Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggerakkan program tugas belajar dengan biaya anggaran pendapatan belanja Daerah (APBD) melalui program pengembangan kompetensi jalur pelatihan.

Hal ini disampaikan Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi Jabatan, BKD Provinsi Kalsel, Frendy Arifin, pada Kamis (9/2).

Frendy menyampaikan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel yang ingin mengembangkan kompetensi mereka, baik berupa bimbingan teknis (bimtek), workshop, maupun kompetensi lainnya dapat mengusulkan kepada BKD Provinsi Kalsel untuk dapat di fasilitasi. Dengan catatan para PNS yang bersangkutan telah menyampaikan usulan.

“Nanti kita bantu fasilitasi untuk keberangkatan, biaya kontribusi dengan segala macam dengan anggaran dari BKD Provinsi Kalsel,” ungkap Frendy.

Frendy menambahkan, para PNS tidak perlu khawatir bagi yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih lanjut, dikarenakan terdapat program tugas belajar (Tubel) yang tersedia dengan biaya beasiswa anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sehingga bisa mengikuti dengan melalui program tugas belajar.

“Dalam artian tubel ini bisa diikuti para PNS yang sudah memiliki jabatan, sehingga para PNS yang melanjutkan kuliah ada izin belajar sehingga jabatannya tidak diberhentikan,” lanjut Frendy. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan menjajaki kerjasama terkait tes Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) pada tahun 2023 ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Labkesda Kalsel Zainal Firdausy mengatakan pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta sejak beberapa tahun lalu. Sedangkan untuk tahun ini, Labkesda Kalsel akan berusaha menjajaki kerjasama mengenai pemeriksaan NAPZA untuk penerimaan mahasiswa dan mahasiswi baru.

“Biasanya kerjasamanya dalam bentuk Praktek Kerja Lapang (PKL). Namun kami akan berusaha menjajaki untuk melakukan kerjasama pemeriksaan NAPZA untuk penerimaan mahasiswa dan mahasiswi baru di tahun ini” katanya kepada Abdi Persada FM, Selasa (7/2).

Lebih lanjut, Zainal menjelaskan pihaknya juga akan menjajaki kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), instansi vertikal di lingkungan Provinsi Kalsel untuk pemeriksaan Medical Check Up (MCU) dan NAPZA.

“Kerjasama itu bisa dalam bentuk tes narkoba bagi ASN atau bisa juga sebagai persyaratan administratif penerimaan pegawai ASN maupun pegawai kontrak,” terangnya.

Untuk kesiapan kerjasama tersebut, menurut Zainal, saat ini Labkesda Kalsel sudah mempunyai peralatan dan sumber daya manusia yang berkompeten.

“Diharapkan kerjasama yang sudah dan akan dilakukan ke depannya, dapat saling menguntungkan untuk memajukan Labkesda sebagai laboratorium rujukan di Kalsel maupun di tingkat regional Kalimantan,” harapnya.

Untuk diketahui, Labkesda Kalsel juga telah menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk pemeriksaan lingkungan. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan didorong agar memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menyampaikan aspirasi mereka. Mengingat penyerapan aspirasi bukan hanya saat kegiatan reses saja.

Terlebih saat ini perkembangan teknologi semakin pesat sehingga masyarakat bisa kapan saja menyampaikan aspirasi mereka. Tidak perlu harus menunggu ada pertemuan khusus dengan pejabat atau instansi pemerintahan.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin, saat melakukan reses di kawasan Seberang Mesjid Kecamatan Banjarmasin Tengah, Selasa (7/2).

“Bagi saya, penyerapan aspirasi bukan hanya hari ini, bukan saat reses saja. Saya sebagai wakil masyarakat disini, siap menampung aspirasi kapanpun, sepanjang tahun, selagi kita masih ada di Rumah Banjar, kita selalu siap untuk menampung aspirasi masyarakat,” jelasnya.

Sedangkan, bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses teknologi seperti media sosial, Lutfi telah menyiapkan agen-agennya di beberapa titik Banjarmasin yang siap mendengarkan kritik, saran, permintaan bantuan, dan sebagainya untuk kemudian disampaikan kepada dirinya sehingga bisa ditindaklanjuti.

“Silakan saja menghubungi ‘ading-ading ulun’ ini, yang bisa menjadi perpanjangan tangan saya, perpanjangan telinga, perpanjangan mata saya,” terang Lutfi seraya mengenalkan rombongannya yang mendampinginya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Demi menyatukan visi dan misi dari seluruh lapisan masyarakat dalam menentang keberadaan narkoba di Kalimantan Selatan (Kalsel), Yayasan Rehabilitasi Korban Narkoba (YR Kobra) menggelar deklarasi anti narkoba, di Gedung Bina Satria, Banjarbaru, Rabu (8/2).

