LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), akan mengumumkan hasil penilaian Lomba Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Terbaik Tahun 2025, pada event BUMDesa Expo 2025, yang akan dilaksanakan di mal terbesar di Kota Banjarmasin mendatang.

Kepala Dinas PMD Kalsel, melalui Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Indah Novita Purnamasari, mengungkapkan, bahwa setelah selesainya penilaian terhadap BUMDesa di 11 kabupaten se – Kalsel, tim penilai yang terdiri dari Dinas PMD Kalsel bersama tenaga ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) akan melakukan rapat bersama untuk menentukan BUMDesa terbaik.

“Penilaian didasarkan pada indikator yang sudah ditetapkan, baik dari segi administrasinya, maupun dari segi presentasi direktur BUMDesa nya,” ucap Indah, baru – baru tadi.

Penilaian ini bukan sekadar lomba, namun menjadi upaya pemerintah provinsi mendorong semangat dan inovasi desa dalam mengelola potensi secara mandiri dan berkelanjutan.

Pemenang akan dinobatkan sebagai BUMDesa Terbaik Tingkat Provinsi Kalsel tahun 2025. BUMDesa terbaik I mendapatkan hadiah uang Rp 35 juta, terbaik II Rp 30 juta dan terbaik III Rp 25 juta.

“Pemenang akan diumumkan pada Expo BUMDesa 2025, yang merupakan ajang puncak yang menjadi wadah promosi, apresiasi, dan inspirasi bagi seluruh pelaku BUMDesa se-Kalsel,” tutup Novi.

BUMDesa Expo 2025, akan dilaksanakan pada Agustus mendatang di mal terbesar di Kota Banjarmasin. Kegiatan ini juga berbarengan dengan Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalsel. (MRF/RIW/RH)

BATOLA – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, menyerahkan bantuan bibit sapi unggul, kepada kelompok tani di Desa Danda Jaya, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kamis (22/5).

Bantuan diserahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Irfan Sayuti, mewakili Gubernur Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman.

“Gubernur Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman berharap, bantuan 7 ekor sapi bibit unggul Ini dapat dimanfaatkan kelompok tani tersebut,” ungkapnya,

Kelompok tani Desa Danda Jaya diharapkan dapat memelihara sapi bantuan untuk dikembangkan lebih lanjut.

‘Tentunya kepada kelompok tani penerima bantuan ini dapat mengembangkan bantuan ini, agar terus meningkat,” ucap Irfan.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Batola mengapresiasi bantuan bibit sapi unggul, dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Apresiasi ini disampaikan Wakil Bupati Batola, Herman Susilo, pada saat menerima bantuan bibit sapi unggul.

“Pekab Batola sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk kelompok tani di Desa Danda Jaya, Kabupaten Batola ini,” ungkapnya.

Dimana diharapkan, lanjut Herman, bantuan ini dapat terus berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat kepada para petani di desa tersebut.

“Bantuan bibit sapi unggul ini, adalah yang kedua kalinya diterima Desa Danda Jaya, Kabupaten Batola,” ucapnya. Bantuan sapi unggul pertama dipastikan telah dikembangkan dengan baik. Sehingga Pemprov Kalsel memberikan bantuan kembali. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisata Kalsel mengadakan rapat persiapan gelaran event promosi pariwisata tahun 2025.

Ada dua event yang menjadi fokus pembahasan pada rapat persiapan tersebut. Yakni Sport Tourism Tour de Loksado dan Festival Budaya Wisata Pasar Terapung, yang masing-masing di jadwalkan pada Juli dan Agustus mendatang.

Kegiatan inipun diikuti sejumlah stakeholder terkait baik dari Dinas Pariwisata, pihak kepolisian, Dishub, Pengurus Provinsi Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) Kalsel dan Pengkab ISSI Hulu Sungai Selatan, dan stakeholder lainnya dari 13 kabupaten/kota di Kalsel.

Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Muhammad Syarifuddin mengatakan, dua event tersebut merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan Dispar Kalsel dalam rangka mempromosikan pariwisata Kalsel, baik secara nasional maupun internasional.

Melalui event tersebut pihaknya juga ingin mempromosikan Geopark Meratus, yang pada 2025 ini telah mendapatkan pengakuan dan masuk dalam jajaran UNESCO Global Geopark.

