Peringati Hari Bhayangkara ke-80, Polda Kalsel Perkuat Profesionalisme dan Tegaskan Komitmen Pelayanan Masyarakat

Banjarbaru – Polda Kalimantan Selatan menggelar Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, di Lapangan Satuan Brimob Polda Kalsel, Banjarbaru, Rabu (1/7).

Peringatan tersebut menjadi momentum bagi Polri untuk memperkuat komitmen meningkatkan kualitas pelayanan, profesionalisme, serta kepercayaan masyarakat.

Upacara dipimpin langsung Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan selaku inspektur upacara. Kegiatan ini dihadiri Gubernur Kalsel, Muhidin, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, jajaran Forkopimda serta sejumlah tamu undangan.

Kapolda Kalsel, Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan, upacara parade menjadi puncak rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 setelah sebelumnya Polda Kalsel melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat.

“Hari ini kita melaksanakan upacara parade sebagai puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Sebelumnya, kami telah menggelar berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari bakti sosial, bakti kesehatan, hingga perlombaan yang mengangkat kearifan lokal sebagai bentuk kedekatan Polri dengan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Kapolda, seluruh rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari perayaan Hari Bhayangkara, tetapi juga sebagai upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat serta memperkuat kolaborasi, menjaga keamanan dan ketertiban di Kalimantan Selatan.

Ia berharap, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi seluruh jajaran Polri untuk terus berbenah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Memasuki usia pengabdian yang ke-80 tahun, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat profesionalisme, dan menjaga kepercayaan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” tegasnya.

Ket : Suasana Upacara Hari Bhayangkara ke 80 Polda Kalsel

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, mengapresiasi pengabdian Polri yang telah memasuki usia ke-80. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, Polda Kalsel, dan Forkopimda selama ini telah berjalan baik, menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan daerah.

“Selama 80 tahun Polri telah menunjukkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara melalui pelayanan kepada masyarakat. Kami mengapresiasi dedikasi tersebut dan berharap semangat itu terus dipertahankan,” kata Muhidin.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memperkuat kolaborasi dengan Polda Kalsel dan seluruh unsur Forkopimda untuk menjaga situasi daerah tetap aman, damai, dan kondusif.

“Kami akan terus bersinergi dengan Kapolda dan seluruh Forkopimda agar Kalimantan Selatan tetap menjadi daerah yang aman, damai, tenteram, dan memberikan rasa nyaman bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Pemerintah Tunjuk Empat Marketplace Sebagai Pemungut PPh

Jakarta – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK-37/2025) dengan menunjuk empat penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), sebagai pihak yang memungut Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri melalui marketplace.

Implementasi kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menyederhanakan administrasi perpajakan, memberikan kepastian hukum, serta mendorong terciptanya sistem perpajakan yang lebih mudah, efektif, dan berkeadilan.

“PMK-37/2025 tidak mengatur jenis pajak baru. Pedagang yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya pada dasarnya memang telah memiliki kewajiban membayar Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Peraturan ini hanya mengatur mekanisme pemungutannya melalui marketplace sehingga administrasinya menjadi lebih sederhana dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha,” ujar Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, Senin (1/7).

Selain memberikan kemudahan administrasi, kebijakan ini juga bertujuan menciptakan perlakuan perpajakan yang lebih setara (level playing field) antara pelaku usaha yang bertransaksi secara digital maupun konvensional.

Mekanisme pemungutan melalui marketplace diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan secara lebih mudah, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha.

Pemerintah juga tetap memberikan perlindungan kepada pelaku usaha kecil, Wajib Pajak orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak, tidak dikenai pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace, sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, pelaku usaha dengan omzet tersebut tetap memperoleh fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, marketplace memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto (omzet), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

PPh Pasal 22 yang dipungut tersebut bukan merupakan tambahan beban pajak, melainkan dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam tahun berjalan atau menjadi bagian dari pelunasan PPh Final sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Empat penyelenggara PMSE yang ditunjuk sebagai pihak lain untuk memungut PPh Pasal 22 adalah PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli), PT Shopee International Indonesia, PT Tokopedia, dan PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada).

