LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Bersiap Miliki Layanan Kedokteran Nuklir, Gubernur Muhidin Tinjau Lokasi Pembangunan di RSUD dr. Moch. Ansari Saleh

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, terus mendorong penguatan layanan kesehatan rujukan di Banua melalui rencana pembangunan Gedung Layanan Kedokteran Nuklir dan Gedung Pusat Layanan Jantung Terpadu di RSUD dr. Moch. Ansari Saleh Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin.

Fasilitas tersebut diproyeksikan menjadi pusat layanan kesehatan modern yang mampu menghadirkan pelayanan medis yang lebih lengkap dan berkualitas bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

Ket : Gubernur Muhidin saat meninjau rencana pembangunan gedung layanan kedokteran nuklir di RSUD Moch. Ansari Saleh

Untuk memastikan kesiapan pengembangannya, Gubernur Muhidin meninjau langsung lokasi yang disiapkan sebagai area pembangunan di lingkungan RSUD dr. Moch. Ansari Saleh, Jumat (26/6) sore.

Dalam peninjauan itu, Gubernur didampingi Tenaga Ahli Gubernur, Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan M. Yasin Toyib, Kepala Bidang Cipta Karya Ryan Tirta Nugraha, Direktur RSUD dr. Moch. Ansari Saleh, dr. Tabiun Huda beserta jajaran direksi.

Muhidin mengatakan, pemerintah provinsi telah menyiapkan lahan sekitar satu hektare untuk pembangunan fasilitas kesehatan yang akan dilengkapi layanan kedokteran nuklir.

“Kami ingin menghadirkan layanan kedokteran nuklir di Kalimantan Selatan agar masyarakat dapat memperoleh pemeriksaan dengan teknologi yang lebih canggih dan hasil yang lebih akurat. Kawasan ini juga akan dilengkapi fasilitas pendukung, termasuk akomodasi bagi pasien dan keluarga yang menjalani pengobatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, usulan pembangunan akan mulai diajukan pada 2027. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, fasilitas tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2028.

“Target kami, pada penghujung 2028 layanan ini sudah bisa dimanfaatkan masyarakat. Dengan begitu, warga tidak perlu lagi keluar daerah hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang belum tersedia di Kalimantan Selatan,” katanya.

Muhidin menegaskan, layanan kedokteran nuklir dan pusat layanan jantung terpadu nantinya akan terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis pembiayaan.

“Baik peserta BPJS maupun pasien umum akan mendapatkan akses yang sama terhadap layanan ini. Harapan kami, masyarakat bisa memperoleh pelayanan kesehatan terbaik di daerahnya sendiri,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Muhidin juga menjalani Medical Check Up (MCU) VIP yang kini menjadi salah satu layanan unggulan RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh.

Ket : Gubernur Muhidin saat melakukan MCU di RS Moch. Ansari Saleh

“Bagi masyarakat yang ingin melakukan MCU saat ini sudah tersedia di RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh dengan berbagai layanan kesehatan,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur RSUD dr. Moch. Ansari Saleh, dr. Tabiun Huda mengatakan, pembangunan Gedung Layanan Kedokteran Nuklir dan Pusat Layanan Jantung Terpadu merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Selatan.

“Pembangunan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Kehadiran kedokteran nuklir akan membuat proses diagnosis lebih komprehensif sehingga penanganan pasien dapat dilakukan dengan lebih tepat,” ujarnya.

Ia memastikan rumah sakit telah memiliki sumber daya manusia yang siap mengoperasikan layanan tersebut. Saat ini, fokus persiapan berada pada pemenuhan peralatan medis dan sarana pendukung.

“Tenaga kesehatan sudah kami siapkan. Selanjutnya yang perlu dipenuhi adalah alat kesehatan dan fasilitas pendukung agar layanan ini dapat segera beroperasi dan dimanfaatkan masyarakat,” jelasnya.

Tabiun berharap pembangunan dapat segera direalisasikan sehingga masyarakat Kalimantan Selatan tidak lagi harus dirujuk ke luar daerah untuk memperoleh layanan kedokteran nuklir maupun pelayanan jantung terpadu.

“Kalau fasilitas ini sudah tersedia, masyarakat akan jauh lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan yang lengkap, cepat, dan berkualitas di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Padukan Edukasi Sejarah dan Seni, Museum Lambung Mangkurat Gelar Belajar Melukis Bersama

Banjarbaru – Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan kembali menghadirkan ruang belajar kreatif melalui Belajar Bersama II Melukis Bersama di Museum bertema “Membingkai Inspirasi Lewat Kanvas”, di Museum Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Minggu (28/6).

