LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Resmi Dilepas, Kontingen Pramuka Kalsel Siap Belajar, Berkarya, dan Berprestasi di Cibubur

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi melepas Kontingen Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan untuk mengikuti Jambore Nasional XII Tahun 2026 yang akan berlangsung di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, pada 13–22 Agustus 2026.

Pelepasan dilaksanakan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (6/8), sebagai bentuk dukungan kepada para peserta yang akan mewakili Banua di ajang pertemuan Pramuka terbesar tingkat nasional.

Gubernur Kalimantan Selatan selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan, Muhidin, berpesan agar seluruh peserta menjaga kesehatan, memperkuat kebersamaan, serta tampil percaya diri selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Menurutnya, semangat kekompakan menjadi modal penting untuk membawa nama baik Kalimantan Selatan di tingkat nasional.

Selain menjadi ajang silaturahmi antarkontingen dari seluruh Indonesia, Jambore Nasional juga menjadi kesempatan bagi para peserta untuk belajar dari berbagai inovasi, keterampilan, dan kreativitas yang ditampilkan daerah lain.

“Pengalaman tersebut dapat menjadi inspirasi untuk dikembangkan setelah kembali ke Kalimantan Selatan,” katanya.

Gubernur juga mengingatkan para pembina Pramuka agar terus memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk memimpin kegiatan secara bergantian.

Langkah tersebut dinilai penting membentuk karakter kepemimpinan, rasa percaya diri, kemampuan mengambil keputusan, serta tanggung jawab sejak usia muda.

Menurutnya, Gerakan Pramuka tidak hanya membekali anggotanya dengan keterampilan, tetapi juga menanamkan nilai kepedulian, disiplin, jiwa sosial, dan semangat gotong royong.

“Seluruh peserta diharapkan mampu membangun kerja sama, saling menghargai, serta membawa pulang pengalaman berharga yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah maupun daerah masing – masing,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan, Fathul Jannah, menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya pelepasan kontingen.

Ia berharap seluruh peserta mampu menjaga kekompakan, saling bekerja sama, serta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh semangat, disiplin, dan tanggung jawab.

“Kami mengingatkan para peserta untuk selalu menjaga kondisi kesehatan selama berada di Bumi Perkemahan Cibubur agar dapat mengikuti setiap agenda Jambore secara optimal,” harapnya.

Fathul optimis kontingen Kalimantan Selatan mampu menunjukkan kemampuan terbaik, menjalin persahabatan dengan peserta dari berbagai provinsi, sekaligus mengharumkan nama Banua di tingkat nasional.

Kontingen Kalimantan Selatan yang diberangkatkan merupakan perwakilan dari 13 kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan.

“Dengan semangat persaudaraan dan pengabdian, mereka diharapkan mampu menjadi duta daerah yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga membawa nilai-nilai kepramukaan sebagai bekal membangun karakter generasi muda Indonesia,” tutupnya. (NHF/RIW/EPS)

Menaker: Pemerintah Perkuat Pasar Kerja agar Kompetensi Tenaga Kerja Sesuai Kebutuhan Industri

Makassar — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah terus memperkuat pasar kerja agar kompetensi tenaga kerja semakin sesuai dengan kebutuhan industri. Langkah ini ditempuh untuk mengatasi ketimpangan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan dunia usaha yang terus berkembang.

“Pasar kerja saat ini yang dicari adalah keterampilan (skills), dan saya yakin APINDO juga mengamini bahwa Skills First adalah salah satu kunci agar kita tetap kompetitif,” ujar Yassierli dalam sesi dialog Rapat Kerja Koordinator Nasional (Rakerkornas) XXXV Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (4/8).

Menurut Menaker, kebutuhan industri berubah semakin cepat, sementara ketersediaan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai masih belum mampu mengimbanginya. Kondisi ini menyebabkan banyak perusahaan kesulitan memperoleh tenaga kerja yang dibutuhkan.

Ia mengungkapkan, lebih dari 80 persen perusahaan di berbagai negara masih mengalami kesulitan mendapatkan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri.

Di sisi lain, sekitar 36 persen pekerja mengalami mismatch, yaitu kondisi ketika kompetensi yang dimiliki tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan.

“Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa pendidikan formal dan kualifikasi akademis di atas kertas tidak lagi menjadi jaminan mutlak kompetensi nyata seseorang,” katanya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah berkomitmen beralih dari model lama menuju pasar kerja berbasis keterampilan, yaitu pendekatan yang menempatkan kompetensi sebagai pertimbangan utama dalam proses rekrutmen dan pengembangan tenaga kerja.

Mengacu pada pandangan OECD, pendekatan tersebut dibangun melalui dua langkah utama. Pertama, memperkuat pengembangan keterampilan melalui pembelajaran modular dan mikrokredensial sebagai bukti kompetensi yang lebih spesifik.

Kedua, memperluas pengakuan atas keterampilan yang telah dimiliki seseorang melalui sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau, sekaligus mendorong perusahaan menerapkan rekrutmen yang lebih mengutamakan keterampilan dibanding sekadar kualifikasi akademik.

Ia berharap sinergi pemerintah dan dunia usaha, termasuk APINDO, dapat mempercepat terwujudnya pasar kerja yang mampu mempertemukan kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja, sehingga meningkatkan daya saing nasional dan memperkuat ketahanan ekonomi di tengah fragmentasi global. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Menteri Agama Sambangi Kalsel, Silaturahmi Lintas Agama dan Tabligh Akbar Siap Satukan Ribuan Umat

Banjarmasin – Kalimantan Selatan bersiap menyambut kunjungan kerja Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, yang akan menggelar rangkaian kegiatan silaturahmi lintas agama dan tabligh akbar.

Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kerukunan umat beragama sekaligus bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan, Muhammad Tambrin menjelaskan, agenda pertama diawali dengan silaturahmi Menteri Agama bersama para tokoh agama dan tokoh masyarakat se – Kalimantan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin. Sekitar 700 undangan dijadwalkan hadir dalam kegiatan tersebut.

Peserta yang hadir berasal dari berbagai unsur, mulai dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), hingga perwakilan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

“Selain itu, tokoh agama dari Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara juga turut diundang sebagai wujud kebersamaan masyarakat Kalimantan,” katanya Kamis (6/8).

Muhammad Tambrin menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin yang telah memberikan dukungan penuh serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga Kalimantan Selatan dipercaya menjadi tuan rumah silaturahmi Menteri Agama bersama para tokoh agama se-Kalimantan.

Rangkaian kunjungan Menteri Agama kemudian dilanjutkan dengan Tabligh Akbar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin usai Salat Zuhur.

Kegiatan ini diperkirakan dihadiri hampir 7.000 jamaah yang berasal dari Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, para guru agama, serta ribuan santri tingkat Madrasah Aliyah.

“Dalam tabligh tersebut, Menteri Agama akan menyampaikan tausiah kebangsaan dan keagamaan. Sosok Nasaruddin Umar dikenal luas sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, akademisi, penulis, serta pengasuh pondok pesantren yang selama ini aktif menyuarakan nilai-nilai moderasi beragama dan persatuan bangsa,” ungkapnya.

Tambrin menambahkan, melalui momentum ini, masyarakat Kalimantan Selatan diharapkan dapat mempererat ukhuwah, menjaga kerukunan antarumat beragama, serta menjadikan peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan dan HUT Kemerdekaan RI sebagai ajang memperkuat semangat persatuan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk menghadiri Tabligh Akbar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin dan bersama-sama menyambut kehadiran Menteri Agama RI sebagai bagian dari upaya merangkul seluruh elemen bangsa dalam semangat kebersamaan dan harmoni,” pungkasnya. (NHF/RIW/EPS)

DLH Kalsel dan Banua Pers Community Gelar Green Action 2026, Tanam 600 Pohon di Kabupaten Banjar

Banjarbaru – Aksi pelestarian lingkungan akan digelar di Kabupaten Banjar melalui kegiatan Green Action 2026 yang diinisiasi Banua Pers Community (BPC) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan, pada Minggu (9/8).

Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan itu dipusatkan di tiga desa, yakni Sungai Rangas Ulu, Sungai Rangas Tengah, dan Sungai Rangas Hambuku, Kecamatan Martapura Barat.

Sejumlah kegiatan telah disiapkan, mulai dari penanaman pohon, aksi bersih-bersih lingkungan, hingga edukasi pengelolaan sampah melalui program penukaran sampah dengan sembako.

