LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Forum Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, bertempat disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Senin (25/11).

Kegiatan yang juga diikuti oleh perwakilan Bappeda dan Diskominfo Kab/Kota se Kalsel ini dibuka oleh Plh. Gubernur Kalsel Roy Rizali Anwar yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Kalsel, Agus Dyan Nur.

Dalam sambutannya, Agus menegaskan komitmen Pemprov Kalsel untuk menciptakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat Banua.

“Pelaksanaan Satu Data Indonesia di Provinsi Kalsel telah melalui tahapan yang sistematis dan terstruktur, mulai dari perencanaan yang matang, pengumpulan data, hingga verifikasi data secara bertahap. Proses ini diharapkan dapat disempurnakan melalui forum ini,” ujar Agus.

Ia juga menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan kebijakan SDI, khususnya dalam aspek komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi lintas sektoral antara instansi pusat dan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalsel.

“Dengan tata kelola data yang terintegrasi, kita dapat mengoptimalkan pemanfaatan data untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang lebih efektif dan efisien,” tambahnya.

Lebih lanjut, Agus menyebut forum ini sebagai ajang evaluasi terhadap tingkat partisipasi produsen data di Kalimantan Selatan dalam memanfaatkan data statistik sektoral daerah. Menurutnya, evaluasi ini sangat penting untuk memperbaiki dan menyempurnakan pengelolaan data ke depan.

“Melalui evaluasi yang komprehensif, kita dapat mengidentifikasi tantangan, menemukan solusi yang tepat, serta merumuskan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data di Kalsel,” tutupnya.

Untuk diketahui, Forum SDI ini menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya Bappenas dan Kemendagri, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan Sertfifikat Penerapan Penanganan yang Baik, Penanganan Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) dan PD di Halaman Kantor Dinas PKP Banjarbaru, Senin (25/11). Penyerahan sertifikat langsung dilakukan oleh Plh Kadis PKP Kalsel, Imam Subarkah didampingi Kabid Ketahanan Pangan, Saptono. Sertifikat ini merupakan bukti komitmen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk memastikan keamanan pangan dan penanganan pangan segar asal tumbuhan di wilayah tersebut.

Plh Kadis PKP Kalsel, Imam Subarkah menyampaikan, bahwa SPPB PSAT adalah sertifikat yang menjamin bahwa unit penanganan pangan segar telah menerapkan sistem keamanan pangan dan hygiene sanitasi yang sesuai. Berdasarkan Permentan 15 Tahun 2021, sertifikat ini wajib dimiliki oleh pelaku usaha skala menengah dan besar.

“Alhamdulillah tadi sudah kita serahkan sebanyak 20 Sertifikat SPPB-PSAT dan PD kepada pelaku usaha dan UMKM,” ucap Imam.

Imam menambahkan, Kegiatan ini juga merupakan bagian dari program pengembangan sertifikasi oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kalsel. Dimana target kita 15 sertifikat tahun ini.

“Namun sekarang kita sudah melebihi target untuk pemberian sertifikat PSAT,” lanjutnya.

Pihaknya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk mewujudkan keamanan pangan, serta mendorong para pelaku usaha untuk menyebarluaskan informasi tentang sertifikasi PSAT kepada rekan-rekan mereka.

“Selain pasar modern, mereka juga akan menyasar pasar tradisional untuk memperluas jangkauan sertifikasi ini,” sahut Imam.

Dengan semakin banyaknya sertifikasi yang diterbitkan, Kalsel akan menjadi provinsi yang aman dalam hal pangan, menjamin kualitas dan keamanan produk yang beredar di masyarakat.

“Kami optimis akan mengawal terus dalam hal keamanan pangan segar bagi masyarakat banua,” tutup Imam. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Apel rutin Aparatur Sipil Negeri (ASN) dan pegawai di lingkup kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan pada Senin (25/11) pagi.

Bertempat di halaman Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, bertindak sebagai pembina apel adalah Plt. Assiten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov), Rusdi Hartono.