Kegiatan yang diikuti sekitar 75 peserta yang mayoritas anak-anak ini, menggabungkan edukasi sejarah dan seni. Sebelum mulai melukis, peserta diajak berkeliling museum untuk mengenal berbagai koleksi benda bersejarah sebagai sumber inspirasi.

Foto bersama saat pembukaan Belajar Bersama II di Museum Lambung Mangkurat

Selanjutnya, mereka menuangkan hasil pengamatan tersebut ke media tote bag yang telah disediakan panitia.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Suwarto mengatakan, kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mendekatkan museum kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

Menurutnya, melukis tidak hanya menghasilkan karya seni, tetapi juga menjadi media bagi peserta untuk mengekspresikan gagasan, perasaan, dan imajinasi.

“Melalui tema ini kami ingin mengajak peserta memahami bahwa setiap pengalaman, pengetahuan, dan imajinasi dapat diwujudkan menjadi karya yang bermakna. Melalui proses berkarya, mereka juga belajar menghargai kreativitas serta semakin peka terhadap lingkungan dan budaya di sekitarnya,” ujar Eddy, saat membuka kegiatan.

Ia menegaskan museum saat ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda bersejarah, melainkan juga menjadi ruang belajar, berkarya, dan berinovasi bagi masyarakat.

Karena itu, Disdikbud Kalsel terus mendukung berbagai kegiatan kreatif yang mampu menghubungkan seni, pendidikan, dan pelestarian budaya dalam satu wadah yang inspiratif.

“Kami berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan antusias, berani bereksplorasi dengan warna dan bentuk, serta menjadikannya sebagai pengalaman berharga untuk mengembangkan kreativitas dan bakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Museum Lambung Mangkurat, Ady Surya menjelaskan, kegiatan Belajar Bersama Melukis di Museum bertujuan mengembangkan kreativitas, keterampilan seni, sekaligus kemampuan berekspresi peserta melalui media lukis.

Menurutnya, peserta tidak hanya diperkenalkan pada teknik dasar melukis, tetapi juga diajak menuangkan ide dan inspirasi yang diperoleh dari koleksi museum ke dalam karya seni yang mereka buat.

“Kegiatan ini diharapkan dapat mengembangkan kreativitas dan imajinasi peserta, meningkatkan kemampuan dasar melukis, menumbuhkan rasa percaya diri dalam mengekspresikan ide, serta mempererat interaksi antar peserta,” ujarnya.

Ady menambahkan, kegiatan yang berlangsung di ruang terbuka Museum Lambung Mangkurat tersebut dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Tahun 2026 dan menghadirkan narasumber yang membimbing peserta mengenal alat, bahan, serta teknik dasar melukis.

“Semoga pengalaman belajar di museum menjadi lebih menyenangkan sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sejarah, budaya, dan warisan daerah Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Peringati Hari Musik, Gubernur Kalsel Tegaskan Komitmen Bangun Ekosistem Seni Inklusif

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya membangun ekosistem seni dan budaya inklusif melalui gelaran Hari Musik Dunia 2026, yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, melalui UPTD Taman Budaya, Sabtu (27/6) malam.

Mengusung tema “Muara: Tempat Segala Arus Bertemu”, peringatan Hari Musik Dunia tahun ini menjadi ruang bertemunya beragam budaya, tradisi, dan kreativitas yang diharapkan mampu memperkuat identitas Banua sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel

Kegiatan dibuka Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin, mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin.

Rusma mengatakan, musik merupakan bahasa universal yang mampu menyatukan berbagai perbedaan. Tema “Muara” dinilai mencerminkan karakter Kalimantan Selatan sebagai daerah yang kaya akan keberagaman budaya dan kreativitas.

Pemerintah akan terus memberikan banyak ruang kreatif bagi para musisi, agar musik tradisional tetap lestari, dan karya-karya seniman Banua mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Menurutnya, Hari Musik Dunia tidak hanya menjadi panggung hiburan, tetapi juga ruang edukasi, regenerasi, dialog, hingga apresiasi terhadap para pelaku seni.

Karena itu, pemerintah terus berkomitmen menghadirkan ekosistem seni yang terbuka, inklusif, dan tetap berakar pada nilai-nilai budaya lokal.