Pada kegiatan tersebut, panitia menyiapkan 600 bibit pohon berbunga, yang terdiri atas tabebuya, spathodea, serta sejumlah jenis pohon berbuah.

Pohon-pohon tersebut dipilih karena selain berfungsi menambah ruang terbuka hijau, juga diharapkan mempercantik kawasan dengan bunga yang mekar saat memasuki musim berbunga.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan, Rahmat Prapto Udoyo, mengatakan penanaman pohon berbunga merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih hijau sekaligus memiliki nilai estetika.

“Jenis pohon yang dipilih didominasi pohon berbunga. Harapannya, ketika tumbuh besar nanti dapat memberikan keteduhan sekaligus memperindah kawasan yang dilalui masyarakat,” ujarnya, Rabu (5/8).

Selain penanaman pohon, Green Action 2026 juga mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pengelolaan sampah melalui program penukaran sampah dengan sembako.

“Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran bahwa sampah yang dipilah memiliki nilai ekonomi dan dapat mengurangi timbunan sampah di lingkungan,” tutupnya.

Koordinator Green Action 2026, Sutrisno mengatakan, keberhasilan menjaga lingkungan memerlukan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, komunitas, media, hingga masyarakat.

Menurutnya, Green Action 2026 menjadi momentum untuk membangun kepedulian bersama terhadap penghijauan dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti pada seremoni penanaman pohon, tetapi juga mendorong masyarakat ikut merawat pohon yang ditanam serta membiasakan pengelolaan sampah yang lebih baik,” katanya.

Pelaksanaan Green Action 2026 mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan di Kalimantan Selatan, di antaranya PT Toudano Mandiri Abadi (TMA), PT Antang Gunung Meratus (AGM), PT Arutmin Indonesia, Pertamina, PT Borneo Indobara (BIB), PT Adaro Indonesia, PT Tunas Inti Abadi (TIA), PT Sinar Bintang Albar (SBA), PT Guthrie International Pulau Laut Refinery, dan PT Borneo Energi Nusantara. (MRF/RIW/EPS)

Komisi II Cermati Serapan Anggaran untuk Perkuat Program Prioritas

Banjarmasin – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mencermati realisasi serapan anggaran dan pelaksanaan program kerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bagian dari persiapan pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Jahrian

Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kalsel bersama mitra kerja pemerintah daerah yang dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Jahrian, di Banjarmasin, Selasa (4/8).

Rapat dihadiri Badan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.

Masing-masing perangkat daerah memaparkan perkembangan pelaksanaan program, tingkat serapan anggaran, hingga kendala yang dihadapi selama tahun anggaran berjalan.

Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Jahrian, menegaskan bahwa evaluasi terhadap realisasi anggaran menjadi langkah penting agar pembahasan perubahan anggaran dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Menurutnya, DPRD perlu memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan program di setiap perangkat daerah. Dari hasil evaluasi tersebut akan diketahui program-program yang telah berjalan efektif, program yang masih memerlukan penguatan, maupun kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian lebih pada perubahan anggaran mendatang.

“Kami ingin melihat secara langsung perkembangan pelaksanaan program dan serapan anggaran masing-masing perangkat daerah. Dari situ akan terlihat program mana yang perlu terus diperkuat dan diperjuangkan,” ujar Jahrian.

Ia menambahkan, kondisi fiskal daerah yang terbatas mengharuskan seluruh pihak menyusun skala prioritas pembangunan secara cermat. Oleh karena itu, setiap rupiah anggaran harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung peningkatan pelayanan publik.

“Kami akan dorong nanti harus memiliki dampak yang jelas, sesuai kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jahrian menilai sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Melalui koordinasi yang baik, setiap kebijakan anggaran diharapkan mampu mendukung target pembangunan daerah sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.

Komisi II DPRD Kalsel berharap hasil rapat kerja ini menjadi bahan evaluasi yang komprehensif dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

“Program-program prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dapat terus diperkuat dan memperoleh dukungan anggaran yang memadai,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Terima Audiensi PINSAR, DPRD Siap Cari Solusi Gejolak Iklim Perunggasan

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan merespons berbagai keluhan yang disampaikan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Kalimantan Selatan terkait kondisi sektor perunggasan yang tengah menghadapi berbagai tantangan.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi yang diterima Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, didampingi Sekretaris Komisi II, Jahrian, di Gedung DPRD Kalsel, Rabu (5/8).

