Kategori: Tanah Bumbu

Tanah Bumbu – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi melaksanakan sosialisasi Perda Tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (4/3).

Dalam kegiatan tersebut, Anggota DPRD Kalsel yang akrab disapa Paman Yani ini menggandeng Petugas Jasa Raharja Samsat Batulicin, Faisal Rahman dan Kepala UPPD Samsat Batulicin, Indra Abdillah sebagai narasumber.

Paman Yani menjelaskan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui manfaat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Selain digunakan untuk membangun Banua, pemilik kendaraan bermotor yang taat membayar pajak tahunan atau PKB, mendapatkan perlindungan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

“Kali ini kami juga menghadirkan pihak Jasa Raharja untuk menjelaskan keuntungan membayar pajak. Selain untuk membangun daerah Kalsel khususnya Dapil 6 meliputi Tanah Bumbu dan Kotabaru, kalau terjadi kecelakaan di jalan raya, ada perlindungan bagi wajib pajak berupa asuransi,” jelasnya.

Oleh karena itu, Paman Yani mengimbau agar masyarakat taat membayar PKB karena dengan meregistrasi ulang kendaraan dan membayar PKB, mereka sudah sekaligus membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (SWDKLLJ).

“Artinya masyarakat bisa mengklaim atau mencairkan manfaat asuransi jika terjadi kecelakaan lalu lintas sesuai dengan peraturan yang berlaku,” terangnya.

Sementara, Petugas Jasa Raharja Samsat Batulicin, Faisal Rahman mengucapkan terimakasih kepada Paman Yani yang telah mengundangnya dalam kegiatan sosialisasi ini.

“Dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat jadi mengetahui bahwa jika terjadi kecelakaan di jalan raya, mereka mendapatkan perlindungan asuransi dari Jasa Raharja,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala UPPD Samsat Batulicin, Indra Abdillah. Ia memberikan apresiasi kepada Paman Yani karena melalui kegiatan ini dapat membantu pihak eksekutif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak. Terlebih sosialisasi ini dilaksanakan di pusat kota yang banyak penduduknya.

“Mudah-mudahan kegiatan ini berkesinambungan sehingga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak yang sangat bermanfaat untuk membangun Banua,” harapnya. (NRH/RDM/APR)

Tanah Bumbu – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, mengingatkan masyarakat tentang rentannya konflik sosial menjelang Pemilu.

Hal itu disampaikan Yani Helmi, dalam kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila, di Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (30/1).

Yani Helmi menilai, potensi terjadinya konflik menjelang Pemilu bisa terjadi melalui berbagai sebab. Salah satunya yakni perbedaan pendapat dan pilihan tentang siapa yang harus memimpin bangsa kelak.

Potensi itu menjadi faktor utama wakil rakyat akrab disapa Paman Yani berada di tengah masyarakat.

“Nah ini patut dan sangat pantas pada posisi yang saat ini karena kondisi politik sangat panas-panasnya, banyak juga masyarakat terpecah belah karena banyak pilihan dan sebagainya,” ungkap Paman Yani.

Paman Yani mengingatkan tentang kebebasan menentukan pilihan. Apalagi negara ini dibentuk berlandaskan asas demokrasi yang berpedoman terhadap nilai-nilai dasar Pancasila.

“Boleh saja berbeda pilihan tapi jangan membuat sebuah perpecahan, jadikan perbedaan sebagai rahmat. Kami inginkan warga kami terutama di Kabupaten Tanah Bumbu jangan terpecah dalam hal ini,” tutur Paman Yani.

Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru itu juga mengimbau pihak-pihak yang terlibat dalam Pemilu tidak memanfaatkan momen pesta demokrasi ini untuk membuat masyarakat terkotak-kotak (terpecah).

“Imbauan ini tentu saja bukan untuk semua tetapi juga untuk saya secara pribadi. Jadi kita selalu mengingatkan sebuah kerukunan, kekeluargaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Siapapun yang kita pilih, siapapun yang akan menjabat itu mesti harus kita dukung,” terang Paman Yani.

