BANJARMASIN – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarmasin menggelar Publikasi Standar Pelayanan, di Aula Kayuh Baimbai, Rabu (7/5).
Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Nuryadi menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan untuk menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik.
Kadinsos Banjarmasin Nuryadi
“Sehingga Dinas Sosial Kota Banjarmasin perlu mempublikasikan Standar Pelayanan yang telah disusun, agar diketahui dan mendapatkan masukan, serta saran perbaikan melalui forum konsultasi ini,” ungkap Nuryadi.
Begitu juga, lanjutnya, saat ini ada perubahan peraturan dari Kementerian Sosial yang disampaikan ke daerah daerah, maka layanan tersebut perlu disampaikan ke masyarakat.
Seperti adanya perubahan pelayanan Pergantian Data Terpadu Kesejahteraan (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE).
“Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang sebelumnya digunakan sebagai acuan data penerima sosial, kini diganti menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi,” ucapnya.
Pergantian ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas penyalur bantuan sosial, memastikan bantuan tepat sasaran, serta meminimalkan potensi kecurangan.
“Dengan data yang lebih akurat dan terpadu ini, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran,” ucap Nuryadi. (SRI/RIW/RH)
TABALONG – Selama bertahun-tahun, mayoritas petani di daerah rawa Kalimantan Selatan hidup berdampingan dengan tantangan yang sama, lahan rawa yang tergenang hingga 6–7 bulan dalam setahun. Kondisi ini membatasi musim tanam padi, membuat banyak lahan tak bisa dimanfaatkan secara optimal.
Bupati Tabalong berfoto bersama usai panen padi apung perdana
Tapi di tengah keterbatasan, muncul harapan baru melalui inovasi padi apung. Desa Ampukung di Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, menjadi saksi program penanaman dan pelaksanaan panen padi apung, yang berlangsung pada Senin (5/5).
Panen ini bukan hanya simbol keberhasilan satu musim tanam, tapi juga langkah konkret dalam memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga, terutama komoditas beras yang harganya selama ini dipengaruhi ketersediaan pasokan.
Program di Tabalong ini merupakan hasil kolaborasi Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tabalong, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Panen padi apung ini merupakan buah nyata dari keberhasilan program dukungan pengembangan padi apung di wilayah Kalimantan Selatan pada tahun 2024.
Budidaya padi apung merupakan bagian dari program unggulan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalsel dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Inovasi ini memanfaatkan media tanam terapung di atas lahan rawa, memungkinkan petani tetap menanam meski air tengah pasang.
Di lapangan, program pengembangan padi apung ini dilaksanakan oleh kelompok tani Al Fallah, dengan dukungan dari kelompok tani lain melalui skema berbagi praktik terbaik.
Keberhasilan panen ini menjadi bukti bahwa program yang dirancang secara terukur dan tepat sasaran mampu menghasilkan capaian yang signifikan, bahkan pada lahan yang sebelumnya tidak dapat dimanfaatkan untuk budidaya.
Berdasarkan hasil sampling, produktivitas padi apung mencapai sekitar 6,5 ton per hektare, setara dengan hasil tanam konvensional. Lebih dari itu, panen ini menunjukkan peningkatan siklus tanam, di mana lahan yang sebelumnya hanya bisa ditanami satu kali dalam setahun, kini dapat dimanfaatkan hingga dua kali musim tanam dalam setahun.
Kegiatan panen padi apung ini dihadiri Bupati Tabalong, M. Noor Rifani, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel, Aloysius Donanto, dan Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi Kalsel, Imam Subarkah.
Sejumlah mitra kerja seperti OJK, DJPb, Bulog, TNI/Polri, instansi teknis, hingga perguruan tinggi juga ikut hadir dalam momentum ini.
Dalam sambutannya, Bupati Tabalong menyampaikan apresiasi terhadap dukungan yang diberikan Bank Indonesia Kalsel.
Pada kesempatan yang sama, seremoni panen juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan simbolis dari Pemerintah Provinsi Kalsel kepada Pemkab Tabalong sebagai bentuk dukungan lanjutan terhadap sektor pertanian daerah. Keberhasilan padi apung ini membuka peluang baru, bukan hanya untuk Tabalong, tetapi juga bagi daerah-daerah lain dengan karakteristik serupa.