“Komitmen ini sejalan visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, “Bekerja Bersama, Merangkul Semua”, serta falsafah Banjar “Banyak sama kibit, sadikit sama culit” yang mengajarkan pentingnya semangat gotong royong membangun kebudayaan,” katanya.

Salah satu penampilan di malam puncak Hari Musik 2026

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Abdul Rahim menjelaskan, Hari Musik Dunia merupakan momentum memperkuat ruang kolaborasi dan apresiasi terhadap perjalanan musik di Kalimantan Selatan.

Dengan mengangkat tema “Muara” menggambarkan berbagai latar belakang, tradisi, generasi, dan ekspresi musik yang bertemu dalam satu ruang untuk saling menguatkan.

“Puncak peringatan Hari Musik Dunia tahun ini menghadirkan 19 penampil dari berbagai komunitas musik, kegiatan juga diisi dengan ruang diskusi melalui Lab-Batang Banyu: Pandir Series, penyampaian Pesan Hari Musik Dunia oleh maestro Kuriding Mukhlis Maman, serta Tribute Tokoh Musik Banua sebagai bentuk penghormatan kepada para pelaku seni yang telah berjasa,” ungkapnya.

Abdul Rahim menambahkan, panggung pertunjukan harus berjalan berdampingan dengan ruang pembelajaran, dialog, dan apresiasi, agar perkembangan seni budaya terus berkelanjutan.

Melalui Hari Musik Dunia 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus bersinergi kolaborasi antara pemerintah, komunitas, akademisi, dan pelaku seni semakin kuat, agar mampu melahirkan karya-karya kreatif yang mengharumkan nama Banua di Kalsel.

“Kami sangat apresiasi keterlibatan kabupaten kota, serta tingginya antusias pengunjung ke Taman Budaya Kalsel,” tutupnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, melalui UPTD Taman Budaya Kalsel, menggelar malam puncak peringatan Hari Musik Dunia 2026, selama dua hari 26 – 27 Juni 2026, di halaman Panggung Bachtiar Sanderta Banjarmasin. (NHF/RIW/EPS)

Wali Kota Lisa Tegaskan: RSD Idaman Harus Jadi Rumah Sakit Pilihan Masyarakat

Banjarbaru – Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, memberikan arahan dan pembinaan kepada seluruh pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman Kota Banjarbaru dalam rangka meningkatkan disiplin, integritas, dan mutu pelayanan kesehatan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai 4 RSD Idaman Kota Banjarbaru, Jumat (26/6).

Dalam arahannya, Wali Kota Lisa menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga medis, tenaga kesehatan, hingga jajaran administrasi yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, rumah sakit merupakan wajah pelayanan publik pemerintah daerah di bidang kesehatan sehingga profesionalisme dan dedikasi seluruh pegawai menjadi kunci utama membangun kepercayaan masyarakat.

Wali Kota Lisa menegaskan bahwa status BLUD yang dimiliki RSD Idaman memberikan fleksibilitas pengelolaan rumah sakit, namun harus diimbangi dengan tanggung jawab, akuntabilitas, dan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

Ia menekankan empat hal utama yang harus menjadi pedoman seluruh pegawai, yakni integritas dan disiplin, pelayanan yang mengedepankan keramahan (hospitality), kerja sama tim, serta peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.

Secara khusus, Wali Kota Lisa mengingatkan bahwa setiap pasien berhak memperoleh pelayanan yang sama tanpa memandang latar belakang maupun kondisi sosial ekonomi.

Ia meminta seluruh jajaran RSD Idaman, melayani setiap pasien dengan ramah, penuh empati, dan tanpa diskriminasi.

“Orang yang datang ke rumah sakit adalah orang yang sedang sakit atau keluarganya yang sedang cemas. Sembuhkan mereka tidak hanya dengan obat, tetapi juga dengan senyuman, tutur kata yang santun, dan empati. Layani masyarakat tanpa memandang status sosial,” tegasnya.

Pemerintah Kota Banjarbaru juga menegaskan komitmennya terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk melalui perhatian terhadap kesejahteraan pegawai BLUD sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (MedCenBJB-RIW/EPS)

Bappeda Kotabaru Konsultasi ke Diskominfo Kalsel, Perkuat Kesiapan Hadapi Penilaian Indeks SDI

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menerima konsultasi dan koordinasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kotabaru, terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI), di Aula Diskominfo Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Kamis (25/6).

