BANJARMASIN – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksana Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut, di Aula KONI Kalsel, Kamis (19/6). Rakor dipimpin langsung Ketua Umum KONI Kalsel Bambang Heri Purnama.
Pada rapat tersebut, Bambang meminta kepada seluruh Cabang Olahraga (Cabor) peraih medali pada Pekan Olahraga Nasional (PON) lalu, agar dapat memperhatikan atlet atlet mereka.
“Tolong cabor yang berprestasi di PON, agar memantau peningkatan dan perkembangan prestasi atlet atletnya,” ungkap Bambang.
Ketua Umum KONI Kalsel Bambang Heri Purnama
Mengingat, lanjutnya, prestasi yang dicapai pada Porprov Kalsel di Tala juga menjadi tolak ukur para atlet tersebut.
Selain sebagai ajang prestasi, Porprov 2025 juga merupakan ajang silaturrahmi insan olahraga kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Pada persiapan Porprov tersebut, kami juga mendapatkan adanya satu gedung olahraga, yang akan digunakan tiga Cabor, hal tersebut mesti menjadi perhatian kita semua,” ucap Bambang.
Jika pertandingan tetap dapat dilakukan, maka kondisi ini dapat dimaklumi.
“Kami mengkhawatirkan jika terdapat cabor yang tidak bisa menyelesaikan pertandingannya, tepat waktu akibat penggunaan gedung secara bergantian,” ucap Bambang.
Pada Porprov tahun ini, KONI Kalsel mematikan, sudah menggunakan anggaran dengan maksimal.
“Mengingat ada 66 cabor yang dipertandingkan,” ucap Bambang.
Rapat ini sendiri, diikuti Tim Pengarah, Tim Keabsahan, Tim Monev Porprov 2025 Kalsel. (SRI/RIW/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satunya melalui pelaksanaan penilaian kompetensi berbasis Computer Assisted Competency Test (CACT) yang kini kembali digelar dengan cakupan lebih luas.
Penilaian Kompetensi ASN berbasis CACT di lingkup Pemprov Kalsel
Pada tahun 2025, Pemprov Kalsel menargetkan sebanyak 3.000 ASN untuk mengikuti penilaian CACT secara bertahap. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, tentang Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan pentingnya pemetaan kompetensi bagi seluruh ASN.
Pelaksanaan penilaian ini dikoordinasikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan, bekerja sama dengan BKN Regional VIII Banjarmasin.
Kepala BKD Kalsel, Dinansyah, melalui Kasubbid Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan, Reza Fahlevi menjelaskan, bahwa penilaian CACT tahun ini dibagi menjadi beberapa tahapan.
Untuk tahap pertama, sebanyak 600 ASN telah mengikuti tes yang terdiri dari berbagai jenjang jabatan, mulai dari pejabat struktural administrator dan pengawas, pejabat fungsional muda, hingga pejabat pelaksana.
Kasubbid Pendidikan Pelatihan Dan Sertifikasi Jabatan, BKD Kalsel, Reza Fahlevi
“Tahap pertama di tahun 2025 jumlah pesertanya sebanyak 600 orang. Untuk pejabat struktural, pelaksanaannya hampir rampung, tinggal sebagian kecil yang belum. Penilaian CACT ini bersifat menyeluruh dan nantinya akan melibatkan seluruh ASN lingkup Pemprov Kalsel,” ungkap Reza, belum lama tadi.
Tahap kedua direncanakan berlangsung akhir Juni hingga pertengahan Juli 2025, dan akan dilanjutkan kembali secara bertahap hingga mencapai 3.000 ASN di akhir tahun nanti.
Reza menambahkan, hasil dari penilaian CACT akan menjadi bagian penting dalam proses pengembangan karier ASN yang lebih terarah dan profesional, terlebih penilaian kompetensi ini menjadi dasar dalam pengembangan database ASN dan penerapan manajemen talenta.
“Manajemen talenta sudah diwajibkan secara nasional. Bahkan Gubernur Kalsel, Muhidin, telah menandatangani komitmen resmi dalam pengembangan sistem ini. Dengan CACT, kami memiliki basis data ASN yang telah terpetakan kompetensinya, setidaknya 30-35 persen dari total ASN lingkup provinsi,” jelasnya.
Sementara itu, Asesor SDM Aparatur Ahli Madya BKN RI, Tresni Wasilati menuturkan, bahwa penilaian CACT memuat 22 subtes yang harus diselesaikan dalam waktu 4,5 jam. Materi yang diujikan meliputi kompetensi manajerial, sosial-kultural, literasi digital, serta keterampilan masa depan (emerging skill).