Deklarasi ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono, serta perwakilan Pimpinan Forkopimda se-Kalsel dan diikuti oleh peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa hingga masyarakat umum sebanyak 500 peserta.

Menurut Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Sulkan, peredaran dan penyebaran narkoba dapat menjadi ancaman serius bagi tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan masyarakat. Seluruh elemen masyarakat dari berbagai kalangan berpeluang menjadi sasaran terhadap penyebaran obat terlarang tersebut.

Tidak hanya dalam bentuk materi saja, menurut Gubernur, kerugian yang harus dibayar juga ada pada lingkungan sosial, termasuk runtuhnya mental dan moral generasi muda yang seharusnya tampil menjadi generasi penuh karya dan berprestasi.

“Ketidakmampuan memfilter diri ini lah yang akhirnya membawa seseorang terseret dan akhirnya terlena dengan kenikmatan sesaat yang ditawarkan zat tersebut,” paparnya.

​Karena itu, Sahbirin mengajak seluruh masyarakat dari berbagai kalangan dan lapisan mengambil peran sesuai kapasitasnya masing-masing, dalam upaya pemberantasan terhadap narkoba.

“Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan mencapai tujuan pembangunan, kegiatan pembangunan saat ini harus mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum YR Kobra Ahmad Maulana menyebut perkembangan narkoba di Kalsel cukup memprihatinkan, data dari BNN peredaran dan penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu cukup mengalami peningkatan.

“Kami dari yayasan menjadikan yayasan ini salah satu wadah agar bisa memberikan pengetahuan atau informasi kepada masyarakat terkait penyahgunaan narkoba. Dan kami kedepannya akan merekrut sebanyak-banyaknya tenaga penyuluh,” ujarnya.

Ia mengaku pihak yayasan saat ini sudah memiliki alat detektor atau analisa awal penyalahgunaan narkoba melalui retina mata. Dalam hitungan detik, alat itu sudah bisa menganalisa seseorang positif atau negatif dalam penyalahgunaan narkoba.

“Alat ini dipakai seperti kacamata dalam waktu lima detik kita bisa ambil keputusan positif atau negatif, setelah itu baru kita lanjutkan analisa narkoba apa yang digunakan,” ucapnya.

Diketahui, YR Kobra sudah membangun yayasan rehabilitasi di Sukabumi, Tanggerang, Bekasi dan Sulawesi Selatan.

“Kita juga akan bangun rehabilitasi di Kalsel dalam waktu dekat,” tutup Maulana. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sejalan dengan upaya untuk memperkuat posisinya sebagai pemegang peran sentral dan strategis pembangunan daerah, Bank Kalsel kembali memperkuat strukturnya dengan dipenuhinya posisi Komisaris Utama. Setelah beberapa bulan posisi ini belum definitif, maka dengan lahirnya Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-15/D.03/2023, pada 26 Januari 2023, tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, Dr. Hatmansyah, ME dinyatakan lulus sebagai calon Komisaris Utama Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

Hal ini diperkuat kembali dengan hasil RUPS Luar Biasa sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 6 tanggal 8 Februari 2023, yang menyetujui dan mengesahkan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Komisaris Utama Independen Bank Kalsel, yang pelantikannya berlangsung pada Rabu (8/2). Setelah sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Kalsel dalam kurun waktu 14 November 2016 hingga 7 Februari 2023, Hatmansyah akhirnya melakukan prosesi pengukuhan dan pengambilan sumpah jabatan sebagai Komisaris Utama Independen Bank Kalsel, efektif sejak 8 Februari 2023 – 7 Februari 2028.

Prosesi pengukuhan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, dan disaksikan Bupati/Walikota se-Kalimantan Selatan, jajaran FORKOMPINDA Kalsel, Kepala Dinas Provinsi Kalsel, jajaran Dewan Komisaris, Direksi, Group Head, Direktur UPZ, Kepala Divisi maupun Kepala Kantor Cabang Bank Kalsel, serta para tamu undangan. Baik dari kalangan BUMN/BUMD, media, dan instansi lainnya, disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin.

