SURABAYA – Dalam rangka memperdalam mengenai Raperda Inisiatif yang membidangi Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan studi komparasi ke DPRD Jawa Timur (Jatim), Senin (15/1).
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Rachmah Norlias mengatakan selaku komisi yang membidangi pemerintahan dan hukum, pihaknya perlu untuk mendalami berkenaan dengan raperda yang relevan dengan tugas pokok komisinya.
Suasana Pertemuan Komisi I DPRD Kalsel dan Komisi A DPRD Jatim
“Ada beberapa hal yang kita dapatkan hari ini, di Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur ada beberapa raperda yang sudah selesai tinggal pelaksanaannya, ada Perda Narkotika, Perda Organisasi Kemasyarakatan dan Perda Pelayanan Publik yang sedang diselesaikan sekarang karena ada penyesuaian Undang-Undang,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Rachmah, ada yang menarik yaitu di DPRD Jatim ada TA (Tenaga Ahli) tersendiri untuk masing-masing komisi. Sedangkan di Kalsel, tidak ada TA untuk komisi, yang ada untuk setiap fraksi di Dewan.
Rachmah menambahkan DPRD Kalsel berkomitmen untuk memberikan yang terbaik sesuai apa yang dibidangi agar nantinya produk-produk hukum berupa perda bisa dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat Kalsel.
Sementara, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jatim, Adam Rusydi mengucapkan terima kasih atas kehadiran anggota DPRD Kalsel. Ia berharap kerjasama ini bisa terus berlanjut sebagai sarana untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman.
“Tentu kami berharap kerja sama ini bisa berlanjut karena kami meyakini setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangannya begitu juga kami di DPRD Provinsi Jawa Timur ini, sehingga studi komparasi ini tentu bisa saling mengisi,” tutupnya. (ADV/NRH/RDM/RH)
JAKARTA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) didampingi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Kalsel melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI), Senin (15/1).
Konsultasi dan koordinasi tersebut terkait peran dan tanggung jawab Dewan terhadap upaya pengendalian kependudukan dan keluarga berencana dan persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pembangunan Kependudukan.
Suasana Kunjungan Komisi IV DPRD Kalsel ke Kemendagri
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi mengatakan salah satu yang menjadi catatan penting dari hasil kunjungan tersebut adalah mendukung percepatan lima pilar pembangunan di bidang kependudukan.
Pertama, pengendalian kuantitas penduduk. Kedua, peningkatan kualitas penduduk. Ketiga, pembangunan keluarga berkualitas. Keempat, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk. Kelima, penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan.
“Pertemuan ini justru memberikan pencerahan baru bagi kita karena ternyata pengendalian pendudukan dan keluarga berencana itu kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, dampaknya luar biasa. Tidak hanya berdampak pada pengendalian penduduk secara kuantitas tapi pada akhirnya pada kualitas dan ekonomi penduduk kita,” katanya.
Untuk mendukung pencapaian hal tersebut, Firman Yusi menyatakan segera akan melakukan koordinasi dan pembahasan bersama dengan Dinas P3AKB dalam rangka persiapan pembahasan Raperda Tentang Pembangunan Kependudukan dan menargetkan sebelum akhir 2024 sudah rampung.
“Mudah-mudahan sebelum bulan September, kita sudah selesaikan perda yang kaitannya dengan grand desain pembangunan kependudukan,” harapnya.
Sementara itu, Plh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Bangda Kemendagri RI, Suharyanto mengapresiasi kunjungan Komisi IV DPRD Kalsel bersama Dinas P3A-KB Kalsel.
Menurutnya, koordinasi harus dibangun antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dengan pihak legislatif karena Dewan memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran maka harus benar-benar mengerti dengan masalah-masalah setiap urusan, termasuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
“Dengan pemahaman yang satu antara legislatif dan eksekutif akan sangat membantu kelancaran dalam rangka mensukseskan kebijakan-kebijakan pemerintah kita. Kita masih punya PR 5 pilar. Mudahan-mudahan dengan kunjungan ini bisa menyelesaikan 5 pilar ini dengan sebaik-baiknya,” harapnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Deputi Bidang Advokasi dan Informasi sekaligus Plt. Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat, Sukaryo Teguh Santoso didampingi Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN, Munawar Asikin. (ADV/NRH/RDM/RH)
BANJARBARU – Wali Kota Banjarbaru M. Aditya Mufti Ariffin, dan Ketua TP PKK Kota Banjarbaru Vivi Mar’i Zubedi, melaunching program kesejahteraan masyarakat melalui zakat, kerjasama Tim Penggerak PKK dengan Issa Group, sekaligus mewisuda para peserta Sekolah Gratis Pemberdayaan Perempuan melalui Life Skill Hair Salon Business School Batch 2, di Aula Gawi Sabarataan Pemko Banjarbaru, Rabu (17/1).