Tresni juga menekankan bahwa peserta yang belum mencapai hasil optimal masih memiliki peluang untuk mengulang, namun dengan catatan harus terlebih dahulu mengikuti program pengembangan kompetensi.
“Hasil tes berlaku selama tiga tahun. Jika ada peserta yang nilainya kurang memadai, mereka bisa mengacu pada deskripsi kekurangannya untuk memperkuat kompetensi, sebelum mengikuti tes ulang,” jelas Tresni.
Ia pun berharap, agar ke depan, kegiatan penilaian seperti ini tidak hanya menyasar ASN di lingkup provinsi, tetapi juga diperluas hingga ke ASN di kabupaten/kota.
“Data dari CACT ini sangat berguna untuk membangun profil kompetensi ASN yang akurat dan sistematis di seluruh wilayah Kalimantan Selatan,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)
BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Pelatihan Penumbuhan Kepemimpinan Pemuda Tahun 2025, di Kota Banjarmasin, Kamis (19/6). Pelatihan dibuka Plt Kepala Dispora Kalsel Fitri Hernandi diwakili Sekretaris Dispora Fathul Bachri.
Fathul menyampaikan, saat ini generasi muda di Provinsi Kalimantan Selatan dihadapkan pada tantangan moral dan karakter yang kian kompleks.
“Karena alasan itulah, Dispora Kalsel menggelar kegiatan ini, sebagai salah satu upaya untuk mencetak pemimpin masa depan yang berintegritas dan berdaya saing,” ungkapnya.
Sekretaris Dispora Kalsel Fathul Bachri
Selain itu, tambahnya, Dispora Kalsel juga prihatin, terhadap maraknya penyimpangan moral dan tindakan kriminal yang melibatkan generasi muda saat ini.
Kegiatan ini juga merupakan implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang menekankan pentingnya pengembangan kepemimpinan sebagai bagian dari pembangunan karakter pemuda.
“Pemuda adalah generasi penerus bangsa, mereka memiliki potensi luar biasa, baik dari sisi intelektual, emosional, sosial, hingga karakter,” ucapnya.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengembangkan hal hal tersebut menjadi kekuatan positif untuk membangun bangsa.
“Pemprov Kalsel memberi apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini,” ucapnya.
Diharapkan, para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius.
“Kami berharap kegiatan ini dapat melahirkan pemimpin baru dimasa yang akan datang,” ujarnya.
Pelatihan ini diikuti sebanyak 100 peserta, dari perwakilan berbagai organisasi kepemudaan (OKP) di 13 Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. (SRI/RIW/RH)
BANJARMASIN – Festival Sepakbola Usia 14 (U-14) Tahun 2025 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, resmi digelar di lapangan sepakbola Kayutangi Banjarmasin, Kamis (19/6). Festival dibuka Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, yang diwakili Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Budiono.
Budiono menyampaikan, festival tahun ini diikuti sebanyak 24 tim dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan.
Festival ini, lanjutnya, digelar selama empat hari, dari 19 hingga 22 Juni 2025.
“Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan dengan Asosiasi Provinsi PSSI Kalsel,” ujarnya.
Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Budiono
Selain itu, tambah Budiono, ajang ini bukan sekadar turnamen biasa, tetapi menjadi wadah pembinaan atlet usia dini untuk melahirkan talenta muda sepak bola Banua yang berdaya saing nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Budiono juga menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan Festival Sepakbola Usia 14 Tahun ini, dapat menjadi agenda rutin tahunan.
“Kami berharap festival ini dapat menjadi agenda rutin, bahkan digelar tiap tiga bulan, agar pembinaan di tingkat Sekolah Sepak Bola semakin optimal dan berkelanjutan,” jelasnya.
Festival ini, tuturnya, diharapkan menjadi batu loncatan bagi para pemain muda, masuk ke kompetisi tingkat yang lebih tinggi, bahkan level elit nasional.
“Melalui pembinaan yang tepat dan kompetisi yang terstruktur, Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan dapat melahirkan generasi emas sepak bola dari Banua,” tutup Budiono. (SRI/RIW/RH)
BATOLA – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, dipastikan ikut terlibat pada peningkatan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yakni dengan membangun 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG diseluruh Indonesia.
Pilot project tahap pertama, salah satu Program Quick Win Ketua KADIN Indonesia, Anindya Bakrie ini, akan dilaksanakan di 16 lokasi yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Untuk Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan yang terpilih untuk memulai pilot project tersebut.