“Ini merupakan momen yang baik untuk mempromosikan Geopark Meratus. Kita ingin orang-orang tahu bahwa Geopark Meratus layak untuk dikunjungi wisatawan maupun peneliti,” kata Syarifuddin saat ditemui usai membuka rapat tersebut di salah satu hotel di Banjarmasin, Selasa (20/5)

Terkait event Tour de Loksado sendiri, Syarifuddin menuturkan, bahwa pada 2025 ini merupakan yang ke-10 kalinya dilaksanakan. Dimana pada tahun ini, Dispar Kalsel memilih titik start dari titik O Kilometer Kota Banjarmasin, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

“Titik O Kilometer Kota Banjarmasin sengaja kita pilih, karena di sana merupakan salah satu tempat wisata favorit di Banjarmasin, dan juga dekat dengan Sungai Martapura. Ini merupakan upaya kita juga untuk mengenalkan Kota Banjarmasin sebagai kota seribu sungai, dan tentunya saya yakin ini akan menjadi daya tarik bagi peserta nanti,” tutur Syarifuddin.

Syarifuddin berharap, pelaksanaan event Tour de Loksado tahun 2025 ini bisa diikuti lebih banyak atlet nasional, sehingga upaya promosi pariwisata Kalsel juga lebih optimal.

“Kami juga telah mencari waktu yang tepat, dan kami lihat di bulan Juli itu tidak ada event nasional yang serupa, sehingga kami harapkan atlet-atlet nasional nanti bisa lebih fokus untuk mengikuti event di Kalsel,” jelasnya.

Sedangkan terkait Festival Budaya Pasar Terapung sendiri Syarifuddin menuturkan, bahwa event ini merupakan salah satu event tahunan Dispar Kalsel yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan peringatan hari jadi Provinsi Kalsel.

Dia pun berharap event ini berjalan dengan lancar, dan dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah.

“Festival ini kami rencanakan akan dipusatkan di titik O Kilometer Kota Banjarmasin. Semoga lewat event ini dapat menarik minat kunjungan wisatawan baik nasional maupun internasional,” tukasnya. (DISPAR.KALSEL- NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Panitia khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pembahas ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel 2025 – 2029, melaksanakan rapat perdana bersama mitra kerja eksekutif pada Selasa (20/5) sore.

Dalam rapat tersebut, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah dari fraksi Golkar didapuk menjadi ketua pansus, sementara wakil ketua pansus diduduki Habib Farhan Husein BSA dari fraksi PKB.

Diketahui sebelumnya, bahwa ranperda ini merupakan inisiatif dari eksekutif, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel. Untuk itu, kepala Bappeda, Ariadi Noor, memaparkan ringkasan dari konsep RPJMD.

Ringkasan tersebut mencakup rencana pembangunan berbagai aspek di Banua. Mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pangan. Paparan tersebut mendapat apresiasi dan berbagai masukan dari para anggota pansus III.

“Ke depan kita akan kembali melakukan rapat dengan seluruh SKPD yang berkaitan dengan konsep RPJMD ini, karena RPJMD ini sangat penting untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Kalsel dalam lima tahun ke depan,” ujar Gusti Iskandar. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Aktivitas pertambangan Galian C di Kalimantan Selatan kembali menjadi sorotan dalam pembahasan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) oleh Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Rapat tersebut digelar pada Selasa (20/5) siang di ruang Komisi IV DPRD Kalsel, usai pelaksanaan Rapat Paripurna, dengan menghadirkan Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel.

Diketahui, Kalsel termasuk dalam provinsi yang memperoleh kewenangan dari pemerintah pusat terkait perizinan pertambangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perpres tersebut memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan izin usaha pertambangan, melakukan pembinaan, pengawasan, serta menyampaikan pelaporan terhadap pelaksanaan izin yang telah didelegasikan.

Ketua Pansus IV DPRD Kalsel, Athaillah Hasbi, menegaskan pentingnya penyusunan regulasi daerah yang tegas dan terstruktur dalam mengatur Galian C, mengingat banyaknya keluhan masyarakat terhadap dampak negatif yang ditimbulkan.

