Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Rabu (21/9).

Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Kalsel mengambil keputusan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perubahan APBD Tahun 2022 untuk diproses lebih lanjut menjadi Perda.

“Insya Allah, dengan disetujuinya raperda ini, kita semakin mantap untuk melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kalsel, ” kata Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor saat menyampaikan pendapat akhirnya pada rapat paripurna DPRD Kalsel.

Laporan Badan Anggaran DPRD Kalsel yang disertai dengan berbagai saran, arahan serta koreksi yang konstruktif, lanjut Sahbirin, menjadi masukan yang sangat berharga dalam penentuan kebijakan, serta pelaksanaan berbagai program dan kegiatan selanjutnya.

“Saran, masukan dan koreksi itu akan menjadi perhatian kami, sehingga perubahan APBD tahun 2022 semakin matang dan tepat sasaran, ” ungkapnya.

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini mengharapkan perubahan APBD tahun 2022 dapat memperbaiki kondisi daerah Kalsel pasca terjadinya pandemi COVID-19 untuk memulihkan perekonomian di Kalsel.

“Di sisi lain, perubahan APBD tahun 2022 ini, juga kita harapkan mampu mengakomodir kebutuhan pembangunan daerah, sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan, ” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan penjelasan atas Raperda tentang APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2023 disertai nota keuangan. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Selama dua tahun terakhir, Kabupaten Tabalong kembali menerima predikat Nindya Kota Layak Anak. Dari keberhasilan ini, Pemerintah Provinsi Kalsel menaruh harapan besar terhadap dua belas daerah lainya agar prestasi yang didapatkan itu dapat dicontoh.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalsel, Adi Santoso, mengatakan, predikat yang didapatkan kabupaten ini merupakan anugerah penghargaan KemenPPPA RI yang berada diatas level Madya.

“Tabalong telah melewati predikat Pratama dan Madya dan sekarang dilevel Nindya,” ujarnya usai membuka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bersama Satgas Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) se Kalsel yang digelar di ruang rapat Tamrin SA, Bappeda Kalsel, Rabu (21/9) siang.

Selanjutnya, ia mengungkapkan, rencananya Pemerintah Kabupaten Tabalong siap mengejar predikat tertinggi yakni KLA Utama.

“Tahun depan, Bupati Tabalong menargetkan KLA Utama dan diharapkan juga dapat dicontoh oleh daerah lainnya di Kalsel, ” bebernya.

Tak ingin berpuas diri, lanjut Adi, melalui dukungan pernuh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, Kabupaten Kotabaru juga akan didorong agar mampu menerima gelar Kota Layak Anak.

“Seizin dari beliau (Gubernur), kami disetujui untuk mengarahkan program-program strategis Dinas PPA Kalsel khususnya kewilayahan di Kabupaten Kotabaru,” ungkapnya.

Agar terealisasi, lanjutnya lagi, Pemprov Kalsel akan memberikan waktu bagi Kabupaten Kotabaru untuk merealisasi langkah strategis ini.

“Nanti juga ada pendampingan, sehingga bersama-sama dengan SKPD di wilayah itu dapat mewujudkan predikat KLA,” tuntasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Mariana serta dihadiri Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar, anggota DPRD Kalsel, pejabat lingkup Pemprov dan Forkopimda, Rabu (21/9).

Dalam laporan Badan Anggaran DPRD Kalsel yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Mariana, disampaikan beberapa rekomendasi maupun saran kepada Pemerintah Daerah sebagai acuan ke depan baik dalam proses pelaksanaan APBD Perubahan maupun dalam penyusunan anggaran tahun-tahun mendatang, diantaranya komitmen dalam pencapaian target dari Pendapatan daerah harus menjadi hal pokok dan perhatian Pemerintah Daerah.

“Apalagi saat sekarang kondisi perekonomian baik di tingkat nasional maupun lokal bergerak ke arah positif,” katanya.

