LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru kembali menorehkan prestasi di bidang tata kelola pemerintahan. Dua penghargaan berhasil diraih dari Kementerian Hukum Republik Indonesia, yakni penghargaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 dengan predikat Kategori Istimewa dan penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2026 dengan predikat Sangat Baik (AA).

Pada penilaian JDIH Tahun 2026, Pemerintah Kota Banjarbaru berhasil menempati Peringkat II dengan nilai 91.

Penghargaan tersebut diterima dalam rangkaian Apel Pagi Peringatan Hari Pengayoman dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, yang diikuti Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby di halaman Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Kalimantan Selatan, Rabu (19/8).

Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam memperkuat reformasi hukum serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru berkomitmen penuh dan aktif berpartisipasi dalam menegakkan kedaulatan hukum di wilayah Kalimantan Selatan. Semoga capaian ini dapat terus kita pertahankan dan tingkatkan lagi di masa yang akan datang,” ujarnya.

Predikat Kategori Istimewa pada penilaian IRH menunjukkan keberhasilan Pemko Banjarbaru mendorong pembenahan dan penguatan sistem hukum di lingkungan pemerintahan.

Sementara itu, peringkat kedua JDIH dengan nilai 91 mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam mengelola dokumentasi dan informasi hukum secara tertib, akurat, serta mudah diakses.

Penguatan JDIH menjadi bagian penting dalam menyediakan informasi hukum yang terbuka dan terpercaya. Melalui pengelolaan yang optimal, masyarakat maupun aparatur pemerintah dapat memperoleh berbagai produk hukum secara lebih mudah dan cepat.

Dua penghargaan tersebut sekaligus menjadi gambaran bahwa pembangunan di Kota Banjarbaru tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Reformasi hukum dan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Bagi Pemerintah Kota Banjarbaru, capaian ini bukanlah akhir, melainkan menjadi motivasi untuk terus memperkuat kualitas regulasi, meningkatkan pengelolaan informasi hukum, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dua penghargaan dari Kementerian Hukum RI tersebut semakin menegaskan komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru dalam membangun pemerintahan yang taat hukum, transparan, dan berorientasi pada pelayanan demi mewujudkan Banjarbaru yang Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera. (MediaCenterBJB-BDR/RIW/EPS)

Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Banjarbaru menggelar pertemuan strategis bersama puluhan perwakilan perusahaan media massa.

Pertemuan yang berlangsung hangat ini agenda utamanya membahas keberlanjutan kerja sama publikasi program dan kegiatan pemerintahan, sekaligus menyosialisasikan transisi mekanisme pengadaan ke sistem digital.

Selain sebagai wadah silaturahmi untuk mempererat hubungan, pertemuan ini bertujuan membangun komunikasi yang searah dan harmonis antara pemerintah daerah dengan insan pers.

Fokus utamanya adalah memastikan penyebarluasan informasi pembangunan Kota Banjarbaru dapat berjalan lebih masif, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan kebijakan terbaru Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru terkait pengadaan barang dan jasa.

Mulai saat ini, seluruh proses pengadaan di lingkungan Pemkot Banjarbaru wajib beralih menggunakan sistem e-purchasing.

Sistem ini merupakan tata cara pembelian barang atau jasa secara elektronik melalui platform Katalog Elektronik (e-Katalog) atau Toko Daring yang dikembangkan resmi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Konsekuensinya, mekanisme kerja sama publikasi dengan media massa yang selama ini berjalan juga akan dialihkan sepenuhnya ke dalam sistem e-Katalog tersebut.

Kebijakan baru ini dirancang sebagai langkah nyata Pemkot Banjarbaru menyederhanakan birokrasi yang sering kali dinilai kaku.

Implementasi e-Katalog dipercaya mampu memotong alur administrasi pengadaan yang rumit, sehingga menciptakan efisiensi waktu, anggaran, serta menutup celah potensi maladministrasi.

Kepala Diskominfo Kota Banjarbaru, Muhammad Agus Adrian menjelaskan, bahwa perubahan ini merupakan tuntutan regulasi sekaligus kebutuhan zaman.

