LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Gatriwara DPRD Kalsel Padukan Silaturahmi dan Beauty Class, Bangun Percaya Diri Anggota

Banjarmasin – Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kembali menggelar pertemuan rutin yang dikemas dengan konsep berbeda. Selain menjadi ajang silaturahmi bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kegiatan kali ini juga menghadirkan Demo Class Make Up, sebagai upaya meningkatkan wawasan dan keterampilan para anggota.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Gedung B Lantai 3 Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, berlangsung hangat dan penuh keakraban, pada Senin (6/7) sore.

Pertemuan diawali dengan pembahasan agenda organisasi serta evaluasi program kerja bulanan, sebelum dilanjutkan dengan sesi pengembangan diri melalui pelatihan tata rias.

Dalam sesi beauty class, Beauty Advisor La Tulipe memberikan edukasi mengenai teknik merias wajah yang sesuai untuk berbagai kesempatan, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga acara resmi.

Para peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai pemilihan produk kosmetik berdasarkan jenis kulit, teknik aplikasi yang tepat, hingga tips menciptakan tampilan yang elegan namun tetap natural.

*Wakil Ketua Gatriwara Kalimantan Selatan, Rubiaty Herlina Kartoyo, (kanan)*

Wakil Ketua Gatriwara Kalimantan Selatan, Rubiaty Herlina Kartoyo mengatakan, pertemuan rutin tidak hanya menjadi forum koordinasi organisasi, tetapi juga menjadi ruang bagi anggota mempererat kebersamaan sekaligus meningkatkan kapasitas diri.

Kegiatan seperti ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi para anggota, baik untuk meningkatkan rasa percaya diri maupun menunjang peran mereka mendampingi suami sebagai anggota DPRD, serta berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

“Kegiatan seperti demo make up ini, anggota Gatriwara dapat terus mengembangkan keterampilan dan menambah rasa percaya diri, agar semakin optimal mendukung tugas suami sebagai anggota DPRD maupun berperan aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan,” katanya.

Rubyati menilai, antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Para anggota aktif berdiskusi dengan narasumber, mengajukan berbagai pertanyaan seputar teknik tata rias, hingga mencoba langsung metode yang diperagakan dalam sesi praktik.

“Melalui perpaduan kegiatan organisasi, silaturahmi, dan pengembangan keterampilan, Gatriwara DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya menghadirkan program – program bermanfaat bagi anggota,” jelasnya.

Rubyaty berharap, kebersamaan yang terjalin semakin kuat dan mampu mendorong lahirnya organisasi yang solid, inspiratif, serta berkontribusi positif dalam mendukung berbagai kegiatan DPRD dan pengabdian kepada masyarakat.

“Pertemuan rutin ini tidak hanya menjadi wadah untuk membahas program organisasi, tetapi juga sebagai sarana memperkuat kebersamaan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Wamenaker: Kepercayaan Publik Dibangun Melalui Pelayanan Cepat dan Transparan

Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, menegaskan bahwa kepercayaan publik tidak dibangun melalui janji, melainkan melalui pelayanan cepat, mudah, transparan, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wamenaker saat memberikan sambutan pada acara Anugerah Kinerja Unggul dan Tata Kelola Layanan Publik Warta Kota Awards 2026, di Jakarta, Senin (6/7).

“Pelayanan publik merupakan wajah nyata negara di hadapan masyarakat. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui janji, melainkan melalui pelayanan yang cepat, mudah, transparan, responsif, dan memberikan manfaat nyata,” ujar Wamenaker.

Afriansyah mengatakan, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) kini bukan lagi sekadar tuntutan administratif, tetapi telah menjadi fondasi utama membangun pemerintahan yang efektif, adaptif, serta mendapat kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan masyarakat, serta dinamika ekonomi yang semakin kompleks, setiap institusi dituntut untuk terus melakukan transformasi. Karena itu, inovasi pelayanan harus berjalan seiring dengan penguatan integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme.

