Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) perlu dilakukan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui sinergi berbagai pihak.

Pesan itu mengemuka dari kegiatan siaran pers bersama antara Bank Indonesia (BI), DPRD Provinsi Kalsel, Pemerintah Provinsi Kalsel, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Kalsel, bertempat di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (10/3).

Isu stunting menjadi perhatian besar Pemerintah, dan strategi untuk menurunkan angka stunting telah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.72/2011. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Kalsel merupakan provinsi dengan angka penurunan prevalensi tertinggi di Indonesia, dari semula 30,0 persen pada 2021, menjadi 24,6 persen pada 2022. Kendati demikian, angka prevalensi stunting di Kalsel masih lebih tinggi daripada rata-rata nasional sebesar 24,4 persen.

Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK mengatakan pihaknya sangat serius menangani masalah stunting. Saat ini DPRD Provinsi Kalsel tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk mengatasi masalah stunting.

“Sebelumnya kami telah melakukan audiensi ke kantor pusat BKKBN dalam rangka percepatan penyusunan Raperda tentang stunting,” katanya.

Senada dengan itu, Kepala Perwakilan BI Kalsel, Wahyu Pratomo, mengatakan dalam sudut pandang makro ekonomi, ikhtiar penurunan stunting tidak bisa dipisahkan dari upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

“Hal itu sejalan dengan peran BI di daerah, yakni mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkesinambungan. Oleh karenanya, BI berkomitmen mendukung penuh upaya pengentasan stunting di Kalsel,” tuturnya.

Lebih lanjut, pihaknya mengatakan dukungan BI terhadap penanganan stunting tercakup dalam lima aspek. Kelima aspek itu adalah pengendalian inflasi, pemberdayaan UMKM, ekonomi digital, pengelolaan uang Rupiah, dan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

Seluruh aspek tadi, kata Wahyu, bertujuan memperkuat ketahanan dan mengakselerasi pemulihan ekonomi, yang pada gilirannya akan berkontribusi terhadap penurunan angka stunting.

“Khusus aspek terakhir, pada lingkup kepedulian sosial, BI akan memprioritaskan penyalurannya ke lima daerah dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Kalsel, yakni Barito Kuala, Kotabaru, Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Hulu Sungai Utara,” jelasnya.

Sedangkan Pelaksana Harian Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Sopyan, menjelaskan ada lima pilar percepatan penanganan stunting, yaitu komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku.

Selanjutnya kovergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa. Kemudian gizi dan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi. Terkait pilar yang pertama, BKKBN mengapresiasi inisiatif DPRD Provinsi Kalsel yang tengah menyusun Raperda tentang stunting.

“Jika Raperda itu rampung, maka Kalsel akan menjadi provinsi pertama yang membuat Perda tentang stunting. Oleh sebab itu, dengan semangat pentahelix, kami mendorong segenap pemangku kepentingan dan masyarakat umum untuk turut mensukseskan program stunting, salah satunya dengan berpartisipasi lewat program BAAS,” terangnya.

Sementara Kepala Biro Perekonomian Provinsi Kalsel, yang diwakili oleh Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian, Agussalim, mengatakan persoalan stunting telah menjadi fokus utama pihaknya, mengingat Kalsel masuk dalam 12 provinsi prioritas penurunan stunting.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Kalsel adalah menurunkan angka inflasi, sehingga daya beli masyarakat akan meningkat, dan pada gilirannya akan menurunkan angka stunting. Pihaknya juga menargetkan angka stunting di Kalsel akan turun di angka 14 persen pada 2024.

“Pemerintah Provinsi Kalsel mengajak seluruh komponen untuk bergerak aktif dan bersatu padu untuk mempercepat penurunan stunting, sehingga target prevalensi stunting 14 persen pada tahun 2024 dapat terwujud,” tambahnya.

Kedepan, Bank Indonesia akan terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan segenap pemangku kepentingan terkait untuk mendukung upaya pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan cinderamata Bank Indonesia dan DPRD Kalsel serta penyerahan secara simbolis Baju Seragam dari Bank Indonesia kepada Anggota Persroom Dewan. ( (NRH/RDM/SA)

BANJARBARU – Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Rimbawan ke-40 sekaligus Hari Asri Desa Nusantara Tahun 2023 yang akan diselenggarakan di sekitar kawasan Lapangan Golf Kecamatan Landasan Ulin Utara Kota Banjarbaru, pada 15 Maret 2023 mendatang, Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalsel akan mengadakan kegiatan gotong royong sekaligus aksi penanaman kanan kiri jalan (kakija) di sekitar jalan lapangan golf yang bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan acara penanaman tersebut.

