah disalurkan kepada para siswa penerima manfaat. Brigjen TNI Ilham Yunus berharap kegiatan serupa dapat kembali digelar di masa mendatang dengan jangkauan yang lebih luas.

“Mudah-mudahan ke depan kita bisa melaksanakan kegiatan seperti ini dalam skala yang lebih besar lagi,” ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota, Ananda, menyampaikan terima kasih atas inisiatif yang dilakukan Korem 101/Antasari serta berharap program serupa dapat terus dilaksanakan pada masa mendatang dengan cakupan yang lebih luas.

“Program ini luar biasa karena dilaksanakan oleh Korem 101 dan menjangkau berbagai lokasi di Kota Banjarmasin dengan melibatkan banyak pihak. Terima kasih kepada Bapak atas penjelasannya. Mudah – mudahan ke depan kegiatan seperti ini bisa terus dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan pada tahun berikutnya dengan jumlah penerima yang lebih banyak lagi,” ujar Ananda.

Menurutnya, perhatian terhadap pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ia juga menegaskan, bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin siap mendukung berbagai kegiatan kolaboratif yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.

“Harapannya, program ini benar-benar dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kota Banjarmasin. Pendidikan adalah salah satu kunci utama, dan melalui bantuan yang diberikan ini kita berharap anak-anak semakin semangat dalam mengejar cita-citanya,” ucapnya.

Sementara itu, Komandan Kodim 1007/Banjarmasin, Letkol Slamet Riyadi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian Korem 101/Antasari kepada Kota Banjarmasin. Ia menilai kolaborasi tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat

“Ke depan kegiatan seperti ini dapat berlanjut, bahkan ditambah dengan bantuan tas dan alat tulis bagi siswa,” tutupnya. (SRI/RIW/EPS)

Kalsel Distribusikan Pajak Opsen 601 Miliar, Banjarmasin Jadi Penerima Terbesar

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat dukungan fiskal kepada pemerintah daerah melalui penyaluran pajak opsen. Hingga tahun 2025, Pemprov Kalsel telah mendistribusikan pajak opsen dengan nilai mencapai lebih dari Rp601 miliar, kepada 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil mengatakan, bahwa pajak opsen tersebut berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang dipungut pemerintah provinsi dan kemudian dibagihasilkan kepada pemerintah kabupaten kota.

“Pajak opsen yang kita distribusikan ini bersumber dari PKB dan BBNKB. Dana tersebut dibagikan kepada seluruh kabupaten kota sesuai dengan ketentuan dan formula yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan,” ujar Subhan, baru-baru ini.

Salah satu masyarakat melakukan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurut Subhan, penyaluran pajak opsen ini menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat keuangan daerah, sekaligus mendorong kemandirian fiskal pemerintah kabupaten kota. Dana yang diterima diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai pembangunan daerah, peningkatan infrastruktur, serta pelayanan publik kepada masyarakat.

“Pendistribusian pajak opsen dilakukan secara proporsional. Ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung pembangunan di daerah serta memastikan pemerataan manfaat pajak hingga ke tingkat kabupaten kota,” lanjut Subhan.

Dalam distribusi pajak opsen tersebut, Kota Banjarmasin tercatat menjadi daerah penerima terbesar di Kalimantan Selatan pada tahun 2025. Subhan menjelaskan, hal ini tidak terlepas dari tingginya jumlah pemakaian dan kepemilikan kendaraan bermotor di Kota Banjarmasin dibanding daerah lainnya di Banua.

“Kota Banjarmasin menjadi penerima terbesar karena aktivitas kendaraan bermotor di sana sangat tinggi. Mobilitas masyarakat, kepadatan penduduk, serta aktivitas ekonomi yang intensif berdampak langsung pada tingginya penerimaan PKB dan BBNKB,” sahut Subhan.

Ia menambahkan, Kota Banjarmasin memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Kondisi ini secara otomatis berpengaruh terhadap besaran pajak opsen yang dibagihasilkan kepada pemerintah kota.

