Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sebanyak 4,18 juta jiwa, dengan mayoritas penduduk adalah laki-laki dengan rasio jenis kelamin sebesar 102,41 dan didominasi penduduk usia produktif dengan rasio ketergantungan usia 46,59. Long Form Sensus Penduduk 2020 (LFSP2020) dilaksanakan pada bulan Juni 2022. Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan hasil LFSP2020 sebanyak 4,18 juta jiwa. Jumlah penduduk terus bertambah selama periode tahun 1961 – 2022. Pada periode September 2020 – Juni 2022, penduduk Kalimantan Selatan bertambah sebanyak 108,5 ribu jiwa atau sebesar 0,14 persen. Akan tetapi bila dilihat dari pertumbuhannya mengalami perlambatan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pada periode 1961 – 1990 yang cenderung mengalami kenaikan.

Tercatat bahwa pertumbuhan penduduk di Kalimantan Selatan periode 1961 – 1971 sebesar 1,44 persen, Periode 1980 – 1990 sebesar 2,32 persen, dan 1980 – 1990 merupakan pertumbuhan penduduk yang paling tinggi yaitu sebesar 2,3 persen per tahun. Setelah periode tahun 90 – an, LPP penduduk secara umum cenderung mengalami perlambatan. Tercatat bahwa Pada periode 2020 -Juni 2022 LPP mengalami perlambatan sebesar 0,99 Persen.

Hal ini disampaikan Fungsional Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan Nurul Sabah, pada Press Release berita resmi statistik hasil Long Form Sensus Penduduk BPS Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020, Senin (30/1) sore.

Nurul menyampaikan Rasio ketergantungan (RK) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi rasio ketergantungan suatu daerah menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 hasil LFSP2020 sebesar 46,59 persen. Artinya setiap 100 orang yang produktif mempunyai tanggungan sekitar 46-47 orang yang non produktif.

“Setelah periode tahun 90 – an, laju pertumbuhan penduduk (LPP) penduduk secara umum cenderung mengalami perlambatan. Tercatat bahwa Pada periode 2020 -Juni 2022 LPP mengalami perlambatan sebesar 0,99 Persen,” ungkap Nurul.

Nurul melanjutkan Informasi mengenai struktur penduduk merupakan salah satu informasi strategis karena ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sangat besar, maka SDM yang merupakan asset dalam pembangunan juga sangat besar. Berdasarkan hasil Longform SP2020, persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Provinsi Kalimantan Selatan terus meningkat sejak Tahun 2000. Persentase penduduk usia produktif adalah sebesar 65,70 persen dari total penduduk tahun 2000, dan meningkat menjadi 68,22 persen di tahun 2022. Persentase penduduk usia produktif di Kalimantan Selatan yang lebih besar dibandingkan usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) menjadi salah satu indikator yang menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan masih berada pada masa bonus demografi.

“Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan hasil LFSP2020 sebanyak 4,18 juta jiwa. Jumlah penduduk terus bertambah selama periode tahun 1961 – 2022. Pada periode September 2020 – Juni 2022, penduduk Kalimantan Selatan bertambah sebanyak 108,5 ribu jiwa atau sebesar 0,14 persen. Akan tetapi bila dilihat dari pertumbuhannya mengalami perlambatan, “sahut Nurul. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel menerima bagi hasil cukai rokok senilai Rp319 miliar atau setara 111,74 persen pada semester II tahun 2022. Pendapatan ini pun diakui telah melebihi target sebelumnya di 2021 yang hanya berhasil meraup penerimaan sebesar Rp285 miliar.

“Memang mengalami kenaikan secara signifikan. Tentu, merupakan capaian di atas dari target tahun 2022,” ujar Kabid Pendapatan Pajak Daerah Bakeuda Provinsi Kalsel, Rusma Khazairin.

Ini merupakan capaian yang cukup bagus dalam mengawali tahun 2023. Bahkan, pendapatan hasil cukai rokok itu nantinya akan dibagi kembali ke masing-masing kabupaten/kota.

“Meskipun bukan daerah penghasil tembakau tetapi realisasi ini sangat menggembirakan,” bebernya.

Tingginya jumlah yang diberikan kepada pemerintah daerah termasuk Pemprov Kalsel merujuk atas naiknya cukai rokok sekitar 10 persen yang diberlakukan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) sebagai upaya menurunkan prevalensi angka pencandu rokok.