“Kita tidak bisa lagi membiarkan ini terus berlangsung tanpa pengawasan yang kuat. Kerusakan jalan, pencemaran sungai, hingga konflik lahan terus terjadi akibat lemahnya kontrol,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus IV, Aulia Azizah, menyampaikan bahwa raperda ini tidak bertujuan membatasi investasi, melainkan untuk memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.

“Ini bukan untuk menghambat investasi, tetapi menata agar tambang berjalan selaras dengan tata ruang dan perlindungan lingkungan,” ujarnya.

Pansus IV menargetkan raperda ini dapat menjadi payung hukum yang memberi kepastian bagi para pelaku usaha yang taat aturan, sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup di Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menghadiri peluncuran dan pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih Kalsel, bertempat di Gedung Olahraga (GOR) Babussalam Kalimantan Selatan, Rabu (21/5).

Pada launching ini, juga disertai dengan penandatangan komitmen bersama terkait Penyelenggaraan Program Posyandu Wasaka (Wajib Dasar 6 SPM Kalimantan Selatan), oleh Bupati – Walikota di 13 kabupaten/kota se – Kalimantan Selatan.

Kepada wartawan, Yandri Susanto mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, atas terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih Kalimantan Selatan.

Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya yakin dan optimis pada akhir Juni semua Koperasi Merah Putih di Kalsel sudah berbadan hukum,” ungkap Yandri.

Berkaitan hal tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga berkesempatan meninjau pembangunan gedung Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih Desa Indrasari, di Martapura, pada Rabu (22/5) pagi.

Peninjauan tersebut untuk melihat pelaksanaan musyawarah desa Indrasari yang sangat luar biasa lancar dan terlihat kesiapan koperasi untuk menjadi Koperasi Merah Putih.

“Di beberapa tempat pemerintah provinsi yang membiayai untuk akte notaris badan hukumnya, serta ada juga melalui Bupati dan dana CSR. Namun jika tidak ada, maka Kementerian Desa telah membuat edaran boleh menggunakan dana desa. Dengan begitu maka banyak sumber dana yang bisa dilakukan oleh kepala desa untuk mengurus Koperasi Desa Merah Putih, dan tidak ada alasan jika dana tak tersedia,” ungkap Yandri.

Namun perlu dicatat jika dari salah satu sumber dana tadi digunakan maka tidak boleh ada lagi sumber dana lain. Contoh jika sudah ada dana dari Bupati atau CSR, maka tidak boleh lagi dari dana desa sehingga tidak terjadi dobel anggaran.

Inilah skema yang dibangun satgas pusat yang akan digenjot, dengan musyawarah desa khusus sebagai landasan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar program ini benar-benar berhasil. Pemerintah hadir melalui permodalan tanpa agunan dan untuk pengawasan tetap dilaksanakan oleh Kementerian Desa serta 18 kementerian lainnya,” tutup Yandri.

Sementara itu, Gubernur Muhidin menyampaikan, peluncuran ini sebagai upaya mendorong para perangkat desa dan kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan segera membentuk Koperasi Merah Putih yang merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto.

“Diharapkan akhir bulan Mei 2025 ini, musyawarah khusus pembentukan koperasi bisa dilakukan di semua desa dan kelurahan,” ungkap Muhidin.

Koperasi Merah Putih adalah koperasi yang dibentuk di tingkat desa atau kelurahan sesuai instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dengan tujuan, mempercepat penguatan ekonomi desa melalui usaha kolektif berbasis kebutuhan lokal, seperti simpan pinjam, logistik, atau klinik desa.

“Dengan adanya Koperasi Merah Putih, diharapkan tidak ada lagi praktek para tengkulak dan rentenir yang meminjamkan uang dengan bunga tinggi sehingga memberatkan masyarakat membayarnya,” lanjut Muhidin.

Provinsi Kalsel memiliki 13 kabupaten kota, 156 kecamatan, 143 kelurahan, dan 1.871 desa. Adapun jumlah desa mandiri di Kalsel saat ini, berjumlah 811 desa, 839 kategori desa maju, dan 2021 desa berkembang, sedangkan desa tertinggal, sudah tidak ada lagi.