Dalam sambutannya, Gubernur, Sahbirin Noor mengucapkan selamat atas jabatan Komisaris Utama Independen yang disematkan kepada Hatmansyah, sekaligus berharap yang bersangkutan mampu bekerja dengan baik dan cepat, demi kemajuan Bank Kalsel yang lebih baik lagi selaras dengan perkembangan zaman.

“Saya berharap Komisaris Utama Independen Bank Kalsel yang baru dikukuhkan, mampu membuktikan diri sebagai individu yang profesional, inovatif dan gesit dalam berkontribusi untuk Bank Kalsel yang lebih baik dan memiliki daya saing yang kuat” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur yang akrab disapa Paman Birin tersebut berharap, seluruh Dewan Komisaris Bank Kalsel untuk melaksanakan tugas pengawasan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mendorong Bank Kalsel untuk lebih maju dan berkembang.

“Saya ingin, seluruh Komisaris Bank Kalsel bekerja secara cerdas, kreatif dan inovatif dalam melaksanakan tugas pengawasan, sehingga keberadaan Komisaris Bank Kalsel dapat memberikan solusi dalam mengatasi masalah, dan sekaligus mendorong Bank Kalsel untuk lebih maju dan berkembang. Saya berharap, suatu saat Bank Kalsel menjadi salah satu bank terbesar, terbaik dan terkuat, di industri perbankan nasional,” harapnya.

Selanjutnya, Hatmansyah yang telah resmi menjabat sebagai Komisaris Utama Independen Bank Kalsel, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pemegang saham dan berkomitmen untuk menjaga kepercayaan dengan sebaik-baiknya sebagaimana fungsi tugas yang diemban.

“Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang telah disematkan kepada saya oleh seluruh pemegang saham, untuk mengemban tugas Komisaris Utama Independen Bank Kalsel. Saya berkomitmen menjaga amanah yang diberikan, melaksanakan tugas dengan profesional dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengawasan kepada Bank Kalsel, sebagai perpanjangan tangan dari Pemegang Saham,” tutur Hatman.

Lebih lanjut, Hatman menyampaikan pentingnya kerjasama yang solid antar lini pada Unit Kerja Bank Kalsel guna mewujudkan visi misi Bank Kalsel untuk menjadi bank yang kuat, kompetitif dan berkontribusi sebagai pengerak dan pendorong ekonomi daerah.

“Tentunya dalam menjalankan amanah ini, saya tidak dapat bekerja sendiri. Perlu kerjasama yang solid antar lini pada Unit Kerja Bank Kalsel, sehingga apa yang kita cita-citakan bersama bagi kemajuan Bank Kalsel kita tercinta bisa terwujud. Oleh sebab itu, saya mengimbau kepada seluruh Insan Bank Kalsel, agar senantiasa menjaga kekompakan serta menjalankan setiap tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas” pungkasnya. (ADV-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Raut semringah tampak merekah dari ratusan paras siswa SD Negeri Sungai Andai 3, Banjarmasin. Didampingi para guru dan wali kelas, mereka terhentak dengan keseruan sosialiasi Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah yang dibawakan oleh Rizki Rahmatullah dan Ahmad Zainudin dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, pada Rabu (8/2).

Edukasi keuangan, termasuk mengenali mata uang Rupiah, memegang peranan penting bagi tumbuh kembang anak. Sebagai pemegang tampuk masa depan bangsa, pengetahuan tentang Rupiah yang merupakan identitas dan simbol negara, tidak bisa dipandang sebelah mata.

Oleh sebab itulah, Bank Indonesia terus mendorong kampanye CBP Rupiah kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk bagi guru dan siswa di SDN Sungai Andai 3 Banjarmasin.

Ada tiga aspek yang ditekankan Bank Indonesia pada setiap sosialisasi CBP Rupiah.
Pertama, aspek cinta. Yakni menekankan pentingnya mengenali keaslian uang Rupiah. Termasuk bagaimana merawat dan menjaga uang Rupiah secara tepat demi mengindari risiko dari kejahatan uang palsu.

“Kedua, aspek bangga. Yakni meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap uang Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, simbol kedaulatan NKRI, serta alat pemersatu bangsa,” jelas Rizki.

Terakhir, aspek paham. Yaitu mengakselerasi pemahaman masyarakat tentang posisi Rupiah dalam peredaran uang, stabilitas ekonomi, dan alat penyimpan nilai kekayaan.

“Termasuk didalamnya bagaimana cara menggunakan Rupiah untuk bertransaksi, berbelanja, dan ajakan untuk menerapkan gaya hidup hemat,” tutur Ahmad.