Selain itu, pencapaian target realisasi belanja daerah juga merupakan faktor penting dalam penilaian pelaksanaan APBD yang berbasis pada kinerja sehingga semestinya menjadi catatan dan evaluasi dari Pemerintah Daerah untuk memacu serapan anggaran yang tersisa pada kurun waktu semester kedua ini.

“Sehingga program kegiatan strategis yang bertujuan untuk menggerakan perekonomian masyarakat maupun program-program diberbagai sektor lainnya dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang diharapkan,” jelasnya.

Mariana menambahkan dalam APBD-P Tahun 2022 ini dialokasikan anggaran untuk kegiatan MTQ Nasional pada Oktober 2022 mendatang. Menurutnya, DPRD Kalsel selalu mendukung langkah Pemprov Kalsel, mengingat hal itu sebagai sebuah prestasi dan prestise, Kalsel dapat menjadi tuan rumah MTQ Nasional kali ini.

“Semoga kita mampu menghadirkan prestasi yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi dan sukses administrasi pertanggungjawaban,” harapnya.

Badan Anggaran mengapresiasi langkah cepat dari Pemprov Kalsel dalam menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022, yaitu dengan sudah memperhitungkannya dalam rancangan Perubahan APBD Tahun 2022, yang dialokasikan melalui anggaran belanja tidak terduga.

“Anggaran belanja tidak terduga tersebut, disalurkan kepada SKPD Pengampu pengendali inflasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan mampu menekan tingkat inflasi di Kalsel,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, memperhatikan penuh upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Banua.

Salah satu upaya itu adalah melalui pemberian hibah Pemprov Kalsel sebesar Rp3,3 miliar lebih atau persisnya Rp3.344.000.000 kepada Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin.

Secara simbolis pemberian dana hibah itu diberikan Gubernur Kalsel Paman Birin melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Suparno kepada Rektor ULM, Sutarto Hadi, pada acara Dies Natalis ke-64 di Auditorium ULM Banjarbaru pada Rabu (21/9).

Besarnya hibah tersebut diperuntukkan untuk beasiswa prodi pendidikan dokter, beasiswa untuk dosen dan tenaga pendidik, serta peningkatan sarana dan prasarana.

Rektor ULM periode 2014-2022, Sutarto Hadi dalam pidatonya menyampaikan rasa terima kasih atas perkembangan yang terjadi di masa kepemimpinannya.

“Rasa terimakasih juga saya disampaikan kepada Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor, atas perhatian Pemprov Kalsel untuk kemajuan ULM”, ujarnya.

Menurutnya perkembangan ini tercapai atas hasil kerja seluruh civitas akademika ULM.

Perkembangan ULM di bawah kepimpinan Sutarto Hadi diantaranya adalah didapatkannya dana hibah 12 gedung baru, memperbaiki fasilitas serta sarana – prasarana seperti auditorium, perpustakaan, gedung teater dan lain-lain. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BALI – Kontingen Pickleball Provinsi Kalimantan Selatan yang mewakili Indonesia pada Kejuaraan World Pickleball Championship, di Bali, berhasil membawa nama harum Indonesia khususnya Banua ini. Karena Tim Putri untuk kategori kelompok umur 50+ level 5.0 berhasil meraih medali perak, Rabu (21/9).

Official Kontingen Pickleball Indonesia (Kalsel) Maru’ful Kahri mengatakan, tentunya keberhasilan Tim Putri ini membanggakan.

“Peraih medali perak tersebut adalah Novi Amelia berpasangan dengan Susilawati,” ungkapnya.

Menurut Maru’ful, keberhasilan Tim Putri kelompok umur 50+ setelah mereka berhasil masuk babak semifinal. Dan, berhasil mengalahkan pasangan dari Malaysia Monaliza Ibrahim dan Rima Melati Ibrahim dengan skor 15-10.

Namun, lanjutnya, pada babak final pasangan Novi dan Susilawati dikalahkan oleh pasangan Pini Lee dan Varsha Majmudar dari Singapura.

“Keberhasilan tim Putri ini diharapkan mampu diraih oleh Tim putra serta lainnya. Pada kejuaraan ini diikuti 350 negara, diantaranya Indonesia, Singapura, Malaysia, Australia, United Kingdom, USA, Pakistan, Thailand, serta lainnya,” tutur Maru’ful.