Kepala Dishut Provinsi Kalsel Fatimatuzzahra menyampaikan, pada kegiatan tersebut, seluruh personel Dishut Kalsel akan melaksanakan gotong royong yang diantaranya dengan pembersihan sampah ranting pohon dan rumput yang mati, pemasangan tiang ajir tanaman, meratakan gundukan tanah, dan penanaman bibit pohon jenis Tanjung di kawasan tersebut. 

“Direncanakan acara penanaman pohon tersebut akan dipimpin langsung oleh orang nomor satu di Kalsel yaitu Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, diikuti Instansi vertikal Kementerian LHK serta SKPD lingkup Provinsi Kalsel,” ucap Fatimatuzzahra.

Ia menjelaskan, penanaman pohon bersama bertemakan “Rimbawan Banua Hijaukan Lingkungan, Mendukung Indonesia’s FOLU Net Sink (IFNS) 2030”, dengan penanaman nantinya menjadi langkah besar untuk menghijaukan hutan dan lahan di Kalsel.

“Penanaman pohon salah satu program unggulan pemerintah sehingga perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen masyarakat,” lanjut Aya (sapaan akrabnya).

Gerakan penanaman pohon akan terus digelorakan sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan sumber daya alam, yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hal ini sesuai instruksi Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dalam menyukseskan program revolusi hijau yaitu menanam, menanam, dan menanam untuk anak cucu kita nantinya.

“Semua pihak agar bisa berpartisipasi menggencarkan gerakan revolusi hijau dalam upaya pelestarian lingkungan,” tutupnya. (MRF/RDM/SA)

BANJARBARU – Dalam Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK), bergabungnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Kalsel dan Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Kalsel menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalsel, maka Kegiatan kedua Dinas tersebut terus dijadikan menjadi satu. Salah satunya yakni Kegiatan Musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) DTPH Kalsel digabung bersama kegiatan Rapat koordinasi teknis (rakoornis) Ketapang Kalsel.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas TPH Kalsel yang juga selaku Plt Kepala Dinas Ketapang Kalsel, Syamsir Rahman menyampaikan, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) terkait penggabungan SOTK, yakni antara Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kalsel dengan Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kalsel menjadi Satu Dinas, yakni menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalsel.

“Kalau dulu Job Desk Dinas TPH Kalsel adalah produksi padi, jagung, kedelai, dan lain sebagainya. Dan saat sudah adanya penggabungan SOTK, maka job Desk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan dari hulu sampai ke hilir,” ucap Syamsir Rahman kepada Abdi Persada FM, saat ditemui baru-baru tadi.

Ia menjelaskan, pihaknya berharap Dinas Pertanian dari Kabupaten-Kota se-Kalsel  bisa mengusulkan berbagai macam program, salah satunya program prioritas bagaimana sektor pertanian bisa memberikan manfaat bagi petani-petani, pekebun-pekebun, dan masyarakat banyak.

“Terkait yang utama itu 9 bahan pokok, yaitu terkait tingginya harga beras berarti kita harus memproduksi lebih banyak lagi.  Kemudian adanya persaingan harga di tingkat pasar yang perlu kita pecahkan bersama agar petani bisa mendapat untung dan masyarakat juga tidak merasa nilai beli terlalu tinggi,” lanjut Syamsir.

Diungkapkan Syamsir, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyampaikan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten-Kota harus dapat menyusun perencanaan pembangunan pertanian dengan sedetail mungkin, untuk kepentingan masyarakat.

” Ini adalah amanah yang harus dibebankan kepada kita semua untuk kepentingan masyarakat,” tutup Syamsir. (MRF/RDM/SA)

BANJARMASIN – Bank Indonesia (BI) Kalsel kembali membuka pendaftaran beasiswa bagi mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin. Informasi itu mengemuka dari kegiatan Sosialisasi Beasiswa Bank Indonesia 2023 yang digelar secara daring, Kamis (9/3).

