LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3, menyelenggarakan Sosialisasi Pedoman Good Corporate Governance (GCG) dan Whistleblowing System (WBS) Tahun 2025, yang diikuti seluruh pejabat struktural, mitra kerja, serta pemangku kepentingan di lingkungan Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan. Kegiatan yang digelar di Banjarmasin pada Selasa (16/9) ini, merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.

Kehadiran para pejabat dari berbagai instansi seperti KSOP, TNI AL, Kejaksaan Negeri, Polairud, Bea Cukai, serta jajaran mitra usaha turut memperlihatkan besarnya dukungan terhadap komitmen Pelindo. Sinergi ini diharapkan menjadi fondasi dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menjaga reputasi perusahaan sebagai pengelola pelabuhan nasional yang terpercaya.

Acara dibuka secara resmi Sub Regional Head Kalimantan, Sugiono, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip GCG sebagai fondasi untuk memperkuat daya saing perusahaan sekaligus menjaga keberlanjutan usaha.

“Nilai-nilai dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran harus menjadi pedoman dalam setiap langkah dan aktivitas kita,” tegasnya.

Selain GCG, acara ini juga mengangkat peran Whistleblowing System (WBS) sebagai sarana pelaporan yang aman dan terpercaya bagi seluruh insan Pelindo. Sistem ini menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, kode etik, maupun benturan kepentingan di lingkungan perusahaan. Dengan WBS, setiap insan Pelindo diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga integritas perusahaan.

Dalam sesi paparan, Manager Regional SDM dan Umum, Nugroho Christianto menegaskan bahwa penerapan WBS di Pelindo Group telah menggunakan single channel pelaporan yang dikelola pihak ketiga secara objektif, profesional, dan independen.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap laporan yang masuk akan ditangani secara transparan, dengan tetap menjamin kerahasiaan identitas pelapor, serta memberikan perlindungan hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Nugroho.

Ia juga menjelaskan, bahwa implementasi WBS ini selaras dengan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016. Dengan kebijakan yang telah diatur melalui Peraturan Direksi, Pelindo menegaskan sikap tegas terhadap segala bentuk penyuapan maupun gratifikasi.

“Tidak ada toleransi terhadap praktik suap. Semua insan perusahaan wajib memahami dan melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran,” tambah. Nugroho.

Dalam kesempatan tersebut, Sugiono juga menyampaikan harapannya agar seluruh insan Pelindo, termasuk mitra, vendor, pengguna jasa, asosiasi, serta instansi pelabuhan terkait, menjadikan penerapan GCG sebagai standar etika dalam bekerja. Dengan cara ini, Pelindo dapat terus membangun kepercayaan dari pemerintah, masyarakat, maupun mitra usaha.

Menutup rangkaian acara, Sugiono kembali menegaskan pesan penting, untuk bersama – sama berkomitmen untuk menginternalisasi prinsip-prinsip GCG dalam setiap aktivitas bekerja, sehingga perusahaan kita semakin kokoh, terpercaya, dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. (Pelindo-RIW/RH)

BANJAR – Menyambut Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun 2025, jajaran insan perhubungan di Kalimantan Selatan menggelar kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian sosial. Kegiatan kemanusiaan tersebut berlangsung di Terminal Tipe A Gambut Barakat, Kabupaten Banjar, pada Senin (15/9).

Kegiatan ini diikuti berbagai instansi perhubungan, yakni Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, KSOP Kelas I Banjarmasin, Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin, KSOP Kelas II Kotabaru Batulicin, KSOP Kelas III Satui, UPP Kelas III Kintap, serta Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.

Selain insan perhubungan, beberapa instansi mitra kerja di bidang tranportasi lain di Kalimantan Selatan, juga turut berpartisipasi dalam aksi sosial tersebut.

Kepala Balai Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kalimantan Selatan sekaligus koordinator kegiatan, Sigit Mintarso, mengatakan, bahwa donor darah ini merupakan bukti nyata kontribusi insan perhubungan terhadap masyarakat.

“Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan Harhubnas, kegiatan donor darah ini juga diharapkan dapat membantu memenuhi stok darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kalimantan Selatan,” ungkap Sigit.

Ia menjelaskan, pada pelaksanaan kali ini pihaknya menargetkan 150 kantong darah. Jumlah tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mendukung kebutuhan medis, khususnya bagi pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit.

“Kami berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan, dengan begitu, insan perhubungan tidak hanya berperan dalam pelayanan transportasi, tetapi juga bisa memberi manfaat langsung bagi masyarakat luas,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan, bahwa seluruh bibit benih yang beredar di Banua wajib memenuhi standar mutu yang ketat. Selain itu juga, diuji menggunakan metode bertaraf nasional demi mendukung peningkatan produktivitas pertanian di daerah.

Benih yang diedarkan kepada petani harus memiliki persentase daya berkecambah minimal 80 persen, dengan kadar air maksimal 13 persen. Standar ini ditetapkan agar benih yang ditanam mampu tumbuh optimal, menghasilkan tanaman yang sehat, dan mendukung pencapaian target produksi pangan daerah.

Kepala BPSB Provinsi Kalsel, Zainul Arifin menyampaikan, bahwa BPSB Kalsel secara rutin melakukan pengawasan di lapangan, mulai dari proses produksi benih di Unit Produksi Benih, pengecekan di gudang penyimpanan, pengemasan, hingga peredaran benih ke petani.

Petugas lapangan BPSB juga melakukan pengambilan sampel secara berkala untuk diuji di laboratorium, dengan tujuan memastikan mutu tetap terjaga sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain pengawasan, BPSB Kalsel juga memastikan, seluruh pengujian mutu benih dilakukan dengan metode pengujian yang telah terakreditasi secara nasional; yaitu ISTA Rules (International Seed Testing Association).

Metode ini diakui secara internasional, sehingga hasil pengujian yang dilakukan di Kalsel memiliki standar yang sama dengan laboratorium pengujian benih di seluruh dunia.

“Penerapan metode ISTA mencakup uji daya berkecambah, kadar air, kemurnian, hingga kesehatan benih yang semuanya menjadi syarat penting sebelum benih diedarkan kepada petani,” ungkap Zainul, baru – baru ini.

Ia menjelaskan, penggunaan metode bertaraf internasional ini merupakan upaya meningkatkan transparansi dan kepercayaan petani terhadap benih bersertifikat. Dengan demikian, petani mendapatkan jaminan bahwa benih yang mereka gunakan telah melewati serangkaian pengujian ketat dan siap menghasilkan panen yang berkualitas tinggi.

“BPSB Kalsel terus melakukan sosialisasi kepada para petani, kelompok tani, serta distributor benih; tentang pentingnya membeli dan menggunakan benih bersertifikat. Langkah ini diambil untuk mencegah peredaran benih ilegal atau tanpa sertifikat, yang berisiko menurunkan produktivitas dan merugikan petani di musim tanam berikutnya,” lanjut Zainul.

Ia berharap, penerapan standar mutu dan metode uji internasional ini dapat mendukung program ketahanan pangan nasional, meningkatkan produktivitas pertanian di Kalsel, serta membantu petani mendapatkan hasil panen yang lebih baik dan berkelanjutan.

“Benih yang baik adalah awal dari panen yang baik. Kami mengimbau seluruh petani untuk lebih selektif dalam memilih benih bersertifikat, sehingga tidak hanya menguntungkan pada musim tanam ini, tetapi juga menjaga kesuburan dan kualitas lahan untuk jangka panjang,” tutup Zainul. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelar audiensi bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalsel, membahas penegakan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalsel Nomor 3 Tahun 2012, tentang Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan, Senin, (15/9/) siang.

Audiensi yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, ini turut dihadiri Ketua Komisi III DPRD Kalsel Mustaqimah, beserta anggota, Kepala Dinas Perhubungan Kalsel M. Fitri Hernadi, serta Dirlantas Polda Kalsel, Kombes Pol Dr. M. Fahri Siregar, dan jajaran.