“Keberadaan koperasi sangat penting, karena bisa meningkatkan sektor pangan yang menyediakan pinjaman uang bagi masyarakat atau UMKM,” tutup Muhidin. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – LPPL Abdi Persada FM menerima kunjungan puluhan mahasiswa dari Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Program Studi Ilmu Komunikasi, pada Rabu (21/5).

Kunjungan mahasiswa yang dipimpin Dosen UNISKA, Prodi Ilmu Komunikasi, Muhari, ini disambut Direktur LPPL Abdi Persada FM, Syarifah Norhani, Ketua Dewan Pengawas, Anisyah dan Jajaran Direksi.

Dosen UNISKA, Prodi Ilmu Komunikasi, Muhari menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menambah wawasan mahasiswa secara langsung mengenai industri radio dan penyiaran digital, melalui kegiatan praktik lapangan.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari pembelajaran luar kampus, agar mahasiswa dapat memahami secara langsung bagaimana dunia kerja di industri penyiaran, terutama radio seperti Abdi Persada FM yang sudah cukup lama berkiprah di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Muhari menilai bahwa LPPL Abdi Persada FM menjadi tempat yang tepat untuk dikunjungi karena memiliki pengalaman panjang dalam dunia penyiaran publik, serta telah bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi digital.

“Kami ingin mahasiswa melihat langsung proses siaran, bagaimana manajemen radio bekerja, serta berdiskusi dengan para praktisi yang sudah berpengalaman,” lanjutnya.

Ia berharap, kegiatan ini dapat memperkaya pengetahuan serta pengalaman mahasiswa, bahkan menjadi wadah untuk menyalurkan minat dan bakat terutama dalam bidang yang relevan dengan studi komunikasi.

“Melalui kunjungan ini, kami ingin mahasiswa tidak hanya mendapatkan teori di ruang kelas, tetapi juga bisa menyerap langsung bagaimana praktik di lapangan berlangsung, sehingga bisa menjadi bekal saat mereka telah menyelesaikan perkuliahan,” harapnya.

Sementara itu, Direktur LPPL Abdi Persada FM, Syarifah Norhani, menyambut baik kehadiran para mahasiswa serta mengapresiasi antusiasme mereka selama mengikuti rangkaian kegiatan kunjungan.

“Ini bentuk sinergi yang positif antara dunia pendidikan dan lembaga penyiaran publik. Kami senang bisa berbagi pengalaman serta mendukung proses pembelajaran mahasiswa,” ungkapnya.

Syarifah berharap, apa yang disampaikan para narasumber serta diskusi bersama jajaran direksi dapat memberikan gambaran nyata kepada mahasiswa tentang tantangan dan peluang dalam dunia penyiaran saat ini.

“Semoga ini menjadi bekal yang bermanfaat bagi mereka dan bahkan menjadi motivasi untuk terus mendalami dunia penyiaran,” tutupnya.

Selain diskusi, para mahasiswa juga berkesempatan merasakan pengalaman untuk melihat dan melakukan siaran langsung di kabin siar studio LPPL Abdi Persada FM. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisata Kalsel, menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) 2025, untuk menyamakan persepsi mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Kepada sejumlah wartawan, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, diwakili Pj Sekretaris Daerah Kalsel Muhammad Syarifuddin, usai membuka secara resmi Rakornis 2025, menyampaikan, tema yang diangkat pada rakernis kali ini, adalah “Kolaborasi dan Inovasi Menuju Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Lebih Baik dalam Menghadapi Tantangan dan Peluang”.

Pemilihan tema ini bertujuan, untuk mempromosikan kerja sama, inovasi, dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan berdaya saing. Sehingga, dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan negara.

“Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalsel, berbasis kepada masyakarat, dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru,” ungkap Syarifuddin, Kamis (21/5) sore

Disampaikan Syarifuddin yang juga sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, dengan disamakannya persepsi pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama setelah Geopark Meratus mendapatkan pengakuan dari UNESCO Global Geopark, maka dunia pariwisata Kalsel akan semakin maju.