Subhan berharap, dana pajak opsen yang diterima masing – masing daerah, dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

“Kami juga mengimbau masyarakat untuk terus taat membayar pajak kendaraan bermotor. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan daerah dan peningkatan layanan publik,” tutup Subhan. (MRF/RIW/EYN)

Komisi II DPRD Kalsel, Perkuat Pengawasan Pengelolaan Dana Daerah

BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menegaskan perannya dalam mengawal tata kelola keuangan daerah, melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan (BABAK) Kalimantan Selatan, pada Rabu (28/1).

Rapat tersebut membahas pengelolaan dana daerah yang ditempatkan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan. RDP dibuka Ketua DPRD Kalsel Supian HK, dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, didampingi Wakil Ketua Suripno Sumas dan Sekretaris Jahrian beserta anggota Komisi II,

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menyampaikan, pembahasan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD, untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara kuntabel, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Komisi II mendorong adanya penjelasan yang menyeluruh dari pihak – pihak terkait, agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di masyarakat,” jelasnya.

Disampaikan Yani Helmi, dalam rapat tersebut, pihaknya menekankan pentingnya kejelasan dan keterbukaan dalam pengelolaan dana daerah. Beberapa hal yang menjadi sorotan utama meliputi asal-usul dana, dasar kebijakan penempatan dana pada BPD Kalsel, serta mekanisme pengelolaan dan pemanfaatannya agar tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

“Selain itu, DPRD juga menyoroti transparansi dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi,” jelasnya.

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, hasil rapat masih bersifat sementara, karena belum lengkapnya kehadiran instansi teknis yang memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan dana tersebut.

Suasana RDP bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan Kalimantan Selatan.

Komisi II DPRD Kalsel memutuskan untuk menunda pelaksanaan RDP, dan akan dijadwalkan kembali dengan menghadirkan seluruh pihak terkait untuk memperoleh penjelasan yang komprehensif dan utuh.

“Langkah ini diharapkan pengelolaan dana daerah dapat semakin transparan, akuntabel, serta mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah,” tutupnya. (NHF/RIW/EYN)

Dongkrak PAD, Komisi II DPRD Kalsel, Perkuat Sinergi Optimalisasi Pajak Daerah

BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, terus menunjukkan komitmennya, memperkuat kemandirian fiskal daerah. Salah satunya melalui rapat kerja bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, dan seluruh Unit Pelaksana Pendapatan Daerah (UPPD) se-Kalsel, yang digelar Rabu (28/1).

Suasana rapat kerja dengan Bapenda Provinsi dan seluruh Unit Pelaksana Pendapatan Daerah (UPPD) se-Kalsel.

Rapat yang berlangsung di Aula Ismail Abdullah, Lantai IV Gedung B DPRD Kalsel ini, secara khusus membahas langkah-langkah strategis optimalisasi pajak daerah, sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi, kepada sejumlah wartawan mengatakan, Bapenda telah menunjukkan kinerja yang maksimal dalam mendorong kesadaran wajib pajak. Salah satu terobosan yang diapresiasi adalah upaya mempermudah sistem pelayanan pembayaran pajak agar lebih cepat, praktis, dan mudah diakses masyarakat.

“Terkait pajak daerah, Bapenda sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mendorong wajib pajak untuk membayar pajaknya, salah satunya melalui kemudahan pelayanan pembayaran pajak,” katanya.

Yani Helmi menegaskan, DPRD Kalsel khususnya Komisi II, tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi turut berperan aktif dalam mendukung optimalisasi pajak daerah.

Salah satu bentuk dukungan tersebut, diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) kepada masyarakat, guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak.

“Sebagai anggota DPRD, kami juga berupaya membantu melalui sosialisasi Perda pajak, sehingga masyarakat memahami pentingnya pajak daerah bagi pembangunan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, selain membahas strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak, rapat kerja ini juga membuka ruang diskusi terkait kemungkinan revisi Perda Pajak Daerah.

