Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Kabupaten Tanah Bumbu resmi memiliki delapan desa baru hasil pemekaran. Delapan desa ini disahkan sebelum moratorium pemekaran desa diberlakukan jelang Pemilu 2024 lalu. Pembentukan desa baru tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Kehadiran desa baru diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat, mempercepat proses pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah Tanah Bumbu.

Pemekaran ini didorong oleh berbagai faktor, mulai dari luasnya wilayah desa induk yang menyulitkan pelayanan masyarakat, meningkatnya jumlah penduduk, hingga kebutuhan mendesak untuk menghadirkan akses pelayanan dasar yang lebih cepat dan merata.

Dengan adanya desa baru, masyarakat akan lebih mudah menjangkau pelayanan administrasi, pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur desa. Langkah ini sekaligus menjadi jawaban atas aspirasi masyarakat yang telah lama menginginkan pelayanan yang lebih dekat dan tata kelola desa yang lebih efektif.

Kepala Bidang Pembinaan Bina Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Wahyu Widyo Nugroho menjelaskan, bahwa pemekaran desa merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Proses terbentuknya delapan desa baru di Tanah Bumbu ini tidaklah singkat, melainkan melalui tahapan panjang, mulai dari pengajuan Pemerintah Kabupaten, kajian administrasi, hingga verifikasi di lapangan yang sesuai dengan aturan berlaku.

“Dengan adanya desa baru ini, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan pemerintahan. Selain itu, pembangunan dapat dilakukan lebih merata karena setiap desa memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola wilayahnya,” ucap Wahyu, baru – baru ini.

Menurut Wahyu, pemekaran desa juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat paling bawah. Desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah diharapkan bisa semakin berdaya, baik dari segi pelayanan administrasi, pembangunan infrastruktur, maupun pemberdayaan masyarakat.

“Kehadiran desa baru di Tanah Bumbu dapat membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Dengan demikian, potensi lokal dapat digali secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan warga,” lanjut Wahyu.

Keberhasilan pemekaran desa di Tanah Bumbu ini, diharapkan dapat menjadi contoh positif bagi daerah lain di Kalimantan Selatan, agar potensi desa dapat lebih dikembangkan dengan mekanisme yang sesuai ketentuan.

“Dengan adanya delapan desa baru ini, diharapkan roda pemerintahan desa di Kabupaten Tanah Bumbu semakin efektif, pembangunan lebih terarah, dan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan pemekaran tersebut,” tutup Wahyu. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Gebyar Museum Lambung Mangkurat Kalsel resmi dibuka, Jumat (19/9) sore. Kegiatan yang diisi dengan beragam lomba dan kegiatan ini, diikui 300 peserta mulai tingkat PAUD hingga masyarakat umum.

Tema kegiatan tahun ini adalah Museum Lambung Mangkurat Sebagai Ruang Belajar “Eksplorasi Tanpa Batas”, yang sejalan sengan visi dan misi pembangunan kebudayaan di Kalimantan Selatan.

Pembukaan dilakukan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan melalui Sekretaris Dinas Hadeli Rosyaidi, di halaman depan museum, Banjarbaru.

Dalam sambutannya, Hadeli menyampaikan apresiasi, terhadap penyelenggaraan kegiatan ini. Menurutnya, Gebyar Museum ini merupakan perayaan nilai-nilai kebudayaan, pendidikan dan persaudaraan.

“Karena disinilah kita menyaksikan generasi muda kita berani tampil, belajar, berkompetisi sekaligus menjaga tradisi,” katanya.

Hadeli menegaskan, museum bukan lagi tempat menyimpan benda bersejarah, melainkan tempat interaktif yang hidup, mengajak generasi muda untuk belajar, menggali dan mengembangkan potensi diri.

Hadeli mengajak masyarakat untuk mengubah pandangan terhadap museum yang seringkali dikenal sebagai tempat sunyi dan tempat menyimpan benda yang hanya dilihat sekilas lalu dilupakan.