Dengan replikasi dan pengembangan metode budidaya apung yang berkelanjutan, harapan pun tumbuh bukan hanya dari tanah, tapi juga dari permukaan air. (BIKalsel-RIW/RH)
BANJARBARU – Museum Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan menggelar seminar kajian ruang tata pamer gedung lukisan Gusti Sholihin, pelukis asal Banua yang berkiprah hingga ke tingkat internasional.
Foto bersama narasumber dan peserta dalam kegiatan seminar tata pamer
Seminar berlangsung selama dua hari, dimulai pada Selasa (6/5) di salah satu hotel di Kota Banjarbaru, dengan menghadirkan sejumlah seniman, akademisi, serta perwakilan dewan kesenian sebagai peserta dan narasumber, guna memberikan masukan terhadap rencana penataan ruang pamer karya-karya Gusti Sholihin di Museum Lambung Mangkurat.
Seminar dibuka Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Hadeli Rosyaidi, yang menyampaikan pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap seniman lokal sekaligus upaya edukasi publik terhadap seni rupa.
“Ini menjadi wujud perhatian kita terhadap pengembangan kesenian di Banua,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Museum Lambung Mangkurat, Muhammad Taufik Akbar, menjelaskan seminar ini menjadi bagian dari proses awal penyusunan tata pamer lukisan – lukisan Gusti Sholihin yang akan ditampilkan ke publik.
“Kami ingin ruang pamer ini tidak hanya menampilkan karya, tapi juga membawa narasi yang kuat tentang perjalanan seni Gusti Sholihin. Karena itu, kami libatkan para pakar untuk memberikan saran teknis dan kuratorial,” katanya.
Taufik Akbar menambahkan, pihaknya ingin menghadirkan ruang pamer yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mengedukasi dan menginspirasi pengunjung tentang kontribusi Gusti Sholihin terhadap dunia seni rupa, baik nasional maupun internasional.
“Ada ratusan lukisan beliau di Museum Lambung Mangkurat. Kami menargetkan ruang pamer ini bisa menjadi daya tarik baru yang memperkuat fungsi museum sebagai pusat pembelajaran seni budaya di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)
BANJARMASIN – Persaingan antar Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah terus menunjukkan dinamika yang menarik. Dalam survei Bank Service Excellence Monitor (BSEM) tahun 2025 yang dilakukan Marketing Research Indonesia (MRI), terjadi perubahan signifikan dalam posisi tiga besar.
Bank Jateng berhasil menempati posisi teratas, diikuti Bank Kalsel yang melesat dari peringkat keempat ke posisi kedua. Sementara itu, Bank Sumsel Babel menempati posisi ketiga.
Bank Kalsel menunjukkan performa yang impresif dengan meraih skor keseluruhan sebesar 83,85%, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 81,43%.
Meski tidak mendominasi di semua aspek penilaian, kualitas layanan Bank Kalsel dinilai konsisten dan solid di hampir seluruh indikator.
Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin mengungkapkan, bahwa peningkatan skor yang merata mencerminkan kualitas layanan yang terjaga secara menyeluruh.
“Skor yang merata ini menunjukkan bahwa Bank Kalsel mampu memberikan layanan yang konsisten di semua lini. Kami bersyukur dan bangga bisa menempati posisi runner-up tahun ini,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa perbaikan dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi skor maupun peringkat di berbagai kategori. Beberapa aspek yang mengantarkan Bank Kalsel meraih posisi tiga besar dalam survei BSEM 2025 antara lain, Peringkat 1 Best Performa ATM, Peringkat 2 Best Overall Pelayanan Prima, Best Customer Service, Best Teller, Best Overall Walk in Channel, Best Mobile Banking, Best Social Media, Best SMS Banking, Peringkat 3 Best Satpam, Best Kenyamanan Kantor Cabang.
“Capaian ini adalah hasil kontribusi kolektif dari seluruh kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan unit kerja terkait. Kita patut berbangga, namun jangan pernah lengah. Di tengah industri perbankan yang semakin kompetitif, penting bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas diri, terus belajar, dan aktif mengikuti perkembangan,” tegasnya.
Untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian di BSEM tahun-tahun mendatang, Bank Kalsel telah menyiapkan berbagai langkah strategis, di antaranya, Menyelenggarakan pelatihan intensif bagi para petugas frontliner, Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) sebagai persiapan menuju BSEM 2025–2026, Mengundang para ahli di industri perbankan guna memberikan wawasan terbaru terkait tren dan inovasi layanan perbankan.