Penyesuaian regulasi dinilai penting, agar kebijakan perpajakan daerah tetap relevan dengan dinamika dan kebutuhan terkini. Dimana Perda Pajak, kemungkinan akan mengalami sedikit revisi, yang dalam beberapa bulan ke depan akan mulai dibahas.

“Melalui sinergi antara DPRD, Bapenda, dan seluruh UPPD, diharapkan optimalisasi pajak daerah dapat berjalan lebih efektif, sekaligus menjadi fondasi kuat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (NHF/RIW/EYN)

Rumuskan Solusi Hadapi Bencana, KADIN Kalsel Optimis Ekonomi Banua Membaik di 2026

BATOLA – Memulai tahun 2026, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalsel, mengawalinya dengan menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Melihat Ekonomi 2026, dan Solusi Ekologi untuk Menghindari Bencana di Kalimantan Selatan”. Bertempat di salah satu rumah makan kawasan Handil Bakti Kabupaten Batola, pada Rabu (28/1), FGD dibuka langsung Ketua Umum KADIN Kalsel, Shinta Laksmi Dewi.

Ketua Umum KADIN Kalsel saat memberikan sambutan.

Kepada wartawan, Shinta Laksmi Dewi mengatakan, FGD digelar, salah satunya untuk menganalisa dan memproyeksikan tantangan ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2026. Terutama pada kondisi bencana banjir, yang mengawali dimulainya tahun 2026.

“Alhamdulillah kita menutup 2025 dengan pertumbuhan 5,2 persen. Dan mudah-mudahan di 2026, walaupun kita mengawalinya dengan bencana, kita harapkan nanti ada ekonomi yang bertumbuh,” harap Shinta.

Lebih lanjut Shinta menekankan, bahwa tugas KADIN adalah untuk mengawal pertumbuhan ekonomi dapat sejalan dengan program pemerintah, terutama melalui sejumlah program pembangunan

“Dari segi infrastruktur, dulu lebih banyak berperan dalam peningkatan PAD. Tapi saat ini kami melihat, MBG cukup kuat untuk menggerakkan PAD di Kalimantan Selatan,” tambahnya

Selain membahas prospek ekonomi Kalsel di tahun 2026, FGD yang diikuti pengurus dan anggota KADIN Kalsel, asosiasi /himpunan, pelaku usaha, akademisi, serta pemangku kepentingan terkait ini, juga membahas dan mengkaji dampak kebijakan ekonomi dan pembangunan, terhadap lingkungan hidup, serta merumuskan solusi ekologis dan tata ruang berkelanjutan untuk mitigasi bencana.

“Kami berharap bahwa kebencanaan yang terjadi di awal tahun ini, tidak akan berulang, sehingga kita dapat memulai kembali ekonomi tahun 2026,” harapnya.

FGD yang digelar KADIN Kalsel ini, menghadirkan narasumber dari unsur pemerintahan, akademisi, pengamat dan juga pemerhati lingkungan. Yakni Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel, Adhi Maulana, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis ULM, Dr Yunani, Direktur Eksekutif WALHI Kalsel, Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono, dan Pengamat Tata Ruang Kalsel, Akbar Rahman. (RIW/EYN)

Dinkes dan Dinsos Banjarmasin, Berkolaborasi Beri Jaminan Kesehatan

Banjarmasin – Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarmasin, terus berupaya untuk meningkatkan layanan kesehatan gratis, melalui pemberian bantuan iuran BPJS kesehatan gratis kepada masyarakat kurang mampu.

Plt Kepala Dinas Kesehatan, Muhammad Ramadhan mengatakan, sampai saat ini Dinsos Kota Banjarmasin membuka pendaftaran untuk program BPJS kesehatan gratis tersebut.

Plt Kadinkes Banjarmasin Muhammad Ramadhan

“Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin memberikan pelayanan gratis bagi seluruh warga, berdasarkan data dari Dinas Sosial,” ungkap Ramadhan, Rabu (28/1).

Namun, lanjutnya, bagi warga yang memiliki KTP Kota Banjarmasin, dipastikan mendapatkan pelayanan gratis di puskesmas.