Deputi Kepala Perwakilan BI Kalsel, Bimo Epyanto, dalam sambutannya mengatakan, BI menaruh perhatian besar pada dunia pendidikan. Program beasiswa merupakan salah satu wujud nyata dukungan BI untuk program pengembangan SDM unggul yang tangguh, terampil, kompeten, kreatif, inovatif, berkarakter, serta berkemampuan sebagai pemimpin yang peka dan peduli terhadap kondisi, dan siap menghadapi globalisasi.

“Melalui program ini, kami berupaya memfasilitasi pengembangan modal intelektual dan sosial mahasiswa. Sehingga, di masa depan, mereka sanggup menciptakan perbedaan dan berkontribusi positif dalam proses transformasi masyarakat ke arah yang lebih baik, mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tutur Bimo.

Program Beasiswa BI tidak sebatas menyalurkan bantuan biaya pendidikan, tetapi juga meliputi pengembangan keterampilan, karakter kepemimpinan, dan kompetensi individu. Para penerima beasiswa akan bergabung dalam komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI). Komunitas GenBI akan banyak berperan dalam berbagai aktivitas, baik yang berasal dari inisiatif mandiri, maupun bekerja sama dengan BI.

Total kuota penerima beasiswa BI Kalsel pada tahun ini sebanyak 125 orang, terdiri dari 75 orang penerima beasiswa dari ULM, dan 50 orang penerima beasiswa dari UIN Antasari.

Proses seleksi beasiswa meliputi sejumlah tahapan. Mulai dari sosialisasi pada 9 Maret 2023, pendaftaran dan seleksi administrasi di Perguruan Tinggi mulai 10 – 16 Maret 2023, pengumuman calon penerima beasiswa yang berhak mengikuti seleksi wawancara pada 17 Maret 2023, seleksi wawancara oleh BI pada 18 – 19 Maret 2023, dan pengumuman penerima beasiswa pada 21 Maret 2023.

Adapun nilai bantuan yang akan diterima masing – masing penerima beasiswa sebesar satu juta Rupiah per bulan. Mahasiwa calon penerima beasiswa dapat mendaftarkan diri melalui bagian kemahasiswaan masing-masing fakultas. Syarat dan ketentuan lebih lanjut tentang Program Beasiswa BI Kalsel dapat diperoleh melalui akun Instagram @bank_indonesia_kalsel dan @genbi_kalsel.

Kegiatan sosialisasi turut dihadiri Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Antasari Irfan Nor Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Hamidi Ilham, Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Ahmad Mujahid, dan Kasubag Kesejahteraan Mahasiswa ULM Norrahmad Hidayat, serta diikuti lebih dari 250 mahasiwa calon penerima beasiswa dari ULM dan UIN Antasari.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus berkontribusi untuk negeri melalui program pengembangan kualitas sumber daya manusia guna mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (BIKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) Fest II Tahun 2023.

Hal itu disampaikan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Husnul Khatimah, saat pembukaan kegiatan GKN Festival II di aula gedung Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional IV Kalimantan di Jalan Trikora, Kamis (9/3).

Gubernur berharap dengan adanya kegiatan GKN Fest II 2023 yang mengangkat tema “GKN Kalsel Membangun Kesetiakawanan Sosial Untuk UKM Sejahtera Menuju Indonesia Emas” dapat mendorong lebih banyak generasi muda di Kalsel untuk berwirausaha.

“Diberbagai kesempatan, khususnya di kalangan generasi muda, saya terus menekankan akan pentingnya mengubah pola pikir, yaitu mengubah pola pikir dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja, sebagai wirausaha”, tegasnya.

Gubernur juga berharap dengan kegiatan GKN Festival II ini dapat menaikkan derajat UKM demi terwujudnya sumber pertumbuhan ekonomi dan mampu meningkatkan kinerja perekonomian di Indonesia, termasuk Kalsel.

Sementara, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, DR Yulius MA dalam sambutannya, menjelaskan terkait dengan promosi, hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah berupaya mendorong prioritas-prioritas produk yang efisien dan efektif agar mampu memiliki nilai tambah.

“Target kita adalah mendorong agar produk-produk yang produktif dan diharapkan menjadi UMKM “Maker” artinya yang membuat. Kebanyakan UMKM kita adalah UMKM “Seller” jadi dia hanya menjual, mendapatkan fee sedikit-sedikit dan tujuannya supaya sekarang jualan, besok makan,” jelasnya.

