LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) akan dilaksanakan pada Tahun 2026 mendatang.

Wakil Ketua Umum II Bidang Peningkatan Prestasi KONI Kalsel Gusti Perdana Kesuma menjelaskan, untuk pelaksanaan Porprov Kalsel akan digelar pada Tahun 2026 mendatang.

“Waktu dua tahun kami rasa cukup untuk mempersiapkan segalanya untuk Pelaksanaan Porprov tersebut,” ungkap Gusti Perdana, kepada sejumlah wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (22/10)

Sehingga, lanjutnya, dapat memberikan kesempatan waktu yang cukup untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan Porprov tersebut.

“Selain itu untuk menghindari persiapan yang tergesa gesa oleh daerah yang terpilih menjadi tuan rumah nantinya,” ucap Gusti Perdana.

Dalam kesempatan tersebut, Gusti Perdana juga mengungkapkan, rencana pelaksanaan Pra Rapat Kerja (Rakerprov) oleh KONI Kalsel.

“Pra Rekarprov ini dilaksanakan pada Rabu 23 Oktober 2024 di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Hasanuddin HM,” ujarnya.

Digelarnya Pra Rakerprov ini sebelum dilaksanakan Rakerprov KONI Kalsel pada tanggal 6 Nopember 2024.

“Dengan agenda pembahasan pada Pra Rakerprov tersebut, mengenai peraturan pada pelaksanaan Porprov serta lainnya,” jelasnya.

Sehingga, tambah Gusti Perdana, pada pelaksanaan Rakerprov tinggal pengesahan saja. Karena, semuanya telah dibahas pada Pra Rekarprov nanti.

“Untuk itu kami mengharapkan yang datang untuk menghadiri Pra Rekarprov merupakan pengambil keputusan di KONI dan Cabang Olahraga perwakilan Kabupaten dan Kota di Kalsel, seperti Ketua, Sekretaris, serta Ketua Harian,” ucap Gusti Perdana. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Hingga tahun 2024 ini, baru 3 kabupaten kota di Kalimantan Selatan yang sudah berstatus Open Defecation Free (ODF) atau bebas dari aktivitas buang air besar sembarangan. Yakni Kabupaten Tabalong, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Tapin. Sementara 10 kabupaten kota lainnya, sampai saat ini masih terus berusaha menghilangkan kebiasaan BAB di tempat terbuka.

Untuk mendorong percepatan status ODF di Provinsi Kalsel, maka Kementrian Kesehatan, Kementrian Dalam Negeri, dan Kementrian PUPR serta Pemerintah Provinsi Kalsel, mendorong 10 pemerintah kabupaten kota menandatangani nota kesepakatan mewujudkan Provinsi Kalsel Stop Bebas Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Tahun 2024.

Penandatanganan dilakukan pada kegiatan Dialog Membangun Komitmen Bersama Menuju Provinsi Kalsel SBS Tahun 2024, yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Selasa (22/10). Dialog yang dihadiri perwakilan dari Kementrian Kesehatan, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian PUPR, para Bupati Walikota se Kalsel atau yang mewakili, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan seluruh kepala Dinas Kesehatan kabupaten kota ini, dibuka Gubernur Kalsel, melalui Staf Ahli Bidang SDM dan Kemasyarakatan Provinsi Kalsel, Husnul Khatimah.

Kepada wartawan disela Dialog Membangun Komitmen Bersama Menuju Provinsi Kalsel SBS Tahun 2024, Dirjen Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI, Anas Ma’ruf mengatakan, pihaknya berharap Provinsi Kalimantan Selatan dapat mencapai status ODF tahun ini.

“Ini menjadi alasan digelarnya dialog, untuk mendesak komitmen pemerintah 10 kabupaten kota menjadikan daerahnya bebas dari aktivitas buang air besar sembarangan,” urainya.

Sementara itu, plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Nurul Ahdani optimis, dalam jangka waktu dua bulan sebelum berakhirnya tahun 2024, akan ada tambahan 2 daerah yang dinyatakan ODF di Kalsel.