“Pengembangan produk wisata baru dan teknologi digital, dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi masyarakat,” ucapnya

Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, saat ini ada produk ekonomi kreatif asal Kalsel yang diminati dan akan di ekspor ke Negara Belgia. Yakni sampel produk ekonomi kreatif binaan Gerakan Ekonomi Kreatif (Gekraf) Kalsel. Sehingga, ini merupakan angin segar, dan diharapkan kualitas produknya dapat terus terjaga sesuai dengan standar pangsa pasar di Belgia.

“Ini menjadi motivasi pelaku ekraf lainnya di Kalsel, agar produk-produknya bisa menembus pangsa pasar manacanegara, untuk mengenalkan produk asli Banua tidak kalah dengan negara lain” tutupnya

Rakornis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2025 ini dilaksanakan selama 2 hari, pada 21 – 22 Mei, bertempat di salah satu hotel berbintang Banjarmasin. Rakernis diikuti peserta Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Perdagangan Kalsel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappedalitbang, Bapperida Se Kalimantan Selatan. Narasumber di lingkup Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan juga dari stakeholder terkait. Diantaranya dari Bappeda Provinsi Kalsel, BP Geopark Meratus, DPW Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Kalimantan Selatan (Gekraf Kalsel) dan dari Universitas Lambung Mangkurat. (NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Hingga saat ini, Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan belum menemukan adanya nelayan Banua yang menggunakan kapal Cantrang.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono menjelaskan, temuan penggunaan kapal Cantrang, saat ini masih didominasi nelayan asal luar Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kapal nelayan yang menggunakan Cantrang berasal dari Pulau Jawa yang ditangkap Ditpolair Polda Kalsel beberapa waktu lalu,” ungkap Rusdi, kepada Abdi Persada FM, Selasa (20/5).

Sedangkan, lanjutnya, nelayan Kalimantan Selatan terbilang taat aturan, mengingat penggunaan Cantrang untuk menangkap ikan dilarang di laut Indonesia.

“Penggunaan Cantrang, diketahui dapat merusak ekosistem laut,” ucap Rusdi.

Diantaranya dapat merusak terumbu karang, menghambat pertumbuhan ikan, serta mengganggu habitat biota laut.

Karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, memberikan dukungan terhadap penangkapan kapal nelayan, yang menggunakan alat tangkap Cantrang di Perairan Banua.

“Penangkapan kapal kapal nelayan yang menggunakan alat tangkap Cantrang telah dilakukan, jajaran Kepolisian Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Rusdi.

Karena itu, lanjutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan terhadap penangkapan tersebut.

“Kerjasama dengan Ditpolair Polda Kalimantan Selatan dalam menjaga kawasan perairan semakin meningkat kedepannya,” ujar Rusdi. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Ketersediaan informasi yang terbuka dan mudah diakses menjadi salah satu tuntutan masyarakat di era digital saat ini. Pemerintah pun dituntut untuk semakin adaptif dan transparan dalam memberikan layanan informasi kepada publik.

Menyadari hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai garda terdepan dalam keterbukaan informasi.

Sebagai bentuk komitmen itu, Diskominfo Kalsel menggelar kegiatan Asistensi PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, pada Selasa (20/5).

Kegiatan dibuka Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim yang diwakili Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik, Tarwin Patik Mustafa dan dihadiri perwakilan SKPD lingkup Pemprov Kalsel serta Ombudsman Kalsel.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim melalui Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik, Tarwin Patik Mustafa mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan layanan informasi publik serta tindak lanjut atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/094/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Selatan.

Ia menekankan pentingnya peran strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mendorong keterbukaan informasi publik.

“SKPD memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung keterbukaan informasi publik melalui peran aktif sebagai PPID Pelaksana sehingga sinergi antar instansi sangat diperlukan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan berhasil meraih predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat pada tahun 2024.

“Prestasi ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterbukaan informasi publik, namun menjadi tantangan tersendiri untuk dipertahankan dan terus ditingkatkan ke depannya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Layanan Informasi Publik, Muhammad Ayub Khan berharap, asistensi ini mampu memperkuat kapasitas PPID Pelaksana dalam menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku.

“PPID Pelaksana berperan penting dalam memastikan masyarakat memperoleh hak atas informasi secara cepat, tepat waktu, proporsional, dan dengan cara yang sederhana,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)