Audiensi digelar sebagai tindak lanjut surat permohonan yang diajukan PINSAR Kalsel. Dalam pertemuan tersebut, para peternak menyampaikan berbagai persoalan yang sedang dihadapi, mulai dari harga ayam hidup dan telur yang dinilai belum memberikan keuntungan bagi peternak hingga dampak pemadaman listrik bergilir yang mengganggu operasional usaha peternakan.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menegaskan, pihaknya menyambut baik aspirasi yang disampaikan para pelaku usaha perunggasan. Menurutnya, sektor perunggasan memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan protein hewani bagi masyarakat sekaligus menopang perekonomian ribuan peternak dan pelaku UMKM di Kalimantan Selatan.

“Atas nama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kami menerima dengan baik aspirasi dari PINSAR Kalsel. Dunia perunggasan ini sangat penting karena menyangkut kebutuhan pangan masyarakat sekaligus keberlangsungan usaha para peternak di Banua,” katanya.

Sebagai tindak lanjut dari hasil audiensi, DPRD Kalsel berkomitmen segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan.

Forum tersebut diharapkan menjadi wadah mencari solusi komprehensif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi sektor perunggasan.

RDP nantinya akan melibatkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perdagangan, Balai Karantina, Bulog, asosiasi peternak, serta instansi terkait lainnya agar penanganan permasalahan dapat dilakukan secara terpadu.

“Kami tidak ingin persoalan ini berlarut – larut. Dalam waktu dekat DPRD akan menggelar RDP dengan menghadirkan seluruh stakeholder untuk mencari solusi konkret agar harga kembali stabil dan aktivitas peternakan tidak terus terganggu,” tegas Supian HK.

Menurutnya, terdapat dua fokus utama yang akan menjadi pembahasan dalam RDP tersebut. Pertama, upaya stabilisasi harga ayam dan telur agar mampu memberikan keuntungan yang wajar bagi peternak tanpa memberatkan masyarakat sebagai konsumen.

Kedua, memperkuat koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh stakeholder agar setiap persoalan di sektor perunggasan dapat ditangani secara cepat dan tepat.

DPRD Kalsel juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan tersebut melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Stabilitas sektor perunggasan dinilai memiliki pengaruh besar terhadap ketahanan pangan daerah serta daya beli masyarakat.

“Jika sektor perunggasan terganggu, dampaknya akan meluas terhadap harga pangan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, diperlukan sinergi semua pihak untuk menghasilkan solusi yang berpihak kepada peternak sekaligus menjaga kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

91 Pejabat Pemko Banjarbaru Dilantik, Wali Kota Erna Lisa Halaby Tekankan Profesionalisme

Banjarbaru – Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, resmi melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan terhadap 91 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. Pelantikan berlangsung di Aula Gawi Sabarataan, Balai Kota Banjarbaru, Selasa (4/8).

Sebanyak 91 pejabat yang dilantik terdiri atas 7 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 17 pejabat administrator, dan 67 pejabat pengawas. Prosesi pelantikan turut dihadiri jajaran Forkopimda Kota Banjarbaru serta kepala perangkat daerah.

Wali Kota, Erna Lisa Halaby menegaskan, bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar mengisi jabatan yang kosong, melainkan bagian dari langkah strategis memperkuat kinerja organisasi pemerintahan.

“Pelantikan yang kita laksanakan hari ini bukanlah sekadar untuk mengisi jabatan yang kosong, melainkan langkah strategis untuk memastikan roda organisasi berjalan secara optimal melalui penempatan aparatur yang tepat pada posisi yang tepat,” ujarnya.

*Wali Kota Erna Lisa Halaby saat melantik pejabat Pemkot Banjarbaru*

Menurutnya, seluruh proses pengisian jabatan telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, profesionalisme, serta mengacu pada rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui penerapan merit system dan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ia menjelaskan, penerapan sistem tersebut bertujuan menciptakan birokrasi yang adaptif, profesional, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.