Agenda ini merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa PMII Kalsel pada Kamis, (14/8) lalu. Saat itu, mahasiswa mendesak DPRD menegakkan perda dengan menutup perusahaan tambang dan perkebunan sawit yang melanggar aturan, menindak tegas perusahaan pelanggar, serta melakukan pengawasan penuh.

Ketua PKC PMII Kalsel, Muhammad Maulana, dalam forum ini kembali menegaskan tuntutan tersebut. Menurutnya, masih banyak truk batubara maupun angkutan sawit yang melintas di jalan umum meski perda telah melarang, sehingga membahayakan keselamatan masyarakat.

“Perda Provinsi Kalsel Nomor 3 Tahun 2012 telah melarang, tapi faktanya banyak truk angkutan batubara maupun angkutan kelapa sawit masih bebas melintas di jalan raya,” jelasnya

Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, menyatakan komitmen legislatif, untuk memperkuat fungsi pengawasan. Ia menegaskan DPRD bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum akan lebih tegas dalam menegakkan perda demi keselamatan masyarakat.

Supian HK juga menambahkan, DPRD Kalsel akan menjadwalkan rapat lanjutan dengan mengundang perusahaan-perusahaan yang diduga masih terindikasi ODOL (over dimension over load). Hal ini, katanya, untuk mendapatkan kejelasan serta komitmen langsung dari perusahaan agar mematuhi aturan.

“Melalui RDP ini, DPRD Kalsel berharap lahirnya langkah konkret dalam penanganan pelanggaran angkutan tambang dan sawit, sekaligus memperkuat sinergi antara legislatif dan mahasiswa dalam mengawal perda agar benar-benar berjalan sesuai tujuan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Ketua Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI), sekaligus Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, melakukan peninjauan latihan atlet kedua cabang olahraga tersebut, di kawasan Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Hasanuddin HM, Sabtu (13/9) sore.

Hasnuryadi menyampaikan, kunjungan ini menjadi simbol komitmen baru dalam mendorong pembinaan atlet secara serius, terstruktur, dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Hasnuryadi juga berdialog dengan pelatih dan pengurus, serta para atlet.

“Pada saat meninjau latihan ini, kami melihat langsung semangat para atlet, baik yang sudah berprestasi maupun calon bintang masa depan,” ucapnya.

Dikatakan Hasnuryadi, pemantauan latihan ini sebagai langkah awal untuk membangun sinergi, menyatukan visi demi kemajuan olahraga di Kalsel.

Sebagai Ketua PGSI Kalsel, lanjutnya, kolaborasi semua pihak, mulai dari pengurus, pelatih, hingga dukungan orang tua atlet. Sehingga kedepannya, pihaknya dapat menghadirkan program pembinaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Kami hadir bukan hanya sebagai pejabat, tapi sebagai bagian dari keluarga besar PGSI, yang mendengarkan aspirasi para tokoh gulat yang sudah lama berjuang, sehingga kedepannya dapat bersama menyusun program yang solid serta membuahkan prestasi,” tutur Hasnuryadi lebih lanjut.

Dikatakannya, olahraga bukan sekadar kompetisi, melainkan juga sarana membentuk generasi muda yang sehat, kuat, dan berkarakter.

“Olahraga ini sejalan dengan visi nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi utama pembangunan SDM unggul,” ujar Hasnuryadi.

Dalam kesempatan tersebut, Hasnuryadi juga meninjau latihan atlet panjat tebing Kalsel yang tengah bersiap menghadapi Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) XIX di Semarang, Jawa Tengah.

Hasnuryadi berharap, cabor gulat serta panjat tebing dapat meningkatkan pembinaan kedepannya. Dengan begitu, pihaknya optimis Kalsel dapat melahirkan atlet berprestasi di tingkat nasional hingga internasional.

“Insya Allah, dengan kerja sama semua pihak, olahraga di Kalsel, baik gulat maupun panjat tebing, akan kembali menjadi kebanggaan daerah,” ucap Hasnuryadi.