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah mengenai mekanisme, tahapan, serta pemenuhan indikator dalam penilaian Indeks SDI yang menjadi salah satu tolok ukur tata kelola data pemerintah.

Ket : Suasana Koordinasi dan konsultasi Bappeda Kota Banjarbaru dan Diskominfo Kalsel

Melalui konsultasi ini, Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan memberikan pendampingan mengenai tata cara pembuatan akun INDAH milik Badan Pusat Statistik (BPS), dan akun Satu Data Indonesia sebagai bagian dari penyelenggaraan statistik sektoral.

Selain itu, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai 27 indikator penilaian Indeks SDI beserta bukti dukung yang harus dipenuhi pemerintah daerah agar mampu memperoleh nilai optimal.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, melalui Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik, Muhammad Hidayatullah mengatakan, bahwa penerapan Satu Data Indonesia menjadi fondasi penting mewujudkan kebijakan pembangunan berbasis data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Melalui konsultasi ini kami ingin memastikan pemerintah daerah memahami setiap tahapan pemenuhan Indeks Satu Data Indonesia sehingga implementasinya dapat berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tidak dapat dilakukan satu instansi saja, melainkan memerlukan kolaborasi seluruh unsur penyelenggara.

“Sinergi antara Bappeda, Diskominfo, dan BPS di daerah menjadi kunci agar proses pengelolaan data berjalan lebih terintegrasi dan menghasilkan data yang berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Bappeda Kabupaten Kotabaru menyampaikan bahwa pada tahun sebelumnya belum mengikuti penilaian Indeks SDI.

Kondisi itu berdampak pada proses perencanaan pembangunan daerah, termasuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta berpengaruh terhadap dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.

Hidayatullah juga mendorong agar Bappeda Kabupaten Kotabaru melibatkan Diskominfo dan BPS Kotabaru dalam setiap tahapan pemenuhan indikator Indeks SDI sehingga tercipta pemahaman yang sama dan tindak lanjut yang lebih efektif.

“Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan juga membuka ruang konsultasi lanjutan bagi pemerintah kabupaten/kota yang membutuhkan pendampingan penyelenggaraan Satu Data Indonesia, sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola data di Kalimantan Selatan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Tekan Angka Anak Tidak Sekolah, Pemprov Kalsel Upayakan Program Paket A, B, dan C

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya menekan angka anak tidak sekolah (ATS) melalui dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.

Program tersebut menjadi bagian dari komitmen Gubernur Kalsel, Muhidin untuk memastikan seluruh warga memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Abdul Rahim

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim mengatakan, masih terdapat masyarakat yang belum menuntaskan pendidikan formal karena berbagai faktor, mulai dari keterbatasan ekonomi, putus sekolah, hingga harus bekerja atau membantu keluarga.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah sehingga diperlukan langkah jemput bola melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

“Program Paket A, Paket B, dan Paket C bukan sekadar penyetaraan ijazah, tetapi menjadi instrumen strategis untuk membuka kembali akses pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka anak tidak sekolah, sekaligus memperluas kesempatan masyarakat memperoleh kehidupan yang lebih baik,” ujarnya di Banjarbaru, belum lama tadi.

Abdul Rahim menjelaskan, penyelenggaraan pendidikan kesetaraan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maupun Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tetap memberikan dukungan melalui koordinasi kebijakan, sinkronisasi program, penguatan data pendidikan, serta mendorong kolaborasi lintas sektor agar layanan pendidikan semakin mudah dijangkau masyarakat.

Ia menegaskan, keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari banyaknya ijazah yang diterbitkan, melainkan dari semakin banyaknya masyarakat yang memperoleh kesempatan belajar dan mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat bisa kembali mendapatkan layanan pendidikan yang berkelanjutan dan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidupnya,” katanya.

Menurut Abdul Rahim, tantangan terbesar dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan bukan hanya persoalan akses, tetapi juga membangun kembali motivasi masyarakat untuk kembali belajar.

Banyak warga yang enggan melanjutkan pendidikan karena faktor usia, pekerjaan, kondisi keluarga, maupun sudah terlalu lama meninggalkan bangku sekolah.

Karena itu, Disdikbud Kalsel terus memperkuat pendataan anak tidak sekolah secara akurat serta mendorong strategi jemput bola agar sasaran program lebih tepat dan efektif.