Tentunya hal ini tidak bisa disesalkan juga, lanjut Yulius, karena hampir 70 persen angkatan kerja di Indonesia adalah lulusan SMP. Jadi agak sulit kalau mereka diajak untuk berbisnis. Disinilah peran Pemerintah agar mereka bisa mengembangkan bisnisnya, dengan melakukan berbagai kegiatan pelatihan seperti yang diadakan oleh GKN ini.

Sedangkan, Ketua DPD GKN Kalsel, Isna Alif mengungkapkan kegiatan GKN ini diikuti oleh puluhan UMKM dari 10 DPC GKN Kabupaten Kota di Kalsel, Dinas Koperasi, Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kementerian Keuangan, Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain-lain.

“Kalau GKN sendiri lebih menampilkan produk yang kemasannya cukup baik dan sudah memiliki legalitas halal. Selain itu, juga produk kraf atau kerajinan seperti baju maupun tas dari kain sasirangan yang juga ditampilkan dalam fashion show tadi,” jelasnya.

Isna berharap dengan adanya promosi produk unggulan ini, seluruh lapisan masyarakat melihat bahwa UMKM-UMKM di Banua sudah cukup bagus dan maju sehingga mendorong mereka untuk mencintai dan membeli produk-produk lokal. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Komitmen dan inovasi Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perkebunan dan peternakan mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Tim verifikasi dari Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengunjungi Kalimantan Selatan, pada Rabu (8/3), untuk mendengarkan presentasi dari Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor terkait penghargaan Satyalancana Wira Karya.

Sahbirin Noor mengatakan, dirinya menggagas program sistem integrasi kelapa sawit sapi berbasis kemitraan usaha ternak inti plasma (Siska Ku Intip) untuk peningkatan produksi dan populasi sapi melalui pemanfaatan lahan sawit inti-plasma, pemanfaatan limbah industri sawit dan pelepah sawit untuk pakan ternak, penguatan pembiayaan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan penguatan rantai pasok ternak dan hasil ternak.

“Telah terbentuk 20 klaster Siska Ku Intip yang tersebar di 4 kabupaten yaitu Tanah Bumbu, Tanah Laut, Barito Kuala, dan Tabalong,” ungkap Sahbirin Noor.

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini melanjutkan, saat ini di Kalsel total populasi berjumlah 2.538 ekor sapi yang telah menghasilkan 59 ton daging sapi dan populasi akan terus bertambah seiring perkembangan program dengan target populasi 21.000 ekor sapi dan produksi daging 1.033 ton.

“Dengan adanya program Siska Ku Intip, harga biaya produksi sapi menjadi lebih terjangkau, memenuhi indikator keterjangkauan harga, jauh lebih efisien (57,37%) dibandingkan daging konvensional, sehingga mampu menyediakan daging sapi dibawah harga pasar,” lanjut Paman Birin.

Sebelum program Siska Ku Intip dilaksanakan di Kalsel, budidaya ternak sapi di Kalsel bersifat tradisional, biaya produksi sapi yang tinggi, penggembalaan sapi di kebun sawit kurang efisien baik dari segi waktu, biaya dan tenaga karena sapi digembalakan secara lepas liar. Dan setelah adanya program Siska Ku Intip, pola produksi sapi telah berubah menjadi berbiaya rendah karena memanfaatkan sumber pakan yang ada di kebun sawit.

Sementara itu, Kepala Biro Gelar, Tanda Jabatan dan Tanda Kehormatan Brigjen TNI (Mar) Ludi Prastyono mengatakan, kunjungan kali ini adalah untuk verifikasi usulan dari Kementerian Pertanian, dikarenakan Gubernur Kalimantan Sahbirin Noor telah memenuhi syarat secara administrasi, terkait verifikasi ke lapangan, apakah benar inovasi Siska Ku Intip ini bermanfaat bagi para pekebun dan peternak

“Hasil dari verifikasi akan disampaikan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) untuk menjadi pertimbangan layak tidaknya menerima penghargaan,” ucap Ludi.

Untuk diketahui, penghargaan Satyalancana Wira Karya akan disematkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Pekan Nasional (Penas) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) XVI tahun 2023 di Kota Padang. Satyalancana Wira Karya adalah tanda kehormatan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia, kepada para warganya yang telah memberikan darma baktinya yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia, sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Walau sebagian wilayah di Kabupaten Banjar yang dilanda banjir sudah mulai surut, tetapi masih ada beberapa daerah yang saat ini masih dalam kondisi masih terendam karena daerah yang tersebut kondisi tekstur tanah cukup rendah, seperti di Kecamatan Martapura Barat dan Kecamatan Sungai Tabuk.