Aditya menjelaskan, program zakat tersebut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Banjarbaru.
“Zakat ini bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana penerima zakat ini sesuai dengan kaidah atau syariat islam,” katanya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Banjarbaru, Vivi Mar’i Zubedi, bersyukur bisa melaunching program zakat untuk masyarakat prasejahtera.
“Karena banyaknya kejadian di lapangan yang kita kunjungi secara langsung, bahwa banyak masyarakat yang masih mengalami hidup prasejahtera, tetapi tidak dapat diakomodir atau diintervensi oleh pemerintah seperti pelunasan hutang, perawatan pasca penyakit, terkena kanker dan lain sebagainya,” tuturnya.
Oleh karena itu, istri Wali Kota Banjarbaru yang juga sebagai CEO dan Founder dari ISSA Group brand Vivi Zubedi, berinisiatif menyisihkan sebagian zakat yang bernilai Rp 500.000.000,- untuk masyarakat kota Banjarbaru.
“Saya berharap walaupun nominal tidak besar, paling tidak sebagian masyarakat bisa diakomodir seperti pelunasan hutang, dan lainnya, untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, baik itu usaha atau modal,” imbuhnya.
Ketika ditanya mengenai Sekolah Gratis Pemberdayaan Perempuan melalui Life Skill Hair Salon Business School Batch 2, Vivi Zubedi berharap tingkat keberhasilannya sama dengan batch pertama.
“Yang pertama Alhamdulillah saya sudah melihat pada berhasil, bisa buka salon, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kita harapkan batch 2 ini juga banyak membuka lapangan kerja untuk kaum perempuan,” tutupnya.
Aditya dan Vivi di saat bersamaan juga mewisuda para peserta sekolah gratis pemberdayaan perempuan berharap, dengan adanya sekolah gratis ini, bisa meningkatkan taraf hidup kesejahteraan wanita-wanita di Banjarbaru. (MedCenBJB-RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menyelenggarakan Kick Off Pemagangan Dalam Negeri Tahun 2024.
Acara ini dibuka oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor diwakili oleh Plt Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel, Suparmi sekaligus membacakan sambutannya, di Gedung Idham Chalid, Rabu (17/1).
Gubernur Kalsel yang akrab disapa Paman Birin ini mengatakan program Pemagangan Dalam Negeri ini merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap upaya percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Sehingga diharapkan Sumber Daya Manusia (SDM) bersangkutan memiliki daya saing dan dapat lebih mudah terserap di dunia kerja yang sesungguhnya.
Berdasarkan evaluasi, lanjut Paman Birin, program pemagangan memberikan kontribusi signifikan dalam penempatan tenaga kerja pada tahun 2023 lalu. Penyerapan peserta pemagangan di tempat kerja/wirausaha sebesar 63,69 persen dari 168 orang.
“Banyaknya penyerapan tersebut tidak lepas dari dukungan perusahan-perusahaan yang terlibat. Karena itu saya ucapkan terimakasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan program pemagangan tahun 2023, dalam rangka peningkatan kompetensi dan penempatan tenaga kerja yang tentu akan mengurangi pengangguran,” jelasnya.
Paman Birin mengungkapkan di tahun 2024 ini, target peserta pemagangan meningkat menjadi 192 orang. Tentu diharapkan, peningkatan jumlah peserta tersebut diiringi oleh peningkatan penyerapan di tempat kerja/wirausaha.
“Untuk itu, saya mendorong Dinas Tenaga Kerja, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta seluruh pemangku kepentingan terkait, agar dapat bersama-sama mengoptimalkan faktor-faktor penyerapan tenaga kerja,” terangnya.
Sementara, Kepala Disnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti menambahkan sebelum program ini dilaksanakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) dalam melaksanakan sosialisasi, perekrutan perusahaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemagangan dalam negeri.
Kepala Disnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti
Dari anggaran APBN Tugas Pembantuan untuk 2024, tersedia 192 kuota calon peserta pemagangan bagi perusahaan yang ingin berpartisipasi dalam program ini.
“Kami harapkan ke depan, adanya penambahan jumlah peserta magang melalui APBN maupun APBD Pemerintah Provinsi dan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota,” harapnya.