Selain itu, Ia menilai lulusan Paket A, B, dan C perlu memperoleh kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

“Ijazah pendidikan kesetaraan diakui dan dapat digunakan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena itu perlu sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan sektor ketenagakerjaan agar lulusan pendidikan kesetaraan benar-benar mendapatkan manfaat nyata,” jelasnya.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan pendidikan formal.

“Pendidikan adalah investasi terbaik bagi masa depan daerah. Jangan sampai ada warga Kalimantan Selatan kehilangan kesempatan belajar hanya karena keterbatasan ekonomi maupun kondisi sosial. Semua warga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Jelang Puncak Musim Kemarau, BPTPH Gencarkan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Lahan

Banjarbaru – Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggencarkan sosialisasi pencegahan dan penanganan kebakaran lahan hortikultura sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau.

Kegiatan ini melibatkan para penyuluh pertanian di sejumlah wilayah yang memiliki potensi terjadinya kebakaran lahan.

Kepala BPTPH Provinsi Kalimantan Selatan, Lestari Fatria Wahyuni mengatakan, sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman para petani mengenai pentingnya upaya pencegahan kebakaran sejak dini.

Menurutnya, kebakaran lahan hortikultura tidak hanya menyebabkan kerugian bagi petani, tetapi juga berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian serta mengganggu upaya menjaga ketahanan pangan daerah.

Lestari menjelaskan, memasuki musim kemarau risiko terjadinya kebakaran lahan cenderung meningkat.

“Oleh karena itu, BPTPH Kalsel terus mengintensifkan kegiatan edukasi kepada petani melalui penyuluh pertanian agar masyarakat semakin memahami langkah – langkah pencegahan yang dapat dilakukan di lapangan,” ucap nya, baru – baru ini.

Ia menegaskan, bahwa pencegahan kebakaran merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan peran aktif seluruh pihak, terutama petani sebagai pengelola lahan.

“Kesadaran untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran menjadi faktor penting menekan kejadian kebakaran lahan hortikultura di Kalimantan Selatan,” lanjutnya.

Selain edukasi mengenai langkah pencegahan, selama sosialisasi peserta juga dibekali pengetahuan mengenai penanganan awal apabila terjadi kebakaran lahan.

“Petani diharapkan memahami prosedur penanggulangan awal serta pentingnya segera berkoordinasi dengan instansi terkait agar kebakaran dapat dikendalikan secepat mungkin dan tidak meluas ke lahan lainnya,” sahutnya.

sosialisasi pencegahan dan penanganan kebakaran lahan hortikultura

Menurut Lestari, penerapan budidaya pertanian tanpa pembakaran lahan juga terus didorong sebagai salah satu solusi menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi tanaman hortikultura dari ancaman kebakaran.

Langkah tersebut dinilai mampu mendukung keberlanjutan sektor pertanian serta menjaga produktivitas hasil pertanian di Kalimantan Selatan.

“Melalui sosialisasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan, diharapkan kesadaran petani terhadap pentingnya pencegahan kebakaran semakin meningkat. Dengan demikian, risiko kebakaran lahan hortikultura dapat ditekan sehingga aktivitas pertanian tetap berjalan optimal, produktivitas tanaman terjaga, dan ketahanan pangan daerah dapat terus diperkuat,” tutup Lestari. (MRF/RIW/EPS)

Seleksi Piala Bela Negara, Dispora – FORSGI Kalsel Gelar Festival Sepakbola Usia Dini

Banjarbaru – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi bekerjasama dengan Forum Sepak Bola Generasi Indonesia (FORSGI) Kalsel, menggelar Festival Sepakbola Usia Dini 10 dan 12 tahun, di Lapangan Mini Soccer Mabrur, Banjarbaru, Jumat (26/6).

Festival dibuka Kepala Dispora Kalsel Pebriadin Hapiz, didampingi Kabid Pembudayaan Olahraga Muhammad Anugrah, serta Ketua FORSGI Kalsel Budiono.

Ket foto : Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz (Tengah)

Pebriadin menyampaikan, Dispora Kalsel mengapresiasi FORSGI yang berinisiatif melaksanakan festival ini, yang merupakan kegiatan pembinaan atlet usia dini sepakbola di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kami mengapresiasi kegiatan ini, yang dilaksanakan pada waktu libur sekolah anak anak,” ungkap Pebriadin.