Khusus pemilih pemula, Paman Yani meminta bisa menggunakan hak suara mereka dengan bijak. Apalagi, sebagian besar masih berusia remaja yang seringkali menghabiskan waktu dengan sosial media.

“Jangan mudah terhasut oleh hoax di sosial media. Saring dan telaah dulu setiap informasi yang didapat,” pungkas Paman Yani. (SYA/RDM/APR)

Tanah Bumbu – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, merespon keinginan masyarakat untuk mengubah pola perkebunan mereka dari karet menjadi sawit.

Keinginan tersebut didasari harga karet yang menurun kian tahun. Ditambah produktivitas karet kurang maksimal akibat diserang Jamur Akar Putih (JAP).

Akibat lain dari infeksi patogen itu adalah secara ekonomis, yaitu memerlukan biaya yang tinggi dalam pengendaliannya.

“Sehingga kami hari ini ingin memfasilitasi keinginan dari masyarakat kami di Karang Bintang dan sekitarnya untuk bagaimana caranya memformulasikan apakah ada cara dan tindakan untuk mengatasi masalah tersebut,” ujar Yani Helmi saat menjaring aspirasi masyarakat (reses), di Kecamatan Karang Bintang, Senin (22/1).

Terkait perkebunan sawit, lanjut wakil rakyat akrab disapa Paman Yani, jika karet memang tidak bisa lagi menopang kehidupan masyarakat, solusi agar perekonomian tetap stabil yakni melalui konversi karet ke sawit.

“Makanya ini disampaikan kepada kami dan kebetulan kami juga bersama Disbunnak Kalsel datang untuk mencari tau apa yang sebenarnya menjadi persoalan,” tutur Paman Yani.

Paman Yani menyayangkan reses kali ini tidak dihadiri oleh Pemkab setempat. Padahal perlu kolaborasi yang “cantik” antara pemerintah kabupaten dan provinsi.

“Kita sebagai orang yang menginisiasi dan mendorong supaya persoalan bisa diselesaikan. Keinginan masyarakat simpel saja, bagaimana caranya agar ekonomi tetap stabil. Sehingga masyarakat kami tidak tertinggal perekonomian dengan daerah lain,” tutup Paman Yani.

Sementara itu, Camat Karang Bintang, Syafrudin mengatakan, usia produktif karet hanya berkisar 30 tahun.

Selain itu, disebutkannya, beberapa petani karet mengeluhkan penjualan yang sudah tidak menguntungkan sejak beberapa tahun terakhir.

“Sehingga bisa dibilang sudah kadaluarsa, jadi harapan kami ada konversi menjadi tanaman sawit,” ungkapnya.

Syafrudin juga menginginkan, agar pemerintah bisa membantu dalam hal pemeliharaan selama proses tanam.

“Kami berharap untuk penggarapan lahan. Untuk menopang kehidupan selama kurang lebih empat tahun,” tutupnya.(SYA/RDM/APR)

Tanah Bumbu – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, kembali menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) di daerah konstituennya Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (22/12).

Berpusat di Desa Pandansari, Kecamatan Karang Bintang, wakil rakyat akrab disapa Paman Yani itu menyampaikan tentang perhatian pemerintah terhadap kesetaraan tingkat kesehatan di masyarakat melalui Perda No 01 Tahun 2021 tentang Kesehatan.

Perda Kesehatan tersebut, menurut Paman Yani, perlu dipahami oleh masyarakat. Agar mereka memahami bahwa tidak semua layanan kesehatan harus berbayar.

“Misalnya vaksin COVID-19 kemarin kan gratis, vaksin anak-anak dan balita juga gratis, ada yang berbayar ya seperti barangkali sakit-sakit yang agak berat dan memang butuh layanan kesehatan di rumah sakit mungkin berbayar,” jelas Paman Yani.

Selain itu, Perda Kesehatan, lanjutnya, dibentuk oleh anggota dewan untuk menekan tarif melalui subsidi yang disalurkan lewat BPJS Kesehatan.