“Langkah ini penting agar sistem yang telah dibangun benar-benar mampu menciptakan birokrasi yang adaptif, profesional, dan siap menghadapi tantangan pembangunan daerah. Saudara-saudara merupakan bagian dari talenta terbaik yang telah melalui proses sesuai mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu, kepercayaan ini hendaknya dijawab dengan dedikasi, integritas, kompetensi, serta kinerja terbaik,” lanjutnya.

Di akhir arahannya, Wali Kota mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan kerja masing-masing.

Ia menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang produktif, memperkuat kolaborasi, serta menghadirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Erna Lisa berharap amanah jabatan yang diemban dapat dimaknai sebagai kesempatan untuk berkarya, menghadirkan solusi atas berbagai persoalan, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Banjarbaru.

Adapun 7 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik, yakni Sri Lailana sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Marhain Rahman sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kemas Akhmad Rudi Indrajaya sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum dan Politik, dan Abdussamad sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.

Selanjutnya Muhammad Mirhansyah sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi dan Keuangan, Kanafi sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Bambang Supriyatno sebagai Asisten Administrasi Umum Kota Banjarbaru. (BDR/RIW/APR)

Anggota UP2K Banjarmasin Diajak Melek Digital

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin terus bergerak mendorong penguatan ekonomi berbasis keluarga. Langkah ini kembali difasilitasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Banjarmasin melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas Anggota UP2K PKK, yang digelar selama dua hari di Aula Rumah Kemasan.

Kegiatan tersebut diikuti perwakilan kader UP2K PKK dari 5 kecamatan dan 52 kelurahan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar usai membuka kegiatan secara resmi, menekankan pentingnya kehati-hatian, efektivitas serta kualitas olahan produk yang dihasilkan ibu-ibu kader PKK agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Tidak sekadar teori, menurut Tezar, pelatihan kali ini dirancang lebih interaktif dengan menggaet narasumber dari berbagai sektor strategis di antaranya perwakilan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banjarmasin, Wetland Square, serta Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin.

*Sekdako Banjarmasin Ichrom Muftezar didampingi Kadisperdagin Ignasius Rizki Perdana*

“Kader UP2K PKK adalah ujung tombak ekonomi berbasis rumah tangga. Makanya pelatihan ini tidak hanya soal memenuhi kewajiban administrasi kesiapan lomba UP2K, tetapi juga untuk memperkuat branding produk dan daya tarik promosi mereka,” tekan Ichrom, Selasa (4/8).

Dijelaskannya lagi, konsep pemasaran suatu produk saat ini tidak lagi bergantung dari apa yang ditawarkan, melainkan bagaimana para produsen dapat jemput bola dan mengeksplor apa yang menjadi kebutuhan pasar.

“Produk bukan lagi soal apa yang kita inginkan tapi apa yang dibutuhkan pasar. Ini harus jadi perhatian kita bersama,” bebernya dihadapan seluruh kader UP2K.

Dirinya juga berharap, anggota UP2K se – Kota Banjarmasin dapat belajar dan menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat dari pelatihan ini.

“Artinya bukan sekedar ikut pelatihan. Tetapi setelah dari sini ada pemahaman dan hasil yang dapat langsung diaplikasikan untuk menunjang kesejahteraan dan pendapatan keluarga serta kelompok kerja (Pokja) anggota,” tutupnya.

Senada, Kepala Disperdagin Banjarmasin, Ignasius Rizki Perdana menyebut, tujuan dari program peningkatan kapasitas anggota UP2K ini, di samping untuk memberi pemahaman mendalam soal tertib administrasi, juga untuk membuka akses pasar lebih luas bagi produk unggulan UP2K.

“Pemasaran masa kini sudah berubah polanya dari yang konvensional menjadi digital, makanya kita mendorong mereka untuk dapat mengasah keterampilan dengan materi-materi fresh seperti pemanfaatan Artificial Intelligence (Ai), kemudian kemampuan praktik foto produk hingga konten video promosi menggunakan gawai,” tukasnya. (PEMKOBJM-SRI/RIW/APR)

Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak, DP3AKB Kembangkan RBI dan Relawan SAPA

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Sosialisasi Pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI), dan Peningkatan Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA), sebagai upaya memperkuat perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat.