Keempat penyelenggara PMSE tersebut akan melaksanakan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh sesuai dengan ketentuan PMK-37/2025.PMK-37/2025 juga mengatur beberapa jenis transaksi yang tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace.

Antara lain penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menjadi mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi, penjualan barang dan/atau jasa oleh pedagang yang memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan dan/atau pemungutan PPh, serta penjualan pulsa dan kartu perdana.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan penyelenggara PMSE dan seluruh pemangku kepentingan agar implementasi PMK-37/2025 berjalan baik. Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin menghadirkan administrasi perpajakan yang semakin sederhana, memberikan kepastian hukum, sekaligus mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil dan efektif tanpa menambah jenis pajak baru,” tutup Bimo. (DJPKalselteng-RIW/EPS)

Pemprov Kalsel Matangkan Persiapan Apel Siaga Karhutla Hadapi Dampak El Nino

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat seiring datangnya musim kemarau dan dampak fenomena El Nino.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mempersiapkan pelaksanaan Apel Siaga Karhutla melalui rapat koordinasi yang akan digelar pada Selasa (2/7).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra mengatakan, rapat persiapan tersebut akan melibatkan berbagai instansi terkait sebagai upaya mematangkan seluruh kesiapan sebelum pelaksanaan Apel Siaga Karhutla.

“Persiapan tidak hanya difokuskan pada pelaksanaan apel, tetapi juga memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta mekanisme koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.

Menurutnya, koordinasi yang kuat menjadi salah satu faktor penting agar seluruh unsur yang terlibat memiliki pemahaman dan langkah yang sama dalam upaya pencegahan maupun penanganan karhutla selama musim kemarau.

“Rapat persiapan akan kami laksanakan pada 2 Juli mendatang untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan Apel Siaga Karhutla berjalan optimal. Kami ingin seluruh instansi yang terlibat memiliki kesiapan yang sama sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terpadu apabila terjadi kebakaran,” ujar Ronny.

Ia menjelaskan, rapat tersebut juga akan menjadi forum penyamaan persepsi antarlembaga, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi karhutla di Kalimantan Selatan.

“Pelaksanaan Apel Siaga Karhutla merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, terutama setelah adanya arahan dari pemerintah pusat terkait kewaspadaan terhadap dampak fenomena El Nino,” tutupnya.

Melalui sinergi yang terus diperkuat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan lebih efektif, sehingga mampu melindungi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta meminimalkan dampak bencana selama musim kemarau tahun 2026. (MRF/RIW/EPS)

Pemadaman Listrik,
Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Minta Jadwal Siang Hari

Banjarmasin – UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin meminta, pemadaman listrik bergilir, hanya dijadwalkan saat siang hari.

Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Akhmad Jaki menyampaikan, pihaknya dapat mentolerir pemadaman listrik pada siang hari, namun tidak pada malam hari. Mengingat aktivitas di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, lebih aktif pada malam hari. Mulai dari aktivitas bongkar muat ikan dari kapal nelayan, hingga transaksi jual beli.

Ket foto : Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Akhmad Jaki

“Melihat kondisi saat ini, telah terjadi pemadaman listrik secara bergilir di Kota Banjarmasin, maka kami berharap untuk di kawasan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin dapat dilakukan pada siang hari,” ungkap Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Akhmad Jaki, Rabu (1/7).

Akhmad Jaki menjelaskan, di kawasan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, aktivitas dominan dilakukan malam hari. Dimana para pedagang dan pembeli bertemu melakukan transaksi.

“Karena itu, pemadaman listrik di kawasan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin dapat dilakukan pada siang hari. Mengingat, aktivitas di tempat tersebut dilakukan pada malam hari,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Akhmad Jaki, pada malam hari terjadi aktivitas bongkar muat ikan dari kapal nelayan.

“Kami meminta kepada pihak berwenang yaitu PLN agar jangan memadamkan aliran listriknya pada malam hari di kawasan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin,” ucapnya lagi.

Jika sampai terjadi pemadaman aliran listrik pada malam hari, maka akan menganggu aktivitas kegiatan jual beli masyarakat di kawasan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin.