Sementara itu, untuk Tim Putra Kelompok Umur 19+ level 3.0 pasangan Mustaqiem dengan M Dody Ariyadi masuk ke babak 8 besar, setelah berhasil mengalahkan pasangan dari India. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Balai Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Selatan (BPSPTPH Kalsel), memiliki 500 lebih Alat Mesin Pertanian (Alsintan) yang siap untuk dipinjamkan kepada petani di Kalsel. Mulai dari mesin pompa air hingga excavator.

Kepala BPSPTP Kalsel, Syahriani menyebut, petani yang ingin meminjam Alsintan ke BPSPTPH Kalsel hanya perlu mengajukan proposal yang diantaranya berisi keterangan jenis unit yang diperlukan, luas serta kondisi lahan yang akan digarap.

“Jika semua berkas sudah lengkap, baru kita ajukan ke Kepala Dinas TPH untuk disetujui,” ucapnya, Rabu (21/9).

Untuk jumlah unit yang akan dipinjamnkan, Syahriani mengaku pihaknya sudah memiliki tim yang dapat mengalkulasi berdasarkan luasan lahan. Sehingga alat yang dipinjamkan tidak akan “mubazir” karena tidak dipakai.

“Kita juga survei terlebih dahulu lahan petaninya untuk memasikan kevalidan proposal yang diajukan. Selain itu, tujuan survei untuk menentukan berapa lama peminjamannya dengan melihat kondisi lahan,” jelasnya.

Bersumber dari APBD dan APBN, ratusan Alsintan di balai dibawah naungan Dinas TPH Kalsel ini, sejatinya mempermudah petani untuk mempercepat proses penanaman maupun panen mereka.

Kendati demikian, Syahriani membeberkan, tidak sedikit petani yang belum benar-benar menguasai penggunaan Alsintan dengan semestinya. Sehingga menyebabkan sebagian alat dikembalikan dengan keadaan rusak.

Kondisi ini menurut Syahriani, bukan hanya akan merugikan pemerintah dari segi biaya untuk perbaikan unit, melainkan juga akan berdampak pada hasil panen petani.

“Kalau secara sembarangan, nanti kan mereka juga yang kesusahan karena mesinnya macet ketika sedang memanen,” terangnya.

Sebab itu, Syahriani berencana meningkatkan pengetahuan petani melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang tata cara dan pengelolaan Alsintan, dengan mengundang Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok Tani se-Kalsel.

“Tahun 2023 mendatang akan kita laksanakan 3 kali. Semua persiapan insyallah sudah matang,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Kalimantan Selatan dan Tengah, menggelar pelatihan cara distribusi alat kesehatan, di kota Banjarmasin, pada Selasa (20/9).

Ketua Gakeslab Kalsel-Teng Yadi Setiadi mengatakan, pelatihan cara distribusi alat kesehatan ini diselenggarakan oleh Gakeslab Kalsel-Teng.

“Pelatihan ini dilaksanakan untuk mengedukasi para peserta anggota Gakeslab, agar dapat melaksanakan pendistribusian alat kesehatan yang baik di Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkapnya.

Menurut Yadi, selain pelatihan pendistribusian alat kesehatan, peserta juga diberikan pelatihan menggenai penanggung jawab teknis alat kesehatan, sehingga peserta bisa mengerti cara regulasi serta lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga meminta rumah sakit di Provinsi Kalimantan Selatan hendaknya, menggunakan produk alat kesehatan dalam negeri.

“Saat ini produk kesehatan dalam negeri sudah semakin maju,” ucapnya.

Oleh karena itu, tambah Yadi, pihaknya meminta agar pihak rumah sakit dapat membeli produk produk alat kesehatan dalam negeri.

Dengan membeli produk alat kesehatan dalam negeri, maka mereka turut membantu menghidupkan karya anak bangsa sendiri.