Untuk mendukung kelancaran rencana ini, maka KADIN Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Sosialisasi Program Quick Win KADIN Indonesia, Mendorong Realisasi SPPG MBG di Kalsel, pada Kamis (18/6) siang, disalah satu rumah makan kawasan Handil Bakti Batola.
Acara yang diinisiasi Ketua Umum KADIN Provinsi Kalsel, Shinta Laksmi Dewi ini, mengundang seluruh jajaran KADIN Provinsi dan kabupaten kota se Kalsel, dan mendatangkan Satgas SPPG MBG Gotong Royong KADIN Indonesia.
“Jadi hari ini, supaya semuanya terang benderang, kita mendapatkan pengertian dan pemahaman yang sama tentang SPPG. Bagaimana berdirinya, dan titik titik mana yang masih kosong, maka hari ini kita mendapatkan kesempatan mendengarkan lansung dei Satgas SPPG MBG”, jelas Shinta Laksmi Dewi kepada Abdi Persada FM.
Dari informasi pihak SPPG MBG Gotong Royong KADIN Indonesia, menurut Shinta, akan ada 50 titik SPPG MBG yang akan didirikan KADIN Indonesia di Kalsel, di luar dari yang sudah diupayakan Korem serta institusinya.
“Intinya KADIN Kalsel siap melaksanakan program SPPG MBG Gotong Royong ini. Mudah – mudahan kita tinggal menyiapkan dari segi fasilitasnya, mana yang dipilih. Apakah menjadi supplier, apakah menjadikan dapur. Melalui program ini, banyak sekali kesempatan untuk berkiprah dalam program MBG ini, yang dapat menggerakkan ekonomi daerah”, tutup Shinta.
Perlu diketahui, KADIN Indonesia sudah membentuk Satgas MBG Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong pada pertengahan Mei 2025 lalu. Satgas ibu dibentuk, untuk mendukung Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk memperkuat pemenuhan gizi 80 juta anak di seluruh Indonesia.
Satgas MBG ini juga merupakan bagian dari empat “quick wins” KADIN Indonesia. Yaitu MBG Gotong Royong, rumah layak huni, pemeriksaan kesehatan gratis dan pemberdayaan tenaga kerja migran. (RIW/RH)
TANAH BUMBU – Dalam rangka menggali potensi lokal, Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, kembali melanjutkan Bimbingan Teknis Story Telling, khusus Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Tanah Bumbu.
Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, diwakili Kepala Bidang Pengembangan Destinasi, Mugeni, dalam sambutannya mengatakan, pihaknya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Pokdarwis di kabupaten/kota. Terutama menggali potensi lokal yang dimiliki, agar memudahkan mereka dalam menjual destinasi wisata dan potensi ekonomi kreatifnya.
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi, saat memberikan sambutan
“Di era persaingan yang semakin ketat, wisatawan tidak lagi hanya mencari destinasi yang indah atau terkenal. Namun mereka ingin mengetahui makna, dan cerita untuk mengenal sejarah, budaya, tradisi, dan kehidupan masyarakat setempat,” ucap Mugeni, pada Rabu (18/6)
Mugeni menjelaskan, kemampuan story telling atau bercerita memiliki peran penting membantu mengembangkan destinasi wisata di daerah. Lewat Bimtek ini, pihaknya ingin Pokdarwis dapat menjual cerita. Sehingga, membuat wisatawan merasa kangen dan berbagi dengan keluarga atau rekannya yang lain, kemudian akan berkunjung kembali.
“Kemampuan bercerita yang baik dari para Pokdarwis, tidak hanya menjual destinasi, tetapi sebagai pengalaman mengesankan,” jelasnya
Foto bersama : sumber (HumasDisparKalsel)
Lebih lanjut Mugeni menambahkan, peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dapat memanfaatkan berbagai media termasuk media digital untuk menyampaikan cerita, agar lebih menarik yang disampaikan kepada para wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
Ia berharap melalui bimtek ini, para peserta dapat menggali potensi lokal, memahami teknik story telling yang efektif, serta mampu mengemasnya dalam berbagai media dan platform yang relevan dengan tren saat ini.
“Mari hidupkan kembali nilai-nilai lokal, tingkatkan daya tarik destinasi, dan ciptakan ikatan emosional dengan wisatawan,” pintanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tanah Bumbu, Noryana, mengapresiasi Bimtek yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Kalsel.
Dimana, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia pariwisata dalam menyampaikan cerita yang hidup di balik setiap destinasi unggulan yang dimiliki.
Kalimantan Selatan sendiri dikenal memiliki kekayaan budaya, sejarah, alam, serta kearifan lokal yang luar biasa, yang mana ini perlu dikemas dengan cara yang menarik dan menyentuh hati wisatawan.