“Mungkin jika pemadaman dilakukan pada siang hari relatif tidak begitu berpengaruh,” ujarnya.

Mengingat, pada siang hari hanya ada aktivitas di perkantoran Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, dan masih dapat diatasi apabila terjadi pemadaman pada siang hari.

“Pada siang hari di kawasan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin tidak terlalu banyak menggunakan penerangan, dan aktivitas kantor masih dapat dilaksanakan,” ujar Akhmad Jaki. (SRI/RIW/EPS)

Pelindo Tanam 2.500 Pohon di Banjarmasin, Wujudkan Komitmen Pelestarian Lingkungan Berkelanjutan

Banjarmasin – Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan menanam 2.500 bibit pohon di kawasan TPA Basirih, Kota Banjarmasin.

Kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen perusahaan, mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memperkuat implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Acara dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin/Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Executive Director 3 PT Pelabuhan Indonesia (Persero), jajaran manajemen Sub Regional Kalimantan, serta unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Executive Director 3 PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Daru Wicaksono Julianto, menegaskan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia harus menjadi momentum untuk mengambil tindakan nyata menjaga kelestarian alam.

“Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia harus menjadi momentum untuk mengambil tindakan nyata, bukan sekadar seremonial. Melalui penanaman 2.500 pohon ini, Pelindo ingin meninggalkan warisan hijau bagi Kota Banjarmasin. Setiap pohon yang kita tanam hari ini adalah harapan akan udara yang lebih bersih, ekosistem yang lebih sehat, serta masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemilihan pohon keras dilakukan karena memiliki daya serap karbon yang tinggi, perakaran yang kuat, serta memberikan manfaat ekologis dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, Daru menyampaikan bahwa sebagai perusahaan pelabuhan nasional, Pelindo meyakini pertumbuhan bisnis harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan.

“Program penanaman pohon ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Kami berharap sinergi dengan Pemerintah Kota Banjarmasin dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus menghadirkan program – program pelestarian lingkungan yang berkelanjutan,” katanya.

Program penghijauan ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan ruang hidup yang lebih sehat bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin menyampaikan apresiasi atas kontribusi Pelindo, mendukung pelestarian lingkungan melalui aksi nyata penanaman pohon.

Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendorong terciptanya lingkungan yang lebih hijau, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan penanaman 2.500 pohon ini, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi menjaga dan merawat lingkungan.

Setiap pohon yang ditanam diharapkan menjadi warisan hijau bagi generasi mendatang serta memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan Kota Banjarmasin yang lebih hijau, sehat, dan tangguh menghadapi tantangan perubahan iklim. (Pelindo-RIW/EPS)

Hadiri Rakernas II ADPSI, Wakil Ketua DPRD Kalsel Perkuat Sinergi Antarlegislatif Daerah

Bali – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) yang digelar pada 28 Juni hingga 1 Juli 2026 di Bali.

Kegiatan tersebut dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Akhmad Wiyagus. Dalam sambutannya, Ia menegaskan pentingnya peran DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah, menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo (ditengah)

Mewakili DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo mengikuti seluruh rangkaian agenda Rakernas. Sementara dari unsur Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan turut hadir Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Riswan Erfa.

Kartoyo menjelaskan, Rakernas ADPSI menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di daerah.

Oleh karena itu, menjadi forum strategis yang mempertemukan pimpinan dan anggota DPRD provinsi dari seluruh Indonesia guna memperkuat sinergi antarlembaga legislatif daerah.

“Rakernas ini, kami memperoleh banyak masukan serta bertukar pengalaman dengan DPRD dari berbagai provinsi. Berbagai pembahasan yang dilakukan menjadi bekal untuk terus meningkatkan pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan demi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” katanya.

Kartoyo menilai, tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks menuntut adanya komunikasi dan kolaborasi yang kuat antar-DPRD provinsi. Karena itu, forum seperti Rakernas ADPSI menjadi sarana yang efektif untuk menyatukan pandangan, berbagi praktik baik, serta merumuskan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.