Sehingga, lanjutnya, festival ini diharapkan dapat mengisi waktu libur dengan aktivitas fisik berolahraga.

“Dengan adanya kegiatan ini dapat mengurangi aktivitas anak anak bermain gadget,” ujarnya lagi.

Pihaknya memandang kegiatan yang dilaksanakan ini, adalah sebagian dari pembinaan sepakbola usia dini.

“Kami sampaikan tadi, bahwa festival ini tidak mengejar siapa yang menjadi pemenang, sehingga anak anak dapat menunjukkan karakter mereka bermain bola, serta progres hasil mereka latihan selama ini, ” ucapnya.

Selain itu, festival ini juga menunjukkan bahwa kegiatan pada bidang pembudayaan olahraga Dispora Kalsel tidak hanya pada pengiriman atlet-atlet saja, tetapi turut melakukan pembinaan.

Sementara itu, Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Muhammad Anugrah mengatakan, festival diikuti 12 tim untuk Kelompok Usia 10, serta 12 tim untuk Kelompok Usia 12 tahun.

Sehingga total peserta 24 tim, dari perwakilan 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Festival berlangsung dari 25 hingga 27 Juni 2026.

“Kami berharap, melalui kegiatan ini Provinsi Kalimantan Selatan dapat mencetak atlet – atlet sepakbola usia dini, yang nantinya menjadi atlet senior sepakbola Banua,” ucap Anugrah.

Sedangkan, Ketua FORSGI Kalsel Budiono mengatakan, peserta pada ajang festival ini, sebagian akan diseleksi mengikuti kejuaraan sepak bola usia dini piala Bela Negara, yang akan dilaksanakan Juli 2026 di Jakarta.

“Diharapkan para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaiknya, agar terpilih mewakili Provinsi Kalimantan Selatan pada kejuaraan nasional tersebut,” ungkap Budiono.

Dari hasil seleksi festival ini akan diambil 14 pemain untuk mengikuti Kejuaraan Nasional Piala Bela Negara pada kategori Usia 12 tahun. (SRI/RIW/EPS)

Tim Sepak Bola Putri Banjarmasin Gugur, Delapan Tim Siap Berebut Tiket Semifinal MLSC All-Stars 2026

Kudus – Delapan tim memastikan diri melaju ke babak perempat final MilkLife Soccer Challenge (MLSC) All-Stars 2026 setelah menyelesaikan fase grup yang berlangsung di Supersoccer Arena, Kudus, Jawa Tengah, pada 23–25 Juni 2026.

Tim yang berhak tampil di babak delapan besar ialah All-Stars Kudus, Semarang, Jakarta, Solo, Tangerang, Surabaya, Yogyakarta, dan Malang. Mereka terdiri atas juara dan runner-up dari masing-masing grup serta dua tim peringkat ketiga terbaik berdasarkan perolehan poin dan selisih gol.

Pada Grup A, All-Stars Jakarta keluar sebagai juara grup dengan koleksi enam poin setelah unggul head to head atas All-Stars Surabaya yang juga mengumpulkan enam poin.

Di Grup B, All-Stars Semarang memuncaki klasemen dengan tujuh poin, disusul All-Stars Solo sebagai runner-up dengan enam poin.

Sementara itu, All-Stars Kudus tampil sempurna di Grup C dengan mengoleksi sembilan poin tanpa kebobolan satu gol pun.

Posisi runner-up ditempati All-Stars Tangerang dengan enam poin. Adapun dua tim peringkat ketiga terbaik yang lolos ke babak perempat final adalah All-Stars Yogyakarta dan All-Stars Malang.

Head Coach MilkLife Soccer Challenge, Jacksen F. Tiago menilai, hasil undian babak delapan besar akan menghadirkan pertandingan yang menarik.

Menurutnya, tim-tim yang lolos memang menunjukkan konsistensi permainan sejak hari pertama kompetisi.

“Di sini kita akan melihat bagaimana kecerdasan pelatih yang pernah mengalahkan rivalnya di fase grup untuk tetap menjaga konsistensi timnya. Sebaliknya, tim yang sebelumnya kalah tentu memiliki kesempatan melakukan evaluasi dan bangkit. Beberapa pertandingan bisa menjadi ajang pembalasan,” ujar Jacksen.