“Museum harus kita hidupkan sebagai ruang belajar interaktif. Disinilah kita bisa melihat sejarah, memahami identitas dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Subbag Tata Usaha Museum Lambung Mangkurat Kalsel, Agus Antasari menjelaskan, kegiatan berlangsung selama tiga hari, mulai 19 hingga 21 September 2025 dan dikemas dalam bentuk rangkaian acara yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, terutama generasi muda.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dirangkaikan dengan lomba-lomba yang memiliki nilai edukatif dan kebudayaan seperti lomba keagamaan, lomba sepeda, dan bela diri tradisional.

“Hari pertama yaitu lomba Maulid Habsyi, hari kedua lomba push bike, dan terakhir belajar bersama tentang tradisi Kuntau,” jelasnya.

Agus berharap, kegiatan ini mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui pengenalan sejarah dan budaya lokal yang dikemas dalam kegiatan menarik dan edukatif.

“Mudah-mudahan kegiatan ini juga mampu meningkatkan kunjungan dan minat masyarakat terhadap museum, serta menyalurkan bakat di bidang keagamaan, olahraga, dan seni bela diri tradisional,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya ketersediaan pupuk, dan keberlanjutan program Luas Tambah Tanam (LTT), sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produksi pangan dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman menjelaskan, bahwa pupuk menjadi salah satu indikator vital dalam mendukung produktivitas pertanian. Ketersediaan pupuk yang tepat waktu dan tepat sasaran sangat memengaruhi hasil produksi tanaman pangan maupun hortikultura.

Karena itu, distribusi pupuk bersubsidi maupun non-subsidi terus diawasi ketat agar benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan dan digunakan sesuai aturan.

“Ketersediaan pupuk yang tepat waktu dan tepat sasaran akan sangat berpengaruh terhadap hasil pertanian. Karena itu, distribusi pupuk di Kalsel kami awasi ketat agar benar-benar sesuai kebutuhan petani,” ungkap Syamsir, baru – baru ini.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pemupukan berimbang antara pupuk organik dan anorganik untuk menjaga kesuburan tanah secara berkelanjutan.

Dukungan pupuk yang memadai diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian Kalsel secara signifikan, sehingga ketahanan pangan daerah semakin kuat. Apalagi, dalam kondisi cuaca yang tidak menentu, peran pupuk semakin penting untuk menjaga kesehatan tanaman dan meminimalkan risiko gagal panen.

Syamsir juga menyoroti pentingnya program Luas Tambah Tanam atau LTT. Program ini digencarkan untuk memaksimalkan potensi lahan pertanian yang ada sekaligus memperluas areal tanam padi serta komoditas pangan lainnya.

“Program LTT ini bertujuan untuk memperluas areal tanam, sehingga ketersediaan pangan di Kalsel tetap terjamin. Dengan bertambahnya luas tanam, kita bisa memperkuat stabilitas ketahanan pangan di daerah,” lanjut Syamsir.

Menurutnya, keberhasilan LTT tidak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan perlu dukungan aktif dari petani, penyuluh pertanian, hingga pihak swasta. Dukungan lain yang juga sangat menentukan adalah ketersediaan benih unggul serta akses pupuk yang memadai.

Dengan adanya sinergi antara semua pihak, baik pemerintah, petani, maupun stakeholder terkait, target peningkatan produksi pertanian di Kalsel dapat tercapai.

“Pupuk dan LTT adalah dua faktor kunci yang saling melengkapi. Dengan keduanya berjalan optimal, kita bisa mendorong swasembada pangan daerah dan mendukung kesejahteraan petani,” tutup Syamsir. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar penandatanganan berita acara sekaligus serah terima jabatan (Sertijab) pejabat struktural, di Aula Kantor Diskominfo Kalsel Banjarbaru, pada Jumat (19/9).