“Dengan semangat transformasi dan pelayanan prima, Bank Kalsel terus berkomitmen menjadi bank pembangunan daerah yang terpercaya dan unggul dalam memberikan layanan kepada Masyarakat”, pungkasnya. (ADV-RIW/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Kalsel kembali menyelenggarakan program pelatihan keterampilan berbasis kompetensi institusional bagi para pencari kerja.
Pelatihan ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang dilaksanakan di Aula BLK Kalsel, Banjarbaru, Selasa (6/5).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel, Irfan Sayuti mengungkapkan, bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing masyarakat di dunia kerja.
“Ini merupakan suatu kebanggaan bagi peserta yang mengikuti pelatihan di BLK Kalsel, karena banyak masyarakat yang bersaing untuk bisa belajar di sini,” ujarnya.
Irfan menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan formal yang diberikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja.
“Harapannya, pelatihan ini bisa menjadi bekal bagi peserta untuk masuk ke dunia kerja, baik sebagai pekerja formal maupun sebagai wirausahawan. Ini adalah harapan utama kita semua,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BLK Provinsi Kalimantan Selatan, Sayyid M. Yusfiansyah Al Azhmatkhan menyampaikan, bahwa pada tahap pertama ini dibuka enam program pelatihan, yaitu Tata Rias Kecantikan, Menjahit Pakaian Sesuai Style, Instalasi Listrik Bangunan Sederhana, Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Operator Track Excavator, dan Plate Welder SMAW 3G-UP PF.
“Total peserta pelatihan kali ini sebanyak 96 orang, dengan masing-masing program diikuti 16 peserta. Jam pelajaran berkisar antara 260 hingga 340 jam pelajaran,” jelasnya.
Kepala BLK Kalsel, Sayyid M. Yusfiansyah Al Zhamatkhan, saat menyematkan tanda peserta pelatihan
Usai mengikuti pelatihan teori dan praktik di BLK selama satu bulan, peserta akan melanjutkan program magang selama dua bulan di perusahaan mitra kerja untuk menerapkan ilmu yang diperoleh.
“Pesannya, para peserta dapat mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga ilmu yang didapat bisa diterapkan secara maksimal,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)
BANJARMASIN – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, membuka secara resmi Musyawarah Daerah (Musda) DPD REI Kalsel ke-12 tahun 2025, disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Selasa (6/5).
Ketua DPD REI Kalsel, Ahyat Sarbini, menyerahkan plakat Rumah
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan, dengan tema REI Bekerja Bersama Merangkul Semua Mewujudkan Tiga Juta Rumah, tentunya sangat tepat mencerminkan semangat, sinergitas, kolaborasi, inklusivitas dan komitmen nyata untuk mendukung program prioritas Nasional. Terutama untuk menjawab keperluan dasar masyarakat yaitu rumah layak huni.
Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman
“Pemprov Kalsel mendukung percepatan program 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Targetnya, untuk di Kalsel dapat terbangun sebanyak 10.000 unit rumah subsidi,” ucapnya.
Hasnur meminta, para pengembang perumahan memperluas cakupan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dan mempercepat realisasi program nasional tersebut. Dimana, rumah bukan sekadar bangunan fisik, tetapi menjadi tempat membina keluarga. Penyediaan rumah yang terjangkau dan berkualitas menjadi tanggung jawab bersama.
“Para pengembang memperkuat kemitraan dengan pemda dan mitra kerja, agar menciptakan perumahan yang hijau dan berkelanjutan,” pintanya
Sementara itu, Ketua DPD REI Kalsel, Ahyat Sarbini menyampaikan, pihaknya akan mendukung sepenuhnya kebijakan Pemprov Kalsel dalam mengembangkan sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.
Musda kali ini langkah strategis untuk semakin memperkuat sinergi antar pengembang. Oleh karena itu, program 3 Juta Rumah digagas sebagai upaya menekan angka kemiskinan, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, dan mengurangi ketimpangan sosial, terutama melalui akses terhadap hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Para pengembang harus tetap menjaga kualitas, agar tidak menimbulkan kekecewaan,” tutupnya.
Musyawarah Daerah (Musda) DPD REI Kalsel ke-12 tahun 2025, dihadiri Sekjen DPD REI Raymon Arisandi, Bupati dan Walikota, beberapa Ketua DPD REI sejumlah Provinsi. (NHF/RIW/RH)
BANJARMASIN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin memperingati Hari Cuci Tangan Sedunia, di Halaman Gedung IPSRS, Selasa (6/5). Peringatan dipimpin langsung Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Diauddin, didampingi Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RSUD Ulin Banjarmasin Munawarah.
“Peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia ini untuk mengkampanyekan mengenai manfaat dari mencuci tangan untuk, mencegah infeksi dari bakteri melalui tangan,” ungkap Diauddin, kepada sejumlah wartawan.
Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Diauddin
Menurut Diauddin, aktivitas mencuci tangan harus terus diingatkan. Meski mencuci tangan merupakan hal yang kecil tetapi manfaatnya, untuk keselamatan dan kesehatan cukup besar. Baik bagi petugas maupun pasien di RSUD Ulin Banjarmasin.
“Mencuci tangan juga dapat menghindarkan atau mencegah terjadinya infeksi dari pasien maupun petugas. Karena itu mencuci tangan terus diingatkan agar tidak mengalami penurunan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Diauddin juga mengimbau, masyarakat Kalimantan Selatan, untuk terus membudayakan cuci tangan, agar terhindar dari penyakit.
“Aktivitas mencuci tangan tidak hanya dilakukan oleh petugas rumah sakit, tetapi dilaksanakan juga oleh masyarakat Kalimantan Selatan,” ucapnya.
Mencuci tangan, terutama dilakukan saat hendak makan, setelah Buang Air Besar, serta aktivitas lainnya yang dapat mengotori tangan.
“Dengan mencuci tangan dapat mencegah masuknya bakteri ke dalam tubuh, sehingga kesehatan tetap terjaga,” pungkas Diauddin. (SRI/RIW/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalsel, menggelar bimbingan teknis penyusunan prognosa neraca pangan wilayah Kalsel tahun 2025.
Kegiatan yang bertempat di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, pada Selasa (6/5) ini, bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam menyediakan data proyeksi ketersediaan dan kebutuhan pangan.
Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman menyampaikan, bimbingan teknis ini diikuti seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Kotabaru, sehingga masing – masing kabupaten akan mengkompilasi data ke Provinsi Kalsel terkait dengan ketersedian pangan di masing – masing wilayah.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman
“Penyusunan prognosa neraca pangan ini sangat penting karena digunakan sebagai salah satu sumber bahan pengambilan keputusan perumusan kebijakan dalam rangka stabilisasi dan pasokan harga pangan nasional,” ungkap Syamsir.
Prognosa neraca pangan akan sangat berdampak dalam memenuhi kebutuhan pangan 4,3 juta jiwa masyarakat Banua yang tersebar diseluruh wilayah ini, sehingga kebutuhan pangan bagi daerah yang kekurangan akan dapat terkoordinasi dan terbantu dengan daerah yang memiliki kelebihan kebutuhan pangan.
“Arahan bapak presiden agar setiap minggu para menteri dan Kepala Badan rapat bersama untuk membahas setiap komoditas pangan secara mendetail. Oleh karena itu data yang akurat sangat dibutuhkan untuk menghasilkan keputusan yang tepat,” tutup Syamsir. (MRF/RIW/RH)
BANJARBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menghadiri pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel Tahun Rencana 2025 – 2029 bertempat di Gedung Auditorium KH. Idhan Chalid, Kawasan Perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (5/5).
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK Menandatangani Berita Acara Musrenbang 2025
Ditemui usai mengikuti rangkaian acara yang dibuka secara resmi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK sangat bersyukur karena Musrenbang kali ini dihadiri Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).
“Alhamdulillah hari ini kita menyaksikan ada kementerian Bappenas, ada Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan (pembangunan) untuk lima tahun ke depan,” tuturnya.
Gubernur Kalsel, Muhidin Bersama Peserta Musrenbang Tahun 2025
Supian HK menegaskan, DPRD juga menyambut baik kegiatan musrenbang yang pada intinya adalah untuk menyusun rencana pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Nasional.
“DPRD menyambut sangat baik. Ini adalah pembangunan berkelanjutan tetapi memang harapan jangan hanya seremonial. Jangan hanya di atas kertas saja. Nanti bagaimana pelaksanaan eksekusinya itu yang kita giring nanti bersama – sama,” pintanya.
Selain itu, Supian HK juga menyatakan komitmennya dalam mendukung program kegiatan yang diusulkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel untuk kepentingan masyarakat Kalsel.