Hasnuryadi juga berpesan kepada seluruh atlet, bahwa prestasi penting, namun keselamatan, sportivitas, serta menjaga persatuan dan kesatuan tetap menjadi prioritas utama. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun 2025, insan perhubungan di Kalimantan Selatan, menggelar kegiatan bakti sosial di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (PPRSLU) Budi Sejahtera Banjarbaru, pada Kamis (11/9).

Kegiatan ini melibatkan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, KSOP Kelas I Banjarmasin, BPTD Kelas II Kalimantan Selatan, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, KSOP Kelas II Kotabaru Batulicin, KSOP Kelas III Satui, serta UPP Kelas III Kintap.

Kegiatan ini menyasar 110 klien panti dengan menyalurkan berbagai bingkisan berisi kebutuhan pribadi yang bermanfaat untuk menunjang keseharian mereka.

Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Banjarmasin sekaligus Koordinator Bakti Sosial Harhubnas Provinsi Kalsel 2025, Hendaviny Kartomo mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian insan perhubungan terhadap masyarakat, khususnya para lanjut usia.

“Bakti sosial ini menjadi wujud nyata semangat Hari Perhubungan Nasional, bahwa insan perhubungan tidak hanya hadir di sektor transportasi, tetapi juga memiliki kepedulian sosial kepada masyarakat,” ujarnya.

Hendaviny menambahkan, melalui kegiatan ini diharapkan dapat mempererat sinergi antar-instansi perhubungan di Kalimantan Selatan sekaligus menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Semoga dengan program ini dapat memberikan kebahagiaan bagi para lansia, dan jajaran perhubungan di Kalimantan Selatan dapat terus menjalankan tugas serta fungsinya dalam mewujudkan keselamatan transportasi untuk Banua,” harapnya.

Sementara itu, Kepala PPRSLU Budi Sejahtera, Hairun Nisa, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas perhatian yang diberikan insan perhubungan kepada para klien di panti.

“Alhamdulillah, para klien sangat antusias atas kunjungan dan bakti sosial yang dilakukan hari ini, mereka serasa menemukan keluarga baru,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Provinsi Kalimantan Selatan, menargetkan pemasukan sebesar Rp408.750.000 sebagai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025. Target ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan benih unggul sekaligus mendukung program ketahanan pangan daerah.

Kepala BBTPH Provinsi Kalsel, Sigid Sarsanto, mengungkapkan bahwa target tersebut diperoleh melalui produksi dan penjualan benih unggul yang dihasilkan BBTPH, kemudian disalurkan kepada petani melalui Unit Produksi Benih (UPB) yang tersebar di berbagai wilayah.

Selama tiga tahun terakhir, target PAD ini selalu berhasil dicapai bahkan sering melampaui angka yang ditetapkan. Tahun ini, realisasi pemasukan sudah mencapai sekitar 50 hingga 55 persen per September dan masih terus berjalan.

“Kami optimistis hingga akhir tahun realisasi pendapatan akan melampaui target yang telah ditetapkan. Selain berkontribusi pada PAD, keberhasilan ini menjadi bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kalsel,” ungkap Sigid, baru – baru ini.

Lebih lanjut, Sigid menjelaskan, bahwa BBTPH Kalsel memiliki lima UPB yang menjadi ujung tombak penyediaan benih unggul di lapangan. UPB tersebut memiliki spesialisasi sesuai komoditas yang diproduksi.

UPB Batu Tungku di Kabupaten Tanah Laut fokus memproduksi benih palawija seperti kedelai dan kacang tanah. UPB Pabahanan di Kabupaten Tanah Laut, UPB Sungai Tabuk di Kabupaten Banjar, dan UPB Binuang di Kabupaten Tapin fokus pada produksi benih padi.

Selain empat UPB tersebut, terdapat satu UPB di Sungkai yang secara khusus memproduksi benih hortikultura seperti buah-buahan dan sayuran.