“Setahu kami Balangan memiliki komitmen kuat untuk mencapai angka ODF 80 persen sampai akhir tahun nanti. Begitu juga Kota Banjarmasin,” jelasnya.

Apabila kedua daerah ini dapat mencapai target ODF 80 persen, maka menurut Nurul, akan ada 5 kabupaten kota di Kalsel, yang dapat mengikuti program Kabupaten Kota Sehat Tahun 2024.

Perlu diketahui, 10 kabupaten kota yang masih berusaha mencapai status ODF di Kalsel, adalah Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Batola, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, resmi membuka Pekan Budaya Banua 2024, yang dipusatkan di Lapangan Murjani Kota Banjarbaru.

Kepada sejumlah wartawan, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Kalsel Adi Santoso, disela kegiatan pada Senin (21/10) mengatakan, Pekan Budaya Banua 2024 ini merupakan bentuk sinergi antara Pemprov Kalsel dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, melalui program jalur rempah. Adi berharap, gelaran Festival Gerbang Nusantara dapat semakin melestarikan warisan budaya Nusantara, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga serta melindungi kekayaan budaya di Banua.

“Gelaran ini mulai 21hingga 25 Oktober 2024, mari Masyarakat ramaikan,” pintanya

Sementara itu, Sekretaris Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Hadeli Rosyaidi menambahkan, gelaran ini merupakan upaya dalam mempromosikan dan memamerkan produk dan layanan kebudayaan. Terkait rangkaian selama lima hari diantaranya Pagelaran seni, perlombaan olahraga tradisional berkolaborasi dengan 13 kabupaten/kota, adanya Ruang Sinema Kebudayaan, dengan menayangkan film diantaranya Syech Muhammad Arsyad Al Banjari, Gasim Kulawarga Panting, dan Kaminting Pidakan, Sejarah Perang Banjar.

“Pekan Budaya Banua 2024 juga dimeriahkan stand Expo diantaranya Geopark Meratus, bidang Kebudayaan Kabupaten dan Kota, Taman Budaya Kalsel, Museum Lambung Mangkurat, serta Harpi Melati,” tutupya

Untuk diketahui, Gubernur Kalimantan Selatan diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kalsel Adi Santoso, resmi membuka Pekan Budaya Banua 2024, dihadiri Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, dan SKPD dilingkup Pemprov Kalsel. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel Sulkan, menghadiri Rakor Pengendalian Inflasi secara virtual, di Command Center Setdaprov Kalsel, Senin (21/10). Pada rakor tersebut, diketahui keadaan inflasi di seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan yang masih terkendali menjelang akhir Oktober ini.

Sulkan menyampaikan, Inflasi di Kalsel pada minggu ke-3 Oktober 2024 tercatat berada di angka 1,98 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional yang mencapai 2,56 persen. Keberhasilan dalam mengendalikan inflasi di tingkat daerah merupakan hasil dari kerja keras dan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh stakeholder terkait.

“Ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah kita lakukan untuk menjaga stabilitas harga berhasil,” ungkap Sulkan.

Sulkan menambahkan, Secara umum, inflasi di Kalsel terkendali dan menunjukkan tren positif. Meskipun demikian, adanya peningkatan harga di beberapa wilayah, khususnya di Kabupaten Balangan dan Kota Banjarbaru.

“Di Kabupaten Balangan, kenaikan harga yang signifikan terjadi pada ayam ras dan telur ayam ras. Sedangkan di Kota Banjarbaru, harga daging sapi dan telur ayam ras mengalami lonjakan,” lanjut Sulkan.

Secara keseluruhan rata-rata kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di seluruh kabupaten dan kota di Kalsel menunjukkan penurunan sebesar -0,41 persen. Sehingga pemerintah daerah akan terus memantau situasi tersebut agar tidak berdampak negatif pada masyarakat.

