LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJAR – Jalan Ahmad Yani dikenal sebagai jalan protokol, yang melewati hampir seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Termasuk kota Banjarmasin, kabupaten Banjar dan ibukota provinsi Kalsel, Banjarbaru. Sebagai jalan protokol yang menjadi etalase menuju pusat pemerintahan provinsi, jalan ini menjadi pusat perhatian. Sayangnya, di beberapa titik jalan ini, masih saja ditemui sampah – sampah plastik, buangan para pengguna jalan.

Melihat kondisi ini, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, menggandeng seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pemerintah provinsi Kalsel, menggelar aksi bersih – bersih pada Jumat (19/1). SKPD ini dibagi dalam 15 kelompok, yang melakukan aksi di 15 titik jalan Ahmad Yani.

“Aksi bersih – bersih ini dilakukan mulai jalan Ahmad Yani kilometer 4 Banjarmasin sampai kilometer 17 kabupaten Banjar,” jelas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana, saat ditemui Abdi Persada FM di kawasan kilometer 17 pada Jumat (19/1) pagi.

Setiap titik lokasi, setidaknya ada 4 hingga 6 SKPD yang bertanggung jawab membersihkan sampah plastik. Dimana setiap SKPD menerjunkan 25 hingga 30 ASN nya, selama kegiatan berlangsung.

Hanifah memaparkan, aksi bersih – bersih ini merupakan bagian dari program merdeka sampah jalan protokol, yang melibatkan seluruh SKPD lingkup pemerintah provinsi Kalsel.

“Aksi ini sebagai trigger untuk kabupaten kota, agar dapat menggelar kegiatan yang sama. Sekaligus juga membangun kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya,” tambah Hanifah.

Kurang lebih 2 jam pelaksanaan aksi, setidaknya sebanyak 225 kantong sampah atau total 4,39 ton sampah, berhasil dikumpulkan. Sampah yang didominasi plastik tersebut, dikirim ke TPA Regional Banjarbakula, TPA Cahaya Kencana kabupaten Banjar, dan TPA Basirih Banjarmasin.

“Kita juga bekerjasama dengan pemko Banjarmasin, dan pemkab Banjar untuk pengangkutan sampah diwilayahnya masing – masing,” tutup Hanifah.

Selain ratusan ASN lingkup pemerintah provinsi Kalsel, aksi bersih – bersih ini juga melibatkan para petugas kebersihan kota Banjarmasin dan kabupaten Banjar, serta unsur TNI. Termasuk masyarakat sekitar, yang ikut tergerak membantu kegiatan bersih – bersih ini. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pariwisata Kalsel, tahun 2024 ini akan terus menggelar Event unggulan. Hal itu disampaikan, Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Muhammad Syarifuddin, kepada wartawan, ditemui di ruang kerjanya baru-baru tadi.

Syarifuddin menjelaskan, guna memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Banua, tahun 2024 ini mulai melakukan persiapan Event pariwisata unggulan seperti Festival Tour de Loksado, Festival Budaya Pasar Terapung, dan Festival Budaya Internasional.

“Suksesnya digelar secara perdana tahun 2023 lalu, Festival Budaya Internasional dalam rangkaian memeriahkan HUT Provinsi Kalsel, tahun 2024 akan kembali dilaksanakan,” ucapnya

Disampaikan Syarifuddin, Festival Budaya Internasional tahun 2023 lalu, pihaknya mampu menghadirkan empat Negara Delegasi diantaranya, Korea Selatan, Romania, Turki, dan Taiwan. Sedangkan untuk tahun 2024 direncanakan mengundang 10 Negara, dan masih dilakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI, serta stakeholder terkait lainnya.

“Negara yang akan kita datangkan, diantaranya dari Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Barat, Eropa, dan Amerika,” jelas Syarifuddin, yang juga kini menjabat Pj Bupati Tapin

Lebih lanjut ia menambahkan, dengan digelarnya Event unggulan juga dapat semakin memperkenalkan Geopark Meratus, yaitu Kalimantan Selatan memiliki keindahan alam pegunungan. Selain potensi lain seperti
beragam tempat wisata, budaya, dan kuliner yang tersebar di tiga belas Kabupaten dan Kota.

“Event unggulan digelar sebagai ajang promosi, bahwa keindahan wisata di Kalsel, tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Penandatangan Maklumat Pelayanan (MP), Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja (PK), di aula kantor Dispersip Kalsel, Jum’at (19/1).

Penandatanganan tersebut langsung dipimpin oleh Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie bersama Sekretaris Dispersip Kalsel, Endang Camsudin beserta seluruh jajarannya.

Kepala Dispersip Kalsel yang akrab disapa Bunda Nunung mengatakan penandatanganan Maklumat Pelayanan tersebut menegaskan komitmen Dispersip Kalsel untuk melaksanakan tugas sebagai penyelenggara layanan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

“Adapun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen dari staf kepada Kepala Dispersip Kalsel untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran sebagai dasar Kepala Dinas untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja staf,” jelasnya.

Bunda Nunung menerangkan Pakta Integritas adalah untuk memperkuat komitmen Dispersip Kalsel dalam menjaga kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar RI 1945, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, komitmen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, komitmen menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel.

“Ada 92 orang ASN dan 2 orang PPPK Dispersip Kalsel yang serempak menandatangani Perjanjian Kinerja. Kemudian juga 94 orang tenaga kontrak yang menandatangani Kontrak Kerja untuk tahun 2024 ini,” ungkapnya.