Suasana Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI)

Selain membahas isu – isu strategis, Rakernas II ADPSI juga dimanfaatkan sebagai ajang mempererat hubungan kelembagaan antar-DPRD provinsi.

“Kebersamaan tersebut mampu memperkuat komitmen seluruh anggota ADPSI, dalam mendukung pembangunan nasional melalui optimalisasi peran legislatif di masing-masing daerah,” jelasnya.

Kartoyo berharap, rekomendasi dan berbagai gagasan yang dihasilkan selama Rakernas II ADPSI dapat menjadi referensi memperkuat kelembagaan DPRD. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dapat berjalan semakin optimal serta berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kalimantan Selatan.

“Kegiatan ini menjadi ajang bertukar pengalaman, juga membahas berbagai isu strategis, terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah serta penguatan pelaksanaan fungsi DPRD,” tutupnya. (DPRDKALSEL-NHF/RIW/EPS)

Menaker dan Seskab Luncurkan MagangHub Angkatan II, Kuota Peserta Naik Jadi 150 Ribu

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bersama Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya meluncurkan Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Angkatan II Tahun 2026 di Jakarta, Senin (29/6).

Pada angkatan II ini, pemerintah meningkatkan kuota peserta dari 100 ribu menjadi 150 ribu orang sebagai upaya memperluas kesempatan lulusan perguruan tinggi memperoleh pengalaman kerja sekaligus mempercepat transisi mereka ke dunia kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan peningkatan kuota tersebut merupakan tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan angkatan pertama yang menunjukkan hasil positif mendukung penyerapan tenaga kerja.

Karena itu, pemerintah terus menyempurnakan penyelenggaraan program agar manfaatnya semakin luas dan semakin mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri.

“Ini tentu menjadi kabar baik bagi adik-adik kita yang baru lulus dari perguruan tinggi. Penambahan kuota ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja,” kata Yassierli.

Selain meningkatkan jumlah peserta, pemerintah juga memperkuat kualitas penyelenggaraan program. Perusahaan, kementerian, dan lembaga terlebih dahulu menyampaikan kebutuhan posisi magang yang tersedia.

Selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan verifikasi untuk memastikan posisi tersebut sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan calon peserta.

Yassierli menambahkan, proses seleksi mitra penyelenggara juga dilakukan secara ketat agar peserta memperoleh pengalaman kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri serta memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan karier setelah menyelesaikan masa magang.

Selain memperoleh pengalaman kerja, seluruh peserta yang berhasil menyelesaikan Program Pemagangan Nasional (MagangHub) juga akan mendapatkan fasilitasi sertifikasi kompetensi secara gratis sesuai dengan bidang keahlian masing – masing.

Fasilitas tersebut diharapkan semakin memperkuat daya saing lulusan karena memiliki pengakuan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan industri.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada kementerian, lembaga, dunia usaha, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program ini. Pemagangan merupakan salah satu program prioritas yang mendapat arahan langsung dari Presiden. Karena itu, kami terus melakukan penyempurnaan agar manfaatnya dapat dirasakan semakin luas,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan pemerintah terus memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi ke dunia kerja melalui program yang semakin inklusif.

Menurut Teddy, pelaksanaan MagangHub Angkatan II tidak hanya terbuka bagi lulusan baru jenjang sarjana, tetapi juga bagi lulusan pendidikan profesi serta penyandang disabilitas.

Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas akses terhadap kesempatan kerja yang setara.

“Pemerintah ingin memastikan lulusan perguruan tinggi memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memasuki dunia kerja. Karena itu, program ini tidak hanya memperkuat keterampilan dan pengalaman kerja, tetapi juga membuka akses yang lebih inklusif agar semakin banyak anak muda memperoleh peluang kerja yang layak,” ujar Teddy.

Perlu diketahui, pendaftaran mitra penyelenggara dan pengajuan lowongan melalui platform SIAPKerja dibuka mulai 29 Juni hingga 15 Juli 2026.

Adapun pendaftaran peserta berlangsung pada 15–28 Juli 2026, proses seleksi dilaksanakan pada 29 Juli–5 Agustus 2026, dan peserta yang dinyatakan lolos dijadwalkan mulai mengikuti pemagangan pada 10 Agustus 2026.

