Bank Kalsel Siapkan AKSELerasi Pembayaran Pajak Daerah Berbasis Digital

Banjarmasin —Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Kalsel terus menunjukkan komitmennya, mendukung penguatan pengelolaan keuangan serta peningkatan pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi aktif bersama pemerintah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan dalam mendorong implementasi sistem pembayaran yang aman, mudah, dan terintegrasi.

Direktur Utama Bank Kalsel saat menyampaikan paparannya

Sejalan dengan upaya tersebut, Forum Komunikasi Pengelola Pendapatan Daerah (FKPPD) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan menggelar kegiatan gathering dengan mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), Optimalisasi Pemungutan Opsen PKB, BBNKB, dan MBLB serta Penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)”.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat (30/1) di Banjarmasin ini, merupakan wujud koordinasi dan kolaborasi Bank Kalsel dengan lintas pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan serta optimalisasi pendapatan daerah berbasis digital.

Turut berhadir, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Bapenda Kalsel), Subhan Nor Yaumil, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, Ketua FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan yang merupakan Ketua BPKAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, Direktur Bisnis Bank Kalsel, Ahmad Fauzi Noor dan seluruh Kepala Dinas ataupun yang mewakili dari Kabupaten Kota se Kalsel.

Dalam sambutannya, Ketua FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, Edy Wibowo menyampaikan, bahwa transformasi digital pengelolaan pendapatan daerah membutuhkan dukungan infrastruktur dan sistem perbankan yang andal. Dalam hal ini, peran Bank Kalsel dinilai sangat strategis, dalam menyediakan layanan dan ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi.

FKPPD memandang Bank Kalsel sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi sistem pembayaran pendapatan daerah. Dukungan Bank Kalsel melalui penguatan ETPD, implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta pengembangan kanal pembayaran digital telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

“Melalui forum ini, kami mendorong adanya kesamaan langkah dan komitmen antar pemerintah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan agar pemanfaatan sistem yang telah disiapkan Bank Kalsel dapat dioptimalkan secara berkelanjutan,” ujar Edy.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, mendukung percepatan digitalisasi sistem pembayaran daerah.

Ia menilai sinergi antara Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Bank Kalsel merupakan kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh percepatan digitalisasi sistem pembayaran daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel.

“Sehingga, sinergi antara Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Bank Kalsel diharapkan mampu mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), mendukung optimalisasi pendapatan daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat,” ucap Miftahul.

Pada sesi pemaparan utama, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menyampaikan komitmen Bank Kalsel, mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui penguatan ekosistem pembayaran digital daerah.

Bank Kalsel melihat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong transformasi digital pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

“Yakni melalui implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI), optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB, serta penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi AKSELerasi strategis bagi pemerintah daerah secara berkelanjutan,” ungkap Fachrudin.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan sharing session, yang menghadirkan Kepala Bapenda Kalsel, Subhan Yaumil serta Perwakilan dari Divisi Komersial dan Korporat Bank Kalsel, Fajri.

Diskusi ini, membahas praktik terbaik, tantangan implementasi, serta peluang optimalisasi pendapatan daerah melalui pemanfaatan sistem pembayaran digital.

Melalui forum ini, FKPPD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan berharap, sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Kalsel dapat semakin diperkuat, sehingga pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dapat berjalan lebih optimal, transparan, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/EPS)

Perluas Akses Keadilan Hingga Pelosok Kalsel, Menteri Hukum RI Resmikan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan

Banjarbaru – Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus melakukan kick off Pelatihan Legal Desa, Jumat (30/1), di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru.

Peresmian tersebut dihadiri Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, unsur Forkopimda, kepala daerah, serta jajaran Kementerian Hukum Wilayah Kalimantan Selatan.

Penandatanganan nota kesepahaman dalam peresmian Posbankum Desa/Kelurahan Kalsel.(foto : Kemenkum)

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas mengungkapkan, hingga saat ini telah terbentuk 82.029 Posbankum Desa/Kelurahan di seluruh Indonesia, yang dalam waktu dekat akan diresmikan secara nasional oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

Menurutnya, keberadaan Posbankum memiliki peran strategis, untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum, sekaligus menekan biaya negara dalam penanganan perkara hukum.