Serah terima jabatan ini turut disaksikan Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, dengan sejumlah pejabat yang resmi menduduki posisi baru sesuai penugasan yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan. Ia juga menyambut pejabat baru dengan penuh harapan agar mampu membawa semangat baru bagi organisasi.

“Kepada pejabat yang baru, saya berharap dapat segera beradaptasi, melanjutkan program yang sudah berjalan, serta menghadirkan inovasi untuk kemajuan Diskominfo. Mari kita bekerja dengan integritas, profesionalitas, dan semangat kolaborasi, demi mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Muslim.

Muslim menambahkan, melalui momentum serah terima jabatan ini, pihaknya berharap para pejabat yang baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, serta berkontribusi optimal dalam mendukung program dan kebijakan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.

“Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, karena keberhasilan Diskominfo adalah hasil kerja bersama. Saya percaya, dengan semangat kebersamaan, kita mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan mendukung pembangunan Kalimantan Selatan,” tutupnya.

Adapun pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan, yakni Sucilianita Akbar, selaku Plt. Sekretaris Dinas menyerahkan jabatan kepada Mashudi sebagai Sekretaris Dinas yang baru.

Chairun Ni’mah, selaku Plt. Kepala Bidang Komunikasi Publik menyerahkan jabatan kepada Siti Norbayah.

Satyawirawan, selaku Plt. Kepala Bidang Aplikasi Informatika sekaligus Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi, menyerahkan jabatan kepada Hasnan Ash Shiddieqy sebagai Kepala Bidang Aplikasi Informatika yang baru, serta Muhammad Dong sebagai Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi.

Kharis Elyani, selaku Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik menyerahkan jabatan kepada Muhammad Hidayatullah. (BDR/RIW/RH)

TANAH BUMBU – DPRD Kalimantan Selatan melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) No. 3 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pendidikan, di Posko Relawan Peduli Kemanusiaan Satui (RPKS) Kabupaten Tanah Bumbu, belum lama tadi. Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Alpiya Rahman, menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), diseluruh kabupaten kota, pada 2026 mendatang. Tujuannya agar ABK memiliki kesempatan yang sama, untuk tumbuh dan berkembang mencapai potensi terbaik.

“Sejumlah strategi yang dapat dilakukan, di antaranya penerapan pendidikan inklusif, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pelatihan guru agar terampil dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus, serta pengembangan kurikulum yang fleksibel,” ucapnya

Alpiya mengatakan, dukungan orang tua juga sangat penting, termasuk menjalin kerja sama dengan lembaga terkait dan pemanfaatan teknologi pembelajaran yang ramah anak berkebutuhan khusus. Dimana, keberadaan Sekolah Luar Biasa (SLB) sangat diharapkan masyarakat, sebagai wadah khusus bagi anak berkebutuhan khusus.

“Kita ingin Pemprov berupaya agar SLB terakomodir, sehingga anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang layak dan setara,” tegasnya.

Diketahui, berdasarkan data yang khusus dihimpun di Kecamatan Satui saja, sudah terdapat sedikitnya kurang lebih 300 anak berkebutuhan khusus, yang perlu mendapat perhatian dan ditampung dalam lembaga pendidikan yang sesuai. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Forum Koordinasi dan Sinkronisasi, di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Kamis (18/9).

Forum tersebut membahas peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) baik di tingkat nasional maupun daerah tahun 2025. Kegiatan dibuka Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang diwakili Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kalsel, Rospana Sofian.

Rospana Sofian menyampaikan, bahwa forum ini penting sebagai ruang evaluasi dan perumusan strategi bersama dalam menjaga serta meningkatkan kualitas kemerdekaan pers di Indonesia.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk membahas isu-isu penting yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi dalam konteks hukum dan ketahanan nasional. Kami tentu mengapresiasi forum ini sebagai wadah sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa forum ini diharapkan tidak hanya sebatas diskusi, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi yang nyata bagi peningkatan kualitas kemerdekaan pers.