“Kita akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjaga kestabilan harga dan memastikan ketersediaan komoditas pangan yang sangat penting bagi masyarakat,” tutup Sulkan. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Setelah sukses dengan program Sistem Integrasi Itik di Lahan Rawa dan Lahan Kering (SITI HAWA LARI), kini Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan kembali membuat inovasi baru, untuk meningkatkan produksi telur dan daging itik. Yakni program Optimalisasi Peternakan Itik Pola Integrasi Multi Pihak Terkolaborasi atau Otak Pintar.

Program ini merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan sejumlah instansi dan lembaga, untuk membuka peluang dan kemudahan bagi para peternak itik, meningkatkan kualitas produksi telur dan daging itik. Termasuk didalamnya Bank Kalsel melalui program pinjaman modal tanpa bunga, serta sejumlah perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Ditemui wartawan, usai meninjau peternak itik di Kota Banjarbaru akhir pekan tadi, Kepala Bidang Peternakan Disbunnak Provinsi Kalsel, drh. Edi Santoso, mengatakan, Otak Pintar dijalankan dengan cara pembinaan dan pendampingan, serta berbagai bentuk bantuan yang diberikan. Contohnya disinfektan dan vitamin.

“Kami berharap, melalui program ini produksi telur dan daging meningkat dan berkualitas. Sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kalsel maupun provinsi tetangga,” katanya.

Program ini disambut baik para peternak itik, termasuk peternak di Kota Banjarbaru, Faturrahman. Dimana diharapkan, program ini dapat membantu pengembangan usahanya hingga ke luar Kota Banjarbaru.

Faturrahman mengaku, saat ini baru bisa memenuhi kebutuhan telur dan daging itik di Banjarbaru saja. Karena produksi peternakannya baru mencapai 1.300 ekor.

“Padahal permintaan dari Banjarmasin dan Banua Enam juga sudah mulai masuk, namun tidak dapat dipenuhi, karena terbatasnya produksi,” ujarnya.

Melalui dukungan program Otak Pintar ini, Faturrahman berharap, usaha para peternak itik kedepannya semakin berkembang.

Melalui program Otak Pintar ini, Disbunnak Provinsi Kalsel dapat melakukan pemantauan dan pendampingan, dengan memanfaatkan teknologi digital. Yakni dengan sistem barcode untuk memudahkan pendataan dan perkembangan peternak itik di 13 kabupaten/kota. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Prestasi atlet pelajar yang tergabung di Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi Kalimantan Selatan meningkat di Tahun 2024.

Kasi Pengelolaan Olahraga Pendidikan dan Setra Olahraga Dispora Kalsel Asfia Urrahman menjelaskan, dari total 140 orang atlet pelajar yang dibina, sebanyak 20 persen dari atlet tersebut telah memberikan prestasi hingga tingkat nasional.

“Kami bersyukur atas capaian dari atlet pelajar yang tergabung di PPLP Kalsel ini,” ungkap Asfia.

Prestasi diberikan dari beberapa cabang olahraga ada yang mengalami peningkatan prestasi. Ada juga yang mengalami penurunan prestasi.

“Untuk cabang olahraga yang mengalami penurunan prestasi karena atlet mereka telah lulus sekolah,” ucapnya.

Meski begitu, terdapat juga cabang olahraga yang meningkat prestasinya dengan atlet baru.

“Sehingga pembinaan dapat terus berlanjut,” ujarnya.

Sedangkan, untuk secara keseluruhan atlet yang dibina Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan melalui PPLP tersebut disepanjang Tahun 2024 mengalami peningkatan.

Untuk di Tahun 2025 mendatang PPLP akan berganti nama oleh Kementerian Kepemudaan dan Olahraga (Kemenpora) RI.

Karena itu, tutur Asfia, saat ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, masih menunggu petunjuk teknis dari Kemenpora perihal pergantian nama tersebut.

“Begitu juga hal lainnya, seperti jumlah kuota atlet pelajar setiap cabang olahraga yang mendapat pembinaan tersebut,” ucapnya.