Sementara dari pajak retribusi, lanjut dia, mencapai 84,40 persen. Sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga terealisasi melebihi target yakni sekitar 102,83 persen.

“Pendapatan lainnya yang sah sebesar 98,73 persen. Selain itu, dana transfer dari pusat melebihi capaian yaitu senilai Rp3,5 triliun atau 105,14 persen dari target Rp3,3 triliun,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Terjadinya inflasi di Banjarmasin dan Kotabaru diakibatkan sejumlah transportasi yang mengalami kenaikan. Tercatat Desember 2022 kelompok ini mencapai 18,27 persen. Tertinggi dikuasai dari sektor angkutan udara.

Menurut Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Agus Salim, dampak ini terjadi akibat adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsudi yang diberlakukan pada 2022 lalu. Sehingga, sejumlah transportasi secara otomatis terkontraksi naik drastis.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah agar masalah angkutan ini bisa diselesaikan,” ujarnya, usai mengikuti rakor pengendalian inflasi bersama Kemendagri RI secara virtual di Command Center Setdaprov Kalsel, Senin (30/1) siang.

Ia menyebut, sebagai upaya dalam pengendalian pemberian subsidi juga bisa dilakukan. Hal ini bertujuan supaya masyarakat yang memanfaatkan berbagai transportasi tidak terbebani.

“Kepala daerah setempat diharapkan bisa segera melaksanakannya,” harapnya.

Diketahui, tingginya inflasi di Kabupaten Kotabaru tak hanya dipengaruhi dari transportasi udara saja. Melainkan juga terjadi di angkutan laut dan darat dengan inflasi mencapai 29,11 persen.

“Kerjasama antar daerah juga terus digalakkan termasuk berbagai pihak dalam mengentaskan masalah inflasi,” bebernya.

Sedangkan, transportasi di Banjarmasin yang turut andil memberikan inflasi masih didominasi angkutan udara sebesar 17,50 persen dari tahun ke tahun (year on year) tercatat pada Desember 2022.

“Banjarmasin juga telah melakukan kerjasama dengan Subang. Kemudian Antar daerah secara internal juga mulai melakukan itu,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah mengatakan, Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun ini, sebagai tuan rumah pelaksanaan POMNAS.

“Tentunya menjadi tuan rumah POMNAS menjadi hal yang luar biasa, untuk Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Hermansyah, kepada sejumlah wartawan, di ruang kerjanya, Senin (30/1).

Oleh karena itu, lanjutnya, dengan ditunjuk Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah, maka sejak saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dispora melakukan persiapan persiapan, untuk mensukseskan agenda nasional tersebut.

“Persiapan yang dilakukan seperti pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan POMNAS tersebut,” tutur Hermansyah lebih lanjut.

Maka, lanjutnya, dengan persiapan yang maksimal, maka diharapkan akan sukses penyelenggaraan serta sukses hasil.

“Kami meminta dukungan dari semua pihak, agar pada pelaksanaan POMNAS 2023 di Kalsel mendatang, dapat berjalan sukses serta Kontingen Kalsel dapat meraih medali sebanyak banyaknya,” ucap Hermansyah.

Sedangkan, tambahnya, untuk waktu pelaksanaan dari POMNAS Tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Selatan, pada November mendatang. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan Reformasi Birokrasi (RB) Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 di Jakarta, pada Senin (30/01). Peluncuran tersebut juga disaksikan melalui live streaming YouTube BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dilanjutkan dengan Press Release berita resmi statistik hasil long Form sensus penduduk 2020 Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Hadir dalam acara tersebut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) Abdullah Azwar Anas, Anggota Komisi XI DPR RI Kamarussamad, Kepala BPS Margo Yuwono, Bupati Jembrana I Nengah Tamba, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan, Asisten Deputi Bidang Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Agus Uji Hantara, serta para pejabat di lingkungan BPS.

Dalam sambutannya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) Abdullah Azwar Anas menyambut baik dan mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan Pusat Statistik (BPS). Dirinya meyakini implementasi reformasi birokrasi di BPS dapat berkontribusi langsung dalam pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI). Program reformasi birokrasi (RB) tematik, ditargetkan dapat berdampak optimal dalam pengentasan kemiskinan. Ia menegaskan, tugas pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan itu bukan merupakan tugas yang ringan sehingga Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh komponen pemerintah dari pusat ke daerah bergerak selaras.