“Posbankum ini mampu menghemat biaya negara yang biasanya harus disiapkan sejak tahap pelaporan, penuntutan, hingga proses persidangan,” ujarnya.

Ia juga mendorong pemerintah daerah, untuk turut mendukung keberlangsungan Posbankum, khususnya dalam membantu operasional paralegal desa sesuai dengan kemampuan daerah.

“Tolong bantu operasional paralegal desa,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalsel, dalam memperkuat akses keadilan bagi masyarakat, terutama melalui layanan hukum yang lebih dekat dan mudah dijangkau hingga ke wilayah pedesaan.

Menurutnya, Posbankum yang dibentuk Kementerian Hukum diharapkan dapat menjadi pusat informasi dan konsultasi hukum sederhana dan mudah dipahami masyarakat.

“Posbankum dan legal desa diharapkan mampu menjembatani masyarakat dengan sistem hukum yang lebih formal, sehingga persoalan hukum dapat ditangani sejak dini,” ujarnya.

Hasnuryadi menambahkan, Pemprov Kalsel mendukung penguatan Posbankum dan paralegal desa melalui kolaborasi lintas sektor bersama Forkopimda dan pemerintah kabupaten/kota.

“Sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Hukum harus terus diperkuat agar keadilan dan perlindungan hukum benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Kementerian Hukum Wilayah Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem melaporkan, bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pembentukan 2.015 Posbankum Desa/Kelurahan di Kalimantan Selatan, yang telah rampung sepenuhnya pada 31 Oktober 2025.

Ia menegaskan, Posbankum merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan.

“Kanwil Kemenkum Kalsel siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan Posbankum berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

TMMD 2026, 13 Kabupaten/Kota Kalsel Dipastikan Jadi Lokasi Pembangunan

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), terus memperkuat pembangunan desa berbasis kolaborasi lintas sektor. Pada tahun 2026, program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), dipastikan menjangkau seluruh wilayah kabupaten/kota di Kalsel, dengan total 11 lokasi pelaksanaan.

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto melalui Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Andie Putra Pratama menyampaikan, bahwa TMMD menjadi salah satu prioritas strategis pembangunan perdesaan tahun 2026, khususnya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur desa dan antar desa.

Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Andie Putra Pratama

“Pada tahun 2026, fokus kami di bidang pengembangan kawasan perdesaan tetap pada tugas pokok fungsi, yaitu pembangunan sarana dan prasarana desa maupun antar desa. Salah satunya melalui pola TMMD yang melibatkan TNI sebagai wujud sinergitas antara pemerintah daerah dan TNI,” ujar Andie di Banjarbaru, baru – baru ini.

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur desa melalui TMMD diarahkan pada wilayah – wilayah yang masih terisolasi agar dapat membuka akses, memperlancar konektivitas, serta mendukung peningkatan Indeks Desa, khususnya pada subdimensi sarana dan prasarana.

“Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan nilai Indeks Desa, sehingga desa – desa di Kalimantan Selatan dapat semakin berkembang dan mandiri,” lanjut Andie.

Selain TMMD, DPMD Kalsel juga terus berkolaborasi dengan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalsel, mendukung pembangunan kawasan perdesaan yang terintegrasi.

Andie mengungkapkan, pada tahun 2026 jumlah lokasi TMMD di Kalsel mengalami peningkatan signifikan. Jika pada tahun sebelumnya terdapat tujuh lokasi TMMD reguler, maka tahun ini meningkat menjadi sebelas lokasi, terdiri dari tujuh TMMD reguler dan empat TMMD imbangan.

“Dengan 11 lokasi TMMD, seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan melaksanakan TMMD secara simultan dan serentak. Ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana masih ada daerah yang belum mendapatkan giliran,” jelas Andie.

Pelaksanaan TMMD tahun 2026 dibagi dalam beberapa angkatan, yakni TMMD ke-127, 128, 129, dan 130, yang dilaksanakan serentak secara nasional di 38 provinsi. Untuk TMMD ke-127, pelaksanaan dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan Kabupaten Tabalong.

Sementara TMMD ke-128 dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Tapin. TMMD ke-129 digelar di Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), serta Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan TMMD ke-130 dilaksanakan di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Bumbu.

