BANJARMASIN – Menjelang Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalsel menjalin kerjasama dengan media massa.
Suasana penandatanganan MoU dengan perwakilan Media Massa
Kepada sejumlah wartawan, disela acara penandatanganan di Kantor Sekretariat PWI Kalsel di Banjarmasin pada Kamis (23/1), Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie mengatakan, dalam rangka menyukseskan Hari Pers Nasional (HPN) pada tanggal 7 – 9 Februari mendatang, pihaknya melaksanakan penandatanganan kerjasama dengan 40 media massa baik cetak, elektronik dan online. Ia berharap, gelaran ini dapat berjalan lancar dan sukses.
“Tujuan dari kerjasama ini adalah, agar rangkaian kegiatan HPN dapat terpublikasi secara luas kepada masyarakat,” ungkapnya
Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie, saat di wancara awak media
Disampaikan Helmie, dalam Hari Pers Nasional (HPN) nanti, akan digelar seminar Nasional bertema “Prabowonomic” membahas ketahanan pangan, menghadirkan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, sebagai pembicara utama (keynote speaker), bersama ahli pangan dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan sejumlah pembicara lainnya.
“HPN diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel. Salah satunya mengenai pangan, karena Kalsel sebagai Gerbang Logistik Pangan di Kalimantan,” jelasnya
Helmie menambahkan, pihaknya juga menggelar seminar tentang masalah kewartawanan. Yakni membahas isu penumpang gelap dunia jurnalistik, yang merusak kredibilitas profesi wartawan. Hal ini penting karena wartawan sudah bekerja dengan baik, tetapi dirusak oleh oknum yang tidak jelas identitasnya.
“Seminar tidak hanya mengundang wartawan seluruh Indonesia, tetapi para pejabat pemerintah daerah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominko) se-Indonesia,” tutup Helmie
Turut mendampingi prosesi penandatanganan MoU, Sekretaris PWI Kalsel, Toto Fachrudin, jajaran pengurus PWI Kalsel, dan dihadiri Pimpinan Mdia Cetak Elektronik dan Online. (NHF/RIW/RH)
BANJARMASIN – Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M Syarifuddin, pimpin langsung Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk laksanakan sidak pada Distributor (D2) Minyakita, di beberapa titik di area Banjarmasin, pada Kamis (23/1) pagi.
Suasana sidak Plh Sekdaprov dan TPID Kalsel disejumlah toko penjual Minyakita di Banjarmasin
Pada arahan sebelum melaksanakan sidak, Syarifuddin menyampaikan, bahwa sidak ini adalah bentuk tindak lanjut dari temuan yang disampaikan Rakornas Pengendalian Inflasi yang dilaksanakan pada Senin (20/1).
“Sidak ini merupakan tindak lanjut dari rakornas TPID Senin kemarin yang dipimpin oleh Mendagri dan Plt Sekjen Kemendagri, bahwa ada temuan Minyakita ini dijual dengan harga di atas HET(harga eceran tertinggi),” sampainya.
Meskipun secara data, untuk harga di Kalsel masih relatif aman, Syarifuddin menyampaikan bahwa TPID Kalsel ingin memastikan kestabilan harga tersebut, melalui sidak ini.
“Dengan sidak ini kita ingin memastikan kestabilan harga minyak di distributor. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan, kemungkinan akan ada gejolak harga,” ujarnya.
Adapun beberapa titik yang disinggahi oleh Syarifuddin beserta rombongan TPID adalah, Toko Tasya di Jalan Simpang Bali, Toko Iwan H. Rani di Pasar Harum Manis dan Toko Amel Ibak di Jalan RK Ilir.
Pada interview usai laksanakan sidak, Syarifuddin sampaikan bahwa harga minyakita pada distributor ada di kisaran harga 15.800 hingga 16.000 rupiah.
“Setelah kita lakukan sidak, ternyata memang harga jual di distributor ini bervariasi di 15.800 hingga 16.000 rupiah. Memang di atas HET 15.700, tapi masih relatif aman,” sampainya.
Syarifuddin mengatakan bahwa kemungkinan kendala yang ada adalah pada distribusi.
