Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel tak tanggung-tanggung memberikan program relaksasi di tahun ini. Selain bakal merealisasikan pengurangan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), juga menerapkan relaksasi 50 persen untuk sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang dimulai pada 1 Juli – 9 Desember 2023.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, Subhan Nor Yaumil, mengatakan, setelah melakukan kesepakatan antara tim pembina Samsat dengan Gubernur diketahui kebijakan yang diberikan bagi wajib pajak di luar daerah yang melakukan mutasi nopol dipastikan tak dipungut biaya alias nol.

“Jadi ada Non DA melakukan mutasi ke Kalsel itu gratis alias dibebaskan,” ujarnya, Jumat (9/6).

Bahkan, dibeberkannya, kepengurusan pajak kendaraan bermotornya juga mendapat potongan atau diskon hingga 50 persen.

“Silahkan bagi masyarakat nantinya dapat memanfaatkan momen ini sebaik-sebaiknya. Sehingga kendaraan bermotor di Kalsel benar-benar terdata dan dapat digunakan,” ungkap Subhan.

Terkait pemberian insentif, ia menerangkan, khusus kendaraan bermotor (PKB) yang tidak dilakukan perpanjangan di atas 10 tahun cukup membayar 10 plus satu tahun berjalan pajak. Sedangkan, 5 – 10 tahun hanya membayar 5 plus 1 tahun.

“Sedangkan 3 hingga 5 tahun membayarnya cukup 2 plus 1 tahun saja,” beber dia.

Ditambahkan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Bapenda Kalsel, Riandy Hidayat, dengan nanti dilaunchingnya program pemberian insentif atau relaksasi kepada wajib pajak maka sejumlah diskon tak hanya pada penghapusan denda saja.

“Jadi, wajib pajak yang membayarkan 30 hari sebelum jatuh tempo itu mendapat potongan hingga 2 persen itu berlaku 1 Juli – 30 September 2023,” ucapnya.

Sedangkan, kata dia, 60 – 31 hari sebelum masa berlaku habis dan jatuh tempo wajib pajak mendapatkan potongan 4 persen hingga berakhirnya masa relaksasi pada 31 September 2023.

“Nah, apabila wajib pajak yang melakukan pembayaran lebih awal lagi maka semakin besar juga potongan pembayarannya ,” ucapnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) telah menjadwalkan pelantikan dua orang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kalsel Periode 2019-2024.

Rencana pelantikan dua PAW tersebut disampaikan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, didampingi Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Jaini kepada wartawan, Rabu (7/6).

“Kita akan jadwalkan pelantikan dua PAW tersebut pada bulan Juni ini,” katanya.

Pelantikan dua PAW tersebut akan menggantikan almarhum Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Hasanuddin Murad, dan Haryanto dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengundurkan diri.

Ditambahkan Supian HK, untuk merealisasikan agenda pelantikan PAW, maka tahapan saat ini, pihaknya sedang menunggu keputusan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI.

“Suratnya sudah diantar langsung ke Kementerian Dalam Negeri dan diharapkan akan turun dalam bulan ini,” jelasnya.

Adapun untuk pengganti almarhum H Hasanuddin Murad adalah peraih suara terbanyak kedua di daerah pemilihan Kabupaten Barito Kuala (Batola), yakni atas nama Susan, sedangkan pengganti Haryanto dari daerah pemilihan Kota Banjarmasin adalah Fahruri. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta, empat peserta Audisi Gita Bahana Nusantara yang terpilih, dapat menjunjung tinggi nilai-nilai Persatuan dan Kesatuan.

Hal itu disampaikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammadun, melalui Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalsel, Raudati Hildayati, kepada wartawan pada Rabu (8/6).

Raudati menjelaskan, dalam pelaksanaan audisi Gita Bahana Nusantara Kalimantan Selatan, yang digelar selama dua hari pada 7 – 8 Juni 2023, dari 41 peserta yang mewakili Kabupaten dan Kota, telah terpilih empat orang dan empat peserta cadangan, untuk mengikuti tim paduan suara Gita Bahana Nusantara, di Istana Merdeka pada Agustus mendatang.