“Ini menjadi capaian yang cukup istimewa, karena Kalimantan Selatan mendapat apresiasi dari pihak TNI sebagai provinsi yang mampu melaksanakan seluruh rangkaian TMMD di seluruh wilayah kabupaten dan kota,” pungkas Andie.

Melalui TMMD 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimis, percepatan pembangunan infrastruktur desa dapat terwujud secara merata, sekaligus memperkuat kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perdesaan. (MRF/RIW/EPS)

Dua Atlet Dayung Kalsel, Ikuti Seleksi Pelatnas Asian Games 2026 Nagoya

Banjarmasin – Dua atlet dayung Kalimantan Selatan, atas nama Nadya Hafizah dan Abdul Hamid, mendapatkan panggilan dari PB PODSI untuk mengikuti seleksi pelatnas Asian Games di Nagoya, Jepang.

Ketua Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Kalsel Donny Achdiat Sugian menyampaikan, kedua atlet tersebut sebelumnya berhasil meraih medali emas dan perak pada ajang Sea Games di Thailand. Sehingga mereka mendapatkan panggilan seleksi ke Asian Games tahun 2026 di Nagoya Jepang.

Atlet Dayung Kalsel Nadya Hafizah mendapatkan panggilan seleksi (Net)

“PODSI Kalsel mengapresiasi serta memberikan dukungan kepada kedua atlet dayung tersebut,” ungkap Donny, kepada sejumlah wartawan, Jumat (30/1).

Donny berharap, Nadya dan Abdul Hamid mampu menjaga konsistensi performa mereka, saat seleksi mendatang.

Mengingat, lanjutnya, selama menjalani Pelatnas, para atlet akan mengikuti serangkaian evaluasi ketat. Mulai dari tes fisik, teknik, hingga mental bertanding. Dengan evaluasi berjalan secara berkala setiap bulan.

“Hasil evaluasi tersebut, sebagai bahan bagi pengurus cabang olahraga di daerah masing masing atlet, sebagai bahan pemantauan dan pembinaan lanjutan,” ucapnya.

Ketua PODSI Kalsel Donny Achdiat Sugian

Meski begitu, Ketua PODSI Kalsel ini memiliki keyakinan, kedua atlet Kalsel tersebut dapat berhasil pada ajang seleksi tersebut. Mengingat keduanya sudah memiliki prestasi yang membanggakan.

“Untuk Nadya sendiri, hasil tesnya sangat menonjol, dia masuk jajaran top one, bahkan berapa di atas atlet lainnya, mereka turun di nomor dragon boat dan kayak. Nomor ini menjadi modal besar untuk bersaing di level Asia,” tutur Donny.

Selain akan turun pada ajang Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang, kedua atlet Kalsel ini memiliki peluang untuk meraih tiket Olimpiade 2028 di Los Angeles, melalui jalur wild card. Asalkan, Nadya dan Abdul Hamid mampu menembus babak final pada Asian Games mendatang.

Dalam kesempatan tersebut Donny juga mengungkapkan, PODSI Provinsi Kalimantan Selatan, terus melakukan pembinaan atlet usia dini yang tergabung pada SPOBNAS dan SPOBDA. Harapannya, agar cabang olahraga Dayung Kalsel tidak kekurangan atlet.

“Saat ini PODSI Kalsel sudah memiliki lapis 5 untuk atlet atlet usia dini yang sudah menjadi binaan,” ucapnya.

Sehingga, dengan begitu pembinaan dan regenerasi atlet dayung terus berjalan di Provinsi Kalimantan Selatan ini.

“Untuk atlet pelajar yang tergabung di Pengprov Dayung tercatat 70 orang, yang berarti sudah 5 lapis, dari SD, SMP, serta kelompok umur. Sehingga Cabor Dayung tidak akan kehabisan atlet,” ujar Donny. (SRI/RIW/EPS)

Gandeng Taman Budaya BKOW Kalsel Berdayakan Perempuan Lestarikan Budaya

Banjarmasin – Upaya pelestarian seni budaya lokal sekaligus pemberdayaan perempuan lanjut usia, terus diperkuat melalui kolaborasi lintas lembaga. Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalimantan Selatan, menggandeng Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya Kalimantan Selatan, untuk memberdayakan perempuan, khususnya yang telah memasuki usia lanjut, agar tetap aktif, produktif, dan berdaya melalui kegiatan seni tradisional.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan kunjungan Ketua BKOW Kalsel, drg. Ellyana Trisya Hasnuryadi, beserta jajaran ke UPTD Taman Budaya Kalsel, Kamis siang (29/1).

