LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Kantor OJK Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) beserta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) tahun 2024 ini, dalam rangka mendorong akses keuangan inklusif.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Darmansyah, sekaligus Dewan Pengarah/Pembina TPAKD di tingkat Provinsi dan TPAKD Kab/Kota, dalam penyampaian rilisnya yang diterima Abdi Persada FM, Kamis (22/2) mengatakan, kondisi perekonomian dan sektor jasa keuangan Kalsel sangat penting berkelanjutan sebagai motor penggerak percepatan akses keuangan di daerah.
Mengenai realisasi program kerja TPAKD sampai dengan Tahun 2023, antara lain 8 TPAKD yang telah melaksanakan program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir.

“Setidaknya yang telah dirasakan 4.780 debitur dengan penyaluran dana Rp47 miliar, pembukaan rekening pelajar secara masif pada 13 Kabupaten/Kota,” ucapnya

Darmansyah menjelaskan, satu Ekosistem Kuangan Inklusif (EKI) di Desa Balida dengan kegiatan pembukaan QRIS untuk UMKM, rekening tabungan bagi pelajar dan masyarakat, realisasi kredit program unggulan Kabupaten Balangan, yaitu Sanggam Babungas dan Sanggam Bakabun.
Ia mengapresiasi, dukungan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam program K/PMR, KEJAR, dan EKI tersebut.

“Guna mendorong agar TPAKD menyusun program kerja tahun 2024 yang terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan sasaran prioritas Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) tahun 2021 s/d 2025, yaitu masyarakat daerah 3T, petani/nelayan, penyandang disabilitas, pelaku UMKM, dan pelajar/santri,” jelasnya panjang lebar.

Sementara itu, Sekda Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, dalam sambutannya, berharap ke seluruh Sekda Kab/Kota atau yang mewakili dari seluruh TPAKD untuk melakukan kerja sama dengan BPD Kalsel dalam melakukan percepatan akses keuangan di daerah. Diantaranya mereplikasi program K/PMR di semua daerah.

“Pelajar mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA, dapat membuka tabungan, melalui bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, dan mengarahkan program TPAKD untuk mengunakan APBD/APBDes/CSR perusahaan,” tutupnya

Rangkaian kegiatan Rakorda TPAKD berlangsung pada 19-20 Februari 2024 dihadiri Sekda Kab/Kota atau yang mewakili dari 13 Kabupatan/Kota di Kalimantan Selatan (Kalsel). Sekaligus menerima capacity building mengenai arah strategis TPAKD tahun 2024, evaluasi dan penyusunan rencana program TPAKD, sharing session dari 2 TPAKD di Kalsel yang telah melaksanakan program K/PMR, EKI, dan KEJAR dengan baik, serta konsultasi program TPAKD dan pelaporan SiTPAKD.

Hasil pelaksanaan Rakorda mencakup penyusunan program kerja tahun 2024 dan target pelaksanaannya untuk ditindaklanjuti dengan rapat pleno masing-masing TPAKD.
Sinergi TPAKD diharapkan tetap berlanjut untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif dan inklusif di daerah untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. (OJK.KALSEL/NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Tingkat Provinsi Tahun 2024, kegiatan tersebut digelar di Aula Tersenyum Bakesbangpol Prov. Kalsel, Banjarbaru, pada Rabu (21/2).

Kasubbid Bina Ideologi Bakesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan, Ary Pramono mengatakan Rapat Koordinasi tersebut merupakan bagian dari persiapan seleksi Paskibraka di Tingkat Provinsi

“Koordinasi akan terus dilakukan bersama Bakesbangpol di 13 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Selatan dalam persiapan seleksi paskibraka tahun 2024, dari koordinasi ini kita mengetahui bagaimana Persiapan Daerah dalam pembentukan Paskibraka” ucapannya, Rabu (21/2).