Bahkan, Paman Yani menegaskan, bahwa layanan yang didapatkan tidak akan berbeda dibanding yang berbayar.

“Jadi mau pakai BPJS atau berbayar secara langsung layanan tetap sama. Kalaupun misalnya ada layanan yang mungkin melebihi dari tarif yang sudah di sepakati dalam Perda silakan laporkan ke saya,” tegasnya.

Hal itu bertujuan agar kesetaraan kesehatan di Kalsel khususnya Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru benar-benar bisa terwujud.

“Petugas medis atau layanan rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Semua mesti harus tunduk dan taat dengan Perda ini,” terang Paman Yani.

Kepada masyarakat, Ia berharap agar senantiasa menjaga kesehatan di lingkungan keluarga, serta memanfaatkan seluruh fasilitas kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah.

“Layanan kesehatan selalu terbuka, barangkali walaupun tidak 24 jam kalau kita di daerah puskesmas tapi kalau di rumah sakit Insyaallah 2 kali 24 jam kita pastikan mereka bisa melayani kita warga masyarakat di Kalimantan Selatan,” tutup Paman Yani.(SYA/RDM/APR)

Tanah Bumbu – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, mengapresiasi Pemprov Kalsel yang telah memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) kepada petani di Kabupaten Tanah Bumbu.

Apresiasi disampaikan Paman Yani (sapaan akrabnya), saat secara simbolis menyerahkan sejumlah alsintan kepada sejumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), di Kantor Desa Pakatellu, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (22/12).

“Mudah-mudahan Kabupaten Tanah Bumbu bisa menjadi penyangga pangan di Kalsel termasuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” kata Paman Yani.

Beberapa jenis alsintan yang diserahkan antara lain mesin penyemprot elektrik, genset, serta traktor roda 4. Kendati begitu, ada sejumlah alat yang tidak sesuai dengan kondisi geografis di Kusan Tengah.

“Ini perlu diperhatikan supaya alsintan yang dikirim sesuai dengan kondisi geografis. Sekarang yang datang untuk dataran tinggi, kalau dipakai disini tidak sesuai karena dataran rendah dan berair. Tetapi kami tetap berterimakasih,” ujar Paman Yani.

Diketahui, alsintan diterima oleh kurang lebih 40 Gapoktan dari 25 Desa di Kecamatan Kusan Tengah. Dengan begini, menurut Paman Yani, kesejahteraan petani di Tanah Bumbu lebih terjamin. Bahkan bisa membantu mengendalikan inflasi di Kalsel.

“Bukan hanya pertanian, tetapi juga sektor perkebunan dan hortikultura,” tutur Paman Yani.

Apalagi, Paman Yani menilai potensi pertanian di Tanah Bumbu sangat besar. Tinggal bagaimana konsistensi Pemkab dan Pemprov untuk terus berkolaborasi dalam memaksimalkan lahan pertanian serta membantu segala kebutuhan petani.

“Makanya saya juga minta agar lahan tidur bisa digarap kembali agar Tanah Bumbu ini mudah-mudahan bisa jadi penyangga pangan IKN,” tutup Paman Yani.(SYA/RDM/APR)

Tanah Bumbu – Ratusan masyarakat nelayan berkumpul di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Batulicin untuk mengikuti sosialisasi peraturan Gubernur tentang tarif pelayanan, bertempat di halaman Pelabuhan Perikanan Batulicin, Selasa (5/12).

Hadir sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan ini Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi.

Dalam paparannya, Anggota DPRD Dapil 6 Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru ini menyampaikan banyak hal terkait perpajakan, yang mana pentingnya untuk taat terhadap peraturan yang berlaku. Mengingat segala bentuk tarif yang ditarik oleh pemerintah akan kembali kepada masyarakat.

“Penyesuaian tarif ini kan berlaku awal tahun, sosialisasi ini penting agar masyarakat tidak terkejut,” ujarnya.

Ia juga menyebut akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat agar segala kebijakan pemerintah dapat berpihak pada nelayan di Kalsel.