“Saat ini masih banyak rumah sakit yang menggunakan produk impor. Seharusnya, rumah sakit dapat menggunakan produk dalam negeri sebesar 20 persen,” ujar Yadi. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri RI memberikan target 99 persen bagi setiap daerah di Indonesia termasuk Kalsel agar mampu merealisasikan perekaman e KTP.

Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kalsel, Zulkipli, mengungkapkan, sampai saat ini capaian target perekaman e KTP yang dirangkum di seluruh kabupaten/kota sedikitnya telah tercatat 96 persen.

“Kami berharap masyarakat yang dapat mengurus ke kantor induk. Karena sibuk atau sakit, langkah yang diambil oleh Dukcapil kabupaten/kota dengan memanfaatkan program jemput bola. Bahkan, sudah difasilitasi baik roda dua maupun roda empat untuk menjangkau daerah tersulit,” ujarnya kepada Abdi Persada FM, baru-baru tadi.

Namun keberhasilan ini, menurutnya, masih terus diukur. Mengingat capaian itu dapat sewaktu-waktu mengalami perubahan. Hal itu bisa disebabkan bertambahnya catatan kematian.

“Cakupan ini kan bisa saja menurun karena ada faktor lain dan sebagainya. Dari 4,1 juta jiwa di Kalsel bisa saja nanti ada yang meninggal. Akan tetapi, target dari pemerintah pusat terus kita kejar bersama kabupaten/kota,” katanya.

Belum tercapainya 99 persen ini, ia membeberkan, letak geografis kependudukan di Kalsel sangat jauh berbeda dengan daerah lain. Bahkan, petugas Dukcapil di kabupaten/kota masih mendapati kesulitan untuk menjangkaunya.

“Sebut saja seperti daerah pedalaman yang ada di HST dan Kotabaru. Tetapi, kami tentu akan bekerja keras dan optimal agar setiap warga di Kalsel dapat memiliki e KTP,” ungkapnya.

Berbeda halnya dengan target untuk Kartu Identitas Anak (KIA). Menurut dia, pemerintah pusat tak memberikan realisasi yang sama seperti pelaksanaan perekaman e KTP.

“Tidak sampai 50 persen. Saat ini terdata perekaman KIA, 45 persen,” bebernya.

Dilokasi berbeda, Kepala UPTD Dukcapil Wilayah Gambut, Faisal Wardhana, menuturkan, kesadaran masyarakat di beberapa wilayah tak hanya Kecamatan gambut soal administrasi kependudukan terus mengalami peningkatan apalagi terkait perekaman e KTP.

“Jadi, tak di daerah ini saja. Ada juga dari Kertak Hanyar, Sungai Tabuk, Beruntung Baru, Aluh-Aluh, Tatak Makmur dan seluruh bisa datang kesini untuk mendapatkan pelayanan,” ucapnya.

Disamping itu, ia menjelaskan, tak hanya keperluan perekaman e KTP saja. Melainkan layanan lainnya yakni pembuatan KIA dan cetak Akta Kelahiran (AK), Kartu Keluarga (KK), Akta Kematian (AK) juga dapat dilakukan di instansi tersebut.

“Kami akan terus optimalkan pelayanan di UPTD Dukcapil Wilayah Gambut,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

TANAH LAUT – Destinasi wisata di Kalimantan Selatan (Kalsel) tidak pernah luput dari perhatian Pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel, termasuk dalam hal kebersihannya. Sebab, destinasi wisata tidak akan terlihat menarik jika dihiasi oleh sampah yang berserakan.

Seperti halnya di Pantai Batakan Baru, Kabupaten Tanah Laut, yang menjadi salah satu destinasi favorit warga banua. Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Pemprov Kalsel melakukan aksi bersih-bersih sampah di Pantai Batakan Baru, dengan melibatkan seluruh unsur lapisan masyarakat, Senin (19/9).

Kegiatan ini sekaligus menjadi momen puncak peringatan World Cleanup Day (WCD) atau Hari Bersih-Bersih Sedunia tahun 2022 di Kalsel.