Jika selama ini sebanyak 20 atlet per cabang olahraga, untuk di Tahun 2025 pihaknya belum mengetahui.

“Meski begitu menjelang akhir tahun ini kami tetap melakukan pembinaan kepada atlet pelajar agar dapat meningkatkan prestasinya,” ucap Asfia. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Sosial (Dinsos) Kalimantan Selatan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bagi Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Dinsos Kalsel. Kegiatan yang dibuka Plt Kepala Dinsos Kalsel, Muhammadun yang diwakili Sekretaris Dinsos Kalsel, Murjani itu dilaksanakan di salah satu hotel berbintang, Senin (21/10).

Dalam sambutan Plt Kepala Dinsos Kalsel, Muhammadun yang dibacakan oleh Sekretaris Dinsos Kalsel, Murjani, menyampaikan penerapan SAKIP adalah amanah dari pemerintah untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dijalankan benar-benar memberikan hasil yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Dalam hal ini, Dinas Sosial memegang peran penting dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pembangunan manusia yang berkeadilan. Oleh karena itu, saya berharap melalui bimbingan teknis ini, kita semua dapat meningkatkan pemahaman kita dalam hal perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja. kinerja yang baik bukan hanya soal menyelesaikan tugas, tetapi juga bagaimana kita memastikan bahwa tugas tersebut memberikan dampak yang nyata, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, lanjut Murjani, pihaknya juga ingin mengingatkan bahwa akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab moral ASN sebagai aparatur negara. Para ASN dituntut untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, menggunakan anggaran dan sumber daya secara efisien dan efektif, serta memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Saya berharap setelah mengikuti bimbingan teknis ini, kita semua dapat mengimplementasikan SAKIP dengan lebih baik di Dinas Sosial. Mari kita wujudkan pemerintahan yang lebih transparan, lebih akuntabel, dan berorientasi pada hasil (outcome), demi kesejahteraan masyarakat Kalsel yang lebih baik,” ajaknya.

Sementara itu, Kepala Subbag Perencanaan dan Pelaporan Dinsos Kalsel, Hardiasty Eka Wardhani menambahkan ada dua orang narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini yaitu perwakilan Biro Organisasi Setdaprov Kalsel dan Akademisi Politeknik Banjarmasin. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Bambang Yanto Permono menggelar kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dengan mengangkat tema “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Bermasyarakat,” Sabtu (19/10).

Bambang menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari tugas sebagai anggota DPRD Kalsel yang dinilai penting untuk terus memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya empat pilar kebangsaan. Ia menjelaskan, pilar kebangsaan harus diingat dengan baik oleh masyarakat dan cara paling mudah untuk mengingat pilar kebangsaan dengan menyingkatnya.

“Untuk mudah ingat singkat saja dengan PBNU, Pancasila, Bhineka tunggal ika, NKRI, dan undang-undang,” katanya.

Pada kesempatan itu, Bambang Yanto meminta salah satu warga maju ke depan. Ia memilih warga yang berusia muda dan memberikan tantangan berhadiah. Bambang memberikan pertanyaan tentang lima sila dari pencaslla. Warga yang maju menjawab dengan cukup baik.

Ia sengaja memilih anak muda untuk maju ke depan. Menurutnya, saat ini banyak anak muda yang kurang memiliki pengetahuan yang baik tentang pancasila. Padahal, lanjut Bambang, nilai-nilai pancasila adalah bagian yang sangat penting untuk masyarakat, bangsa, dan negara.

“Dalam lima sila itu terdapat seluruh nilai kehidupan, baik kehidupan pribadi ataupun berbangsa dan bernegara,” tegasnya.

Dalam kegiatan ini Bambang juga menghadirkan Fahmi Idris Tanjung sebagai narasumber. Kegiatan yang diisi dengan tanya jawab langsung ini dihadiri oleh hampir seratus orang warga Banjarmasin. (NRH/RDM/RH)