Lebih Lanjut, Ary mengatakan dari beberapa persiapan tersebut pihaknya bersama Bakesbangpol Kabupaten/Kota akan melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah untuk memberitahukan kepada siswa/i tentang adanya seleksi Paskibraka di Tingkat Provinsi tersebut.

“Kita akan turun langsung ke sekolah-sekolah di beberapa daerah yang ada di Kalimantan Selatan agar para siswa/i mengetahui dan tertarik mengikuti seleksi Paskibraka,” katanya.

Ary juga menambahkan proses seleksi paskibraka di Tingkat Provinsi akan menggunakan Aplikasi Transfaransi yang dikembangkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

“Pada rapat ini juga kita membahas bagaimana penggunaan Aplikasi Transfaransi, Dalam aplikasi tersebut dijadikan sebagai database terkait peserta yang di seleksi dan akan secara otomatis memberikan keterangan bagi peserta yang mendaftar dan lolos seleksi,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Guna menekan inflasi, Tim Pengendali Inflasi Daerah Kalimantan Selatan, kembali menggelar operasi pasar di dua Kabupaten.

Kepada wartawan, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Sulkan, ditemui selesai peninjauan Operasi Pasar, pada Selasa (20/2) mengatakan, Operasi Pasar oleh Tim Pengendalian Infalasi Daerah (TPID) Kalsel, dilaksanakan Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel serta Bulog. Kedua Kabupaten yaitu Hulu Sungai Tengah (HST) dan Hulu Sungai Utara (HSU).

“Masing-masing kabupaten menggelar OP selama 3 hari, dimulai dari kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) pada Selasa hingga Kamis, dilanjutkan ke Hulu Sungai Utara (HSU) dari hari Sabtu hingga Senin pekan mendatang,” ucapnya

Disampaikan Sulkan, selama berlangsung Operasi Pasar ini menjual berbagai keperluan bahan pokok diantaranya, beras premium, bawang merah, daging sapi, ayam ras, gula pasir, ikan segar, minyak goreng, tepung terigu, cabe rawit, telur ayam, cabe merah keriting dan gas elpiji tiga kilogram.

“Kami apresiasi para pembeli selama digelar OP,” jelasnya

Lebih lanjut Sulkan menambahkan, dalam kegiatan Operasi Pasar, Dinas Perdagangan Kalsel, setiap harinya menjual 1.800 liter minyak goreng, 800kilogram gula pasir, 3 ton beras dan 300kilogram tepung. Ia berharap,
dengan adanya gerakan masif di lapangkan, dapat mengendalikan lajunya inflasi di dua Kabupaten tersebut.

“Selain OP, kita juga melakukan monitoring ketersediaan berbagai macam bahan pokok, ke Pasar Keramat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada Rabu (21/2),” tutup Sulkan. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan Selatan menggandeng Desainer Sasirangan Banua, Catherine Ambar Sari pada Pameran Ina Craft Tahun 2024 di Jakarta mendatang.

Keikutsertaan Provinsi Kalimantan Selatan ini disampaikan Desainer sekaligus Bagian Promosi dan Pemasaran Kerjasama Kemitraan Usaha dan Kewirausahaan Dekranasda Kalsel Catherine Ambar Sari, kepada Abdi Persada FM, Kamis (22/2).

“Saat ini kami telah mempersiapkan produk pakaian jadi sasirangan, untuk ditampilkan pada kegiatan Pameran Ina Craft tersebut,” ungkap Catherine.

Tentu menurutnya, pihaknya berterimakasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dekranasda dibawah binaan Ibu Gubernur Kalsel Raudhatul Jannah yang telah memberikan kesempatan kepada desainer lokal Banua, untuk dapat mengikuti ajang nasional tersebut.

Ia mengatakan, pameran kerajinan terbesar di Tanah Air Ina Craft tersebut, akan dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024, di Jakarta. Dimana pada pameran tersebut memberikan kesempatan kepada pelaku kerajinan untuk memamerkan produk andalan daerah masing masing.