Ia pun menjelaskan, Kementerian Ketenagakerjaan terus berkomitmen menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang semakin mudah diakses, cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan digitalisasi layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan tata kelola birokrasi, serta perluasan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Transformasi pelayanan publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menghadirkan layanan ketenagakerjaan yang semakin berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Wamenaker juga mengapresiasi Warta Kota yang memberikan ruang apresiasi kepada berbagai institusi yang menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ia berharap penghargaan yang diberikan tidak dipandang sebagai akhir dari sebuah pencapaian, melainkan menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan menghadirkan inovasi pelayanan yang semakin baik.

Selain itu, Wamenaker turut mengajak seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, serta seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk terus membangun budaya kerja yang mengedepankan integritas, inovasi, kolaborasi, dan orientasi pada hasil.

“Melalui semangat tersebut, saya yakin kita mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, memperkuat daya saing bangsa, serta mendukung terwujudnya Indonesia yang maju, inklusif, dan sejahtera,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Warta Kota Awards 2026 diselenggarakan Warta Kota sebagai ajang pemberian apresiasi kepada kepala daerah serta pimpinan lembaga dan instansi yang dinilai berhasil menghadirkan kepemimpinan yang kuat, inovatif, serta menjalankan program-program yang berdampak berkelanjutan bagi masyarakat.

Dalam acara tersebut, Wamenaker turut menyerahkan penghargaan kepada sejumlah penerima sebagai bentuk apresiasi atas komitmen mereka menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. (KemenakerRI-RIW/APR)

Kemnaker dan Komisi IX DPR RI Sepakat Perkuat Kualitas MagangHub 2026

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Komisi IX DPR RI dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sepakat memperkuat kualitas Program Magang Nasional (MagangHub) pada 2026.

Penguatan dilakukan melalui peningkatan standar kompetensi, kualitas mentor, perlindungan peserta, serta perluasan kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi.

Kesepakatan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Kepala BNSP, Syamsi Hari, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7). Rapat dipimpin Wakil Ke tua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, Kemnaker berkomitmen membangun ekosistem MagangHub yang transparan dan efektif melalui penguatan tata kelola serta kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga DUDI.

“Kami akan melakukan penguatan tata kelola MagangHub melalui kurikulum berbasis kebutuhan industri, standarisasi kualitas pembimbing (mentor), dan evaluasi ketat terhadap perusahaan penyelenggara,” ujar Menaker.

Selain memperkuat tata kelola, Kemnaker juga akan meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinaan untuk memastikan seluruh penyelenggara mematuhi ketentuan yang berlaku.

Langkah ini dilakukan untuk menjamin perlindungan hak-hak peserta sekaligus menjaga kualitas penyelenggaraan MagangHub.

Dalam rapat tersebut, Kemnaker dan Komisi IX DPR RI juga sepakat memperluas sebaran lokasi penyelenggaraan serta diversifikasi sektor industri agar manfaat MagangHub dapat dirasakan merata oleh generasi muda di seluruh wilayah Indonesia.

Ia juga mengatakan bahwa sebagai bagian dari penguatan kualitas program, MagangHub ke depan akan diintegrasikan dengan sistem sertifikasi kompetensi kerja.

“Integrasi dengan BNSP ini diperlukan agar peserta memperoleh sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional, sehingga memberikan nilai tambah yang nyata saat mereka memasuki dunia kerja,” katanya. (KemenakerRI-RIW/APR)

Reaksi Cepat Selamatkan Fasilitas Pemprov, Damkar Gambut Terima Penghargaan Kominfo Kalsel

Banjar – Dalam rangka menyampaikan apresiasi dan penghargaan, Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan bersilaturahmi ke Damkar Sektor Gambut Kabupaten Banjar Senin ( 6/7 ).

Penghargaan diberikan atas reaksi cepat Damkar Gambut menangani insiden kebakaran kecil di fasilitas Videotron milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Kilometer 17 Gambut, akibat konsleting arus listrik beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan, diwakili Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Media, Heni Setiawati menyampaikan apresiasi kepada Damkar Sektor Gambut, atas kesigapan para anggotanya memadamkan api.