“Kita tadi sempat tanya jawab dengan masyarakat. Ternyata ada peraturan dari kementerian yang tidak berpihak pada nelayan kita, yang notabenenya adalah nelayan dengan kapal kecil. Maka hal ini kita akan suarakan nantinya. Saya pastikan, saya bersama masyarakat nelayan untuk kesejahteraan,” tegasnya.

Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin, Akhmad Syarwani menyebut, dengan digelarnya sosialisasi ini untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat pengguna pelabuhan, bahwa ada tarif pelayanan dalam kegiatan di pelabuhan sesuai jenis pemanfaatan lahan, pemanfaatan fasilitas, jual beli dan lainnya.

“Jumlah tarif yang ditarik ini dipastikan untuk kemaslahatan masyarakat. Karena nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pengembangan kawasan pelabuhan,” terangnya.

Adapun tarif ini akan terjadi penyesuaian yang berlaku mulai awal tahun mendatang.

“Perubahan tarif antara lain untuk masuk mobil pengangkut ikan, dari 8.000 rupiah menjadi 10.000 rupiah. Begitu juga dengan Kapal, dari 50.000 rupiah menjadi 80.000 persekali masuk. Nantinya saat tarif sudah berlaku akan kembali dilakukan sosialisasi melalui selebaran,” jelasnya. (ASC/RDM/APR)

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Yani Helmi, kembali mensosialisasikan tentang Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kalsel di daerah konstituennya, tepatnya di Desa Kupang Berkah Jaya, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (20/11) sore.

Dihadapan ratusan warga yang hadir, Yani Helmi menjelaskan tentang berbagai jenis pajak hingga manfaat membayar pajak untuk pembangunan daerah terutama bidang infrastruktur.

“Tadi sudah kita sosialisasikan tentang perda pajak yang terbaru, dan Insyaallah akan mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam hal pembangunan daerah,” kata wakil rakyat yang akrab disapa Paman Yani.

Menurutnya, pengetahuan tentang pajak dan retribusi sangat perlu disosialisasikan, agar tidak ada kesalahpahaman terkait hasil dari uang pajak yang mereka bayarkan.

“Nah ini kita sampaikan, sehingga masyarakat mengetahui bahwa pajak itu ternyata bukan hanya masuk ke kas daerah terus selesai. Tetapi terus berlanjut sebagai modal untuk pembangunan di daerah Kalsel khususnya Tanah Bumbu,” jelas Paman Yani.

Diketahui dalam Pajak dan Retribusi Daerah Kalsel yang terbaru, keberpihakan ke Kabupaten/Kota lebih besar, yakni 70 persen dari hasil penerimaan pajak. Sementara Pemprov Kalsel hanya mendapat 30 persen.

Sebabnya, Paman Yani meminta Pemkab/Pemko menitikberatkan infrastruktur yang dibutuhkan dalam rencana pembangunan ke depan.

“Ketika bicara hari ini, musim kemarau berdampak kekeringan khususnya di Tanah Bumbu. Sungai mengering, air PDAM macet, nah ini jangka panjang harus dipikirkan oleh pemerintah,” tegas Paman Yani.

Paman Yani menilai, kekeringan tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan sumur bor saja karena sifatnya yang jangka pendek dan berskala kecil.

Sementara untuk jangka panjang, menurut Paman Yani, pemerintah harus menyiapkan embung yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak termasuk PDAM untuk mengambil air.

“Kami berharap juga pemerintah kabupaten lebih ekstra keras untuk bekerja, bagaimana memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” tutup Paman Yani. (SYA/RDM/APR)

TANAH BUMBU – Penanaman nilai-nilai dasar ideologi Pancasila yang diperkuat dengan empat pilar berbangsa dan bernegara diharapkan mampu memupuk rasa cinta tanah air. Jelang Pemilu 2024, konflik diseluruh jejaring menjadi perhatian. Maka, pembekalan ideologi penting untuk membangun pondasi kuat atas kerawanan tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengungkapkan, dengan adanya pemberian pengetahuan lebih soal nilai-nilai dasar ideologi Pancasila, tentu penanaman yang didapatkan masyarakat juga sangat bermanfaat.