“Story telling bukan sekadar narasi, tetapi jembatan emosional antara pengunjung dan pengalaman wisata yang mendalam, otentik, dan tak terlupakan. Di sinilah pentingnya kemampuan bercerita, untuk menghidupkan identitas destinasi dan meningkatkan daya saing pariwisata kita di tingkat nasional maupun global”, tutupnya.(DISPAR.KALSEL-NHF/RIW/RH)
BANJARBARU – Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II tahun 2025 untuk lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah kabupaten/kota, resmi dibuka di Aula BPSDMD Kalsel, Banjarbaru, Kamis (19/6).
Pembukaan dilakukan Gubernur Kalsel, Muhidin, melalui Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Ahmad Bagiawan.
Dalam sambutan tertulis, Gubernur menekankan pentingnya peran strategis pejabat administrator dalam pelayanan publik yang semakin dinamis.
Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Ahmad Bagiawan saat membacakan sambutan Gubernur
“Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin cepat, terbuka, dan akuntabel, peran pejabat administrator sebagai penggerak birokrasi sangatlah krusial,” katanya.
Menurutnya, pelatihan ini merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang bertujuan mencetak pemimpin birokrasi yang mampu menghadirkan perubahan dan menghasilkan dampak nyata bagi daerah dan masyarakat.
“Pelatihan ini bertujuan untuk membentuk pejabat administrator yang tidak hanya andal secara struktural, tetapi juga mampu menciptakan perubahan nyata dalam birokrasi,” tuturnya.
Sementara itu, terkait pelaksanaan studi lapangan yang biasanya dilakukan lintas daerah, Ahmad Bagiawan menjelaskan, tahun ini ada penyesuaian kebijakan.
“Kebijakan itu tertuang dalam surat edaran Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang menyebut studi lapangan akan dilakukan di wilayah Kalimantan Selatan untuk efisiensi anggaran,” ungkapnya.
Bagiawan berpesan agar peserta menjadikan pelatihan ini sebagai momentum menciptakan inovasi untuk kemajuan Banua, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
Lebih jauh, peserta juga diingatkan untuk mengasah kemampuan manajemen emosi dan kepemimpinan yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
“Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan melatih manajemen emosi agar hasil pelatihan benar-benar bisa diterapkan di lingkungan kerja masing-masing,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)
BANJARBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru menggelar Rapat Paripurna, di Ruang Graha Paripurna, Rabu (18/6) malam.
Suasana rapat paripurna DPRD kota Banjarbaru
Rapat dipimpin Ketua DPRD Banjarbaru Gusti Rizky Sukma Iskandar Putra, dan dihadiri Pj Walikota Banjarbaru Subhan Nor Yaumil, jajaran SKPD, serta para anggota dewan.
Agenda rapat kali ini mencakup dua poin penting yang menyangkut arah kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah.
Pertama, penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Kedua, penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Dalam sambutannya, Pj Walikota Subhan Nor Yaumil menyampaikan apresiasi atas masukan dan pandangan seluruh fraksi terhadap Raperda APBD.
“Kami mengucapkan terima kasih atas pandangan umum fraksi-fraksi, terutama dukungan terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2025, termasuk inisiatif perda pengelolaan kekayaan daerah dan sumber PAD yang sah,” ujarnya.
Subhan Nor Yaumil juga menyampaikan realisasi belanja daerah tahun 2024 mencapai 93,85 persen, melebihi standar minimal nasional sebesar 90 persen.
Meski begitu, belanja tidak terduga hanya terealisasi sebesar 7,95 persen, karena penggunaannya bersifat darurat dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
“Belanja tidak terduga digunakan saat kondisi darurat, seperti bencana alam atau sosial. Pencairannya pun dilakukan setelah adanya penetapan status tanggap darurat dari kepala daerah,” jelasnya.
Selain membahas belanja, Subhan turut menekankan peran strategis pembiayaan daerah dalam menjaga stabilitas fiskal. Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 menjadi dasar awal dalam penyusunan RAPBD tahun depan.
“Pembiayaan daerah merupakan instrumen penting untuk menutup defisit maupun memanfaatkan surplus anggaran demi mendukung pembangunan dan kelancaran operasional pemerintahan,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)
JAKARTA – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta, dalam rangka studi komparasi pengelolaan sampah, Senin (16/6).
Foto bersama : Sumber (HumasDPRDKalsel)
Kunjungan ini dipimpin langsung Ketua Komisi III Mustaqimah, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Desy Oktavia Sari. Turut hadir pula Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Rais Ruhayat. Rombongan DPRD Kalsel diterima Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli dari Fraksi PKS, yang menyambut baik maksud kunjungan dan membuka diskusi terkait berbagai strategi pengelolaan sampah di ibukota.