“Saya mewakili Kepala Dinas Kominfo Kalimantan Selatan mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan sebesar besarnya atas reaksi cepat, ketangkasan kesigapan penanganan Damkar Sektor Gambut atas memadamkan kebakaran yang terjadi terhadap videotron yang berada di KM 17 Gambut sehingga tidak terjadi kerugian besar, ” ujarnya.

Sementara itu Komandan Regu Damkar Sektor Gambut, Selamat Riyadi menyambut baik silaturahmi Dinas Kominfo Kalimantan Selatan. Ia juga mengucapkan terimakasih kasih atas apresiasi dan penghargaan yang di berikan.

“Kami Damkar Sektor Gambut Kabupaten Banjar mengucapkan terimakasih atas silaturahmi dan kunjungan ini yang sudah memberikan apresiasi penghargaan atas kinerja timnya di lapangan,” ucapnya.

Pada kegiatan ini juga di berikan piagam penghargaan yang diserahkan langsung Heni Setiawati kepada Komandan Regu Damkar Sektor Gambut Kabupaten Banjar. (AF/RIW/APR)

Sepekan Cinta Museum 2026, Antusiasme Masyarakat Dorong Museum Lambung Mangkurat Hadirkan Lebih Banyak Inovasi Budaya

Banjarbaru – Rangkaian kegiatan Sepekan Cinta Museum 2026 yang digelar Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan resmi berakhir, Sabtu (4/7). Selama sepekan pelaksanaan, berbagai kegiatan edukasi, seni, dan budaya berhasil menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan, sekaligus memperkuat fungsi museum sebagai ruang belajar dan pelestarian budaya Banua.

Penutupan kegiatan dilakukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim, di Museum Lambung Mangkurat, Banjarbaru.

Dalam sambutannya, Abdul Rahim menyampaikan apresiasi kepada Museum Lambung Mangkurat, panitia pelaksana, mitra kerja, dewan juri, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan yang berlangsung sejak akhir Juni tersebut.

Menurutnya, Sepekan Cinta Museum merupakan bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan fungsi museum sebagai lembaga pelestarian cagar budaya, pusat informasi, pusat edukasi, serta sarana pembentukan karakter melalui pembelajaran sejarah dan kebudayaan.

“Museum memiliki kedudukan strategis dalam membangun kesadaran sejarah dan memperkuat identitas daerah. Di tengah pesatnya arus globalisasi, museum harus bertransformasi menjadi ruang belajar yang inovatif, inklusif, dan menarik bagi masyarakat, khususnya generasi muda,” ujarnya.

Ia menegaskan, agenda tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap warisan budaya dan nilai-nilai luhur yang menjadi jati diri Banua.

*Kepala Disdikbud Kalsel, Abdul Rahim, secara resmi menutup kegiatan Sepekan Cinta Museum 2026*

Selama pelaksanaan, Museum Lambung Mangkurat menghadirkan beragam kegiatan yang memadukan unsur edukasi dan pelestarian budaya, mulai dari kegiatan Belajar Bersama, lomba mewarnai tingkat PAUD, lomba bagasing (adu pukul), lomba menyanyi lagu Banjar, hingga lomba tari kreasi tradisional yang menjadi puncak rangkaian acara.

Abdul Rahim menilai tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa museum tidak hanya dipandang sebagai tempat menyimpan benda bersejarah, tetapi juga menjadi ruang interaksi budaya yang menarik dan relevan bagi berbagai generasi.

“Dengan dinyatakannya Sepekan Cinta Museum tahun 2026 ini, terlihat antusiasme masyarakat yang sangat tinggi. Bukan hanya untuk melihat koleksi museum dan sejarah yang ada di dalamnya, tetapi juga mengikuti berbagai lomba tradisional seperti bagasing, tari tradisional, hingga kegiatan untuk anak-anak usia dini,” katanya.

Ia berharap antusiasme tersebut menjadi motivasi untuk menghadirkan lebih banyak inovasi dalam program kebudayaan ke depan, baik di Museum Lambung Mangkurat maupun di berbagai ruang budaya lainnya di Kalimantan Selatan.