Oleh karena itu, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Isra Ismail bersama Anggota DPRD Kabupaten Banjar Ratu Juriah memberikan bantuan kepada warga desa Penggalaman dan Desa Antasan Suton Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Bantuan tersebut langsung diserahkan mereka kepada warga melalui posko siaga banjir dan dapur umum, Rabu (8/3).

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Isra Ismail mengatakan bahwa banjir yang sering terjadi di Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Banjar, menjadi perhatian mereka sebagai anggota DPRD.

“Ini menjadi perhatian kami sebagai wakil rakyat, dan kami berharap banjir yang menjadi langganan ini bagi masyarakat dapat diatasi dengan cepat agar masyarakat tidak lagi kebanjiran,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (9/3).

Isra menambahkan bantuan tersebut diharapkan dapat mengurangi sedikit beban bagi warga yang terdampak banjir.
Menyusul bencana banjir yang terjadi, selain merendam lahan pertanian dan rumah-rumah mereka, juga melumpuhkan perekonomian.

“Apalagi banjir yang terjadi dengan waktu yang cukup lama, membuat persedian sembako masyarakat menipis bahkan habis, mereka harus dibantu,” tuturnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel menggelar Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) dan pelayanan Publik se-Kalsel dan serta pemberian penghargaan Reformasi Birokrasi (RB), Sakip dan Pelayanan Bulik (Yanlik) di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel pada Kamis (9/3).

Rakornis dan pemberian penghargaan tersebut merupakan dua agenda penting yang saling berkaitan satu sama lain, dengan tujuan untuk memberikan pengakuan dan apresiasi kepada instansi pemerintah yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kalsel.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang diwakili Setdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar menyampaikan, pihaknya mendorong agar seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan memiliki Mall Pelayanan Publik (MPP), sebagai salah satu upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di masing-masing daerah.

“Di Kalsel baru terdapat 5 Kabupaten-Kota yang memiliki MPP, yakni Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru,” ucap Roy

Ia melanjutkan, Pemerintah Provinsi Kalsel memandang MPP sebagai sarana yang digunakan oleh Pemerintah untuk optimalisasi pelayanan publik sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

“Untuk Kota Banjarmasin dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah diharapkan ditahun 2023 sudah memiliki MPP,” lanjut Roy.

Selain Hulu Sungai Tengah dan Kota Banjarmasin yang akan membuat MPP pada tahun 2023, Kabupaten-Kota lain pun, yang masih belum memiliki MPP diharapkan dapat segera merealisasikannya, MPP tidak hanya dalam bentuk Mall, namun dalam bentuk sederhana pun dapat dibuat untuk meningkatkan pelayanan.

Ditempat yang sama, Kepala Biro Organisasi Galuh Tantri Narindra menyampaikan, pihaknya mendukung penuh arahan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang mengarahkan setiap Kabupaten-Kota memiliki MPP masing-masing.

“Tidak harus megah, yang penting bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” ucap Galuh Tantri.

Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapat penghargaan terbaik pertama di dua kategori, yaitu kategori Reformasi Birokrasi dan kategori Akuntabilitas Kinerja. Sedangkan peringkat terbaik kategori Pelayanan Publik dan MPP diraih oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pembahasan lanjutan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2023-2043 masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel, Ahmad Solhan, kepada wartawan, usai menghadiri rapat bersama Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Rabu (8/3).

Solhan menjelaskan untuk pembahasan revisi ini sudah hampir rampung, namun masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.

“RTRWP Kalsel 2023-2043 tidak hanya mengenai daratan, tetapi juga masuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sedangkan wilayah daratan itu sudah disinkronisasi,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Syaripuddin mengharapkan, RTRWP Kalsel Tahun 2023-2043 tidak mengalami masalah dalam penetapannya nanti, karena itu hendaknya dibahas betul-betul mulai dari bawah guna sinkronisasi.

Untuk diketahui, dalam rangka pembahasan RTRWP Kalsel 2023-2043, Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalsel yang dipimpin Hasanuddin Murad, sebelumnya telah melakukan konsultasi ke Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI pada 2-4 Maret 2023 serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI di Jakarta, pada 5-7 Maret 2023. (NRH/RDM/RH)