Tampak hadir juga Assiten Bidang Administrasi Umum, Ahmad Bagiawan dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Fakhtan.

Dalam arahan yang disampaikan, Rusdi Hartono memberikan semangat kepada semua pegawai lingkup Setdaprov Kalsel agar bekerja dengan gembira dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tertib administrasi hingga akhir tahun 2024.

‘Mari kita tetap semangat dan bekerja dengan gembira. Kita selesaikan sisa pekerjaan semua sesuai tupoksi dan tertib administrasi,” sampai Rusdi Hartono.

Begitu juga terkait waktu pelaksanaan efektif kegiatan, sekitar 1 bulan lagi tersisa, Rusdi Hartono menitip pesan agar dapat diselesaikan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat Banua.

“Insya Allah, dengan kebersamaan antar pegawai, semua pekerjaan akan selesai tepat waktu dan sekali lagi tertib adminitrasi,” ungkap Rusdi Hartono yang juga Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalsel ini. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BATOLA – Legislator Provinsi Kalimantan Selatan mengajak para orang tua untuk berperan penting dalam melindungi dan memenuhi hak anak.

Seperti yang disampaikan Anggota DPRD Kalsel, Mushaffa Zakir dalam Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) terkait Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Sabtu, (23/11).

Mushaffa menjelaskan peran strategis orang tua dalam melindungi dan mendidik anak dalam kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap konsep parenting agar orang tua tidak menyesal di kemudian hari akibat salah pola asuh.

“Orang tua harus menjadi pelindung pertama bagi anak-anak mereka, memastikan pendidikan dan pengasuhan yang baik,” katanya.

Dalam hal pemberdayaan perempuan, ia mendorong kaum ibu untuk menjadi lebih produktif. Menurutnya, produktivitas ini tidak hanya terbatas pada menghasilkan pendapatan, tetapi juga berkontribusi positif di lingkungan sekitar, sehingga perempuan dapat lebih berdaya dalam membangun komunitas.

Namun, Mushaffa mencatat bahwa implementasi Perda ini belum berjalan maksimal. Ia menekankan perlunya dukungan lebih besar dari pemerintah, baik melalui alokasi anggaran maupun program-program yang terarah dan menyentuh masyarakat lapisan terbawah.

“Kami di DPRD juga harus memastikan bahwa program pemerintah benar-benar efisien dan menjadi instrumen perlindungan serta pemberdayaan bagi masyarakat,” tutupnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pelatihan Pendidikan Dasar (Diksar) Bela Negara dan Kursus Kader Pimpinan (Suskapin) Nasional Angkatan ke-XXXVIII bagi Resimen Mahasiswa (Menwa) resmi dibuka di Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) VI/Mulawarman, Banjarbaru, Sabtu (24/11).

Upacara pembukaan ini dipimpin oleh Plh. Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kalimantan Selatan, Heriansyah.

Dalam sambutannya, Heriansyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ia juga memotivasi para peserta agar memanfaatkan pelatihan ini untuk membentuk karakter kepemimpinan yang tangguh dan berintegritas.

“Resimen Mahasiswa adalah salah satu komponen pendukung pertahanan negara yang sangat strategis. Tidak hanya dalam aspek fisik, tetapi juga dalam menjaga keutuhan NKRI melalui pembinaan karakter dan intelektual di lingkungan kampus,” ujarnya.

Heriansyah menegaskan pentingnya peran Menwa dalam mewujudkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), terutama di tengah tantangan kompleks seperti ancaman ideologi dan potensi perpecahan bangsa.

“Saudara-saudara adalah kader pilihan yang dipercaya untuk menjaga martabat dan kehormatan Resimen Mahasiswa. Jadikan kesempatan ini sebagai batu loncatan untuk menjadi pemimpin masa depan yang berintegritas dan siap menghadapi tantangan zaman,” katanya.