“Empat yang terpilih ini akan bergabung dengan peserta lain, mewakili dari 34 Provinsi di Indonesia,” ucapnya

Disampaikan Raudati, selama masa karantina, hendaklah selalu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan, yang diharapkan kegiatan Gita Bahana Nusantara ini, mampu menyatukan perbedaan serta memadukan sebuah keharmonisan di kalangan generasi muda khususnya pelajar dan mahasiswa.

“Junjunglah semangat kebangsaan sebagai Warga Negara Indonesia,” pintanya

Sementara itu, salah satu, Juri Senior dari Pemerintah Pusat, Sudirman, mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi penampilan semua peserta dalam Audisi Gita Bahana Nusantara Kalimantan Selatan. Ia berharap empat peserta yang terpilih dapat menampilkan yang terbaik nantinya, untuk mewakili putra putri daerah di Banua.

“Empat peserta Audisi Gita Bahana Nusantara Kalimantan Selatan yang terpilih, atas nama Samuel Raphael, dari Kota Banjarmasin dengan jenis suara Tenor, Meisya Syifa Noerzahra dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, jenis suara Sopran, kemudian Davina Lourdes Rahail dari Kota Banjarmasin, untuk jenis suara Alto dan Yousa Runiyus Yousa dari Kabupaten Tabalong jenis suara Bass,” tutupnya

Untuk diketahui, Audisi Gita Bahana Nusantara Kalimantan Selatan, ditutup
secara resmi, Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalsel, Raudati Hildayati, bertempat di salah satu hotel berbintang Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, mengajak kepada seluruh lapisan Masyarakat, agar giat berolahraga.

Imbauan ini disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, usai menutup turnamen sepak bola antar kelurahan usia 40 se-kota Banjarbaru, piala Paman Birin Trophy ke VI, di Lapangan Sepak Bola Dr Murdjani Banjarbaru, Rabu (7/6) sore.

Sahbirin Noor menyampaikan, generasi yang tangguh tercipta tentu dengan fisik yang baik dan sehat. Oleh karena itu untuk mendapatkan hal tersebut, tentunya dengan rajin berolahraga. Sehingga seluruh lapisan masyarakat, baik yang berusia muda maupun sudah Lansia, agar terus giat berolahraga demi mendapatkan fisik yang sehat.

“Dengan giat berolahraga, maka masyarakat telah menerapkan pola hidup sehat yang dapat meningkatkan kesehatan, ” ungkap Sahbirin Noor.

Ia menambahkan, olahraga sepak bola merupakan olahraga yang sangat diminati masyarakat. Oleh karena itu sepak bola bisa dibilang merupakan olahraga rakyat, yang dapat dimainkan dari berbagai kalangan.

“Dan insya allah sebentar lagi Indonesia akan mengundang Tim Nasional (Timnas) Argentina untuk melawan Timnas Indonesia,” ucapnya.

Pada turnamen sepak bola antar kelurahan usia 40 tahun se-kota Banjarbaru piala Paman Birin Trophy VI di Lapangan Sepak Bola Dr Murdjani Banjarbaru. Tim sepak bola Kelurahan Cempaka berhasil menjadi juara umum setelah mengalah tim Kelurahan Landasan Ulin Utara dengan Skor 2-1. Juara dua diraih oleh Kelurahan Landasan Ulin Utara, juara ketiga Landasan Ulin Timur dan juara keempat dari Kelurahan Loktabat Utara.

Adapun peserta yang mengikuti kejuaraan sepak bola U-40 tahun ini sebanyak 18 kelurahan, dari 20 Kelurahan yang ada di Kota Banjarbaru. 2 kelurahan tidak memenuhi syarakat dikarenakan tidak memiliki pemain umur 40 tahun keatas.