Ia menegaskan, kejuaraan ini tidak hanya berorientasi pada perebutan gelar juara, tetapi juga menjadi wadah pencarian bibit pesepak bola putri Indonesia.

Sejumlah pemain dari tim yang gagal lolos ke perempat final tetap masuk dalam pantauan tim talent scouting untuk dipersiapkan menuju SingaCup 2026.

“Yang kami cari bukan hanya juara, tetapi pemain-pemain yang berpotensi menjadi masa depan tim nasional. Karena itu, pemain yang belum lolos tetap memiliki peluang untuk terpilih,” katanya.

Memasuki babak gugur, sejumlah pelatih mengaku telah menyiapkan strategi terbaik menghadapi lawan masing-masing. Asisten Pelatih All-Stars Kudus, Adhitya Edwin Prastyo, meminta anak asuhnya tetap waspada saat kembali menghadapi All-Stars Tangerang.

“Kami harus tetap hati-hati karena pertandingan semakin ketat. Yang terpenting menjaga kekompakan, kerja keras, dan kepercayaan diri agar bisa meraih kemenangan,” ujarnya.

Sementara itu, Pelatih All-Stars Tangerang, Leonardo Sedubun, optimis timnya mampu memberikan perlawanan lebih baik setelah melakukan evaluasi dari pertemuan sebelumnya.

“Pertemuan pertama pemain masih sedikit gugup. Sekarang kami lebih siap dan akan bermain lepas tanpa beban,” katanya.

Optimisme serupa disampaikan pelatih All-Stars Surabaya dan All-Stars Solo yang akan saling berhadapan di babak delapan besar.

Kedua tim mengaku telah mempersiapkan strategi sekaligus memulihkan kondisi fisik pemain untuk menghadapi pertandingan yang diprediksi berlangsung ketat.

Babak perempat final MilkLife Soccer Challenge All-Stars 2026 dijadwalkan berlangsung pada Jumat (26/6) di Supersoccer Arena, Kudus, untuk memperebutkan tiket menuju semifinal.

Sementata itu, Tim Sepak Bola Putri MLSC Regional Banjarmasin U – 12, gagal melaju ke baba.selanjutnya, setelah menelan kekalahan pada pertandingan Milklife Soccer Challenge All-Star 2026. (Rilis-SRI/RIW/EPS)

Banggar DPRD Kalsel Dorong Aset Daerah Lebih Produktif Demi Perkuat Pendapatan Daerah

Banjarmasin – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan, pentingnya optimalisasi pengelolaan aset daerah sebagai langkah strategis memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di Ruang Rapat H. M. Ismail Abdullah, Rabu (24/6) sore.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Alpiya Rakhman mengatakan, pembahasan tidak hanya difokuskan pada realisasi anggaran dan capaian program pemerintah daerah, tetapi juga menjadi momentum evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan serta aset milik pemerintah.

Banggar DPRD Kalsel menilai keberhasilan pelaksanaan APBD tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran, melainkan dari sejauh mana anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“DPRD memandang aset pemerintah seharusnya tidak hanya menjadi bagian dari administrasi keuangan, tetapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah,” ucapnya.

Disampaikan Alpiya, persoalan pengelolaan aset masih menjadi perhatian serius Banggar DPRD, karena salah satu perhatian utama dalam rapat tersebut adalah masih besarnya potensi aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Secara umum fundamental keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan cukup baik, namun pemanfaatan aset yang belum optimal harus segera dibenahi.

DPRD Kalsel optimistis, dengan pengelolaan aset yang lebih produktif, transparan, dan akuntabel, pemerintah daerah tidak hanya mampu menjaga kesehatan fiskal, tetapi juga menciptakan sumber-sumber pendapatan baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di Kalimantan Selatan.

“Dalam rapat ini banyak kawan-kawan anggota Banggar yang mempertanyakan kondisi dan pemanfaatan aset daerah. Pengelolaan aset menjadi perhatian kami agar aset-aset yang dimiliki pemerintah benar-benar produktif dan memberikan manfaat bagi daerah,” ungkapnya.

Lebih lanjut Alpiya menambahkan, aset daerah yang dikelola secara profesional akan menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Oleh karena itu, diperlukan langkah – langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset agar mampu berkontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, berbagai catatan, masukan, serta rekomendasi yang disampaikan Banggar DPRD dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan tata kelola keuangan maupun aset daerah pada tahun-tahun mendatang,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)