“Provinsi Kalimantan Selatan pada pameran Ina Craft akan menampilkan produk sasirangan pakaian modern, dengan ciri khas rancangan Catherine, yaitu pakaian pesta,” ungkap Catherine lagi.

Dengan memamerkan produk pakaian sasirangan modern tersebut, diharapkan dapat menarik minat pembeli

“Diharapkan penjualan produk dari Kalsel dapat meningkatkan pada Pameran Ina Craft Tahun 2024 ini,” ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, dengan mengikuti Pameran Ina Craft tersebut, maka produk pakaian sasirangan modern asal Provinsi Kalimantan Selatan, akan semakin digemari oleh semua kalangan di tanah air. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Realisasi investasi Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2023 sebesar Rp19,7 triliun. Melebihi target nasional pada tahun yang sama sebesar Rp16,21 triliun.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel, Endri mengatakan, total realisasi investasi Kalsel tahun 2023 didapat dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PDMN) sebesar Rp 14,9 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 4,8 triliun.

“Secara nasional PMDN Kalsel berada pada peringkat ke 11, sementara PMA masih peringkat 21,” kata Endri, Kamis (22/2).

Realisasi investasi Kalsel tahun 2022 tercatat hanya sebesar Rp 15,2 triliun. Artinya dari tahun ke tahun (y-o-y) meningkat sekitar 30 persen.

“Rencana perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan menjadi salah satu faktor meningkatnya investasi Kalsel,” tutur Endri.

Berdasarkan wilayah, Kabupaten Tanah Bumbu menjadi penyumbang terbesar nilai investasi Kalsel sepanjang tahun 2023 sebesar Rp 7 triliun.

Sedangkan negara dengan nilai tambahan investasi tertinggi yakni Hongkong, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebesar Rp 1,7 triliun.

“Sektor yang paling besar masih pertambangan sebesar Rp 11,7 triliun,” terang Endri.

Endri mengungkapkan, target investasi tahun 2024 masih belum ditetapkan. Diperkirakan target tahun ini akan jauh lebih tinggi, menyusul hasil capaian investasi Kalsel yang terus meningkat setiap tahun.

“Berapapun targetnya nanti kami optimis bisa tercapai,” pungkas Endri. (SYA/RDM/RH)

KOTABARU – Anggota DPRD Provinsi Kalsel memantau rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Pulau Laut Utara, Rabu (21/2) malam.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel yang akrab disapa Paman Yani ini menilai hingga saat ini, secara umum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Pulau Laut tersebut berlangsung dengan lancar, aman dan kondusif.

“Alhamdulillah malam ini, kami dapat berhadir menyaksikan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan yang secara umum berjalan kondusif,” katanya.

Paman Yani mengungkapkan ada hal menarik dari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, yaitu di Kecamatan Pulau Laut Utara yang dilaksanakan di tempat terbuka, tidak dalam ruangan tertutup sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung proses penghitungan suaranya.

“Pelaksanaan di Kecamatan Pulau Laut ini saya rasa cukup bagus karena memang di tempat terbuka. Dua panel dibuka dan dua-duanya terbuka, tidak dalam ruangan tertutup dan masyarakat dilarang untuk masuk ke dalam ruangan, sehingga akses masyarakat melihat secara langsung proses perhitungan suara tidak bisa dilakukan,” jelasnya.

Terkait pelaksanaan pencoblosan Pemilu 2024, Paman Yani menilai berjalan dengan baik, walaupun ada kekurangan, menurutnya hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi penyelenggara pemilu.

“Supaya penyelenggaraan pemilu benar-benar jujur dan adil (Jurdil). Ini yang dikehendaki masyarakat kita di Kalsel, khususnya di Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu,” tuturnya.

Paman Yani juga mengucapkan terimakasih kepada penyelenggara pemilu dan aparat keamanan yang melaksanakan tugasnya hingga saat ini tahapan pelaksanaan pemilu 2024 berjalan lancar. Tak lupa, ia juga mengapresiasi partisipasi dan keterlibatan masyarakat yang turut menyukseskan pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali ini.