Ketua BKOW Kalsel, Ellyana Trisya Hasnuryadi, saat di wancara

Dimana ini menjadi langkah awal penjajakan kerjasama berkelanjutan di bidang seni dan budaya, yang difokuskan pada pelibatan perempuan lansia, dalam kegiatan pelestarian kesenian khas Banua.

Ketua BKOW Kalsel, Ellyana Trisya Hasnuryadi menyampaikan, kunjungan ini bertujuan memperluas cakupan program pemberdayaan perempuan yang selama ini telah dijalankan BKOW.

Menurutnya, seni budaya memiliki potensi besar sebagai media pemberdayaan yang tidak hanya menjaga produktivitas, tetapi juga berdampak positif bagi kesehatan mental perempuan lanjut usia.

“Melalui kerja sama dengan Taman Budaya Kalsel, kami ingin membuka ruang bagi ibu-ibu BKOW, khususnya yang sudah memasuki usia lansia, agar tetap aktif dan produktif. Seni budaya, seperti gamelan Banjar, menjadi pilihan karena sarat nilai, kebersamaan, dan kearifan lokal,” katanya.

Ellyana menjelaskan, ke depan BKOW Kalsel bersama Taman Budaya Kalsel akan menyelenggarakan program pelatihan seni secara rutin. Pelatihan tersebut difokuskan pada pengenalan dan latihan gamelan khas Banjar yang direncanakan dilaksanakan secara berkala sebagai agenda berkelanjutan.

“Ini adalah langkah awal kolaborasi di bidang seni dan budaya. Insyaallah ke depan akan ada latihan rutin yang tidak hanya bertujuan melestarikan budaya, tetapi juga memberikan ruang aktualisasi diri bagi perempuan,” ungkap Ellyana.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, diwakili Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel, Suharyanti, menyatakan dukungan penuh terhadap program BKOW Kalsel tersebut.

Ia menilai, kerja sama ini sejalan dengan visi dan misi Taman Budaya Kalsel sebagai pusat pelestarian dan pengembangan seni budaya Banua.

“Taman Budaya Kalsel sangat mendukung program BKOW ini. Kami merasa bangga bisa menjadi bagian dari upaya pemberdayaan perempuan, khususnya yang berusia lanjut, melalui seni budaya. Ini juga menjadi bukti nyata kepedulian Ketua BKOW Kalsel terhadap perkembangan seni budaya di Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Suharyanti menambahkan, latihan gamelan Banjar bersama anggota BKOW Kalsel nantinya akan dilaksanakan secara rutin dengan pendampingan pelatih dari Taman Budaya.

Selain sebagai sarana pemberdayaan, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi media transfer pengetahuan dan kecintaan terhadap seni budaya lokal kepada generasi berikutnya.

Melalui kegiatan ini, perempuan lanjut usia tidak hanya menjadi penikmat seni, tetapi juga pelaku aktif dalam pelestarian budaya Banua. Seni budaya dapat menjadi sarana menjaga produktivitas, memperkuat kebersamaan, sekaligus menjaga kesehatan mental di usia lanjut.

“Dengan terjalinnya kolaborasi antara BKOW Kalsel dan Taman Budaya Kalsel, diharapkan lahir program-program inovatif yang mampu memperkuat peran perempuan dalam pelestarian seni budaya lokal, sekaligus menghadirkan ruang yang inklusif dan bermakna bagi perempuan lanjut usia di Kalimantan Selatan,” tutup Yanti. (NHF/RIW/EPS)

Perkuat Mental Spiritual ASN, Diskominfo Kalsel Gelar Ceramah Agama Fiqih

Banjarbaru – Dalam rangka meningkatkan pembinaan mental dan spiritual aparatur sipil negara (ASN), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar ceramah agama bertema “Fiqih Bab Thaharah”, di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Kamis (29/1/).