Heriansyah berharap melalui kegiatan ini dapat mencetak kader-kader Menwa yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga memiliki wawasan luas serta komitmen dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Cinta tanah air dan patriotisme menjadi dasar penting yang perlu diwujudkan dalam setiap tindakan nyata demi menjaga warisan kemerdekaan bangsa,” pungkasnya.

Sementara itu, Komandan Menwa Suryanata Provinsi Kalimantan Selatan, Supiyannor mengatakan bahwa kader menwa se-Indonesia tengah berkumpul dalam pelatihan kepemimpinan secara bersama di Banua.

“Kita berharap kader kursus Pimpinan Menwa se-Indonesia ini. Mereka bisa membawa potrete baru, bagaimana ke depannya bisa menjadi calon generasi dan pemimpin bangsa,” ucap Supiyanoor.

Menurut Supiyannor, kegiatan ini nanti mampu menularkan semangat kepemimpinan di daerahnya masing-masing. Ia bersyukur, Komando Menwa Nasional telah mempercayai Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tuan rumahnya.

“Kita dipercaya sebagai tuan rumah dari Suskapin Menwa se-Indonesia ini. Tidak ada biaya, mereka hanya datang ke Kalsel dengan menyiapkan fisik, perangkat dan seluruhnya ditanggung oleh penyelenggara dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” tutupnya.

Untuk diketahui, Diksar yang diikuti oleh 100 peserta Menwa perguruan tinggi se Kalsel dan juga Suskapin Nasional sebanyak 100 peserta Menwa seluruh Indonesia ini turut dihadiri Wakil Komandan Komando Menwa Nasional, Erwin Hidayatullah Al-Jakartary, Forkopimda dan perwakilan SKPD di Lingkup Pemprov Kalsel. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Pendidikan Latihan Kader Organisasi Tingkat Madya (LATKORDYA) yang diselenggarakan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Provinsi Kalimantan Selatan, resmi berakhir pada Sabtu (23/11). Pendidikan LATKORDYA dilaksanakan selama 3 hari, 21 – 23 November 2024 yang berpusat di Datasemen Zipur 8/GM Banjarbaru.

Berbagai kegiatan dilaksanakan pada Pendidikan LATKORDYA kali ini. Mulai dari pengenalan senjata, Pelatihan baris – berbaris, belajar wiraswasta, hingga kemah bakti untuk mempererat tali persaudaraan antar generasi muda FKPPI.

Pada hari ketiga (23/11) LATKORDYA dimulai dengan apel pagi di lapangan Datasemen Zipur 8/GM Banjarbaru, yang diikuti seluruh Generasi muda FKPPI di 13 Kabupaten – Kota, hingga anggota FKPPI Kalsel, dan dilanjutkan dengan penutupan kegiatan LATKORDYA di Aula Datasemen Zipur 8/GM Banjarbaru.

Saat menutup kegiatan, Ketua Umum FKPPI Kalsel Sahbirin Noor, yang diwakili Sekretaris FKPPI Kalsel Zulfadli, menyampaikan bahwa pendidikan latihan LATKORDYA ini, diharapkan dapat lebih mengenalkan kepada para peserta, akan kandungan dari nilai – nilai pancasila guna diimplementasikan di masyarakat luas.

“Pendidikan pelatihan ini diharapkan dapat lebih mengenalkan dan memahami kandungan nilai – nilai pancasila kepada kader organisasi tingkat madya FKPPI Kalsel,” ungkap Zulfadli.

Ia juga berpesan, dengan berakhirnya pendidikan LATKORDYA ini, para anggota harus siap mengimplementasikan pancasila dan UUD 1945.

“FKPPI adalah salah satu komponen bangsa dan organisasi kemasyarakatan yang mandiri, profesional, serta dalam melaksanakan tugasnya guna mendukung kemajuan Banua dan NKRI,” lanjut Zulfadi.