“Meski warga tersebut tidak terdaftar sebagai anggota BPJS, namun masih mendapatkan layanan kesehatan gratis di puskesmas,” ucapnya.

Sedangkan, untuk layanan rujukan ke rumah sakit Sultan Suriansyah, asalkan warga miskin tersebut dilengkapi dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), maka tetap mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

salah satu puskesmas di Kota Banjarmasin

“Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, mengusulkan penerima bantuan iuran (PBI) kesehatan, pada tanggal 10 setiap bulannya,” ungkap Ramadhan lagi.

Usulan tersebut, merupakan penambahan warga penerima bantuan iuran BPJS. Dimana jumlah penerima juga tidak dibatasi.

“Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin siap memberikan pelayanan sesuai dengan data yang masuk, jika terdapat warga yang dinyatakan mampu berdasarkan verifikasi dan validasi dari Dinas Sosial atau tidak sesuai dengan kriteria, maka warga tersebut harus membayar iuran BPJS secara mandiri,” ucap Ramadhan.

Sementara itu, Kepala Dinsos Banjarmasin Nuryadi mengatakan, pendaftaran program BPJS Kesehatan gratis ini bisa dilakukan di 42 kelurahan.

Tahapannya mulai dari rekomendasi RT atau kelurahan setempat untuk mengantongi Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM), kemudian persyaratan itu secara kolektif diserahkan ke kecamatan, yang selanjutnya diserahkan ke Dinas sosial sebelum tanggal 10 setiap bulan.

“Berkas yang masuk semua akan kami periksa dan kami survei langsung ke rumah calon penerima bantuan BPJS PBI oleh Dinas Sosial langsung,” ungkap Nuryadi.

Berkas yang dapat diverifikasi ke lapangan juga mengacu pada indikator Kementrian Sosial. Tingkatan ekonomi yang sesuai kriteria untuk menjadi PBI BPJS Kesehatan gratis, yakni desil 1 sangat miskin, desil 2 miskin, desil 3 hampir miskin, desil 4 rentan miskin, dan desil 5 menengah ke bawah (pas-pasan).

“Sebelum tanggal 10 itu agar bulan berikutnya BPJS bisa diaktifkan lagi,” ucap Nuryadi. (SRI/RIW/EPS)

RSGM Kalsel, Teguhkan Peran sebagai Pusat Pendidikan dan Rujukan Unggulan Gigi Mulut.

Banjarbaru – Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Kalimantan Selatan, terus memperkuat eksistensinya sebagai rumah sakit pendidikan gigi dan mulut pertama di Indonesia, sekaligus pusat rujukan layanan unggulan kesehatan gigi dan mulut di Kalimantan.

Plt Direktur RSGM Kalsel drg, Mashuda, Selasa (27/1) menegaskan, sebagai rumah sakit yang sejak awal berdiri untuk mendukung Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), RSGM Kalsel telah ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai Rumah Sakit Pendidikan gigi dan mulut pertama di Indonesia, dan menjadikannya tonggak penting dalam pengembangan sumber daya manusia kesehatan gigi dan mulut di Indonesia.

Plt Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman, saat memaparkan Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2026.

Pihaknya tetap berkomitmen mempertahankan dan memperkuat peran strategis tersebut, baik sebagai pusat pendidikan tenaga kesehatan maupun sebagai pusat layanan unggulan gigi dan mulut bagi masyarakat.

“RSGM hadir tidak hanya untuk pelayanan, tetapi juga untuk mencetak tenaga kesehatan. Ini sejalan dengan visi dan misi pertama Gubernur Kalimantan Selatan, yakni menjadikan daerah ini sebagai pusat pendidikan kesehatan,” ujarnya.

Disampaikan drg. Mashuda, dalam mendukung agenda nasional, RSGM Kalsel turut terlibat dalam kerja sama lintas kementerian melalui MoU Tiga Menteri, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Kesehatan.

Kerjasama ini menjadikan RSGM sebagai role model Rumah Sakit Pendidikan Kedokteran Gigi di Indonesia, sekaligus mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, khususnya dalam pemerataan layanan kesehatan hingga ke pelosok.