Ceramah agama ini disampaikan Tenaga Ahli Gubernur Bidang Keagamaan, Muhammad Fadlian Noor, dan dihadiri Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel Muhamad Muslim, Sekretaris Dinas Mashudi, serta ASN dan pegawai di lingkup Diskominfo Kalimantan Selatan.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman keagamaan, sekaligus membangun keseimbangan antara pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan spiritual para pegawai.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim menyampaikan, bahwa ceramah agama ini merupakan momentum yang sangat baik bagi seluruh jajaran Diskominfo Kalsel.

“Tema thaharah ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari dan menjadi dasar bagi ibadah – ibadah lainnya,” ujar Muslim.

Ia berharap, melalui kegiatan ini, pemahaman ASN terhadap nilai-nilai keagamaan dapat semakin meningkat dan berdampak pada kualitas ibadah serta kinerja.

“Mudah-mudahan kegiatan ini dapat menambah ketekunan kita dalam beribadah dan menjadi penguat spiritual bagi seluruh pegawai,” katanya.

Menurutnya, kegiatan pembinaan keagamaan ini sejalan dengan visi Gubernur Kalimantan Selatan dalam membangun sumber daya manusia yang beriman, berakhlak, dan profesional.

“Kegiatan seperti ini merupakan bagian dari visi Gubernur, dan kami di Diskominfo Kalsel tentu sangat mendukung karena dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan serta penuh keberkahan,” tambahnya.

Sementara itu, dalam ceramahnya, Muhammad Fadlian Noor mengapresiasi Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan yang secara konsisten menghadirkan kegiatan pembinaan keagamaan bagi pegawai.

“Kegiatan seperti ini sangat baik karena menunjukkan kepedulian pimpinan terhadap pembinaan keagamaan ASN,” ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya pemahaman fiqih thaharah sebagai dasar utama dalam menjalankan ibadah, khususnya sholat.

“Thaharah adalah pintu masuk bagi ibadah – ibadah yang lain. Tanpa pemahaman yang benar tentang bersuci, maka ibadah yang kita lakukan bisa menjadi tidak sempurna,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ia mengingatkan bahwa menjaga kesucian diri merupakan kewajiban bagi setiap muslim, termasuk dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara.

“Sebagai ASN, kita tidak hanya dituntut profesional dalam bekerja, tetapi juga memiliki kepekaan keagamaan. Semoga pertemuan hari ini membawa manfaat, baik di dunia maupun di akhirat,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Rayakan Hari Jadi ke-28,SMA Negeri 3 Banjarbaru Perkuat Komitmen Mutu dan Pendidikan Berkarakter

Banjarbaru – SMA Negeri 3 Banjarbaru menggelar puncak peringatan Hari Jadi ke-28, Kamis (29/1). Momentum ini menjadi refleksi perjalanan sekolah sekaligus penguatan komitmen, dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Sekretaris Dinas, Hadeli Rosyaidi, menyampaikan apresiasi atas konsistensi SMA Negeri 3 Banjarbaru, dalam menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas.

Pemukulan Gong oleh Sekretaris Disdikbud Kalsel pada puncak peringatan Hari Jadi ke-28 SMAN 3 Banjarbaru

“Yang pertama kami sangat mengapresiasi apa yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 3 Banjarbaru. Kami berharap SMA 3 Banjarbaru ini selalu tetap jaya, unggul, dan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain dalam meningkatkan mutu pendidikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 3 Banjarbaru, Rahmah, mengungkapkan rasa syukur atas eksistensi sekolah, yang selama 28 tahun telah menjadi bagian dari penguatan pendidikan, khususnya di wilayah Kecamatan Cempaka.

“Yang jelas kita bahagia, dan kami merasa bersyukur bahwa dengan hadirnya SMA Negeri 3 Banjarbaru di lingkungan wilayah Cempaka, kami juga bisa berkontribusi untuk memajukan pendidikan di masyarakat. Membuat anak-anak di sini sekolah dengan nyaman,” tuturnya.

Rahmah menegaskan, ke depan SMA Negeri 3 Banjarbaru berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan, menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman, serta menumbuhkan semangat belajar peserta didik.

“Kami berharap SMA Negeri 3 Banjarbaru mampu memberikan layanan yang lebih, terutama dalam hal mutu. Anak-anak lebih semangat bersekolah, merasa nyaman, dan kami berusaha memuliakan murid sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan, bahwa memuliakan murid merupakan tujuan utama pendidikan,” jelasnya.