DPRD Kalsel menggali informasi mendalam mulai dari sistem pengurangan sampah di sumber, pengelolaan berbasis teknologi, hingga pelibatan masyarakat dalam program daur ulang dan bank sampah.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah menyatakan, bahwa kunjungan ini penting dilakukan sebagai langkah mencari solusi atas permasalahan darurat sampah yang kini dihadapi Kota Banjarmasin.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah
“Kami melihat langsung bagaimana DKI Jakarta, sebagai daerah padat penduduk, mampu mengelola sampah secara sistematis dan berbasis teknologi. Ini menjadi referensi penting bagi kita di Kalsel,” ujarnya.
Mustaqimah menegaskan, bahwa meskipun karakter pemerintahan antara Kalimantan Selatan dan DKI Jakarta berbeda, namun prinsip-prinsip pengelolaan yang baik tetap bisa diadopsi.
Ia juga menyampaikan optimisme bahwa pengelolaan sampah tetap bisa dilakukan secara maksimal, meski dengan keterbatasan anggaran.
Selain itu, kewenangan DPRD Kalsel atas permasalahan sampah di kabupaten dan kota pun terbatas.
“Kita memang tidak punya anggaran sebesar Jakarta, tetapi saya optimis pengelolaan sampah tetap bisa dilakukan secara bertahap, efektif, dan berkelanjutan. Kuncinya ada pada komitmen pemerintah daerah, kolaborasi lintas sektor, serta edukasi kepada masyarakat,” tegas Mustaqimah.
Sementara itu, M. Taufik Zoelkifli dari DPRD DKI Jakarta memaparkan sejumlah kebijakan, dan inovasi yang telah diterapkan di ibukota, mulai dari peningkatan peran bank sampah, hingga total anggaran yang disediakan yakni sekitar 10 triliun.
Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi DPRD Kalsel dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif dan mendorong peningkatan tata kelola persampahan di daerah, khususnya Kota Banjarmasin yang tengah menghadapi tekanan lingkungan akibat lonjakan volume sampah. (ADV-NHF/RIW/RH)
JAWA TENGAH – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka studi komparasi terkait ketahanan pangan, Senin (16/6).
Suasana pertemuan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan ini bertujuan mempelajari dan membandingkan strategi dan kebijakan ketahanan pangan yang efektif dan efisien.
Kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Kalsel ini, diterima Kasubag Program Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Slamet Eko Prasetyo dan jajarannya. Mereka memaparkan tentang strategi dan kebijakan ketahanan pangan yang diterapkan di Provinsi Jawa Tengah, termasuk program – program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan ketahanan pangan, serta inovasi inovasi yang di lakukan mereka dalam hal ketahanan pangan di daerah mereka.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel (ditengah) didampingi Wakil Ketua dan Sekretaris (ki-ka)
“Kami berharap kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat bagi kami dalam meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan,” kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi.
Selain itu, menurut Yani Helmi, pihaknya juga ingin menggali potensi dan mempelajari strategi dan kebijakan ketahanan pangan yang efektif dan efisien yang diterapkan di Provinsi Jawa Tengah.
“Sebab ketahanan pangan mereka lebih baik dari kita dan kita ingin naik kelas. Oleh karena itu kita harus terus berinovasi dalam hal ketahanan pangan di daerah kita seperti yang mereka lakukan”, tambahnya.
Dalam diskusi tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Kalsel juga meminta penjelasan tentang program-program ketahanan pangan yang telah dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah, termasuk program – program yang terkait dengan peningkatan produksi pangan, pengelolaan stok pangan, cadangan pangan dan peningkatan kualitas pangan.
“Kami telah melaksanakan beberapa program ketahanan pangan yang efektif dan efisien, termasuk program peningkatan produksi pangan dan pengelolaan stok pangan serta cadangan cadangan pangan yang kami lakukan”, kata Kasubag Program Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
Melalui pertemuan ini, DKP Jawa Tengah berharap, dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel.
Dengan adanya kunjungan kerja ini, diharapkan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam ketahanan pangan, serta memperbaiki kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Hanya satu kata yang bisa kita ucapkan, kami kagum atas inovasi inovasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Kami percaya bahwa dengan mempelajari pengalaman dan praktik terbaik di Provinsi Jawa Tengah, kami dapat meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan,” kata Wakil Ketua Komisi II , Suripno Sumas.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antara Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Jawa Tengah dalam bidang ketahanan pangan, serta memperbaiki kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/RH)