“Ketika kita melihat indahnya kebersamaan itu, ada nilai positif yang bisa didapatkan. Termasuk bagaimana menciptakan kerukunan antar masyarakat dan sangat baik diterapkan,” ujarnya usai menggelar kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Penanaman Nilai-Nilai Ideologi Pancasila, di Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Sabtu (10/6).

Apalagi menurutnya, memasuki musim politik jelang Pemilu 2024 menjadi kewaspadaan bersama. Terlebih, prediksi sensitif rawannya konflik mudah terjadi.

“Dengan adanya penguatan yang sudah diberikan diharapkan masyarakat dapat menjaga iklim pada masa perpolitikan serta tidak ikut tergerus dan membuat gaduh suasana. Ini yang jelas harus bersama-sama kita jaga agar perdamaian dan cipta kondisi mampu terjaga dengan baik,” harap legislator Dapil VI Tanah Bumbu/Kotabaru yang membidangi ekonomi dan keuangan di DPRD Kalsel.

Sementara itu, Kasubbid Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Badan kesbangpol Kalsel, Harry Widhiyatmoko, menyampaikan, dengan adanya penguatan serta peningkatan kapasitas dari nilai-nilai ideologi Pancasila yang ditanamkan kepada masyarakat yang dikhususkan di Desa Gunung Besar, Simpang Empat, Tanah Bumbu, setidaknya upaya pencegahan terjadinya konflik jelang Pemilu 2024 dapat dikendalikan dengan baik.

“Kita ketahui bersama nantinya pelaksanaan Pemilu akan digelar 14 Februari 2024. Nah, jangan sampai mudah untuk kita dimasuki oleh paham mana pun. Termasuk yang ingin mengubah paham-paham ideologi Pancasila, terlebih ada unsur terorisme yang dapat mengancam kedaulatan NKRI. Dan tentu harus kita dihindari bersama karena perdamaian itu sangat indah,” ungkap dia.

Ditambahkan Harry, apabila masyarakat secara individual masih berpegangan teguh dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan menjunjung tinggi patriotisme kebangsaan. Maka, dapat dipastikan kerawanan konflik tidak bakal terjadi.

“Apabila memahami ini tentu kita tidak mudah terprovokasi baik itu paham radikalisme atau pun termakan informasi bohong (hoax),” tutupnya. (RHS/RDM/APR)

TANAH BUMBU – Bank Kalsel Cabang Batulicin, Tanah Bumbu, akan menyalurkan 75 persen Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2023 di sektor perdagangan dan perkebunan. Alokasi yang ditargetkan sebesar Rp70 miliar.

Koordinator UMK Bank Kalsel Cabang Batulicin, Herman, menuturkan, saat ini alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang siap disalurkan tercatat ada sekitar Rp3 miliar lebih dan program ini dimulai Februari 2023.

“Berhubung awal Januari lalu belum bisa direalisasikan karena kemarin masih menunggu aturan dari Kemenkeu RI, makanya, kami akan mengejar bulan ini bahkan anggarannya sudah siap realisasikan,” ungkapnya, kepada awak media, Jumat (17/2) siang.

Dia menuturkan, cakupan skala prioritas utama yang saat ini tengah didorong pihaknya adalah sektor perkebunan dan perdagangan.

“Yakni perkebunan sawit, karet hingga kelontongan (kios) ketiga ini yang unggul di daerah Tanah Bumbu,” ucapnya.

Namun demikian, sektor pendukung lainnya juga tengah digarap pihaknya supaya KUR yang dijalankan mampu maksimal.

“Ada juga pertanian dan jasa penyewaan rumah (real estate) artinya seluruh sektor sudah masuk,” paparnya.

Sebagai optimalisasi, total penyaluran dari seluruh unit yang ada di Tanah Bumbu mencapai Rp21 miliar.