Diawali penandatanganan tersebut, Bunda Nunung berharap dan berkeyakinan bahwa kinerja dan pelayanan Dispersip Kalsel akan lebih baik. Meskipun, lanjutnya, beberapa indikator kinerja Dispersip Kalsel diantaranya Tingkat Kegemaran Membaca, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Pengelolaan Kearsipan telah melebihi capaian rata-rata nasional, Dispersip Kalsel akan terus berupaya meningkatkannya.

“Prinsip tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin, kami pegang dan komitmen untuk mencapainya,” tutupnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi II Dewan Perawakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan kerja (kunker) dari Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, terkait Pembinaan, Pengawasan dan Safety Destinasi Wisata, bertempat di ruang rapat Ismail Abdullah Lantai 4 Gedung B DPRD Provinsi Kalsel, Kamis (18/1).

Rombongan Komisi B DPRD Jatim yang dipimpin oleh Ketua Komisi B DPRD Jatim, Alyadi Mustofa diterima oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi beserta anggota Komisi II DPRD Kalsel, antara lain Habib Musa Assegaf dan Iskandar Zulkarnain.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel yang diwakili Kepala Bidang Destinasi Wisata, Muhammad Noor beserta jajarannya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan bersyukur atas kehadiran wakil rakyat dari Jatim ke DPRD Kalsel karena ini merupakan salah satu wujud kolaborasi antara Pemprov Kalsel dan Jatim harus terus dieratkan. Hal ini mengingat banyak hal bisa dikerjasamakan, terutama di bidang ekonomi, pariwisata, dan sebagainya.

“Kita tahu Jatim juga sudah cukup maju di bidang pariwisata, ini kita bisa sharing, kawan-kawan di Jatim juga bisa melihat bagaimana perkembangan kita terakhir selama Gubernur Kalsel Paman Birin menjabat, banyak pariwisata yang diangkat dam diperkenalkan ke khalayak, terutama Geopark Meratus,” tutur Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jatim, Alyadi Mustofa. Menurutnya, Jatim dan Kalsel adalah dua daerah yang memerlukan kolaborasi yang cukup baik dari berbagai sektor termasuk sektor pariwisata. Mengingat, anggota Dewan sebagai bagian dari penyelenggara negara yang berkewajiban untuk mengedukasi dan mengadvokasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi. Salah satunya, melalui pembentukan peraturan daerah dimana saat ini di Jatim sudah memiliki Peraturan Daerah Pemberdayaan Desa Wisata.

“Saya pikir kalau itu dianggap penting, silakan, peraturan-peraturan daerah tersebut segera dibentuk, karena kewenangannya beliau, tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengangkat desa-desa yang punya potensi wisata itu bisa kita advokasi, pemerintah dalam hal ini pemprov, tentu lebih intensif lagi untuk hadir memberikan pendampingan termasuk infrastruktur yang diperlukan, perda itulah yang jadi landasan,” tuturnya.

Pada kesempatan ini, Alyadi juga menyampaikan kekagumannya atas terselenggaranya acara Haul Guru Sekumpul dengan tertib dan lancar yang didatangi jutaan orang, yang turut memberikan efek positif bagi pariwisata hingga ekonomi di Provinsi Kalsel. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, berhasil melampaui target penerimaan pajak selama 3 tahun berturut-turut. Tahun 2023 lalu, Kanwil Ditjen mPajak Kalselteng, mencatatkan neto penerimaan pajak sebesar 30 trilyun rupiah lebih, atau setara dengan 103,2 persen dari target penerimaan, berdasarkan Perpres 75/2023 sebesar Rp29,46 trilyun. Capaian ini tumbuh 31,4 persen dari realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya.

Kabar menggembirakan ini, disampaikan Kakanwil DJP Kalselteng, Syamsinar, saat media gathering di Banjarmasin, pada Rabu (17/1) siang.

“Dari sisi sektoral, mayoritas sektor usaha dominan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, diantaranya sektor pertambangan tumbuh 46 persen, perdagangan tumbuh 20 persen, dan administrasi pemerintahan tumbuh 40 persen,” ujar Syamsinar.

Syamsinar juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, atas kontribusi dalam mengamankan penerimaan negara ini. Terutama kepada para wajib pajak yang sudah secara tertib memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

” Termasuk rekan media yang sudah sangat membantu mengembalikan kepercayaan publik kepada kami, pasca kasus awal tahun lalu. Kami juga berharap media terus mensosialisasikan kepada masyarakat, betapa pentingnya pajak bagi pembangunan,” harap Syamsinar.

Awal tahun ini, merupakan waktu untuk wajib pajak menjalankan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya secara benar dan tepat waktu. Pelaporan sudah dapat dilakukan wajib pajak mulai 1 Januari 2024. Dimana batas pelaporan hingga 31 Maret 2024, berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2024 bagi Wajib Pajak Badan.

“Dari segi penyampaian SPT Tahunan, wajib pajak yang telah lapor pada tahun 2023 sebanyak 459.554 SPT atau capaian sebesar 99,57 persen dari target sebanyak 461.535 SPT,” tambahnya.

Syamsinar berharap tahun 2024 ini, kepatuhan penyampaian SPT berhasil mencapai target 100 psrsen. Karena pelaporan dapat dilakukan secara mudah dimana pun dan kapan pun secara daring melalui e-Filing di laman www.pajak.go.id.

“Sebelum melaporkan SPT Tahunan, saya imbau wajib pajak untuk melakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui pajak.go.id,” harapnya.

Pemadanan ini, menurut Syamsinar, merupakan program DJP dalam rangka memberi kemudahan bagi wajib pajak untuk mengurus administrasi perpajakannya, hanya dengan menggunakan satu identitas, yaitu NIK.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak secara umum, juga mencapai target penerimaan pajak pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp1.869,2 trilyun tercapai 108,8% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 dan 102,8% dari target Perpres 75/2023. (RIW/RDM/RH)