“Ke depan kita harus lebih berinovasi lagi. Bukan hanya melalui Sepekan Cinta Museum, tetapi juga kegiatan – kegiatan budaya lainnya yang sesuai dengan kekayaan budaya Kalimantan Selatan. Harapannya semakin banyak ruang kreatif yang bisa diikuti anak-anak, generasi muda, maupun masyarakat umum,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Museum Lambung Mangkurat, Ady Surya, mengatakan tingginya partisipasi masyarakat selama kegiatan berlangsung menjadi dorongan bagi pihak museum untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pada tahun-tahun mendatang.

Menurutnya, Museum Lambung Mangkurat akan memperluas cakupan peserta dengan membagi kategori kegiatan berdasarkan kelompok usia agar semakin banyak masyarakat yang dapat terlibat.

“Ke depan, sesuai arahan Kepala Dinas, Sepekan Cinta Museum akan terus ditingkatkan. Pesertanya kemungkinan akan dibagi berdasarkan kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga masyarakat umum,” ujarnya.

Ia menambahkan, museum juga berencana memperbanyak kegiatan dan perlombaan yang mengangkat permainan serta budaya tradisional sebagai upaya mengenalkan kembali warisan budaya daerah kepada generasi muda.

“Terutama lomba-lomba yang bersifat tradisional akan terus kita tingkatkan. Anak-anak usia dini juga akan menjadi perhatian, sehingga mereka dapat mengenal dan mencintai budaya daerah sejak dini,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Inflasi Kalsel Masih di Atas Nasional, Pemprov Perkuat Sinergi Pengendalian Harga

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat langkah pengendalian inflasi meski kondisi daerah tidak lagi masuk dalam 10 provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Biro Ekonomi Setdaprov Kalimantan Selatan, Idris, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama pemerintah pusat, Senin (6/7).

Idris mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan terbaru, Kalimantan Selatan berada di luar 10 besar daerah dengan inflasi tertinggi. Meski demikian, angka inflasi daerah masih berada di atas rata-rata nasional sehingga tetap menjadi perhatian pemerintah.

*Kabag Kebijakan Perekonomian Biro Ekonomi Kalsel, Idris (kiri) saat menyampaikan hasil rakor inflasi*

“Alhamdulillah Kalimantan Selatan tidak lagi berada pada 10 besar daerah dengan inflasi tertinggi. Namun, tingkat inflasi kita masih sekitar 4,47 persen, sementara nasional berada di kisaran 3,34 persen. Ini tetap menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Menurut Idris, kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah pengendalian inflasi yang lebih optimal melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik perangkat daerah maupun instansi terkait.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus berkolaborasi dengan Bank Indonesia serta berbagai mitra strategis untuk menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi.

“Kita harus bersinergi dengan seluruh SKPD terkait, Bank Indonesia, dan seluruh mitra kerja agar inflasi yang masih cukup tinggi ini dapat terus ditekan,” katanya.

Pemprov Kalsel menargetkan laju inflasi dapat bergerak mendekati kisaran yang diharapkan pemerintah, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan stabilitas perekonomian daerah dapat dipertahankan. (SYA/RIW/APR)

Supian HK Ajak Warga Banua Jadi Garda Terdepan Cegah Karhutla 2026

Banjarbaru – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat, mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) saat menghadiri Apel dan Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Bencana Karhutla Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, Senin (6/7).

Rangkaian kegiatan diawali dengan Apel Kesiapsiagaan Bencana Karhutla di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Selatan. Apel dipimpin langsung Gubernur, Muhidin selaku Inspektur Apel, didampingi Pangdam XXII/Tambun Bungai dan Kapolda Kalimantan Selatan.

Kegiatan ini menjadi simbol kesiapan seluruh unsur pemerintah, TNI, Polri, BPBD, serta para pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi Karhutla selama musim kemarau tahun 2026.

Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Karhutla di Gedung Idham Khalid, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam rapat tersebut dibahas kondisi terkini wilayah rawan Karhutla, kesiapan personel dan sarana prasarana, hingga rekomendasi penetapan status waspada bencana Karhutla di Kalimantan Selatan.