“Kemungkinan kendalanya ada pada distribusi. Nanti setelah sidak ini, kita ketahui gejolak harganya bagaimana, baru kemudian kita cari bagaimana solusinya,” sampainya.
Kegiatan ini diikuti jajaran TPID Kalsel, seperti dari Biro Perekonomian, Dinas Perdagangan, Perwakilan Bank Indonesia Kalsel, Satgas Pangan Polda Kalsel, dan juga TPID Kota Banjarmasin. (Biroadpim-RIW/RH)
BANJARMASIN – Komandan Korem 101/Antasari Brigadir Jenderal Ilham Yunus, menerima audiensi Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie bersama rombongan, Kamis (23/1).
Kedatangan pengurus PWI Kalsel berkaitan dengan pematangan kesiapan puncak Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2025 mendatang.
“Kami siap memberikan dukungan untuk kesuksesan dan kelancaran HPN di Kalsel,” kata Danrem.
Orang nomor satu di Korem 101/Antasari itu langsung meminta kepada jajarannya agar intens berkomunikasi dengan pengurus PWI Kalsel terkait HPN mendatang.
“Sudah menjadi tanggung jawab kami untuk memberikan pengamanan bila Presiden Republik Indonesia (RI) datang,” imbuhnya.
Sementara itu, Kasi Ops Korem 101/Antasari Kolonel Inf Tunggul Jati menambahkan, pihaknya akan memberikan pengamanan maksimal pada acara nasional tersebut.
“Kami menyiapkan 4.000 personel untuk pengamanan presiden,” imbuhnya.
Melihat kesiapan pengamanan itu, Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie mengapresiasi dan memastikan panitia HPN akan terus berkoordinasi dengan Korem 101/Antasari terkait gelaran HPN, terutama saat rencana kegiatan Presiden Probowo Subianto pada puncak HPN di Banjarbaru
“Terima kasih atas dukungan dan jaminan pengamanan pelaksanaan HPN di Kalsel, semoga semua rangkaian acara nanti berjalan sukses dan lancar,” harapnya.
HPN 2025 dijadwalkan akan digelar di Banjarmasin dan Banjarbaru pada 7-9 Februari mendatang.
Selain agenda hari puncak HPN, rangkaian kegiatan juga diisi dengan agenda Seminar Pers Mendorong Terwujudnya Ketahanan Pangan Nusantara, Seminar Ekonomi Pancasila Prabowonomics, Summit Nasional Media Massa ‘Media Sustainability di Era Kecerdasan Buatan”, Siwo Awards, Bakti Sosial dan beragam agenda lainnya.
Turut mendampingi dalan audiensi tersebut, Kasipers Korem 101/Antasari Kolonel Kav Widodo Pujianto, Pasi Lidpam Korem 101/Antasari Mayor Inf Wartono, Kasiter Korem 101/ Antasari Letkol Inf Ferizal, Kasiops Korem 101/Antasari Kolonel Inf Tunggul Jati.
Sementara dari PWI Kalsel, Sekretaris Toto Fachrudin. Wakil Ketua Bidang Pendidikan Kiki Arianzah dan Sekretasris Siwo PWI Kalsel, Didin Ariyadi. (PWIKalsel-RIW/RH)
BANJARMASIN – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Selatan, Ilham Nor, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, bertempat di salah satu cafe, Kamis (23/1).
Dalam kegiatan yang diikuti puluhan warga yang tinggal di Kecamatan Banjarmasin Barat tersebut, Ilham menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait isu-isu ketertiban umum, seperti permasalahan parkir, kebersihan lingkungan, hingga fasilitas mandi cuci kakus (MCK).
“Masukan-masukan dari masyarakat ini akan kami sampaikan kepada pemerintah setempat agar dapat segera ditindaklanjuti,” katanya.
Suasana sosper 6/2020 oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor
Ilham juga berharap peserta sosialisasi dapat membantu menyebarluaskan isi Perda tersebut kepada masyarakat luas. Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap aturan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman.