Oleh karena itu, keberadaan RSGM Kalsel dinilai semakin strategis mengingat rasio dokter di Kalimantan Selatan yang masih tergolong rendah, yakni sekitar 1 dokter berbanding 11.000 penduduk, jauh dari standar ideal 1 berbanding 2.000.

“Melalui perannya sebagai pusat pendidikan gigi dan mulut, RSGM diharapkan mampu mempercepat peningkatan jumlah dan distribusi tenaga kesehatan gigi dan mulut. Di sisi pelayanan, RSGM Kalsel berperan sebagai pusat layanan unggulan gigi dan mulut, merespons karakteristik geografis Kalimantan Selatan yang didominasi lahan rawa dengan tingkat keasaman air tinggi, sehingga berdampak pada tingginya prevalensi karies gigi di masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut drg. Mashuda menambahkan, dengan layanan unggulan ini, RSGM mendukung peningkatan derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan usia harapan hidup. Melalui
menggabungkan fungsi pendidikan, pelayanan unggulan, dan pengabdian masyarakat.

“RSGM Kalimantan Selatan diharapkan terus eksis dan berkontribusi nyata dalam menurunkan prevalensi karies gigi, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, serta memperkuat Kalimantan Selatan sebagai pusat pendidikan dan layanan kesehatan gigi dan mulut di kawasan regional,” tutupnya.
(RSGMKALSEL-NHF/RIW/EPS)

Samakan Persepsi Kebijakan PPPK Paruh Waktu, Diskominfo Kalsel Gelar Rakortek Internal

Banjarbaru – Dalam rangka menyamakan pemahaman terkait kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek), di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Selasa (27/1).

Kegiatan ini dibuka Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, yang diwakili Sekretaris Dinas Kominfo Kalsel, Mashudi. Rakortek menghadirkan narasumber Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan, Satyawirawan.

Rakortek tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai mekanisme, kriteria, serta tindak lanjut kebijakan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Diskominfo Kalsel, termasuk pemahaman hak, kewajiban, dan sanksi yang berlaku.

Sekretaris Diskominfo Kalsel, Mashudi menyampaikan, bahwa pembekalan ini penting agar PPPK Paruh Waktu memahami batasan serta aturan dalam melaksanakan tugas, mulai dari ketentuan cuti hingga kedisiplinan kerja.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan pemahaman kepada PPPK Paruh Waktu yang telah memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP) agar mengetahui secara jelas hak, kewajiban, serta sanksi yang melekat pada status kepegawaiannya,” ujar Mashudi.

Mashudi juga menjelaskan, bahwa status PPPK Paruh Waktu memiliki peluang untuk ditingkatkan menjadi PPPK Penuh Waktu di masa mendatang, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas usia pegawai.

“Ke depan, peluang pengangkatan dari paruh waktu ke penuh waktu tetap ada. Namun hal tersebut sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah, serta mempertimbangkan prioritas usia pegawai yang mendekati Batas Usia Pensiun (BUP),” jelasnya.

Mashudi juga menyampaikan, agar seluruh PPPK Paruh Waktu Diskominfo Kalsel menjaga kinerja baik dan mendukung visi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dalam bidang komunikasi dan informatika.

“Oleh karena itu, kami berpesan kepada seluruh PPPK Paruh Waktu di lingkungan Diskominfo Kalimantan Selatan, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, mematuhi seluruh aturan yang berlaku, serta menjaga disiplin dan profesionalisme dalam bekerja,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKD Kalsel, Satyawirawan menuturkan, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan skema kerja bagi PPPK Paruh Waktu agar berjalan sesuai regulasi.

Ia menegaskan, bahwa seluruh hak dan kewajiban PPPK Paruh Waktu telah diatur secara jelas dan wajib dipatuhi setiap pegawai.