Kick Off MagangHub Angkatan II Batch I akan dilaksanakan pada 11 Agustus 2026. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Bank Kalsel Borong 10 Penghargaan Infobank-MRI Banking Service Excellence Appreciation 2026

Jakarta – Bank Kalsel kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih 10 penghargaan dalam ajang 23rd Infobank-MRI Banking Service Excellence Appreciation 2026 yang diselenggarakan Infobank Media Group bekerja sama dengan Marketing Research Indonesia (MRI).

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan Mid-Year Economic Outlook 2026 bertajuk “The New Rules of Survival in Uncertain Times: Kapan Ketidakpastian Berlalu?” yang berlangsung di Jakarta, Jumat (26/6).

Pada kesempatan tersebut, penghargaan mewakili Bank Kalsel diterima Direktur Kepatuhan Bank Kalsel, Mitra Damayanti.

Penghargaan tersebut merupakan hasil penilaian independen yang dilakukan Marketing Research Indonesia (MRI) terhadap kualitas pelayanan perbankan melalui berbagai kanal layanan, baik layanan tatap muka (walk-in channel) maupun layanan digital (digital channel).

Penilaian dilakukan komprehensif terhadap pengalaman nasabah pada berbagai titik interaksi layanan, mulai dari kantor cabang, ATM, call center, website, email, live chat, SMS Banking, hingga kanal digital lainnya.

Pada ajang tersebut, Bank Kalsel berhasil meraih penghargaan The Best Region Bank in Service Excellence for 5 Consecutive Years (2021–2025) – Golden Award• The 2nd Best Region Bank in Service Excellence 2026 – Overall Walk In Channel and Digital Channel• The Best Region Bank in Excellence Website• The 2nd Best Region Bank in Excellence Satpam• The 2nd Best Region Bank in Excellence Convenient Branch Experience• The 2nd Best Region Bank in Excellence ATM• The 2nd Best Region Bank in Excellence Email• The 2nd Best Region Bank in Excellence Live Chat• The 2nd Best Region Bank in Excellence Call Center• The 2nd Best Region Bank in Excellence SMS Banking.

Direktur Kepatuhan Bank Kalsel, Mitra Damayanti, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan wujud apresiasi atas komitmen seluruh insan Bank Kalsel menghadirkan layanan berkualitas serta berorientasi pada kebutuhan nasabah.

“Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh insan Bank Kalsel dalam menjaga kualitas pelayanan kepada nasabah. Bagi kami, pelayanan prima bukan sekadar memenuhi standar, tetapi bagaimana membangun kepercayaan melalui pengalaman layanan yang mudah, aman, nyaman, dan konsisten di setiap titik layanan Bank Kalsel,” ujar Mitra.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan Golden Award sebagai The Best Region Bank in Service Excellence for 5 Consecutive Years (2021–2025) menjadi bukti konsistensi Bank Kalsel melakukan perbaikan berkelanjutan ditengah perkembangan teknologi dan perubahan ekspektasi masyarakat terhadap layanan perbankan.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat budaya service excellence, mengembangkan inovasi digital, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar mampu memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh nasabah,” tambahnya.

Mitra menegaskan bahwa penghargaan ini bukanlah akhir dari pencapaian, melainkan menjadi penyemangat bagi Bank Kalsel untuk terus menghadirkan layanan yang semakin responsif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan semangat Setia Melayani, Melaju Bersama, Bank Kalsel akan terus berkomitmen memperkuat transformasi layanan, baik melalui peningkatan kualitas frontliner maupun pengembangan berbagai kanal digital, sehingga mampu memberikan pengalaman perbankan yang semakin baik serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/EPS)

Dorong Pelestarian Warisan Budaya Banua, Museum Lambung Mangkurat Kenalkan Anyaman Purun kepada Masyarakat

Banjarbaru – Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat perannya sebagai pusat edukasi seni dan budaya melalui kegiatan Belajar Bersama III bertema “Dari Rawa Menjadi Karya”, yang mengangkat kerajinan anyaman purun khas Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut digelar di Aula Museum Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Selasa (30/6).