“Kalau dari target per unit sekitar Rp4 miliar dan itu rata kami bagi. Namun, seperti daerah pelosok yang kebanyakan adalah KUR mikro di bawah Rp100 juta itu sebesar Rp3,7 miliar bedanya disana. Nah, jadi satu triwulan target keseluruhan adalah Rp21 miliar,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengharapkan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diprogramkan Bank Kalsel Cabang Batulicin mampu mendorong dan penumbuhkan perekonomian masyarakat. Termasuk pertanian yang saat ini menjadi fokus pihaknya dalam melakukan pengendalian inflasi.

“KUR saat ini memang sangat dibutuhkan baik masyarakat atau pun UMKM. Sehingga, kami mengharapkan agar Bank Kalsel dapat mempermudah hal ini. Karena apabila tidak dibantu, maka, perekonomian bakal stagnan, meski kita ketahui ada regulasi yang mengatur tetapi setidaknya dipermudah,” harap politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini.

Dari hasil pembicaraan, tutur dia, masyarakat yang belum pernah meminjam hanya dikenakan beban angsuran sebesar 6 persen. Sebaliknya, apabila pernah meminjam akan dikenakan angsuran sebanyak 8 persen.

“Sebagai bank milik pemda yang dipercaya oleh pemerintah pusat untuk menyalurkan KUR ini dapat dimudahkan. Tentu saja tujuannya adalah lebih mempermudah ekonomi masyarakat lebih menggeliat lagi,” imbuhnya.

Dilokasi yang sama, Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Burhanuddin, mengungkapkan, dengan adanya program KUR yang dijalankan Bank Kalsel Cabang Batulicin bisa menjadi satu-satunya konvensional dalam peminjaman kredit bagi masyarakat setempat.

“KUR dalam rangka membantu masyarakat kecil, pemberian modal. Terpenting, jaga kepercayaan pihak bank. Jangan disalah gunakan, apabila dijalan yang benar maka mereka siap selalu membantu. Perlu diketahui Bank Kalsel Cabang Batulicin ini telah mendapat kepercayaan dari Bank Indonesia (BI),” tuturnya.

Pada Kunjungan Kerja (Kunker) kali ini, hadir pula Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo, didampingi Kepala Kantor Bank Kalsel Cabang Batulicin, Aziz Nurhakim beserta jajarannya. (RHS/RDM/APR)

TANAH BUMBU – Cuaca ekstrim tak hanya mengganggu aktivitas nelayan, tetapi juga berdampak pada penurunan pasokan ikan laut. Salah satunya yang saat ini mengalami dampak penurunan tangkapan tersebut, adalah pelabuhan perikanan Batulicin di
Kabupaten Tanah Bumbu.

Menurunnya pasokan ini, tentunya akan memicu kenaikan harga. Dimana pada ujungnya, dapat mendorong terjadinya inflasi.

Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin, Akhmad Syarwani, menuturkan, tercatat pada September – Oktober 2022, tangkapan ikan laut yang labuh di dermaga pendaratan ikan, perharinya mampu menghasilkan sekitar 30 – 25 ton.

“Namun, pada November ini rata-rata perharinya hanya 20 ton,” tuturnya, baru-baru tadi.

Ia mengakui, cuaca ekstrim yang hingga kini masih terjadi, menjadi penyebab utama turunnya hasil tangkapan ikan di perairan.

“Adanya keadaan cuaca seperti ini, kapal yang ngetrip 5 – 6 hari, kini mereka (nelayan) harus menempuh 10 – 15 hari. Dengan sendirinya hasil tangkapan pun mengalami penurunan,” paparnya.

Dirinya juga menjelaskan, selain durasi melaut yang bertambah panjang, jumlah kapal yang mendarat ke dermaga juga ikut menurun.

“Tercatat September itu ada 137 kapal, menyusul Oktober turun 130. Namun pada November 2022, turun menjadi 90 kapal. Tentu, cuaca ekstrim yang saat ini masih terjadi cukup memberikan dampak terhadap hasil tangkapan nelayan,” pungkasnya. (RHS/RIW/APR)