Peringatan Hari Jadi ke-28 SMA Negeri 3 Banjarbaru juga dirangkai dengan berbagai kegiatan yang melibatkan peserta didik, tidak hanya bersifat kompetitif, tetapi juga menanamkan nilai empati dan kepedulian sosial.

Rangkaian kegiatan tersebut meliputi lomba yang melibatkan siswa SD dan SMP, bakti sosial donor darah, serta kunjungan ke panti asuhan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan karakter secara nyata.

“Pendidikan itu tidak harus selalu diteorikan, tapi juga dilakukan. Bakti sosial dan kunjungan ke panti asuhan ini menjadi contoh bagi anak didik kami untuk berempati. Ini sejalan dengan program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, khususnya dalam membiasakan anak untuk bermasyarakat,” pungkas Rahmah. (SYA/RIW/EPS)

Korem 101/Antasari, Serahkan Ribuan Sepatu untuk Siswa di Banjarmasin

Banjarmasin – Korem 101/Antasari menyerahkan bantuan 2.500 pasang sepatu, kepada siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Banjarmasin. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis Komandan Korem 101 Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, di Gedung Sultan Suriansyah, Kamis (29/1).

“Program ini merupakan bentuk dukungan TNI terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa,” ungkap Danrem 101/Antasari, kepada sejumlah wartawan.

Komandan Korem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus saat menyerahkan bantuan

Dengan adanya bantuan ini, Ilham Yunus berharap, dapat menambah semangat anak anak untuk terus bersekolah dan meraih cita cita. Sebagai generasi penerus bangsa, pihaknya menginginkan anak – anak tetap bersemangat hingga mampu mendukung terwujudnya Indonesia Emas mendatangkan.

“Selain itu, ini juga sebagai bagian dari bakti TNI kepada masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan generasi muda,” ucapnya.

Dengan adanya bantuan sepatu ini, anak-anak semakin termotivasi untuk bersekolah, belajar dengan lebih nyaman, dan menjadi generasi cerdas yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan.

“Terima kasih kepada pemerintah kota serta seluruh pihak terkait yang telah berkolaborasi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Komandan Kodim 1007/Banjarmasin Letkol (CZI) Slamet Riyadi saat menyerahkan bantuan sepatu

Sebanyak 2.500 pasang sepatu telah disalurkan kepada para siswa penerima manfaat. Brigjen TNI Ilham Yunus berharap kegiatan serupa dapat kembali digelar di masa mendatang dengan jangkauan yang lebih luas.

“Mudah-mudahan ke depan kita bisa melaksanakan kegiatan seperti ini dalam skala yang lebih besar lagi,” ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota, Ananda, menyampaikan terima kasih atas inisiatif yang dilakukan Korem 101/Antasari serta berharap program serupa dapat terus dilaksanakan pada masa mendatang dengan cakupan yang lebih luas.

“Program ini luar biasa karena dilaksanakan oleh Korem 101 dan menjangkau berbagai lokasi di Kota Banjarmasin dengan melibatkan banyak pihak. Terima kasih kepada Bapak atas penjelasannya. Mudah – mudahan ke depan kegiatan seperti ini bisa terus dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan pada tahun berikutnya dengan jumlah penerima yang lebih banyak lagi,” ujar Ananda.

Menurutnya, perhatian terhadap pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ia juga menegaskan, bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin siap mendukung berbagai kegiatan kolaboratif yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.

“Harapannya, program ini benar-benar dapat membantu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kota Banjarmasin. Pendidikan adalah salah satu kunci utama, dan melalui bantuan yang diberikan ini kita berharap anak-anak semakin semangat dalam mengejar cita-citanya,” ucapnya.

Sementara itu, Komandan Kodim 1007/Banjarmasin, Letkol Slamet Riyadi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian Korem 101/Antasari kepada Kota Banjarmasin. Ia menilai kolaborasi tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat

“Ke depan kegiatan seperti ini dapat berlanjut, bahkan ditambah dengan bantuan tas dan alat tulis bagi siswa,” tutupnya. (SRI/RIW/EPS)

Kalsel Distribusikan Pajak Opsen 601 Miliar, Banjarmasin Jadi Penerima Terbesar

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat dukungan fiskal kepada pemerintah daerah melalui penyaluran pajak opsen. Hingga tahun 2025, Pemprov Kalsel telah mendistribusikan pajak opsen dengan nilai mencapai lebih dari Rp601 miliar, kepada 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil mengatakan, bahwa pajak opsen tersebut berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang dipungut pemerintah provinsi dan kemudian dibagihasilkan kepada pemerintah kabupaten kota.