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kalsel, Nurul Fajar Desira berharap, kegiatan ini mampu menjadi inspirasi bagi masyarakat terutama di wilayah pesisir, untuk menjaga keindahan pantai.

“Saya harap kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat, untuk menjaga kelestarian lingkungan,” ucapnya.

Ia juga berpesan, agar aksi bersih-bersih ini tidak hanya dilakukan di momen tertentu, melainkan di setiap kesempatan.

“Jangan ragu untuk menegur wisatawan yang membuang sampah sembarangan, jagalah pantai yang indah ini dari sampah-sampah,” himbaunya.

Sementara itu, Kepala DLH Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana mengaku, kegiatan ini dilakukan bukan sekedar seremoni dalam memperingati WCD saja, tetapi lebih berfokus sebagai kampanye peduli lingkungan dan untuk mengedukasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

“Kita juga ingin menanamkan pemahaman dan perubahan budaya perilaku masyarakat terhadap sampah,” terangnya.

Hanifah berharap, kegiatan ini dapat lebih memotivasi masyarakat untuk turut mendukung pariwisata yang lebih nyaman dan berkelanjutan.

“Jangan semata-mata berharap pada petugas kebersihan untuk membereskan sampah yang kita hasilkan,” tegasnya.

Selain aksi bersih-bersih, pada peringatan WCD tahun 2022 ini, Pemprov Kalsel juga melakukan penanaman pohon di kawasan pantai Batakan Baru, guna mendukung program Revolusi Hijau.

“Nanti juga akan kita lakukan aksi bersih-bersih sampah di sepanjang Jalan Ahmad Yani pada 23 September nanti, dan akan ada juga aksi bersih serempak di 12 Desa dan Kelurahan sepanjang Sungai Martapura,” bebernya. (DLH.KALSEL-SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) melakukan konsultasi ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel l) mengenai pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, Senin (19/9).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten HSS, Yusperi mengatakan dalam kegiatan ini, pihaknya ingin mengetahui lebih mendalam mengenai pembahasan APBD Tahun 2023 di DPRD Kalsel, terkait dengan penanganan banjir di HSS, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan juga hal yang baru terkait Bantuan Tunai Langsung (BLT).

“Hasil konsultasi tadi cukup memuaskan bagi kami karena kami mendapatkan informasi tambahan, diantaranya bagaimana pembahasan DAK dicantumkan dalam KUA PPAS,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Rahmad Iriadi mengungkapkan pihaknya mengharapkan agar bantuan dana bagi mahasiswa Kalsel yang menempuh pendidikan di luar negeri dapat lebih ditingkatkan, baik dari sisi besaran dana maupun jumlah penerima bantuan.

“Selama ini, Pemprov melalui Biro Kesra menganggarkan Rp25 juta/orang/tahun. Namun kayaknya maksimum dibawah 100 orang. Sedangkan mahasiswa kita ratusan lebih yang menuntut ilmu, seperti di Yaman dan Mesir,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Rahmad, pihaknya berharap kepada Pemprov melalui Anggota DPRD Provinsi Kalsel agar bantuan kepada mahasiswa Kalsel bisa ditingkatkan. Selain itu, juga diharapkan kepada Gubernur Kalsel Sahbirin Noor bisa meninjau langsung para mahasiswa Banua yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Sementara, Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan dan Rapat Sekretariat DPRD Kalsel, Muhammad Andri Yuzhar menjelaskan selain terkait tahapan APBD, juga dibahas mengenai rencana kerja (renja) yang harus terlebih dahulu ditetapkan sebelum paling lambat 30 September setiap tahunnya sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah.

“Jika APBD tanpa cantolan renja, khususnya yang menyangkut anggaran kegiatan DPRD nanti bisa dianggap tidak sesuai mekanisme yang ada,” jelasnya.

Terkait harapan agar dana beasiswa mahasiswa Kalsel yang menempuh pendidikan di luar negeri ditingkatkan, Andri akan menyampaikannya kepada Komisi IV DPRD Kalsel untuk membicarakannya dengan SKPD mitra kerja yang membidangi permasalahan tersebut. (NRH/RDM/RH)