“Jika ada hal-hal yang mengganggu ketertiban umum, masyarakat dapat segera melaporkan kepada pemerintah atau DPRD agar permasalahan tersebut bisa segera diatasi,” tambahnya.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat Banjarmasin dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan. (NRH/RIW/RH)
BANJARMASIN – Banjir di Kecamatan Banjarmasin Selatan, diklaim merupakan kiriman air padang dari kawasan Gambut, Kabupaten Banjar.
Kabid Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin Hizbul Wathoni menjelaskan, alasan belum surutnya banjir di kawasan Kecamatan Banjarmasin Selatan hingga saat ini, selain karena banjir rob, juga karena adanya air kiriman dari kawasan Gambut.
Kabid Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin Hizbul Wathoni
“Belum surutnya air dikawasan Kecamatan Banjarmasin Selatan ini, karena adanya kiriman dari kawasan Gambut,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, Kamis (23/1).
Akibatnya, lanjut Thoni, banjir tidak kunjung surut, terutama di Kelurahan Pemurus Dalam, Tanjung Pagar, Pemurus Baru, dan beberapa kawasan sekitarnya.
Thoni mengatakan, saat ini pihaknya juga mengupayakan sejumlah langkah termasuk pembersihan sungai, untuk mengurangi ketinggian air di kawasan tersebut.
Untuk mengatasi pengurangan intensitas air pasang terakhir, pihaknya meningkatkan kinerja pasukan turbo atau pembersih sungai dan drainase, pada saat curah hujan tinggi.
“Pada saat terjadi curah hujan tinggi ini, kami melalui UPT telah meningkatkan kinerja pasukan turbo Dinas PUPR Kota Banjarmasin,” ucapnya.
Dinas PUPR Kota Banjarmasin memiliki 5 tim pasukan turbo yang saat ini telah diarahkan, untuk membersihkan sungai serta drainase di Kota Banjarmasin.
“Kami berharap dengan diterjunkannya pasukan turbo ini, dapat mempercepat penurunan ketinggian air pasang di Kota Banjarmasin,” ucap Thoni. (SRI/RIW/RH)
JAKARTA – Gubernur Kalsel, Muhidin, menerima langsung hasil asesmen pejabat dari Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara (Dispsiau) Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Rabu (22/1).
Hasil tes asesmen ini diserahkan Kepala Dinas Psikologi TNI AU Marsma TNI Zamzani, melalui Sekretaris Dipsiau, Kolonel Kes Theresia Soepi.
Selain menerima hasil tes asesmen itu, Muhidin juga menerima kenang – kenangan miniatur pesawat tempur dari Dinas Psikologi TNI AU.
Selepas menerima hasil asesmen, selanjutnya Gubernur, Muhidin akan menindaklanjuti sebagai dasar penempatan pejabat di lingkup Pemprov Kalsel.
“Alhamdulilah, hari ini kita sudah menerima hasil tes asesmen pejabat. Hasil ini akan menjadi dasar untuk menempatkan pejabat sesuai kompetensinya,” kata Muhidin.
Muhidin juga menyampaikan rasa terimakasih kepada Dinas PsikologiTNI AU yang telah melaksanakan uji kompetensi secara independen dan profesional.
Gubernur Kalsel ini juga memastikan, berdasarkan hasil inilah, nantinya penempatan pejabat di lingkup Pemprov Kalsel akan sesuai dan tentunya mampu bekerja memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Banua.
“Insya Allah, penempatan pejabat yang sesuai dengan kapasitas akan mempercepat pelayanan dan pembangunan di Banua. Prinsipnya, kita bekerja bersama merangkul semua untuk kepentingan masyarakat Banua tercinta,” terang Muhidin.
Sementara itu, Sekretaris Dipsiau, Kolonel Kes Theresia Soepi, menyampaikan rasa bangga pihaknya dipercaya Pemprov Kalsel sebagai penyelenggara Asesmen pejabat.
“Sekali lagi, kami ucapkan terimakasih kepada Bapak Gubernur Kalsel yang telah memberikan kepercayaan kepada Dinas Psikologi TNI melaksanakan asesmen center ini. Semoga hasil ini menjadi yang terbaik untuk Pemprov Kalsel,” ungkap Theresia Soepi.