Penyerahan piala dan tropi serta uang pembinaan langsung dilakukan oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang disaksikan oleh jajaran Kelala SKPD Pemerintah Provinsi Kalsel. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) menginisiasi uji kompetensi bagi penguji kendaraan bermotor. Kegiatan ini merupakan kali pertama di Kalimantan.

Diselenggarakan di salah satu hotel Kota Banjarmasin, uji kompetensi bekerjasama dengan Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia (IPKBI) ini berlangsung mulai dari 7-9 Juni 2023.

Atas inisiasinya ini, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor bahkan mendapat penghargaan dari IKPBI, sebagai Pelopor Wujud Nyata Rencana Aksi Keselamatan.

Dalam sambutan tertulisnya, yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Sulkan, saat membuka kegiatan, pada Rabu (7/6) malam, Gubernur akrab disapa Paman Birin menyampaikan, tujuan kegiatan ini yakni untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih kompeten, profesional, cakap dan terampil dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor.

“Kendaraan bermotor telah menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat dan menjaga keselamatan serta keamanan mereka. Oleh karena itu, profesionalisme, kompetensi, kecakapan dan keahlian dalam pengujian kendaraan bermotor sangatlah penting,” ujarnya.

Menurut Paman Birin, pelaksaan ujian kendaraan bermotor harus dilakukan dan dibangun secara profesional serta akuntabel, sehingga output dari kegiatan pengujian ini dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan diketahui secara terbuka oleh masyarakat.

Jika tidak, dampak Over Dimensi Over Loading (ODOL) terhadap infrastruktur maupun lingkungan, akan menyebabkan kerusakan jalan, jembatan, pelabuhan, serta tingginya biaya pemeliharaan terhadap dampak yang ditimbulkan.

“Lebih penting dari itu, semua kendaraan ODOL dapat meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas yang itu secara langsung ataupun tidak akan berdampak langsung ke masyarakat,” tuturnya.

Paman Birin menyakini, dengan memiliki SDM yang berkualitas, pelayanan terbaik kepada masyarakat juga akan terwujud.

“Mudah-mudahan dengan dilaksanakan kegiatan ini akan lahir SDM yang lebih kompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” harapnya.

Di tempat sama, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, Fitri Hernadi menyebut, ada 52 peserta dari 5 provinsi di Kalimantan, termasuk dari DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengikuti kegiatan ini.

“Luar biasa karena ini pertama kali di Kalimantan penguji kendaraan bermotor melakukan uji kompetensi,” ucapnya.

Fitri menyebut kerjasama Pemprov Kalsel dengan IKPBI ini akan terus berlanjut. Artinya, uji kompetensi ini bakal digelar setiap tahun.

“Sehingga ini akan menjadi sebuah kemitraan yang akan membantu masyarakat untuk menjamin keamanan dan kelayakan kendaraan yang akan berlalu lalang,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan itu dilakukan dalam rapat paripurna Dewan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, pada Rabu (7/6).

Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel yang dibacakan oleh Sahrujani, Dewan menilai pelaksanaan APBD Tahun 2022 sudah cukup baik.

Namun demikian, sebagai salah satu alat kelengkapan Dewan yang bertugas untuk melakukan pembahasan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Banggar DPRD Kalsel telah merumuskan beberapa tanggapan, antara lain berkenaan dengan realisasi pendapatan daerah 2022 sebesar Rp8 triliun lebih atau 103,83 persen dari total anggaran pendapatan yang ditetapkan.

“Capaian pendapatan tersebut tentunya harus menjadi motivasi bagi Pemda untuk menggali potensi-potensi penerimaan sehingga tingkat ketergantungan Pemda terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan pembangunan semakin berkurang,” harapnya.

Sedangkan untuk capaian belanja Pemprov Kalsel Tahun 2022, terealisasi sebesar Rp7,3 triliun lebih atau 90,37 persen dari total anggaran belanja yang ditetapkan, patut mendapatkan apresiasi karena menggambarkan tingginya rata-rata serapan anggaran pada setiap SKPD dan merupakan cerminan dari realisasi program kegiatan yang telah direncanakan telah berjalan dengan baik.