“Kami berharap masyarakat tetap tenang sembari menunggu hasil resmi dari KPU,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu warga, Nasaruddin menilai pelaksanaan perhitungan perolehan suara hingga saat ini berjalan lancar dan aman. Termasuk juga di hari pemungutan suara pada 14 Februari lalu, yang mana penyelenggara pemilu dan aparat keamanan menjalankan tugasnya dengan baik.

“Alhamdulillah aparat keamanan turun ke TPS untuk memantau jalannya pencoblosan. Bahkan hampir 70-80 persen masyarakat datang untuk mencoblos di TPS masing-masing,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan, warga Pulau Laut Utara, Norwahidah. Ia menilai penyenggaraan pemilu hingga saat ini berjalan secara jujur dan adil. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Penyelenggraan Haji dan Umrah (PHU) menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi 125 orang petugas haji Embarkasi Banjarmasin, yang berasal dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

125 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) kloter yang terdiri dari Ketua Kloter, Pembimbing Ibadah dan Tenaga Kesehatan sebanyak 81 Peserta dan ditambah Petugas Haji Daerah (PHD) sebanyak 44 peserta.

Kegiatan Bimtek tersebut dibuka secara resmi Kepala Kanwil Kemenag Kalsel, Muhammad Tambrin, pada Rabu (21/2) malam di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin.

Dalam sambutannya Tambrin meminta kepada para petugas selalu siap memberikan layanan, dan melakukan pembinaan serta perlindungan terhadap jemaah haji.

“ini adalah komitmen utama menjadi petugas haji,” katanya.

Tambrin juga mengingatkan, petugas haji agar dapat sabar dalam bertugas. Sebab menurutnya, sabar adalah kunci kesuksesan dan keberhasilan dalam melayani jemaah.

“Petugas haji tahun ini menjadi salah satu kunci sukses penyelenggaraan ibadah haji, maka dari itu, mereka harus benar-benar sabar dan tulus dalam bertugas, khususnya melayani lansia yang menjadi tamu Allah,” katanya.

Melayani jemaah haji sepenuh hati, sama dengan melayani tamu Allah SWT. Siapa yang melayani mereka, berarti telah memuliakan Allah. Maka dari itu, para petugas haji harus benar-benar bisa dengan niat karena Allah melayani jemaah haji dengan penuh ketulusan lahir dan batin.

Tambrin juga mengingatkan para petugas haji agar terus berkolaborasi untuk memberikan layanan kepada jemaah lansia serta membangun kepedulian antar jemaah haji. Sehingga, jemaah yang masih kuat tenaga dan fisiknya, mau membantu jemaah lansia di sekitarnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Tambrin menyampaikan pesan kepada semua peserta untuk selalu menjaga kesehatan dan mengikuti kegiatan Bimtek tersebut dengan sungguh-sunguh untuk menghasilkan petugas yang berkualitas, berdedikasi, berintegritas, komitmen serta memahami tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji.

Kegiatan pembukaan Bimtek tersebut dihadiri Kepala Biro Kesra Setdaprov Kalsel, Kepala Biro Kesra Setdaprov Kalteng, Plh Kepala Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Kepala Bidang PHU Kanwil Kemenag Kalsel dan Kalteng serta para fasilitator dan narasumber. (KemenagKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merencanakan program Museum Masuk Sekolah sebagai salah satu program unggulan ditahun 2024.

Program itu bertujuan untuk mengajak siswa mengenal kebudayaan dengan suasana belajar yang menyenangkan.

Kepala Museum Lambung Mangkurat Kalsel, Muhammad Taufik Akbar kepada Abdi Persada FM saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, Museum Masuk Sekolah tahun 2024 mengangkat tema tentang Permuseuman.