Tes asesmen dilaksanakan selama 2 (dua) hari, pada 13 hingga 14 Januari 2025 yang diikuti seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator lingkup Pemprov Kalsel, serta beberapa pejabat dari Pemkab/Pemko wilayah Kalsel.
Adapun tahapan yang harus dilalui untuk para peserta Esselon II adalah Psikotes, CAT Assessment, Tes Tertulis, serta Pengerjaan DCI dan Pembuatan Paparan Analisis Kasus.
Sedangkan untuk para peserta Esselon III adalah Pembuatan Materi Paparan Analisis Kasus, Pembuatan DCI, Leaderless Group Discussion (LGD) dan wawancara.
Uji kompetensi dengan assessment center ini diikuti total 38 peserta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 33 Pejabat Administrator. (Biroadpim-RIW/RH)
BANJARMASIN – Sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat, Bank Kalsel bekerjasama dengan Agen BUMDES di Kabupaten/Kota se Kalsel, memberikan layanan Laku Pandai, yang dikenal dengan nama Layanan ADINK Bank Kalsel.
Program ini merupakan bentuk dukungan terhadap inisiatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menciptakan akses keuangan yang lebih luas, tanpa perlu keberadaan kantor fisik.
Dengan memanfaatkan layanan ini, Bank Kalsel berupaya menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah, memastikan setiap individu memiliki kesempatan untuk menikmati layanan perbankan secara mudah dan praktis.
Kali ini di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bank Kalsel Secara simbolis membuka Layanan ADINK (Agen Digital Inklusi Keuangan) di Foodcourt Desa Banua Budi, Kecamatan Barabai, pada Kamis (16/1) pagi.
Turut berhadir, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) HST, Eddy Rahmawan, dan Kepala Bank Kalsel Cabang Barabai, Muhaini Achyar serta masyarakat sekitar, yang sekaligus mencoba layanan ADINK Bank Kalsel tersebut.
Kegiatan ini ditandai dengan serah terima penunjukkan Agen Digital Inklusif Keuangan (ADINK) Bank Kalsel kepada perwakilan BUMDes Budi Makmur. Langkah ini bertujuan memperluas Ketersediaan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum mengenal atau mendapatkan layanan perbankan.
Kepala Bank Kalsel Cabang Barabai, Muhaini Achyar menjelaskan, bahwa layanan ini merupakan kolaborasi antara Bank Kalsel dan masyarakat, yang mendaftar menjadi Agen Digital Inklusif Keuangan (ADINK) sebagai perpanjangan tangan Bank Kalsel dalam memberikan layanan perbankan saat ini.
“Bank Kalsel bekerja sama dengan masyarakat atau nasabah untuk didaftarkan menjadi Agen Digital Inklusif Keuangan (ADINK) Bank Kalsel sebagai perpanjangan tangan Bank Kalsel. Kami berharap, dengan adanya layanan ini, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” ucap Muhaini.
Selain itu, Muhaini menambahkan bahwa manfaat bagi agen atau ADINK Bank Kalsel di antaranya adalah menambah penghasilan melalui sharing fee dari transaksi serta meningkatkan potensi jumlah pelanggan.
“Sedangkan manfaat bagi masyarakat yang menjadi nasabah Tabungan Banuaku Pandai di antaranya adalah memperoleh layanan perbankan, khususnya menabung dan transaksi lainnya dengan lebih aman, praktis, serta efisien melalui ADINK terdekat,” ungkap Muhaini.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) HST, Eddy Rahmawan menyampaikan apresiasi atas inovasi Bank Kalsel dalam menghadirkan layanan ini.
Dengan adanya ADINK, masyarakat desa akan lebih mudah mendapatkan layanan keuangan yang aman dan praktis, sehingga dapat mendorong peningkatan ekonomi lokal.
“Melalui program seperti ini, kami berharap masyarakat desa dapat lebih mandiri secara ekonomi dan memiliki akses yang setara terhadap layanan perbankan. Saya juga mengajak semua pihak, termasuk pemerintah desa dan komunitas lokal, untuk mendukung penuh keberadaan Layanan ADINK dengan berkolaborasi bersama Bank Kalsel. Dengan kerja sama yang baik, layanan keuangan ini dapat berkembang lebih luas dan membawa manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat desa,” pungkas Edy.