“BPS juga memiliki peran penting dalam mewujudkan digitalisasi birokrasi pemerintahan,” ungkap Azwar Anas.

Azwar Anas menambahkan bahwa dalam mewujudkan digitalisasi birokrasi pemerintahan, interkoneksi data dan informasi menjadi penting karena menjadi salah satu syarat pendukung terbentuknya efektivitas tata kelola pemerintahan. Untuk itu, BPS selaku penanggung jawab di bidang data statistik diminta dapat mengawal dan berperan aktif, terutama dalam mewujudkan Satu Data Indonesia.

“Melalui pemanfaatan data, pemerintahan digital akan dapat diwujudkan dan penerapan data driven nation dapat segera diimplementasikan,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala BPS Margo Yuwono menyampaikan dalam program pengentasan kemiskinan, BPS melakukan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan pendataannya, serta melakukan survei evaluasi perkembangan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dalam program peningkatan investasi, dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi kode referensi antar-instansi pusat serta pengawalan lengkap terhadap koperasi dan UMKM. Kemudian program terkait digitalisasi pemerintahan, BPS berupaya mendata statistik dalam bentuk infrastruktur statistik nasional yang dapat digunakan berbagi pakai.

“Kami mendorong kolaborasi data untuk kebijakan yang tepat sasaran. Hal ini kami wujudkan dalam pemanfaatan platform Digital Data Registrasi Sosial Ekonomi,” ungkap Margo Yuwono.

Dilanjutkannya, upaya pelaksanaan reformasi birokrasi BPS dilakukan penguatan di hulu dengan perbaikan sistem dan manajemen internal BPS. Upaya internal ini kemudian dikuatkan dengan dukungan di hilir melalui penyelesaian isu-isu prioritas pemerintah melalui program reformasi birokrasi tematik agar dapat berdampak langsung ke masyarakat. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menginginkan agar masyarakat dapat merevitalisasi dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Ardiansyah kepada wartawan, Senin (30/1).

Mantan Ketua DPRD Kabupaten HSS itu menilai revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

“Oleh karena itu, kami gencar mensosialisasikan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Termasuk di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” jelasnya.

Selain itu, Ardiansyah mengharapkan kepada aparat pemerintahan desa agar turut serta mengupayakan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat setempat.

“Salah satunya bagaimana memaksimalkan kinerja perangkat desa untuk bisa memfasilitasi dan membantu masyarakat dalam hal administrasi dan pemerintahan,” terangnya.

Ardiansyah juga mengajak perangkat desa untuk terus menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat agar tercipta suasana yang aman dan damai.

Untuk diketahui, dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Ardiansyah menghadirkan Camat Sungai Raya Fathul Mushally dan Kapolsek Sungai Raya Iptu Syahbana sebagai narasumber. Kegiatan itu diikuti puluhan warga di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten HSS pada Sabtu (28/1). (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pengurus Provinsi (Pengprov) Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABSI) Kalsel mengusulkan agar Cabang Olahraga (Cabor) angkat besi dapat dilombakan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) serta Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) Tahun 2023 ini.

Sekretaris Umum Pengprov PABSI Kalimantan Selatan Rokhyatin Effendi mengatakan, usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional PB PABSI di Jakarta, pada tanggal 25 sampai 27 Januari 2023.

“Pada Rakernas tersebut Provinsi Kalsel mengusulkan agar angkat besi, dapat dipertandingkan, pada kedua even nasional tersebut,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, Senin (30/1).

Menurut Rokhyatin, masukan tersebut diberikan, karena prestasi atlet angkat besi Provinsi Kalimantan Selatan cukup baik.

“,Untuk tempat pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional di Palembang, sedangkan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Karena POMNAS dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan, maka pihaknya berharap cabor angkat besi dapat dipertandingkan.

“Kami berharap cabor angkat besi Provinsi Kalimantan Selatan dapat memberikan prestasi terbaik, pada POPNAS di Palembang dan POMNAS di Kalsel,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rokhyatin juga mengatakan, jika pada Rakernas PB PABSI tersebut, membahas rencana kerja untuk peningkatan kinerja dan prestasi atlet di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Rencana peningkatan prestasi atlet di daerah termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan, masuk ke dalam rencana kerja yang dibahas dalam rapat kerja nasional,” jelasnya.