“Kita di tahun jamak kita siap aja menganggarkan. Begitu juga apa usulannya Pak Gubernur untuk kepentingan masyarakat orang banyak. Kita mendukung seratus persen asal tidak menyalahi aturan,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Alpiya Rakhman menambahkan sekaligus mengingatkan, adanya penekanan yang disampaikan Kemendagri terkait penyelarasan data antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di 13 kabupaten/kota yang ada di Kalsel.
“Kalau tidak selaras, program-program (yang disusun dalam musrenbang) ini pasti akan susah dan itulah tadi juga pak Gubernur menekankan kepada Bupati agar turun ke lapangan mendata semua. Mungkin inilah maksud dari kementerian dalam negeri untuk sinkronisasi data baik kabupaten/kota maupun provinsi,” ungkapnya.
Alpiya mengimbau kepada seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Kalsel agar memberikan data daerah yang benar-benar valid sehingga sama dan sesuai dengan data yang ada di provinsi maupun pusat. Alpiya berharap, tidak ada lagi kebocoran data, dimana yang tidak berhak justru menerima bantuan.
“Ini (data) benar-benar di cross check. Apa yang dilaporkan oleh desa benar-benar di cek kembali. Benar ngga ini masyarakat yang benar-benar menerima. Kerja dua kali lah, jangan sampai menerima laporan dari bawahan sekian tapi tanpa cross check yang lebih maksimal,” pungkasnya
Musrenbang Tahun 2025 yang dibuka secara resmi oleh Gubernur, Muhidin dan Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman diikuti Forkopimda Provinsi Kalsel, DPD RI, serta Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota se Kalsel.
Hadir secara langsung, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, Direktur Regional II Kementerian PPN/Bappenas, Mohammad Roudo, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto, selaku narasumber.
Sedangkan via zoom, dikuti Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Novie Riyanto Raharjo, Deputi Bidang Layanan Kepemudaan Kementerian Pemuda Dan Olahraga, Yohan, dan Analis Kebijakan Ahli Muda pada Kementerian Pariwisata, Rayendi Nur Salam. (ADV-NHF/RIW/RH)
Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi bidang pendidikan sekaligus silaturahmi antara Gubernur Kalsel dan ratusan kepala satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB se-Kalsel, baik negeri maupun swasta, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (5/5).
Mewakili Gubernur Kalse, Muhidin, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin, menyampaikan pesan penting terkait komitmen Gubernur terhadap kemajuan dunia pendidikan di Banua.
“Pak Gubernur sangat ingin bertemu langsung dengan bapak ibu semua. Tetapi karena harus mengantar jemaah haji, akhirnya tidak bisa hadir disini,” katanya.
Syarifuddin menyebut, Gubernur Muhidin ingin memastikan bahwa seluruh kebijakan pendidikan sesuai dengan visi misinya, yaitu pendidikan yang semakin sejahtera, termasuk memperhatikan aksesibilitas jalan ke sekolah-sekolah.
Pemprov Kalsel ingin memetakan kebutuhan riil setiap sekolah di bawah kewenangannya. Mengingat setiap wilayah memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda-beda.
“Keperluan sekolah di Banjarmasin tentu berbeda dengan di Balangan. Jadi penting bagi kami untuk mendengar langsung dari kepala sekolah mengenai kebutuhan mereka,” jelasnya.
Syarifuddin juga menekankan pentingnya pendataan kondisi ruang kelas. Sekolah diminta menyampaikan data akurat terkait jumlah ruang belajar, termasuk kategori kerusakan ringan atau berat.
“Jangan sampai proses belajar terganggu hanya karena kekurangan ruang atau kondisi bangunan yang tidak layak,” tegasnya.
Salah seorang Kepala Satuan Pendidikan memberi masukan kepada Pj Sekda dan Disdikbud Kalsel
Ia juga menyinggung rendahnya rata-rata lama sekolah di Kalsel, yang menjadi perhatian khusus Gubernur Muhidin. Oleh karena itu, Pemprov akan menggandeng Kementerian Agama untuk mendorong penerapan program Paket C di lingkungan pesantren, guna memperluas akses pendidikan setara SMA.
Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Kalsel, Hadeli Rosyadi, menambahkan bahwa perhatian Pemprov juga ditujukan bagi pendidikan inklusif, khususnya untuk Sekolah Luar Biasa (SLB).
“Tahun ini kami akan menyiapkan 16 unit bus khusus untuk antar jemput siswa SLB, agar mereka bisa lebih mudah mengakses pendidikan tanpa hambatan transportasi,” kata Hadeli. (SYA/RIW/RSI)