“Karena sudah memiliki NIP, maka kehadiran harus disesuaikan dengan sistem absensi yang berlaku. Selain itu, PPPK Paruh Waktu juga memiliki ketentuan cuti serta penilaian kinerja melalui Sasaran Kinerja Pegawai atau SKP,” ujar Satyawirawan.

Lebih lanjut Satyawirawan menambahkan, bahwa pemerintah saat ini melakukan pemantauan intensif terhadap kinerja PPPK Paruh Waktu. Dalam kurun waktu satu tahun, akan dilakukan evaluasi sebagai dasar pertimbangan pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu.

“Untuk pengangkatan menjadi penuh waktu, anggaran harus tersedia terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan evaluasi kinerja. Jika memenuhi persyaratan, barulah dapat diangkat,” tegasnya.

Ia pun berpesan agar seluruh PPPK Paruh Waktu terus menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja sebagai bekal pengembangan karier ke depan.

“Terus tingkatkan kinerja dan jaga penilaian SKP, jangan sampai nilainya menurun,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Kalsel Buka Akses Kuliah Luar Negeri, Siswa Difasilitasi Raih Beasiswa

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, memfasilitasi akses bagi siswa SMA dan SMK untuk memperoleh beasiswa perkuliahan luar negeri. Fasilitasi ini difokuskan pada penyediaan informasi, seleksi, serta pendampingan agar siswa memenuhi persyaratan.

Program tersebut diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narindra, dengan Yayasan Agungkan Guru Indonesia (Y.AGI) dan Binawan Foundation, yang terintegrasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Foto bersama pembukaan Rakor Persiapan Beasiswa Perkuliahan Luar Negeri di Banjarmasin

Penandatanganan dilakukan saat pembukaan Rapat Koordinasi Persiapan Beasiswa Perkuliahan Luar Negeri di Banjarmasin, Selasa (27/1).

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalsel, Ariadi Noor menyebut, program ini menjadi langkah awal yang sejalan dengan visi Gubernur Kalimantan Selatan, menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global.

“Ini sejalan dengan visi misi Pak Gubernur menghadirkan SDM yang berkualitas yang bisa bersaing global,” ujarnya.

Ia menambahkan, program ini masih bersifat percontohan dan diharapkan dapat dikembangkan ke lebih banyak negara.

“Hari ini pilot project. Mudah-mudahan sukses dan ke depan bisa dikembangkan ke beberapa negara, bukan hanya China dan Singapura,” katanya.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Kalsel Galuh Tantri Narindra menegaskan, bahwa Pemprov Kalsel tidak memberikan beasiswa secara langsung, melainkan memfasilitasi agar siswa memiliki peluang mendapatkan beasiswa dari luar negeri.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memfasilitasi bagaimana anak-anak mendapatkan beasiswa dari negara lain. Saat ini yang mahal itu adalah informasi,” jelasnya.

Menurut Galuh Tantri, fasilitasi ini juga bertujuan memastikan keamanan dan kesiapan siswa sebelum berangkat.

“Kami juga tidak menginginkan mengirimkan anak terus terjadi apa-apa. Karena itu, ada yayasan yang membantu menyeleksi anak-anak yang memiliki kapasitas dan sesuai dengan persyaratan beasiswa,” ujarnya.

Pada tahap awal tahun 2026, Pemprov Kalsel menyiapkan alokasi anggaran untuk memfasilitasi 150 siswa, masing-masing 75 orang untuk peluang beasiswa ke Singapura dan 75 orang ke China.

“Kita pilot project dulu di tahun 2026. Alokasinya ke Singapura 75, ke China 75. Tapi ini alokasi anggaran, bukan berarti semuanya pasti lulus,” jelasnya.

Ia menyebutkan, dana yang disiapkan berkisar Rp30-40 juta per siswa, yang digunakan untuk pelatihan dan pendampingan agar siswa mampu lolos seleksi perguruan tinggi luar negeri.

“Fasilitasinya untuk membayar pelatihan agar anak-anak bisa lulus dan diterima di kampus luar negeri,” katanya.