Sebagai informasi, Layanan keuangan melalui ADINK mencakup berbagai kemudahan, seperti pembukaan rekening tabungan BSA (Banuaku Pandai), setor dan tarik tunai tabungan Banuaku Pandai, termasuk pembayaran PBB dan tagihan PDAM.
Peluncuran ini merupakan tonggak penting bagi Bank Kalsel dalam memperkuat layanan perbankan digital dan mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Sehingga, Bank Kalsel terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/EYN)
BARITO KUALA – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rais Ruhayat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalsel Nomor 8 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Psikotropika, pada Selasa (21/01).
Dalam sosialisasi tersebut, Rais Ruhayat, yang juga merupakan politikus muda dari Partai Amanat Nasional (PAN), menegaskan pentingnya langkah bersama untuk mengatasi masalah narkotika yang masih menjadi ancaman serius di Kalsel.
Suasana Sosper oleh Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat.
“Kami ingin masyarakat semakin sadar akan bahaya narkoba, karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengguna, tetapi juga oleh keluarga dan lingkungan sekitar,” jelasnya.
Rais juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan wilayah yang bebas dari peredaran narkoba.
Menurutnya, kolaborasi yang kuat sangat dibutuhkan untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika.
“Fokus utama kami adalah pencegahan dan langkah antisipasi dini. Salah satunya adalah melalui penyuluhan atau sosialisasi seperti yang sedang kami lakukan ini,” tambahnya.
Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen DPRD Kalsel dalam mendukung upaya penanggulangan narkotika, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat. (NRH/RIW/EYN)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat koordinasi di ruang Aberani Sulaiman Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, pada Rabu (22/1).
Rapat dipimpin Plh Sekretaris Daerah Kalsel, Syarifuddin, dan dihadiri seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel.
Ada beberapa hal yang dibahas dalam rapat tersebut. Salah satunya mengenai jadwal pelantikan Bupati dan Wali Kota yang akan dilaksanakan di Banjarbaru.
“Sementara jadwal yang telah ditentukan untuk Gubernur tanggal 7 Februari, sedangkan Bupati dan Wali Kota tanggal 10 Februari,” kata Plh Sekda.
Suasana rakor di lingkungan Pemprov Kalsel
Pembahasan lain yang tak kalah penting yakni mengenai respon Pemprov Kalsel terhadap musibah banjir yang terjadi di sebagian besar wilayah Kalsel.
“Rencananya akan kita bangun 5 posko di wilayah terdampak,” ungkapnya.
Posko akan melibatkan seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel. Yang mana setiap posko akan disiapkan berbagai bantuan seperti sembako dan obat-obatan.
“Sementara ini memang bantuan sudah kita salurkan melalui BPBD dan Dinas Sosial,” ungkapnya. (SYA/RIW/EYN)
BANJARBARU – Terkait Pemanfaatan Dana Desa untuk program makan bergizi gratsi (MBG), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalselz masih menunggu petunjuk teknisnya.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah, usai mengikuti kegiatan Coffee Morning di ruang rapat Aberani Sulaiman Banjarbaru, Rabu (22/1).
Faried menyampaikan, terkait pemanfaatan dana desa untuk mendukung program makan bergizi yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto ini, adalah informasi yang baru. Secara umum, dana desa 20 persennya dialokasikan untuk ketahanan pangan.
“Kalau itu dialokasikan untuk makan bergizi gratis bisa dilaksanakan. Namun sampai saat ini masih belum ada regulasi dan petunjuk teknis operasional kegiatan,” ucap Faried.
Apabila tidak ada petunjuk teknis operasionalnya, maka pemerintah desa maupun aparat desa tidak dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Karena masih belum ada payung hukumnya.
“Jadi kami masih menunggu arahan dan regulasi tersebut. Kalau sudah ada regulasi dan juknisnya, Kalsel siap menjalankan program makan bergizi gratis menggunakan dana desa,” tutup Faried. (MRF/RIW/EYN)