Irfan menerangkan program atau kurikulum pemagangan merupakan program khusus yang dibuat oleh perusahaan berdasarkan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan di perusahaan tersebut. Diharapkan karena perusahaan yang membuat kompetensi kurikulumnya sehingga tenaga kerja yang dilatih dan dimagangkan dapat direkrut oleh perusahaan tersebut atau perusahaan sejenis.
Irfan mengungkapkan pelatihan ini terdiri dari teori, simulasi, dan praktik di perusahaan. Durasi pelatihan adalah 160 jam atau satu bulan, yang diselenggarakan oleh instruktur perusahaan.
“Pelatihan ini akan membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di bidang tertentu,” terangnya.
Selanjutnya, terdapat praktik kerja selama empat bulan yang dibimbing oleh mentor atau karyawan berpengalaman. Total pelatihan berlangsung selama lima bulan, dimulai pada bulan April dan dijadwalkan berakhir pada bulan September 2024.
Suasana Kegiatan Kick Off Pemagangan Dalam Negeri Tahun 2024
Acara tersebut turut dihadiri Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Koordinator Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri, Niken Dwi Wijayati, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalsel, serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banjarmasin. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Tiga belas dari 14 pemerintah daerah di Kalimantan Selatan, dipastikan masuk zona hijau Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023. Penilaian yang diberikan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, disampaikan kepada masing – masing kepala daerah, pada Rabu (17/1) di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin.
Seluruh pemerintah daerah di Kalsel berfoto bersama usai menerima hasil penilaian Ombudsman RI Perwakilan Kalsel
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM provinsi Kalsel, Husnul Khatimah, menjadi orang pertama yang menerima hasil penilaian Ombudsman RI selama tahun 2023 tersebut.
Dalam sambutannya, yang dibacakan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM provinsi Kalsel, Gubernur mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman RI, atas evaluasinya terhadap kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
“Hasil evaluasi ini sangat berarti untuk mengukur kinerja kami dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal,” ujar Paman Birin.
Berdasarkan hasil evaluasi Ombudsman RI, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan memperoleh kenaikan nilai yang signifikan dibanding tahun 2022. Dimana tahun 2022, pemerintah provinsi Kalsel berada pada zona kuning atau kualitas sedang. Namun pada 2023, nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah provinsi Kalsel, naik ke zona hijau atau tinggi, dengan nilai 85,77.
“Saya juga merasa bersyukur, karena hampir seluruh pemerintah kabupaten kota berada di zona hijau dengan penilaian tinggi hingga tertinggi,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalsel, Hadi Rahman mengatakan, dibanding tahun lalu, nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik 14 pemerintah daerah di Kalsel, mengalami kenaikan signifikan. Tahun lalu, hampir semua pemerintah daerah berada di zona kuning atau sedang, dengan rata – rata nilai 72,83.
“Tahun ini, 13 pemerintah daerah masuk zona hijau dengan penilaian tinggi dan tertinggi, dan hanya satu daerah masuk zona kuning atau sedang,” papar Hadi.
Meski begitu, Hadi Rahman tetap meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik. Diantaranya terkait pengelolaan pengaduan, komponen standar pelayanan dan juga meningkatkan kompetensi petugas layanan.
Dari 13 kabupaten kota di Kalsel, kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi meraih nilai tertinggi Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2023 di Kalsel, dengan nilai 95,07. Disusul kota Banjarbaru dengan nilai 92, dan kabupaten Banjar dengan nilai 91,96. Selain itu kabupaten Tanah Laut, Tapin dan Tabalong juga mendapat nilai tertinggi, di atas 90. (RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi, gelaran haul Guru Sekumpul telah berjalan lancar.
Suasana rest area di halaman kantor Dispar Kalsel, beberapa waktu lalu
Kepada sejumlah wartawan, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, pada Rabu (17/1) mengatakan, haul Ulama Kharismatik Guru Sekumpul ini dihadiri 3 juta orang lebih, telah berjalan aman dan tertib pada Minggu (14/1) malam. Dimana, pihaknya memastikan terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kalimantan Selatan.
“Beberapa hari sebelum digelar haul Guru Sekumpul, wisatawan baik domestik maupun mancanegara, sudah berkunjung ke Banua,” ucapnya
Suasana berbagi dengan Jamaah, berangkat ke acara haul Guru Sekumpul
Ia menyampaikan, kegiatan ini berdampak dalam kemajuan wisata, dan ekonomi kreatif, diantaranya hotel berbintang maupun melati, banyak dimanfaatkan para wisatawan. Meski ada sebagian warga yang bertempat tinggal di wilayah Sekumpul, memberikan penginapan gratis, untuk menampung para jamaah tersebut.