“Alhamdulillah beberapa hari lalu kita sudah melaksanakannya di SMA Negeri 2 Tanjung menggunakan APBD,” ucap Akbar, Selasa (20/2).

Menurut Akbar, antusias ratusan siswa serta tenaga pendidik SMA Negeri 2 Tanjung tidak pernah surut selama kegiatan berlangsung. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya siswa yang menanyakan tentang koleksi museum.

“Kita saat itu memperkenalkan 10 koleksi di Museum Lambung Mangkurat Kalsel, banyak dari mereka antusias untuk bertanya dan melihat koleksi tersebut,” ujarnya.

Akbar berharap Museum Masuk Sekolah bisa membuat generasi muda khususnya pelajar untuk semakin mencintai sejarah dan kebudayaan Kalimantan Selatan.

“Kita berharap program ini bisa berjalan dengan baik untuk mensosialisasikan kebudayaan banjar dan Tahun ini ada beberapa sekolah lagi di Kalsel yang menjadi lokasi kegiatan Museum Masuk Sekolah,” tutup Akbar. (BDR/RDM/RH)

KALTENG – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan yang membidangi pembangunan dan infrastruktur melaksanakan studi komparasi ke Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk menggali informasi terkait persoalan angkutan Over Dimension dan Over Load (ODOL).

Mengingat bahwa angkutan ODOL memiliki andil besar dalam permasalahan kerusakan permukaan, struktur dan pondasi jalan karena memberikan tekanan yang berlebihan sehingga mengakibatkan kerusakan jalan yang dapat mengurangi kenyamanan, keselamatan dan efisiensi pengguna jalan, sehingga dianggap sangat merugikan.

“Alhamdulillah, kami sudah melihat beberapa hal yang positif dari pertemuan ini yang bisa diambil. Pertama tentang permasalahan angkutan ODOL yang melintas di Kapuas Kalteng ini yang bermuara dari Kalsel yaitu Pelabuhan Trisakti, ada beberapa hal yang kita perlu menitik beratkan dari persoalan ini, mungkin akan kita sampaikan ke Kementerian Perhubungan,” jelasnya, baru-baru tadi.

Abidinsyah mengungkapkan pihaknya juga akan menyampaikan beberapa hal ke Kementerian Perhubungan dalam waktu dekat. Salah satunya adalah berkenaan dengan angkutan karoseri dan relaksasi (toleransi) dari Pemerintah Pusat yang menargetkan angkutan Zero ODOL sudah terealisasi pada tahun 2025 nanti, padahal semula akan diterapkan pada tahun 2023 lalu.

Komisi III DPRD Kalsel akan menekankan bahwa agar tidak lagi ada relaksasi angkutan ODOL karena akan merugikan pemerintah daerah, salah satunya berdampak pada persoalan jalan.

“Oleh karena itu kami mengupayakan nantinya mudah-mudahan hal ini bisa kita bawa ke Kementerian Perhubungan, dan kita akan menekankan angkutan ODOL yang ada di Kalsel khususnya ke Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel,” tambahnya.

Berkenaan dengan angkutan ODOL ini, sebenarnya pemerintahan sudah melakukan sosialisasi kepada dinas-dinas terkait. Namun, lanjut Abidinsyah, mungkin karena pengusaha-pengusaha karoseri yang belum siap makanya ditunda Zero ODOL ini selama dua tahun.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas, Vitrianson Rangin mengucapkan terima kasih atas kedatangan rombongan Komisi III DPRD Kalsel. Ia mengaku banyak mendapatkan masukan dari DPRD Kalsel terkait permasalahan angkutan ODOL.

“Kedepan kami akan lebih mengkaji aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh Kalsel, dalam hal pengelolaan angkutan ODOL. Kami akan tindak lanjuti dengan melakukan kunjungan ke sana untuk mengadopsi itu sehingga kami pun lebih siap dengan aturan-aturan kebijakan yang ada,” tutupnya. (ADV-NRH/RDM/RH)