Program ini menyasar lulusan baru SMA dan SMK. Seleksi awal akan dilakukan melalui sekolah, dilanjutkan dengan pembinaan dan pendampingan secara bertahap.

“Ini hanya awalan. Perjalanannya masih panjang, tapi mudah-mudahan bisa berhasil,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Lanjutkan Program Sekolah Lapang, BPSPTPH Kalsel Fokus 2 Kabupaten

Banjarbaru – Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSPTPH) Provinsi Kalimantan Selatan, kembali melaksanakan kegiatan praktik lapang atau sekolah lapang pada tahun 2026.

Namun, pelaksanaan program tersebut dilakukan dengan penyesuaian, seiring adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada jumlah kegiatan dan wilayah sasaran.

Kepala BPSPTPH Provinsi Kalimantan Selatan, Wahdah mengatakan, bahwa pada tahun 2026 pihaknya merencanakan sebanyak tiga kali kegiatan praktik sekolah lapang. Kegiatan tersebut akan difokuskan di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Barito Kuala.

“Untuk tahun 2026 ini, kami merencanakan tiga kali kegiatan sekolah lapang. Dua kegiatan akan dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut dan satu kegiatan di Kabupaten Barito Kuala. Penentuan lokasi ini mempertimbangkan potensi wilayah serta kebutuhan petani di lapangan,” ujar Wahdah, baru – baru ini.

Ia menjelaskan, pelaksanaan kegiatan praktik lapang tersebut direncanakan berlangsung pada April atau Juni 2026. Waktu pelaksanaan akan disesuaikan dengan kesiapan lapangan, kondisi musim tanam, serta kebutuhan petani, agar materi yang disampaikan dapat diterapkan secara optimal.

“Pelaksanaannya kami rencanakan sekitar April atau Juni mendatang. Kami menyesuaikan dengan kondisi musim tanam, sehingga apa yang dipelajari petani di sekolah lapang benar – benar relevan dan bisa langsung dipraktikkan,” jelasnya.

Wahdah mengungkapkan, dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah lokasi pelaksanaan sekolah lapang pada tahun 2026 mengalami pengurangan. Pada tahun 2025, kegiatan sekolah lapang BPSPTPH dilaksanakan di tiga kabupaten, sementara pada tahun 2026 hanya dua kabupaten yang mendapatkan alokasi kegiatan.

Menurutnya, pengurangan tersebut tidak terlepas dari adanya efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.

Anggaran BPSPTPH Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp3,5 miliar, sedangkan pada tahun 2026 mengalami penurunan signifikan menjadi Rp1,7 miliar.

“Penyesuaian jumlah kegiatan dan wilayah ini merupakan dampak langsung dari efisiensi anggaran. Pada tahun 2025 anggaran kami sebesar Rp3,5 miliar, sementara di tahun 2026 hanya Rp1,7 miliar. Meski demikian, kami tetap berkomitmen agar program sekolah lapang tetap berjalan dan memberikan manfaat maksimal bagi petani,” tegas Wahdah.

Ia menambahkan, meskipun jumlah kegiatan dan wilayah sasaran berkurang, BPSPTPH tetap mengutamakan kualitas pelaksanaan sekolah lapang.

Materi yang diberikan akan difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengelolaan sarana dan prasarana pertanian, termasuk penerapan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura.

“Kami memastikan kualitas materi dan pendampingan tetap menjadi prioritas. Sekolah lapang ini bertujuan meningkatkan kapasitas petani, baik dari sisi teknis budidaya, pengelolaan sarana produksi, hingga efisiensi penggunaan input pertanian,” ujarnya.

Melalui kegiatan sekolah lapang tersebut, BPSPTPH berharap para petani mampu meningkatkan produktivitas usaha tani secara berkelanjutan, sekaligus mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Selatan.

“Harapan kami, meskipun dengan keterbatasan anggaran, sekolah lapang tetap bisa menjadi sarana pembelajaran yang efektif dan berdampak langsung terhadap peningkatan hasil pertanian serta kesejahteraan petani,” pungkas Wahdah. (MRF/RIW/EPS)