“Gelaran ini tentu meningkatkan perekonomian di Kalsel,” jelasnya
Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, adanya rumah makan, tempat wisata bahkan kuliner di Kalimantan Selatan, juga menjadi ramai dikunjungi para wisatawan yang tersebar di Kabupaten dan Kota. Ia mengapresiasi, selama ini tercipta jalinan sinergisitas yang sangat bagus di lapangan.
“Wisatawan tidak hanya berkunjung, juga membeli buah tangan khas Kalsel,” tutupnya yang juga kini menjabat, Pj Bupati Tapin. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kehadiran Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin pada acara HUT ke-45 Sekolah Penggerak SMAN 5 Banjarmasin, disambut meriah serta gembira, para murid dan guru pada Rabu (17/1) pagi.
Pun begitu, bagi Paman Birin datang ke SMAN 5 Banjarmasin juga menjadi sesuatu yang istimewa, mengingat Gubernur dua periode ini adalah alumni sekolah tersebut.
Gubernur Kalsel saat memberikan arahan di SMAN 5 Banjarmasin
Disampaikan Paman Birin, ditetapkannya SMA Negeri 5 Banjarmasin sebagai sekolah penggerak, memberikan kesempatan agar setiap individu di sekolah ini dapat tumbuh dan berkembang dengan kualitas dan integritas yang kuat, siap untuk menghadapi tantangan masa depan.
Gubernur Kalsel saat memberikan hadiah umroh untuk guru dan pensiunan guru SMAN 5 Banjarmasin
“Sebagai model satuan pendidikan bermutu, saya harapkan sekolah ini menjadi salah satu agen perubahan yang akan membawa perubahan positif dan dapat memberikan solusi bagi lingkungan disekitarnya,” ungkap Paman Birin.
Menyongsong tahun 2045 nanti, Paman Birin mengatakan, Indonesia genap berusia 100 tahun.
“Menjelang satu abad negara ini, kita harus berkontribusi dengan melakukan persiapan membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkualitas dan berkarakter. Semua kalangan dari semua usia dan profesi wajib berperan serta mewujudkan indonesia emas,” jelasnya.
Paman Birin juga berharap, di usia ke-45 tahun, SMAN 5 Banjarmasin akan terus bergerak dan berkembang menjadi lebih baik guna melahirkan generasi berprestasi sebagai penyangga Banua dan mewujudkan Kalsel Babussalam.
“Perjalanan sekolah ini selama 45 tahun sudah pasti mengalami pasang surut perjuangan. Terkadang pahit tapi Insya Allah akan berbuah manis. Tidak lupa saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada segenap dewan guru atas jasa dan sumbangsihnya mendidik putera puteri bangsa agar tumbuh dan berkembang menjadi kaum intelektual muda yang berkarakter dan berakhlak mulia,” tutup Paman Birin.
Sementara itu, Kepala SMA Negeri 5 Banjarmasin, Mukhlis Takwin, setuju dengan arahan dari Bapak Gubernur Kalsel terkait peningkatan kualitas SDM siswa di sekolahnya.
“SMA Negeri 5 Banjarmasin sudah sangat diperhitungkan di Kalimantan Selatan,” ucapnya.
Ia juga mengatakan, bahwa di tahun 2023 tadi, SMAN 5 Banjarmasin menjadi sasaran study banding dari 32 SMA se-Kalsel.
“Dan ini membuktikan bahwa gerak langkah kami di SMALIE di arah yang benar, dan kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Gubernur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah banyak mendukung sarana dan prasarana demi kemajuan sekolah kami,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Paman Birin juga memberikan hadiah umroh kepada 12 orang pensiunan guru di SMAN 5 Banjarmasin. Para pensiunan guru tersebut merupakan para guru pengajar Paman Birin saat masih bersekolah di SMAN 5 Banjarmasin. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan ditunjuk sebagai Tuan Rumah Pekan Kreativisia Pemuda Indonesia (Kreativisia) Tahun 2024, oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Kabid Pemberdayaan Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Rokhyatin Effendy menjelaska, pada pelaksanaannya, tentu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan memberikan yang terbaik, dalam penyelenggaraan Pekan Kreativisia tersebut.
“Saat ini kami telah mempersiapkan untuk pelaksanaan Pekan Kreativisia Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.
Sedangkan, rencana pelaksanaan Pekan Kreativisia Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Agustus mendatang.
Pada Pekan Kreativisia Tahun 2024 di Kalsel akan diramaikan sebanyak 38 provinsi yang ada di Tanah Air.