Menurutnya, FKPPI sebagai salah satu organisasi binaan TNI-Polri, merupakan komponen bangsa yang memiliki peranan penting yang mampu menjadi pelopor dan suri tauladan ditengah – tengah kehidupan masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Melalui pendidikan latihan LATKORDYA ini, generasi muda FKPPI akan tumbuh dan berkembang sehingga dapat menjadi generasi emas 2045. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Hari kedua pendidikan Latihan Kader Organisasi Tingkat Madya FKPPI (LATKORDYA), yang bertempat di Datasemen Zipur 8/GM Banjarbaru, Jum’at (22/11), para peserta generasi muda FKPPI Kalsel, dibekali dengan berbagai pelatihan dan pendidikan. Salah satunya yakni pelatihan baris – berbaris, pengenalan senjata dari pihak TNI, serta pendidikan wiraswasta.

Kepada Abdi Persada FM, Sekretaris HIPWI FKPPI Kalsel Nawang Wijayati, menyampaikan bahwa pada hari ke – 2 pendidikan LATKORDYA FKPPI Kalsel ini, berbagai pelatihan dan pendidikan diberikan kepada generasi muda FKPPI, dengan harapan menjadi sebagai tempat pengenalan dan pemahaman, kandungan dari nilai – nilai pancasila guna diimplementasikan di masyarakat luas. Pada kegiatan ini pula, Himpunan Pengusaha dan Wiraswasta (HIPWI) FKPPI Kalsel turut memberikan pemahaman terkait giat berwiraswasta.

“Kewirausahaan itukan bisa dirasakan oleh semua pihak, tidak terkecuali oleh anak TNI – Polri, wiraswasta itu tidak hanya dibidang UMKM, namun juga pada bidang ketahanan pangan,” ungkap Nawang.

Diungkapkan Nawang, Pemerintah Pusat sedang gencar – gencarnya menggalakkan program petani millenial, sehingga HIPWI FKPPI Kalsel turut mendukung program tersebut dengan mendorong generasi muda FKPPI agar bisa berwirausaha.

“Dari LATKORDYA inilah nanti kita berharap dapat terbentuk rasa pengenalan terhadap lembaga FKPPI, cinta tanah air, yang didapatkan para generasi muda,” lanjut Nawang.

Nawang menambahkan, pihaknya berusaha semaksimal mungkin dalam meningkatkan peran wiraswasta kepada generasi muda FKPPI Kalsel. Pihaknya juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan ternama, serta perusahaan Pemerintah Daerah, agar generasi muda FKPPI Kalsel dapat magang untuk mendapat ilmu dalam berwiraswasta.

“Kami juga akan berkerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Kalsel, sehingga generasi muda FKPPI Kalsel mendapat bekal keterampilan untuk berwiraswasta,” tutup Nawang.

Seperti diketahui, pada hari kedua pendidikan LATKORDYA FKPPI Kalsel, para peserta dengan jumlah yang mencapai raturan generasi muda FKPPI dari 13 Kabupaten – Kota ini, akan melaksanakan kemah bakti pada malam hari nya, dimana kemah bakti tersebut juga akan disertai dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat, seperti renungan malam dan game menarik untuk mempererat tali silaturrahmi antar anggota FKPPI. (MRF/RDM/RH)

BATOLA – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong agar pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bisa berjalan lebih optimal.

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Selatan, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, dalam Sosialisasi Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di kawasan Handil Bakti Kabupaten Batola, Jum’at (22/11).

Oleh karena itu, lanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar penerapan Perda tersebut berjalan optimal, antara lain terkait agar kebijakan dan program pemerintah daerah sudah seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan perempuan dan anak, seperti menyangkut fasilitas umum dan harus ramah terhadap perempuan dan anak.

“Misalnya, mal wajib menyediakan tempat bermain untuk anak yang aman dan sesuai standar. Kemudian juga tempat parkir yang disediakan khusus untuk perempuan,” jelasnya.

Selain itu, menurut Iskandar, pemerintah harus melakukan pengawasan dan optimalisasi penerapan Perda tersebut.