“Pajak opsen yang kita distribusikan ini bersumber dari PKB dan BBNKB. Dana tersebut dibagikan kepada seluruh kabupaten kota sesuai dengan ketentuan dan formula yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan,” ujar Subhan, baru-baru ini.

Salah satu masyarakat melakukan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Menurut Subhan, penyaluran pajak opsen ini menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat keuangan daerah, sekaligus mendorong kemandirian fiskal pemerintah kabupaten kota. Dana yang diterima diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai pembangunan daerah, peningkatan infrastruktur, serta pelayanan publik kepada masyarakat.

“Pendistribusian pajak opsen dilakukan secara proporsional. Ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung pembangunan di daerah serta memastikan pemerataan manfaat pajak hingga ke tingkat kabupaten kota,” lanjut Subhan.

Dalam distribusi pajak opsen tersebut, Kota Banjarmasin tercatat menjadi daerah penerima terbesar di Kalimantan Selatan pada tahun 2025. Subhan menjelaskan, hal ini tidak terlepas dari tingginya jumlah pemakaian dan kepemilikan kendaraan bermotor di Kota Banjarmasin dibanding daerah lainnya di Banua.

“Kota Banjarmasin menjadi penerima terbesar karena aktivitas kendaraan bermotor di sana sangat tinggi. Mobilitas masyarakat, kepadatan penduduk, serta aktivitas ekonomi yang intensif berdampak langsung pada tingginya penerimaan PKB dan BBNKB,” sahut Subhan.

Ia menambahkan, Kota Banjarmasin memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Kondisi ini secara otomatis berpengaruh terhadap besaran pajak opsen yang dibagihasilkan kepada pemerintah kota.

Subhan berharap, dana pajak opsen yang diterima masing – masing daerah, dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

“Kami juga mengimbau masyarakat untuk terus taat membayar pajak kendaraan bermotor. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan daerah dan peningkatan layanan publik,” tutup Subhan. (MRF/RIW/EYN)

Komisi II DPRD Kalsel, Perkuat Pengawasan Pengelolaan Dana Daerah

BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menegaskan perannya dalam mengawal tata kelola keuangan daerah, melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan (BABAK) Kalimantan Selatan, pada Rabu (28/1).

Rapat tersebut membahas pengelolaan dana daerah yang ditempatkan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan. RDP dibuka Ketua DPRD Kalsel Supian HK, dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, didampingi Wakil Ketua Suripno Sumas dan Sekretaris  Jahrian beserta anggota Komisi II,

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menyampaikan, pembahasan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD, untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara kuntabel, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Komisi II mendorong adanya penjelasan yang menyeluruh dari pihak – pihak terkait, agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di masyarakat,” jelasnya.

Disampaikan Yani Helmi,  dalam rapat  tersebut, pihaknya menekankan pentingnya kejelasan dan keterbukaan dalam pengelolaan dana daerah. Beberapa hal yang menjadi sorotan utama meliputi asal-usul dana, dasar kebijakan penempatan dana pada BPD Kalsel, serta mekanisme pengelolaan dan pemanfaatannya agar tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

“Selain itu, DPRD juga menyoroti transparansi dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi,” jelasnya.

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan, hasil rapat masih bersifat sementara, karena belum lengkapnya kehadiran instansi teknis yang memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan dana tersebut.

Suasana RDP bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Bangsa Anti Kecurangan Kalimantan Selatan.

Komisi II DPRD Kalsel memutuskan untuk menunda pelaksanaan RDP, dan akan dijadwalkan kembali dengan menghadirkan seluruh pihak terkait untuk memperoleh penjelasan yang komprehensif dan utuh.

“Langkah ini diharapkan pengelolaan dana daerah dapat semakin transparan, akuntabel, serta mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah,” tutupnya. (NHF/RIW/EYN)

Exit mobile version