Ketua DPRD Kalsel Supian HK menyampaikan apresiasi, atas langkah cepat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kesiapsiagaan melalui pembentukan dan penguatan Satuan Tugas (Satgas) Karhutla.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, aparat keamanan, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam meminimalkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

“Atas nama DPRD Kalimantan Selatan, kami mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi dalam menyiapkan Satgas Karhutla. Kehadiran kami merupakan bentuk dukungan agar sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjalin dengan baik dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan Karhutla,” katanya.

Tak hanya itu, Supian HK juga mengajak seluruh masyarakat Banua untuk berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar.

Menurutnya, pencegahan Karhutla bukan hanya menjadi tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat.

“Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama. Mari bersama – sama dengan pemerintah mencegah Karhutla. Jangan membuka lahan dengan cara membakar karena dampaknya sangat luas, mulai dari terganggunya kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga pendidikan anak-anak,” tegasnya.

Supian HK menambahkan, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pencegahan dan penanganan Karhutla, baik melalui fungsi penganggaran, pengawasan, maupun legislasi.

Dengan kesiapsiagaan yang telah dibangun sejak dini, Supian HK berharap Kalimantan Selatan mampu melewati musim kemarau tahun 2026 tanpa kejadian Karhutla yang berdampak besar.

“Semoga seluruh ikhtiar yang dilakukan hari ini mampu menjaga Banua tetap aman, nyaman, bebas dari kabut asap, serta masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan sehat dan produktif,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Pertikarada XIII Kalsel, Tempa 520 Pramuka Jadi Generasi Berkarakter dan Berjiwa Pengabdian

Banjarmasin – Perkemahan Bakti Saka Bhayangkara Daerah (Pertikarada) XIII Kalimantan Selatan Tahun 2026 menjadi momentum penting membentuk karakter generasi muda yang disiplin, berintegritas, dan memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung pada 5–10 Juli 2026 di kawasan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin ini, diikuti 520 peserta dari Saka Bhayangkara seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, termasuk Saka Bhayangkara Polda Kalsel dan unsur Polisi Air.

Upacara pembukaan yang digelar pada Senin (6/7) dipimpin Wakapolda Kalimantan Selatan, Brigjen Pol Noviar, sebagai Inspektur Upacara. Hadir pula perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Rusma Khazairin, yang mewakili Gubernur, serta Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Banjarmasin, Neli Lisriani.

Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Noviar menegaskan, Pertikarada bukan sekadar ajang perkemahan, tetapi menjadi media pembinaan karakter bagi generasi muda, khususnya menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, cinta tanah air, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurutnya, melalui berbagai materi pelatihan, kegiatan lapangan, dan pembelajaran kepramukaan, para peserta diharapkan mampu mengembangkan keterampilan sekaligus membangun karakter yang tangguh.

“Ini menjadi sarana mempererat persaudaraan antaranggota Saka Bhayangkara dari seluruh daerah di Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Pertikarada sebagai bagian dari upaya membina generasi muda yang berkualitas.

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang positif bagi peserta untuk mengasah kemampuan, memperkuat jiwa kepemimpinan, serta menumbuhkan semangat kebangsaan.

Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan selama perkemahan mampu melahirkan generasi yang berintegritas, bertanggung jawab, serta memiliki kepedulian sosial dan lingkungan.

“Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Polda Kalsel, dan Gerakan Pramuka menjadi kunci dalam mencetak kader-kader muda yang siap berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun bangsa,” tutupnya.

Melalui Pertikarada XIII, diharapkan nilai-nilai kedisiplinan, nasionalisme, dan semangat pengabdian tidak hanya diterapkan selama perkemahan berlangsung, tetapi juga menjadi bekal para peserta dalam kehidupan sehari-hari sebagai generasi penerus yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. (NHF/RIW/APR)

Perkuat Ekonomi Banua, Bakesbangpol Kalsel Dorong Masyarakat Utamakan Produk Lokal

Banjarbaru – Pemerintah provinsi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap penggunaan produk asli daerah sebagai langkah memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus menjaga identitas budaya Banua.