Menurutnya, mekanisme konvensional yang digunakan sebelumnya memerlukan alur administrasi yang sangat panjang dan memakan waktu lama, mulai dari pengajuan dokumen, verifikasi manual, hingga proses pencairan.

“Pertemuan ini sangat penting karena sudah menjadi kewajiban kami di Diskominfo untuk menyampaikan kepada seluruh mitra kerja terkait perubahan bentuk kerja sama ini. Dengan e-Katalog, proses administrasi yang tadinya panjang akan dipangkas, sehingga proses penyelesaian kontrak pengadaan publikasi bisa menjadi jauh lebih cepat,” ujar Agus.

Selain membahas digitalisasi mekanisme kerja sama, pertemuan ini juga membedah rencana strategis Pemkot Banjarbaru untuk memindahkan ruang pers (pressroom) wartawan.

Fasilitas pressroom yang ada saat ini dinilai sudah kurang representatif dan kurang optimal mendukung mobilitas serta produktivitas para jurnalis yang bertugas di wilayah Banjarbaru.

Rencana pemindahan dan renovasi ruang kerja bagi jurnalis ini mendapat respons positif dari komunitas pers.

Toto, salah satu perwakilan media massa yang hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan yang diinisiasi Diskominfo Banjarbaru.

“Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mengakomodir kerja sama publikasi, termasuk penyesuaian mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Toto.

Terkait perbaikan fasilitas kerja jurnalis, Toto juga menyatakan kesepakatannya. Menurutnya, pembenahan ini sangat mendesak mengingat status Banjarbaru yang kini telah resmi menyandang peran penting di Kalimantan Selatan.

Menurutnya Gedung Pers Banjarbaru dapat menjadi wadah bersama bagi seluruh insan pers di Kota Banjarbaru serta merupakan representasi dari keharmonisan antara pemerintah dengan insan prs di Kota Banjarbaru. (MedCenBJB-RIW/EPS)

Banjarbaru – Sebanyak 6.189 narapidana di Kalimantan Selatan mendapat Remisi Umum dalam momentum Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, 51 orang langsung bebas setelah memperoleh pengurangan seluruh masa pidana.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalsel, Erwedi Supriyatno mengatakan, penerima remisi tersebar di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Kalsel.

Sebanyak 6.056 narapidana memperoleh Remisi Umum I, berupa pengurangan sebagian masa pidana. Sementara 133 orang menerima Remisi Umum II, yakni pengurangan seluruh masa pidana.

“Yang mendapat Remisi Umum II berjumlah 133 orang. Terdiri dari 51 orang langsung bebas dan 82 orang masih harus menjalani kurungan pengganti denda atau subsider,” kata Erwedi di Lapas Kelas IIB Banjarbaru, Senin (17/8).

Selain remisi umum, terdapat pula remisi tambahan. Sebanyak 18 narapidana mendapatkannya karena berstatus pemula. Satu orang lainnya memperoleh remisi tambahan dari kegiatan donor darah.

Pengurangan masa pidana juga diberikan kepada anak binaan. Sebanyak sembilan anak memperoleh Pengurangan Masa Pidana (PMP) I. Sedangkan satu anak mendapat PMP II atau pengurangan seluruh masa pidana.

Saat ini terdapat 18 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Kalsel. Terdiri dari delapan lapas, satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), enam rutan dan tiga balai pemasyarakatan.

Erwedi menyebut total warga binaan dan tahanan mencapai 8.716 orang, sedangkan kapasitas yang tersedia hanya 4.382 orang.

Di tengah kondisi tersebut, Ia menilai dukungan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan tetap diperlukan. Terutama memperkuat pembinaan, pembimbingan hingga reintegrasi sosial warga binaan.

“Kolaborasi dan sinergi seluruh pihak merupakan bagian penting dalam mewujudkan Pemasyarakatan yang semakin maju dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat,” paparnya.

Gubernur Kalsel Muhidin menegaskan, remisi merupakan bagian dari proses pembinaan. Pemberian tersebut sekaligus menjadi penghargaan bagi warga binaan yang menunjukkan perubahan selama menjalani masa pidana.

Ia meminta penerima remisi tidak sekadar melihatnya sebagai berkurangnya masa hukuman.