“Sejauh mana sosialisasi pemerintah daerah provinsi mensinergikan dengan pemerintah kota dan kabupaten karena posisi perempuan dan anak ini bukan hanya di provinsi tetapi di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalsel,” terangnya.

Iskandar juga meminta pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mendukung penerapan Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kalimantan Selatan. (ADV-NRH/RDM/RH)

MALANG – Sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kinerja instansi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyelenggarakan pelatihan Certified Secure Computer User (CSCU), bertempat di salah satu hotel berbintang di Kota Malang, Jumat (22/11).

“Kegiatan ini untuk membekali para pegawai dengan pemahaman mendasar tentang berbagai ancaman keamanan komputer dan jaringan yang saat ini marak terjadi,” ucap Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim.

Dalam pelatihan ini, disampaikannya peserta menerima materi tentang keamanan internet dan email, keamanan data dan enkripsi, manajemen akses dan kata sandi, keamanan media sosial dan privasi, serta keamanan perangkat seluler.

Muslim menjelaskan bahwa program CSCU dirancang untuk memberikan pemahaman praktis mengenai teknik-teknik pengamanan data dan informasi secara interaktif.

“Pelatihan ini tidak hanya menambah kompetensi, wawasan, dan pengetahuan, tetapi juga dapat meningkatkan kesetaraan konektivitas dalam pekerjaan sehari-hari, khususnya dalam mengawal tanggung jawab Diskominfo,” jelasnya.

Ia juga berharap ilmu yang diperoleh dari pelatihan ini dapat didiseminasikan ke seluruh staf Diskominfo serta masyarakat Kalimantan Selatan.

“Ini merupakan upaya kita untuk melakukan pencegahan, pengendalian, dan merespons serangan-serangan yang berkaitan dengan dunia siber,” tutupnya. (Diskominfo-BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Lima hari menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini yang bertempat di salah satu hotel di Banjarbaru, Jumat (22/11).

Rakor ini dihadiri oleh seluruh tim kewaspadaan dini provinsi dan Bakesbangpol kabupaten/kota se-Kalsel. Dengan tema “Antisipasi dan Cegah Dini Kerawanan Pilkada 2024 di Provinsi Kalsel”, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan bersama dalam mengidentifikasi isu-isu yang berpotensi mengganggu jalannya pilkada serentak.

Kepala Bakesbangpol Kalsel, Heriansyah, menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) yang dapat terjadi selama pelaksanaan Pilkada 2024.

“Mengingat pelaksanaan pilkada lima hari lagi, berbagai dinamika permasalahan yang mungkin berpotensi kita hadapi, di antaranya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti potensi konflik antar pendukung serta ancaman polarisasi masyarakat,” ujar Heriansyah.

Ia juga menguraikan sejumlah dinamika lain yang perlu diantisipasi, seperti permasalahan netralitas aparatur (TNI, Polri, ASN, dan penyelenggara), pendistribusian logistik, serta kesiapan pembentukan badan sementara seperti PPK, PPS, dan KPPS.

“Selain itu, kesiapan lokasi, sarana dan prasarana TPS, dukungan pemerintah daerah seperti anggaran, personel, sarpras, linmas, hingga potensi kerawanan terkait bencana alam dan isu-isu aktual lainnya juga menjadi perhatian utama,” tambahnya.

Heriansyah menegaskan, antisipasi dan pencegahan dini harus dilakukan agar berbagai kerawanan tersebut tidak berkembang menjadi gangguan nyata. Ia juga menyebut pentingnya peran Bakesbangpol provinsi dan kabupaten/kota sebagai bagian dari tim kewaspadaan dini pemerintah, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di daerah.

Menurutnya, komunikasi dan kolaborasi dengan aparatur intelijen daerah juga menjadi elemen penting untuk memetakan isu-isu krusial dan mengupayakan pencegahan dini terhadap potensi ATHG yang dapat mengganggu tahapan pilkada.

“Diharapkan pelaksanaan tahapan ini tidak terganggu dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)