Menurut Rokhyatin, program kerja PABSI Nasional pada tahun 2023 dalam rangka peningkatan kinerja atlet. Diantaranya, lisensi wasit serta persiapan pelatnas menghadapi Sea Games, serta Kejurprov Senio dan Junior serta Pra PON.

“Dengan banyaknya agenda kegiatan tersebut, maka diharapkan diikuti dengan peningkatan prestasi atlet angkat besi di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Rokhyatin. (SRI/RDM/RH)

JAKARTA – Bank Indonesia hari ini, Senin (30/1) meluncurkan Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2022, yang merupakan perwujudan dari laporan transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia. Hal ini diamanatkan dalam pasal 58 ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) dari UU Nomor 23 Tahun 1999, tentang Bank Indonesia yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023, tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Bank Indonesia juga meluncurkan Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah (KEKSI) 2022 yang merupakan bagian dari dukungan nyata Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kedua publikasi ini mengangkat tema “Sinergi dan Inovasi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Menuju Indonesia Maju”.

“Kami melihat sinergi dan inovasi adalah dua kata kunci ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi rentetan gejolak global dan menjadi elemen strategis dalam mempercepat kebangkitan ekonomi menuju Indonesia Maju,” demikian disampaikan Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Perry Warjiyo menambahkan, tiga hal mengenai pandangan prospek perekonomian ke depan. Pertama bersyukur dan optimis bahwa stabilitas perekonomian tetap terjaga dan berlanjutnya proses pemulihan perekonomian serta waspada akan dampak gejolak perekonomian global terhadap kinerja perekonomian nasional.

Kedua, pentingnya konsistensi, inovasi, dan sinergi (KIS) dalam menjaga stabilitas perekonomian di tengah tantangan yang makin mengemuka. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas perlu dikomunikasikan dengan baik untuk mendukung efektivitas kebijakan melalui pembentukan rational expectation.

LPI 2022 menjabarkan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2022, arah kebijakan, dan sasaran untuk tahun 2023.

Perekonomian Indonesia pada 2022 tetap kuat didukung kebijakan Bank Indonesia yang bersinergi dengan bauran kebijakan nasional. Ke depan, bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2023 yang bersinergi erat dengan kebijakan ekonomi nasional akan terus diarahkan untuk memperkuat ketahanan serta mempercepat pemulihan dan kebangkitan perekonomian.

Dalam kaitan ini, kebijakan moneter pada 2023 akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas (pro-stability). Sementara itu, kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pengembangan pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau akan terus diarahkan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth).

Arah kebijakan BI tersebut juga bersinergi dengan bauran kebijakan ekonomi nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali berada di lintasan jangka menengah menuju visi Indonesia Maju.

Pembahasan penting yang juga diangkat dalam LPI 2022 ialah tentang Presidensi G20 Indonesia dan “Proyek Garuda” terkait arsitektur Rupiah Digital. Indonesia dalam Presidensi G20 mengangkat tema “Recover Together, Recover Stronger”, yang menyuarakan perlunya penguatan koordinasi dan kerja sama internasional untuk mengatasi berbagai tantangan perekonomian global.

“Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga berperan aktif melalui jalur keuangan untuk memperkuat koordinasi global dalam memitigasi risiko ekonomi global jangka pendek dan memperkuat ketahanan ekonomi jangka menengah. “Proyek Garuda” oleh Bank Indonesia menjadi proyek yang memayungi berbagai inisiatif desain arsitektur Rupiah Digital. Mempertimbangkan bahwa Proyek Garuda merupakan inisiatif berskala nasional maka sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan akan terus ditempuh guna memperkuat efektivitas kebijakan”, tambah Perry.

KEKSI 2022 menguraikan perkembangan, sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah nasional pada tahun 2022, serta prospek dan perumusan arah kebijakan tahun 2023. Publikasi menyampaikan sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah yang ditempuh sebagai bagian dari respon kebijakan nasional, mampu memperkuat peran ekonomi dan keuangan syariah dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi. Ke depan, ekonomi dan keuangan syariah diprakirakan terus tumbuh pada 2023 sehingga menopang upaya mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia. (BIKalsel-RIW/RDM/RH)