Turut melengkapi rangkaian sosialisasi CBP Rupiah, hadir pula pegiat literasi Kampung Dongeng Intan Kalsel, Bunda Enik. Ia membacakan cerita anak dan dongeng bertema CBP Rupiah, agar mudah diterima oleh peserta sosialisasi.

“Supaya penyampaian CBP Rupiah dapat lebih mudah diterima di hati dan pikiran para murid,” ujar Bunda Enik.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus bersinergi dengan seluruh pihak demi meningkatkan pemahaman soal uang Rupiah kepada seluruh lapisan masyarakat. (BIKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Sukseskan program NIK sebagai NPWP, Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) hadir dalam sosialisasi pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang digelar secara tatap muka di Aula Aberani Sulaiman, Gedung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pada Senin (6/2). Kegiatan yang dipimpin Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar dan Kepala Bakeuda Kalimantan Selatan Subhan Nor Yaumil ini, dihadiri seluruh kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Kalselteng, Lena Hayati.

Lena mengatakan, bahwa DJP akan secara efektif dan menyeluruh menerapkan implementasi NIK menjadi NPWP mulai 1 Januari 2024.

“Seluruh wajib pajak diimbau untuk melakukan pemadanan NIK-NPWP melalui laman pajak.go.id, sehingga kedepannya wajib pajak dapat melakukan administrasi perpajakan hanya dengan menggunakan NIK,” ujar Lena.

Pada hari yang sama, dilakukan juga sosialisasi pemadanan NIK-NPWP dan pelaporan SPT Tahunan secara daring melalui Ruang Command Center Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diikuti oleh seratus Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam sosialisasi ini, Fungsional Penyuluh Pajak Kanwil DJP Kalselteng menjelaskan, bahwa integrasi NIK dan NPWP ini guna memberikan kemudahan bagi wajib pajak, dalam menerima dan mengakses layanan perpajakan, memberikan kesetaraan, serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Dijelaskan pula bahwa dengan berlakunya kebijakan ini, tidak menjadikan seluruh masyarakat secara otomatis sebagai wajib pajak. Kewajiban perpajakan dikenakan kepada masyarakat yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Melalui sosialisasi ini, Kanwil DJP Kalselteng berharap para wajib pajak memahami dan melakukan pemadanan NIK-NPWP sebagai dukungan terhadap peraturan pajak terbaru ini.Pemadanan NIK-NPWP dan pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak secara mudah, cepat, tanpa harus ke kantor pajak. Yaitu dengan mengakses laman pajak.go.id. Apabila wajib pajak memiliki pertanyaan atau ingin berkonsultasi terkait perpajakan, dapat menghubungi layanan berbasis digital Kanwil DJP Kalselteng melalui Whatsapp pada nomor 081-1500-240 (Kantania). (DJPKalselteng-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan, memerlukan langkah konkret dalam wujud rencana aksi agar pelaksanaannya lebih terencana, terukur, dan tepat sasaran. Kesimpulan ini mengemuka pada High Level Meeting (HLM) atau pertemuan tingkat tinggi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se provinsi Kalimantan Selatan, disalah satu hotel berbintang di Banjatmasin, pada Selasa (7/2). Pertemuan ini dibuka langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor.

Pertemuan TPID kali ini, mengangkat tema “Rencana Aksi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam kerangka Peta Jalan Pengendalian Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan”. Fokus utama rapat koordinasi tingkat tinggi TPID kali ini, adalah mengesahkan rencana aksi pengendalian inflasi di Kalsel, dengan strategi 4K.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, dalam sambutannya menegaskan, inflasi perlu dikendalikan guna menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat Kalsel. Apalagi akhir tahun lalu, Kotabaru, salah satu kota yang melakukan penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), menjadi daerah dengan angka inflasi tertinggi di Indonesia, hingga di atas 8 persen.

“Oleh karena itu, pada hari ini, TPID Provinsi Kalsel bersama TPID kabupaten/kota se-Kalsel menyepakati Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Tahun 2023, supaya menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam upaya pengendalian inflasi di Kalsel,” sebut Gubernur yang biasa disapa Paman Birin tersebut.

Secara khusus, Paman Birin juga mengapresiasi upaya Bank Indonesia yang telah menyumbangkan pemikiran dan menginisiasi seluruh rangkaian proses penyusunan rencana aksi.

Sementara itu, dalam paparannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Wahyu Pratomo menyampaikan, rencana aksi ini sejalan dengan kebutuhan dan kesimpulan yang mengemuka dari rangkaian rapat koordinasi TPID yang telah dilaksanakan sepanjang Januari 2023.