“Keberadaan UPB ini sangat penting untuk menjamin pasokan benih unggul yang bermutu. Dengan ketersediaan benih yang baik, petani dapat meningkatkan produktivitas lahan, mengurangi ketergantungan pada benih dari luar daerah, serta menjaga kualitas hasil panen,” lanjut Sigid.

BBTPH juga aktif memberikan pendampingan teknis kepada kelompok tani, mulai dari cara menanam hingga pemeliharaan, sehingga benih yang diproduksi dapat memberikan hasil optimal.

Dalam jangka panjang, langkah ini diharapkan mendorong petani untuk lebih mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan benih secara berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan benih yang disalurkan bukan hanya banyak secara jumlah, tetapi juga berkualitas dan sesuai kebutuhan petani. Dengan demikian, produktivitas pangan di Kalsel bisa terus meningkat dan mendukung program pemerintah menekan inflasi pangan,” tutup Sigid.

Dengan strategi ini, BBTPH Kalsel tidak hanya berperan sebagai penyedia benih, tetapi juga sebagai salah satu penggerak pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Workshop Analisis Kekuatan dan Peluang Pariwisata (SISKAP) yang dihadiri perwakilan Dinas Pariwisata 13 kabupaten/kota, serta sejumlah pemangku kepentingan seperti PHRI, ASITA, HPI, ASPPERWI, ASTINDO, ASPPI, dan Akademi Pariwisata Nasional Banjarmasin, bertempat di salah satu hotel berbintang pada Kamis (11/9).

Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Muhammad Syarifuddin, diwakili Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Muhammad Noor menyampaikan, sektor pariwisata merupakan salah satu pilar penting pembangunan daerah. Selain berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, pariwisata juga berperan dalam pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, serta promosi potensi daerah.
Mengingat Kalsel memiliki kekayaan alam, budaya, dan tradisi yang luar biasa.

“Kita harus mengelola secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab, agar mampu menarik lebih banyak wisatawan nusantara maupun mancanegara dan meningkatkan lama tinggal mereka di Banua,” katanya.

Disampaikan Muhammad Noor, workshop ini bertujuan untuk memaksimalkan promosi potensi pariwisata Kalsel, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, serta mengenalkan destinasi wisata unggulan sebagai upaya mendukung pertumbuhan perekonomian mikro maupun makro. Kegiatan ini juga memetakan, kajian, dan perumusan strategi agar pengembangan serta pemasaran pariwisata lebih terarah, efektif, dan berdaya saing.

“Tantangan pariwisata ke depan semakin kompleks dengan adanya perubahan tren wisata, persaingan antar destinasi, hingga tuntutan wisata berkelanjutan. Karena itu, diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat,” ungkapnya

Sementara itu, Kepala Seksi Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dispar Kalsel, Abdul Karim Zaidan menegaskan, bahwa Kalsel memiliki potensi pariwisata luar biasa, terutama dengan hadirnya UNESCO Global Geopark Meratus. Dimana ini harus terus dikembangkan dengan dukungan kabupaten/kota. Beberapa strategi promosi telah dilakukan, baik nasional maupun internasional, salah satunya melalui kerja sama dengan Provinsi Bali.

“Kerja sama ini sudah menunjukkan dampak positif, misalnya kunjungan wisatawan yang bermalam selama tiga malam di Kalsel. Mereka berwisata ke Loksado, menikmati keindahan Sungai Barito dengan kapal pinisi, serta berkunjung ke CBS sebagai pusat oleh-oleh di Kabupaten Banjar,” jelasnya.

Selain itu, Kalsel juga menjalin kerja sama dengan Brunei, Malaysia, dan Filipina melalui forum BIMP-EAGA. Pertemuan lanjutan akan digelar untuk memperkuat promosi pariwisata Banua.

“Ke depan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara ke Kalsel semakin meningkat, terlebih dengan adanya penerbangan internasional Kalsel–Malaysia yang diharapkan mampu menjadi pintu masuk wisatawan ke Banua,” tutupnya. (DISPARKALSEL-NHF/RIW/RH)