“Harapan kami, forum ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk peningkatan indeks kemerdekaan pers, sekaligus memperkuat peran pers dalam menjaga demokrasi dan stabilitas bangsa,” tambahnya.

Kalimantan Selatan sendiri, menjadi salah satu provinsi percontohan kemerdekaan pers dengan nilai indeks 80,91 poin, tertinggi se-Indonesia pada tahun 2024.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Marsda TNI Eko Indarto menegaskan, bahwa forum ini menjadi langkah penting untuk mendorong peningkatan IKP di provinsi lain.

“Rekomendasi dari forum ini akan ditujukan kepada kementerian, lembaga teknis, dan seluruh pemangku kepentingan di bidang komunikasi dan informasi. Implementasinya diharapkan dapat langsung dirasakan oleh insan media, masyarakat, dan semua pihak demi kestabilan politik serta keamanan negara,” jelasnya.

Eko juga berharap provinsi lain dapat mencontoh capaian Kalimantan Selatan, sehingga peningkatan kemerdekaan pers dapat dirasakan secara merata di seluruh Indonesia.

“Melalui forum ini, kami ingin mendorong provinsi-provinsi lain agar terus meningkatkan indeks kemerdekaan pers, sehingga tidak hanya Kalsel yang menjadi percontohan, tetapi juga daerah lain bisa ikut menorehkan prestasi serupa,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Rapat Koordinasi Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria 2025. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (18/9), bertempat di Aula Kanwil BPN Kalsel, Banjarbaru.

Kepala Kanwil BPN Kalsel, Abdul Azis, menyampaikan, bahwa rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian program Reforma Agraria sepanjang tahun berjalan, sekaligus merumuskan langkah strategis untuk tahun mendatang.

Menurutnya, Reforma Agraria tidak hanya berfokus pada penataan aset berupa redistribusi tanah, tetapi juga pada penataan akses bagi masyarakat. Hal ini bertujuan agar tanah yang sudah diredistribusikan benar-benar produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui rakor ini, kita ingin memastikan setiap tanah yang diredistribusikan tidak berhenti hanya pada pembagian sertifikat, melainkan menjadi modal produktif bagi masyarakat. Karena itu, sinergi lintas sektor harus terus diperkuat, baik dengan pemerintah daerah, instansi vertikal, maupun lembaga terkait lainnya,” ucap Azis.

Gugus Tugas Reforma Agraria di Kalimantan Selatan, selama ini telah bekerja secara sinergis dengan berbagai pihak. Tidak hanya menyangkut redistribusi tanah kepada masyarakat, tetapi juga bagaimana tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian, membuka lapangan kerja, serta mendorong kemandirian desa.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, menekankan bahwa Reforma Agraria merupakan salah satu agenda nasional, untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

Salah satu komponen terpenting adalah penataan kepemilikan lahan, yang menjadi kunci dalam menyelesaikan ketimpangan penguasaan tanah, mencegah konflik agraria, serta memastikan tanah dapat dikelola secara produktif dan berkeadilan.

“Penataan lahan yang terarah dan berkeadilan akan menjadi fondasi penting bagi kesejahteraan masyarakat. Reforma Agraria bukan hanya soal redistribusi tanah, tetapi bagaimana tanah tersebut bisa menjadi sumber penghidupan, mendorong ekonomi daerah, dan menjaga stabilitas sosial,” ucap Ariadi.

Ia menambahkan, pelaksanaan Reforma Agraria di Kalsel diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pertanian dan perkebunan yang sangat bergantung pada kepastian akses lahan. Lebih jauh, Reforma Agraria juga akan berdampak pada penguatan pembangunan ekonomi daerah sekaligus menjaga stabilitas sosial masyarakat.

“Selain sebagai agenda tahunan, rakor ini juga menjadi ruang diskusi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berbagi pengalaman, menyampaikan hambatan yang ditemui di lapangan, serta menyusun solusi bersama. Dengan demikian, Reforma Agraria tidak hanya menjadi kebijakan top-down dari pemerintah pusat, tetapi juga lahir dari kebutuhan riil masyarakat di daerah,” sahut Ariadi.