“Tentunya, rencana aksi ini dilandasi dengan kerangka 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, serta menjadi bagian dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang telah bergulir sejak 2022,” tutur Wahyu.

Wahyu juga menyebut sinergi TPID yang terus diperkuat mulai membuahkan hasil. Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi Kalsel pada Januari 2023 tercatat sebesar 0,15 persen, lebih rendah dibanding Desember 2022 maupun rata-rata historis tiga tahun terakhir.

“Dengan upaya ekstra dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, Bank Indonesia memperkirakan inflasi Kalsel pada tahun 2023 dan 2024 akan mengalami perlambatan dan berada pada kisaran sasaran yang ditetapkan,” tutup Wahyu.

Sebagai tanda sepakat dan kesiapan implementasi, rencana aksi tersebut kemudian ditandatangani 8 SKPD lingkup pemerintah provinsi Kalsel. Yakni Biro Perekonomian, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Prosesi penandatanganan kesepakatan rencana aksi tersebut disaksikan langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, serta dihadiri TPID dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Ke depannya, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi degan pemerintah daerah dalam kerangka TPID dan GNPIP, untuk memastikan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke dalam sasaran 3,0±1 persen pada semester II 2023. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan berbagai inovasi layanan kesehatan pada tahun 2023.

Hal tersebut dilakukan selain untuk memberikan layanan prima bagi pelanggan, juga dalam rangka mencapai target pendapatan daerah sebesar Rp10 Miliar pada tahun 2023 ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Labkesda Kalsel sekaligus Kepala Seksi Mikrobiologi, Zainal Firdausy mengatakan ada beberapa inovasi yang dilaksanakan, seperti melakukan sistem jemput bola pengambilan sampel medik dan lingkungan.

“Layanan Labkes tidak terbatas pada on site saja, namun masyarakat yang tidak bisa langsung datang tetap akan dilayani dengan sistem jemput bola ini,” katanya kepada wartawan, Selasa (7/2).

Selain itu, lanjut Zainal, Labkesda Kalsel juga memiliki Layanan One Stop Health Centre, dimana layanan terpadu ini akan mempermudah masyarakat, mulai dari konsultasi gratis dokter, jenis pemeriksaan yang semakin lengkap yaitu pemeriksaan medik dan Medical Check Up (MCU) serta konsultasi hasil gratis.

“Kedepan, juga resep obat dari dokter spesialis, serta layanan apotik,” terangnya.

Di tahun 2023 ini, pihaknya juga melakukan optimalisasi Labkesda sebagai Laboratorium Rujukan TB Regional Kalimantan serta memaksimalkan layanan Mobil Analisis Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat (Monalisa).

Zainal menambahkan pihaknya juga menerima program Praktik Kerja Lapang (PKL), Magang, Penelitian untuk mahasiswa/mahasiswi yang ingin menerapkan apa yang mereka dapatkan di kampus secara langsung.

“Hal ini mengingat sarana dan prasana di Labkes cukup memadai,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rachmah Norlias kembali melaksanakan reses pada di Mesjid Muhammadiyah Sungai Miai Dalam, Senin (6/2).

Reses kali ini diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan ceramah agama. Peserta yang hadir didominasi oleh ibu-ibu warga Sungai Miai Dalam serta jamaah Majelis Muhammadiyah.

Dalam kegiatan tersebut, Rachmah menerima berbagai aspirasi dari masyarakat setempat, antara lain program bedah rumah untuk warga yang kurang mampu dan kebersihan lingkungan sekitar. Selain itu, warga juga meminta adanya pelatihan untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Mereka minta adanya pelatihan-pelatihan untuk UMKM dalam rangka meningkatkan produk produk rumah tangga,” ungkapnya.

Rachmah menjelaskan berbagai aspirasi dalam kegiatan reses ini akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kewenangannya.

“Kalau memang masuk dalam ranah kota, pasti akan kami sampaikan ke Pemko Banjarmasin dan juga ke rekan-rekan kami yang ada di DPRD Kota Banjarmasin. Kalau aspirasi ini masuk wilayah provinsi, akan disampaikan melalui pokir di DPRD Kalsel,” jelasnya.

Rachmah berharap reses yang akan dilakukan selama sepekan kedepan di 16 titik ini bisa bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya yakni Banjarmasin.

“Harapan saya semoga adanya reses ini disini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perekonomian supaya lebih maju, dan keamanan ketertiban lingkungan tetap terjaga,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)