“Pekan Kreativisia Tahun 2024 ini, akan banyak pemuda yang datang ke Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Rokhyatin.
Seperti diketahui, Pekan Kreativisia memamerkan beragam program kegiatan, termasuk kompetisi nasional, dan umim dari berbagai sub bidang kreatif seperti musik, film, fashion, kuliner, kriya, teknologi informasi (Perangkat lunak dan perangkat keras), serta desain grafis, dan barista. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kalangan Legislatif mendukung rencana Pemerintah Kota, menaikkan tarif parkir di ritel-ritel modern di kota ini.
Hal itu disampaikan, Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah, kepada wartawan pada Senin (15/1).
Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah
Awan menjelaskan, saat ini Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah disahkan. Dimana, tarif parkir mengalami kenaikan. Dengan demikian untuk menambah pemasukan kas daerah, pihaknya mendukung langkah Pemerintah Kota Banjarmasin, yang merencanakan kenaikan tarif parkir di seluruh ritel-ritel modern di kota ini.
“Kenaikan tarif parkir ini dapat mendorong capaian penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah,” jelas Awan
Awan menilai, selama ini tarif parkir di ritel-ritel modern memang gratis untuk para pengunjung, dan dibebankan kepada pemiliknya. Namun, seiring ramai pembeli, tentu tidaklah memberatkan, karena sebelumnya membayar pajak perbulan Rp500 ribu rupiah, dan direncanakan sebesar Rp1 juta rupiah. Ia meminta, meski mengalami kenaikan, parkir tetap gratis bagi pengunjung di ritel tersebut.
“Dari data sementara yang diketahui, ada sekitar 90 ritel-ritel modern beroperasi, di kota seribu sungai,” ungkapnya
Lebih lanjut Awan menambahkan, selama ini sektor pendapatan hanya mengandalkan pajak dan retribusi daerah. Sehingga, tahun 2024 ini harus mampu meningkatkan untuk kemajuan yang lebih baik lagi terutama dari segi keseluruhan pembangunan di Kota Banjarmasin.
“Dengan tercapai PAD optimal, maka dapat mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)
SURABAYA – Permasalahan banjir yang hampir selalu terjadi setiap tahun di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) hingga kini terus menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Provinsi Kalsel.
Salah satu upaya wakil rakyat “rumah banjar” untuk mencari solusi yakni melakukan studi komparasi terkait sistem drainase dan pengendalian banjir ke DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Senin (15/1).
Suasana Pertemuan Komisi III DPRD Kalsel dengan Komisi D DPRD Jatim
Rombongan Komisi III DPRD Kalsel dipimpin oleh Sekretaris Komisi III, Gusti Abidinsyah diterima oleh Anggota Komisi D DPRD Jatim, Hadi Dediansyah beserta jajarannya.
Pada pertemuan ini, Anggota Komisi D DPRD Jatim, Hadi Dediyansyah, memaparkan terkait upaya Provinsi Jatim dalam melakukan mitigasi kesiapsiagaan menjelang musim penghujan untuk bisa meminimalkan terjadinya resiko bencana banjir di Jatim. Menurutnya apa yang dilakukan di Jatim bisa jadi dapat diaplikasikan di Kalsel.
“Kemudian perlu sebenarnya kunjungan seperti ini didampingi OPD, agar informasinya sampai. Kalau ada OPD, mereka bisa mendengarkan bahwa inovasi dan kreatifitas dibutuhkan, dan memang misi ini perlu, karena yang ada di Jatim tentunya bisa berlaku juga di Kalimantan, termasuk masalah keseimbangan anggaran,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah, mengatakan setelah kunjungan kerja ini, harapannya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Kalsel bisa dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai unsur baik dari lingkungan OPD Pemprov Kalsel, pemerintah daerah setempat, juga dari para relawan dan masyarakat sekitar.
“Yang saya garis bawahi tadi, mereka (di Jatim) mencoba mengantisipasi terjadinya banjir, jadi istilahnya ribut diawal, bukan ribut saat banjir, menyalahkan ini itu dan sebagainya. Oleh karena itu kita akan coba melihat ini bagaimana kira-kira program di Kalsel, dinas-dinas terkait ini arahnya bagaimana dalam penanganan banjir agar kita siap menghadapi banjir itu,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Hormansyah. Ia menyatakan DPRD Kalsel sesuai tupoksinya siap untuk mendukung dari sisi anggarannya.
“Mudah-mudahan kedepannya anggaran terkait mitigasi dan penanganan banjir bisa terus ditingkatkan,” harapnya. (DPRD.KALSEL-NRH/RDM/RH)