“Remisi ini bukan sekadar dimaknai sebagai pengurangan masa menjalani pidana, tetapi juga sebagai motivasi untuk terus berubah menjadi pribadi yang lebih baik,” ujar Muhidin.

Kesempatan tersebut, lanjut Muhidin, harus digunakan untuk memperkuat tekad memperbaiki diri. Termasuk meningkatkan keterampilan sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat.

“Jadikan kesempatan ini sebagai momentum untuk semakin memperkuat tekad, memperbaiki diri, meningkatkan keterampilan, serta membangun kembali kepercayaan keluarga dan masyarakat,” katanya.

Muhidin juga memberikan perhatian khusus kepada anak binaan. Menurutnya, pernah menjalani pembinaan bukan berarti menutup jalan untuk meraih masa depan.

“Jangan pernah merasa bahwa masa depan telah berakhir. Usia muda adalah kesempatan yang sangat panjang untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-cita,” pesannya.

Muhidin berharap proses pemasyarakatan mampu menghasilkan perubahan nyata. Tidak hanya sebatas perubahan status administratif.

Warga binaan perlu dibekali karakter, kedisiplinan, keterampilan dan kemandirian. Bekal tersebut dibutuhkan agar mereka dapat kembali produktif setelah menyelesaikan masa pidana.

“Ketika nantinya kembali ke masyarakat, saudara – saudara dapat hadir sebagai pribadi yang produktif, memiliki keterampilan, mampu bekerja, berusaha, serta memberikan manfaat bagi keluarga dan lingkungan,” ujarnya. (SYA/RIW/EPS)

Banjarbaru – Kekeringan dan ancaman kabut asap menjadi perhatian bersama di Kalimantan Selatan. Di tengah kondisi tersebut, doa dan ikhtiar dilakukan secara bersamaan. Salah satunya melalui pelaksanaan Salat Istisqa yang digelar Polda Kalimantan Selatan bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel di Lapangan Satbrimob Polda Kalsel, Rabu (19/8).

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, yang turut hadir dalam kegiatan mengatakan, Salat Istisqa menjadi momentum spiritual untuk memohon pertolongan Allah SWT, agar Banua segera mendapatkan hujan yang membawa manfaat sekaligus terhindar dari dampak kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap.

Kondisi alam yang dihadapi Kalsel tidak cukup hanya disikapi dengan doa. Ikhtiar nyata dari pemerintah, aparat, masyarakat, hingga seluruh pemangku kepentingan juga harus berjalan beriringan.

“Salat Istisqa ini adalah bentuk ikhtiar kita bersama. Selain ikhtiar lahir, kita juga memohon pertolongan kepada Allah agar Banua kita dijaga, diberikan hujan yang bermanfaat, dan terhindar dari bencana,” katanya.

Supian HK mengapresiasi langkah Polda Kalsel yang menginisiasi Salat Istisqa. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar ritual keagamaan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.

Sinergi antara ulama, pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat dinilai penting untuk menghadapi kondisi cuaca serta ancaman bencana yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat.

Ia juga mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, terutama dengan tidak membuka lahan melalui pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan.

“DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh langkah-langkah aktif yang dilakukan pemerintah dan aparat. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan, tidak membuka lahan dengan cara membakar, dan terus berdoa untuk keselamatan Kalimantan Selatan,” tegasnya.

Lebih lanjut Supian HK menambahkan, Salat Istisqa pun menjadi pesan penting bahwa menghadapi ancaman kekeringan dan kabut asap membutuhkan lebih dari sekadar menunggu hujan.

Doa harus disertai kepedulian, sementara ikhtiar harus diwujudkan melalui tindakan nyata menjaga lingkungan. Dengan demikian, hujan bukan hanya dinantikan untuk mengurangi panas dan kekeringan.

Bagi masyarakat Kalsel, turunnya hujan juga berkaitan erat dengan keberlangsungan pertanian, perkebunan, ketersediaan air, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

Karena itu, berharap doa yang dipanjatkan dalam Salat Istisqa menjadi bagian dari ikhtiar bersama agar kondisi Banua segera membaik.

“Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Banua kita aman, masyarakatnya sejahtera, dan pembangunan terus berjalan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)