Sosialisasi dilaksanakan di Ruang Rapat H. Maksid, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, pada Selasa (4/8) dan diikuti perwakilan perangkat daerah, organisasi masyarakat, serta relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan, Husnul Hatimah mengatakan pengembangan Ruang Bersama Indonesia menjadi salah satu langkah strategis, menghadirkan ruang yang aman, inklusif, dan ramah bagi perempuan serta anak di berbagai wilayah.

*Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan, Husnul Khatimah*

Menurutnya, keberadaan Relawan SAPA juga memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah mengedukasi, pendampingan, serta memperkuat upaya pencegahan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh peserta dapat memahami konsep pengembangan Ruang Bersama Indonesia sekaligus meningkatkan kapasitas para relawan SAPA agar mampu menjalankan perannya secara optimal di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Selain memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan mendukung pemenuhan hak-hak perempuan serta anak di Kalimantan Selatan.

“Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan tidak dapat tercapai tanpa memperhatikan peran serta perempuan dan perlindungan terhadap anak,” lanjutnya.

Desa/Kelurahan sebagai unit pemerintahan paling dekat dengan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi perempuan dan anak.

Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA) merupakan sebuah pendekatan pembangunan berbasis gender dan hak anak yang bertujuan menciptakan ruang hidup setara, bebas dari kekerasan, serta mendukung tumbuh kembang dan partisipasi anak dan perempuan secara optimal.

“Adapun pihak-pihak yang terlibat tidak hanya pemerintah tetapi juga tenaga pendidik dan Kesehatan, dunia usaha, forum anak, pendamping dan relawan SAPA, Lembaga swadaya Masyarakat, organisasi Perempuan, tokoh agama, adat dan Masyarakat desa serta media,” tutupnya. (MRF/RIW/APR)

Diskominfo Perkuat Kualitas Data melalui Workshop Metadata dan Rekomendasi Statistik

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Workshop Metadata dan Rekomendasi Statistik Tahun 2026, di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Selasa (4/8).

Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral sekaligus mendukung implementasi Satu Data Indonesia di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Workshop yang dilaksanakan selama 2 hari ini diikuti perwakilan SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel. Kegiatan dibuka Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, diwakili Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik, Efrin Riyadi, didampingi Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah.

Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik Diskominfo Kalsel, Muhammad Hidayatullah mengatakan, workshop diselenggarakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di seluruh perangkat daerah.

“Melalui workshop ini kami ingin membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya penyusunan metadata yang lengkap dan benar, serta pentingnya memperoleh Rekomendasi Statistik dari Badan Pusat Statistik sebelum melaksanakan kegiatan statistik sektoral. Dengan demikian, data yang dihasilkan akan lebih berkualitas, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penyusunan metadata yang baik tidak hanya mendukung dokumentasi data, tetapi juga mampu mencegah terjadinya duplikasi pengumpulan data antarperangkat daerah.

Selain itu, metadata menjadi elemen penting dalam menghasilkan statistik yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah dibagipakaikan sesuai amanat Satu Data Indonesia.

Menurutnya, workshop ini juga bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah menerapkan proses bisnis statistik sesuai standar nasional, memperkuat koordinasi antara Produsen Data, Walidata, dan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Pembina Data Statistik, serta mendorong peningkatan tata kelola data di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Harapannya, kegiatan ini mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas data pembangunan daerah, mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy, meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik melalui Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, sekaligus memperkuat implementasi Satu Data Indonesia sebagai fondasi pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Fungsional Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Diyang Gita Cendekia menegaskan, bahwa metadata dan rekomendasi statistik merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola data yang berkualitas.

“Metadata bukan sekadar pelengkap, melainkan identitas dari sebuah data. Melalui metadata yang baik, pengguna dapat metode, hingga kualitas data yang digunakan. Sementara Rekomendasi Statistik menjadi instrumen penting untuk memastikan kegiatan statistik sektoral berjalan sesuai standar dan tidak terjadi duplikasi antarinstansi,” jelasnya.

Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat menerapkan materi yang diperoleh selama workshop dalam setiap penyelenggaraan statistik sektoral sehingga kualitas data pemerintah daerah semakin meningkat.

“Kami berharap sinergi antara BPS, Diskominfo sebagai Walidata, dan seluruh perangkat daerah terus diperkuat agar data yang dihasilkan semakin berkualitas, terintegrasi, dan mampu menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)