Sementara, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menyampaikan berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam rapat paripurna ini, pihaknya akan segera melanjutkan proses penyempurnaan Raperda tersebut.

“Hal ini sesuai dengan mekanisme dan prosedur pembentukan produk hukum daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat segera ditetapkan dan diimplementasikan,” jelasnya.

Sebelum Raperda tersebut ditetapkan menjadi Perda, Pemprov Kalsel akan terlebih dahulu menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

“Hal ini merupakan langkah konstitusional yang harus dijalankan sebelum peraturan daerah tersebut secara resmi berlaku,” terangnya.

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini  juga menambahkan pihaknya akan memperhatikan setiap catatan yang terkait dengan pelaksanaan APBD yang disampaikan oleh pihak legislatif, baik berupa saran, koreksi dan rekomendasi.

“Hal ini merupakan bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan dan memberikan pertanggungjawaban yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah, ” tambahnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, akan kembali menggelar Kalsel EXPO tahun 2023, yang direncanakan bertempat di Lapangan Murjani kota Banjarbaru, mulai 30 Agustus – 3 September 2023.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Birhasani, melalui pesan whatsappnya kepada Abdi Persada FM, pada Rabu (7/6).

Birhasani menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi berdiri pada tahun 1950, tepatnya tanggal 14 Agustus. Kini seiringan dengan HUT RI ke 78 RI pada tanggal 17 Agustus tahun 2023, maka Kalsel juga memperingati Hari Jadinya yang ke 73 tahun. Guna memeriahkannya Pemerintah Provinsi Kalsel telah membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Hari Jadi ke 73 Provinsi Kalsel dan HUT RI ke 78 Kemerdekaan Republik Indonesia, melalui Kalsel EXPO 2023.

“Ini merupakan agenda rutin Pemerintah Provinsi Kalsel yang biasanya dilaksanakan pada momentum peringatan hari jadi dengan kegiatan pameran nasional,” ucapnya

Disampaikan Birhasani, yang juga dalam kepanitiaan ditunjuk sebagai Ketua Bidang Promosi dan Pameran Pembangunan, kegiatan Kalsel EXPO ini biasanya diikuti oleh unsur Pemerintah Pusat, seperti Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dan kota se Indonesia, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan UMKM. Mengingat ajang pameran berskala nasional, maka tentunya kegiatannya perlu terencana dengan baik dan persiapan yang matang.

“Saat ini panitia sudah membentuk Tim Seleksi Event Organizer guna menjaring calon event organizer terbaik yang nantinya bertugas untuk melaksanakan kegiatan Kalsel EXPO 2023,” jelasnya

Lebih lanjut Birhasani menambahkan, berdasarkan hasil rapat ditetapkan sebagai Ketua Tim Seleksi adalah Rizal Akbar, dan Tim langsung bekerja mengeluarkan Surat Pertamanya tentang Pengumuman Pendaftaran Calon Peserta Selaksi EO yang telah diumumkan melalui Website LPSE Provinsi Kalsel, Website Dinas Perdagangan dan media lainnya. Dalam pengumuman pendaftaran dimulai tanggal 5 hingga 11 Juni 2023. Bagi calon EO yg berminat dapat mendaftarkan Badan Usaha,Perusahaannya beserta proposal melalui Tim Seleksi dengan alamat Kantor Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel Jalan S. Parman nomor 44 Banjarnasin atau melalui email dinasperdagangan.kalsel@gmail.com.

“Persyaratan pertama memiliki Bentuk Usaha berbadan hukum, Mempunyai NPWP dan PKP, Bidang usaha berhubungan dengan pelaksanaan pameran, tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (ASPERAPI), berpengalaman dalam melaksanakan pameran berskala Provinsi atau Nasional, pernyataan Kesanggupan untuk pembiayaan sebagai pelaksana pameran dengan tandatangan di atas materai Rp 10.000, dapat mendatangkan peserta dari luar daerah, EO yang terdaftar wajib menyampaikan expose di depan Tim Seleksi, dan keputusan Panitia Seleksi terhadap pemenang EO tidak dapat diganggu gugat,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kalsel menggelar kegiatan Bimbingan dan Pemantapan Supervisor dan Petugas Data Aplikasi Data Terpadu Sosial Banua (Datu Soban) se Kalsel, selama dua hari yaitu 6 dan 7 Juni 2023 di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin.