Plt. Kepala Bakesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, melalui Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, Sundusiah mengatakan, bahwa kecintaan terhadap produk lokal memiliki peran strategis dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat.

Menurutnya, ketahanan bangsa tidak hanya ditentukan stabilitas politik dan keamanan, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam memperkuat perekonomian daerah melalui dukungan terhadap produk-produk hasil karya sendiri.

“Jangan sampai kita lebih mengenal dan bangga menggunakan produk dari luar daerah dibandingkan produk yang dihasilkan masyarakat Banua. Padahal, di Kalimantan Selatan banyak produk unggulan seperti kain sasirangan, kerajinan purun, hingga aneka kuliner lokal yang memiliki kualitas dan daya saing,” ujarnya, Senin (6/7).

*Kegiatan Bakesbangpol Kalsel dalam mendorong produk lokal*

Ia menjelaskan, menggunakan produk lokal merupakan bentuk nyata bela negara di era modern. Semakin banyak masyarakat memilih produk asli daerah, semakin besar pula dampaknya terhadap pertumbuhan usaha mikro, peningkatan pendapatan pelaku usaha, serta terciptanya lapangan kerja di Kalimantan Selatan.

Selain memberikan manfaat ekonomi, penggunaan produk lokal juga menjadi upaya menjaga keberlangsungan budaya daerah di tengah derasnya arus globalisasi.

Sundusiah menilai, generasi muda perlu lebih dekat dengan produk-produk khas Banua agar identitas budaya tetap terpelihara dan tidak tergerus perkembangan zaman.

“Karena itu, masyarakat diharapkan menjadikan produk lokal sebagai pilihan utama dalam kehidupan sehari-hari sekaligus ikut mempromosikannya kepada masyarakat yang lebih luas,” ucapnya.

Langkah tersebut diyakini akan memperkuat daya saing produk Banua sekaligus membuka peluang pasar yang lebih besar bagi pelaku usaha lokal.

Sundusiah berharap semakin tingginya kepedulian masyarakat terhadap produk asli daerah dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan.

“Melalui dukungan seluruh masyarakat, kami optimis produk – produk Banua akan semakin berkembang, memiliki daya saing yang tinggi, dan mampu menembus pasar yang lebih luas,” pungkasnya. (BDR/RIW/APR)

Kalsel Terima 4 Sertipikat Hak Pakai Tanah SMKN 1 Sungai Tabuk dan Jalan di Kabupaten Banjar

Banjarmasin — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerima 4 (empat) sertipikat Hak Pakai atas Barang Milik Daerah (BMD) berupa 1 (satu) sertipikat tanah SMK Negeri 1 Sungai Tabuk dan 3 (tiga) sertipikat jalan di wilayah Kabupaten Banjar.

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, dalam kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang digelar di Banjarmasin, baru baru tadi.

Sertipikat diterima langsung Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Haris Arsyadi, mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Budi Kristiyana beserta jajaran, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Selain penyerahan sertipikat BMD, acara turut menyertakan penyerahan simbolis sertipikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan sertipikat tanah wakaf kepada penerima manfaat lainnya.

Muhammad Haris Arsyad menyampaikan, bahwa penerbitan sertipikat Hak Pakai atas aset tanah dan jalan milik daerah ini merupakan langkah penting mendukung tertib administrasi dan kepastian hukum pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kepastian hukum atas aset-aset ini sangat penting bagi kami dalam rangka pengamanan dan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah ke depan, sekaligus mendukung tertib administrasi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Haris.

Dengan diterbitkannya sertipikat ini, status kepemilikan atas tanah SMK Negeri 1 Sungai Tabuk dan ruas-ruas jalan di Kabupaten Banjar kini memiliki legalitas yang kuat, sehingga memberikan jaminan hukum sekaligus mendukung program prioritas nasional di bidang pertanahan yang digagas Kementerian ATR/BPN. (PEMPROVKALSEL-SRI/RIW/APR)