Rakor akhir tahun ini menjadi bukti komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, untuk menghadirkan Reforma Agraria yang bukan hanya sebatas program, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan langkah strategis yang disepakati dalam forum ini, diharapkan Reforma Agraria di Kalimantan Selatan mampu mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, serta memperkuat pondasi pembangunan berkelanjutan di daerah.

Hadir pada kegiatan ini sejumlah pejabat pemerintah daerah, perwakilan instansi vertikal, hingga organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam isu agraria. Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan bahwa Reforma Agraria merupakan agenda bersama, yang keberhasilannya hanya dapat dicapai melalui kerja kolektif dan partisipasi semua elemen. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan, kehadiran Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pelaku Perjalanan Wisata Indonesia (ASPPERWI) Kalsel, dapat membangkitkan pariwisata di Banua.

Asisten Bidang Admistrasi Umum Setdaprov Kalsel Dinansyah mengatakan, dengan dilantiknya DPD ASPPERWI Kalsel ini, menunjukan adanya upaya peningkatan pariwisata, dari Pelaku Perjalanan Wisata di Banua.

“Provinsi Kalimantan Selatan dianugerahi kekayaan alam, budaya, dan tradisi yang luar biasa. Dari Pegunungan Meratus yang indah, sungai sungai yang menjadi urat nadi kehidupan, budaya Banjar yang sarat dengan nilai, hingga kuliner khas,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, Kamis (18/9).

Semua itu, lanjut Dinansyah, menjadi modal besar dan magnet kuat bagi wisatawan, apabila dikelola secara professional, sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha perjalanan wisata.

“Kami berharap DPD ASPPERWI dapat meningkatkan pariwisata di Kalimantan Selatan, sehingga semakin baik kedepannya,” ucapnya lagi.

Dikatakan Dinansyah, dalam konteks inilah, pelantikan Pengurus ASPPERWI Kalsel ini, memiliki makna penting.

“Dengan kepengurusan baru ini kami yakin akan lahir ide ide segar untuk mengangkat potensi wisata Kalsel ke tingkat yang lebih tinggi di mata nasional maupun internasional,” tutur Dinansyah.

Sehingga, lanjutnya, sekalian dengan momentum ini pula, dibuka Banjarmasin Tourism Fest Tahun 2025.

“Dua agenda yang dilaksanakan ini memiliki makna yang sama, yaitu semangat untuk membangkitkan pariwisata yang ada di Kalsel,” ujarnya.

Festival ini, tambah Dinansyah, merupakan sebuah etalase besar yang menampilkan wajah pariwisata Kalimantan Selatan. Melalui seni, budaya, kuliner serta produk kreatif.

“Kita ingin menunjukkan kepada Nusantara dan dunia, bahwa Banua memiliki pesona unik yang layak menjadi destinasi wisata unggulan,” ucapnya.

Dinansyah berharap, festival ini mampu menjadi motor promosi yang efektif, mendorong usaha baru, sekaligus menjadi ruang kreativitas bagi generasi muda kedepannya.

Sementara itu, Ketua DPD ASPPERWI Kalsel Siti Aisyah mengatakan, ASPPERWI bukan hanya wadah organisasi, melainkan rumah bersama bagi para pelaku perjalanan wisata untuk berkolaborasi, memperluas jejaring, serta melahirkan inovasi inovasi terbaru, dalam upaya peningkatan pariwisata di Banua.

“Kami juga mengajak pelaku perhotelan, travel, kuliner, untuk bersama sama dalam upaya peningkatan pariwisata tersebut,” ucapnya.

Aisyah mengatakan, pihaknya juga mendukung pemerintah pada penerbangan internasional perdana Banjarmasin ke Kuala Lumpur mendatang. Yakni dengan menghadirkan paket paket wisata yang menarik. (SRI/RIW/RH)