Kegiatan yang dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Muhammadun yang diwakili Sekretarisnya, Murjani ini diikuti sebanyak 30 orang dari Supervisor dan Petugas Data di 13 Kabupaten/Kota di Kalsel serta dihadiri Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Pejabat Eselon 3 di lingkup Dinsos serta Pejabat Eselon 4 di bidang perlindungan jaminan sosial.

Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinsos Provinsi Kalsel, Muhammadun yang dibacakan Sekretarisnya, Murjani, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya keseriusan Dinsos dalam menyediakan suatu media yang dapat menampung dan mengelola data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 13 Kabupaten/Kota di Kalsel.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan dan pelaksanaan pengelolaan data terpadu sosial Banua yang akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Sosial Kalsel serta pemanfaatan informasi (digitalisasi) dan integrasi dalam pengelolaan data yang kemudian menentukan rencana strategis pembangunan daerah,” katanya, Selasa (6/6).

Muhammadun menjelaskan penggunaan aplikasi Datu Soban pada Dinsos Kalsel sesuai dengan Permensos Nomor 08 Tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan PSKS dan juga sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).

“Datu Soban merupakan platform aplikasi dari Dinsos Kalsel sebagai produsen data sektoral daerah. Aplikasi ini dapat memberikan kemudahan bagi instansi lainnya, dan dapat membantu dalam proses penyaluran bantuan serta informasi umum bagi masyarakat maupun akademisi”, jelasnya.

Penghimpunan data dilakukan oleh petugas data Kabupaten/Kota menggunakan metode dan instrumen yang telah ditentukan. Supervisor data melakukan verifikasi dan validasi data yang masuk. Penyajian data aplikasi menampilkan sebuah dashboard berupa numerik tentang karakter individu dilengkapi dengan foto dan titik koordinat 26 jenis PPKS dan 12 jenis PSKS sehingga menyajikan data yang asli (genuine) yang akan segera terintegrasi dengan aplikasi lain seperti portal satu data Indonesia dan E-Walidata.

“Sehingga data dapat dimanfaatkan oleh SKPD lain, swasta, akademisi dan masyarakat luas,” terangnya.

Muhammadun menambahkan dalam usaha penanganan permasalahan sosial demi mewujudkan taraf kesejahteraan sosial akan terwujud kalau memiliki data PPKS dan PSKS yang dapat diandalkan. Sehingga program yang dijalankan menjadi tepat sasaran terhadap setiap penerima manfaat serta dapat memaksimalkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang terdapat di lingkungan sekitar demi mewujudkan visi PPKS lebih sejahtera, PPKS lebih berdaya guna.

“Menekan resiko penyalahgunaan data, serta membantu dalam pengambilan kebiydalam ruang lingkup pemberian bantuan sosial serta sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data Pemerintah lingkup Provinsi,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Suplai air di kawasan metropolitan Banjarbakula dipastikan tetap dapat terpenuhi. Meskipun Kalimantan Selatan (Kalsel) diprediksi mengalami musim kemarau ekstrim di tahun ini.

“Suplai kemungkinan masih bisa, karena lokasi pengambilan Air baku kita di intake Mandikapau yang sumber air nya berasal dari bendungan sungai Riam kiwa dan Riam kanan sehingga dipastikan walaupun terjadi kemarau panjang dan ekstrim InsyaAllah suplai kebutuhan air di wilayah metropolitan banjarbakula akan selalu dapat terjaga dan terpenuhi,” ujar Kepala Balai Pengelolaan Air Minum (BPAM) Banjarbakula, Muhammad Berty Nakir, di ruang kerjanya, Rabu (7/6).