Puluhan peserta dari berbagai daerah mengikuti pelatihan menganyam purun yang dipandu langsung narasumber berpengalaman.

Foto bersama saat pembukaan kegiatan Belajar Bersama III Museum Lambung Mangkurat Kalsel

Melalui kegiatan ini, peserta diajak mengenal lebih dekat salah satu warisan budaya Banua sekaligus mempraktikkan teknik dasar mengolah purun menjadi produk kerajinan.

Kepala Museum Lambung Mangkurat, Ady Surya mengatakan, pemilihan purun sebagai tema kegiatan merupakan bagian dari upaya museum menjalankan fungsi edukasi sekaligus melestarikan budaya lokal yang mulai tergerus perkembangan zaman.

“Purun sebelumnya memang sudah mulai tersisih dalam kehidupan masyarakat modern. Karena itu kami ingin mengangkat kembali kerajinan ini agar dikenal generasi muda dan masyarakat luas,” ujarnya.

Menurut Ady, selain sebagai media pelestarian budaya, kerajinan purun juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dikembangkan sebagai produk unggulan UMKM.

Ia berharap kegiatan tersebut menjadi pemantik tumbuhnya minat masyarakat untuk kembali mengembangkan kerajinan purun, dengan dukungan berkelanjutan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Hasilnya diharapkan bukan hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui produk-produk kerajinan purun,” katanya.

Setiap peserta diperbolehkan membawa pulang hasil anyaman yang dibuat selama pelatihan. Museum juga akan menampilkan karya-karya peserta melalui media sosial sebagai bentuk apresiasi sekaligus promosi terhadap kerajinan tradisional Banua.

Ady menjelaskan, penyelenggaraan kegiatan edukasi museum kini menggunakan sistem pendaftaran secara daring sebagai bagian dari upaya mewujudkan museum yang lebih inklusif dan mudah diakses masyarakat.

Menurutnya, kebijakan tersebut mendapat respons positif. Seluruh kuota peserta pada beberapa kegiatan Belajar Bersama selalu terpenuhi, bahkan diikuti masyarakat dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan.

“Tadi ada peserta yang datang dari Tanah Bumbu. Ini menunjukkan minat masyarakat cukup tinggi terhadap kegiatan edukasi di museum,” ujarnya.

Ke depan, Ady mengaku Museum Lambung Mangkurat akan terus memperluas jangkauan promosi sehingga masyarakat dari berbagai wilayah di Kalimantan Selatan memiliki kesempatan lebih besar mengikuti program edukasi yang mengangkat kekayaan seni dan budaya daerah. (SYA/RIW/EPS)

Wali Kota Banjarbaru Tegaskan Komitmen Pengelolaan APBD Transparan dan Akuntabel

Banjarbaru – Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, sekaligus Jawaban Wali Kota Banjarbaru terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, yang digelar di Ruang Graha Paripurna Lantai 3, Gedung DPRD Kota Banjarbaru, Selasa (30/6).

Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah.

Dalam penyampaiannya, Wali Kota Banjarbaru mengapresiasi pandangan, saran, serta masukan yang disampaikan seluruh fraksi DPRD.

Menurutnya, berbagai masukan tersebut merupakan bentuk sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menanggapi berbagai pandangan fraksi, Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan komitmennya terus meningkatkan kualitas pembangunan daerah melalui penguatan sektor ekonomi, peningkatan pelayanan publik, serta optimalisasi program – program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Upaya tersebut juga didukung dengan evaluasi pembangunan secara berkelanjutan agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, Pemerintah Kota Banjarbaru terus mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui peningkatan kualitas produk, legalitas dan sertifikasi, pemanfaatan teknologi digital, perluasan jaringan pemasaran, hingga peningkatan akses permodalan melalui kolaborasi dengan sektor perbankan.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM Banjarbaru hingga pasar nasional.

Wali Kota juga berharap seluruh proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, sehingga menghasilkan kebijakan yang semakin berkualitas, akuntabel, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru. (MCBanjarbaru-RIW/EPS)

Exit mobile version