Berty mengaku pihaknya juga mengatur saluran air (intake) dari sumber air di Bendungan Riam Kanan, agar kebutuhan air tetap tercukupi meski kemarau.

“Kan kita bisa menutup intake. Kalau kemarau panjang intake itu kita tutup dan kita tampung air dari bendungan, jadi air selalu ada,” terangnya.

Tak hanya ke masyarakat, kebutuhan air kegiatan Kemah Bela Negara (KBN) yang akan diselenggarakan di Kiram pada 10-16 Juli mendatang, juga dipastikan terpenuhi.

BPAM Banjarbakula selaku penanggung jawab kebutuhan air pada kegiatan itu, sudah menyiapkan dua buah truk tangki yang siap menyuplai air bersih untuk kesuksesan kegiatan dengan kurang lebih 1.700 Pramuka Pendega se Indonesia itu.

“Kita siapkan truk itu selama 24 jam, jadi tidak perlu khawatir,” tuturnya.

Seperti diketahui, BPAM Banjarbakula memiliki dua buah Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) yang masing-masing berkapasitas 250 dan 500 liter perdetik. Keduanya diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, pada Maret 2023 lalu.

Lewat dua buah IPA itu, BPAM Banjarbakula telah menyalurkan air bersih ke Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru, serta sebagian wilayah di Kabupaten Tanah Laut.

Sementara kerjasama yang dilakukan dengan kota Banjarmasin berupa suplai air baku, dan akan tersalurkan dalam waktu dekat. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Audisi Gita Bahana Nusantara, selama dua hari pada 7 – 8 Juni 2023, bertempat di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammadun, pada Rabu (7/6).

Kepada wartawan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Muhammadun, menjelaskan, Audisi Gita Bahana Nusantara ini merupakan kesempatan yang berharga sebagai wadah menyalurkan bakat dan potensi di bidang seni suara bagi pelajar dan mahasiswa.

Kegiatan ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam menentukan arah kebijakan menaikan capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan.

“Semoga yang terpilih nanti dapat menampilkan suara terbaik sebagai putra – putri daerah di Banua,” harapnya.

Disampaikan Muhammadun, dalam Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dimana penerapan muatan lokal dalam pembelajaran merupakan bentuk pemahaman terhadap potensi daerah masing-masing yang bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, perilaku, etos kerja, pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Kemudian Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Banua dan Kearifan Lokal, yang bertujuan untuk memperteguh identitas daerah dan memperkokoh karakter daerah sebagai upaya pembangunan karakter bangsa serta meningkatkan citra daerah sebagai bagian citra bangsa.

“Keberhasilan penyelenggaraan Gita Bahana Nusantara tentu memiliki nilai positif bagi pembinaan generasi muda, khususnya dalam meningkatkan semangat kebangsaan, dan nasionalisme,” jelas Madun (sapaan akrabnya)

Sementara itu, Kasi Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Sunjaya Adhiarso menambahkan, Audisi Gita Bahana Nusantara dimaksudkan membangun karakter jati diri bangsa, memupuk rasa kebersamaan dan nasionalisme, serta meningkatkan apresiasi seni di kalangan generasi muda melalui pembentukan paduan suara.

“Kegiatan ini akan dipilih empat peserta, untuk nanti mengikuti tim paduan suara Gita Bahana Nusantara bergabung dengan peserta lainnya, yang mewakili 34 Provinsi di Indonesia pada bulan Agustus mendatang,” tutupnya

Untuk diketahui, audisi Gita Bahana Nusantara ini, diikuti sebanyak 41 peserta yang tersebar dari Kabupaten dan Kota. Ada lima juri yang memberikan penilaian yaitu Sudirman Juri Senior dari Pemerintah Pusat, Sirajudin sebagai musisi dan pencinta lagu, dan Sinta Sinaga seorang pianis, Sabransyah Dosen FKIP ULM Banjarmasin pengajar bidang vokal dan piano serta Mas Maryanto Dosen Seni Musik FKIP ULM Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)