Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARMASIN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Kalsel, Kamis (2/5). Aksi tersebut dalam rangka memeringati Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

Koordinator Wilayah (Korwil) BEM se-Kalsel, Ahmad Sunir Ridha mengatakan ada 10 tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.

Pada peringatan Hardiknas, ada tiga poin yang disampaikan yakni menuntut sinkronisasi kerja antar-stakeholder dalam pendidikan untuk menciptakan kualitas pendidikan yang layak di Kalsel mulai dari pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Kedua mendesak pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan guru honorer di wilayah Kalsel dan ketiga meminta pemerintah untuk melakukan pemerataan dan penyetaraan antara pendidikan inklusi dan non-inklusi dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.

“Kami ingin pendidikan yang layak dan gratis. Karena pendidikan bukan milik mereka yang ber uang saja, jadi harus ada peningkatan dalam memperingati Hardiknas tahun ini,” jelasnya.

Sementara, ada tujuh poin tuntutan yang disampaikan dalam rangka Peringatan Hari Buruh Internasional, yaitu menuntut Pemprov Kalsel menyampaikan pencabutan pasal ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 kepada DPR-RI dan mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel untuk lebih serius dalam melakukan controlling dan monitoring secara berkala kepada para pelaku usaha (perusahaan) dalam menegakan hukum.

Kemudian menuntut Pemprov Kalsel untuk menaikkan UMP demi keberlangsungan para pekerja di Kalsel. Lalu, mendesak pemerintah untuk segera mensahkan RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) menjadi Undang-Undang.

Mahasiswa juga menuntut DPRD Kalsel mengawasi realisasi perencanaan penambahan volume subsidi pupuk Rp54 triliun agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dan menuntut Pemprov Kalsel agar memperhatikan kesejahteraan petani dan buruh. Terakhir menuntut Pemprov Kalsel agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik dan elitnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin mengakui, aspirasi dari BEM Kalsel ini merupakan hal yang sama dengan yang dirasakan Komisi IV DPRD Kalsel. Sepuluh tuntutan mahasiswa tersebut akan disampaikan ke tingkat nasional. Lutfi berharap, aksi ini menjadi pemicu agar pemerintah daerah lebih konsen lagi terhadap dunia pendidikan.

“Kami akan bagi sesuai Komisi yang membidangi dari seluruh tuntutan,” tuturnya.

Aksi unjuk rasa tersebut diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama antara anggota DPRD Kalsel, pihak kepolisian dan mahasiswa. (NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Dalam upaya menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan kebanggaan terhadap negara serta daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel secara konsisten menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bergerak.

Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, M. Muslim mengatakan, dengan memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap harinya pada jam kerja setiap pukul 10.00 WITA di seluruh ruangan kantor Diskominfo Provinsi Kalsel diharapkan dapat lebih menumbuhkan nilai patriotisme bagi seluruh pegawainya.

“Sesuai edaran Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, nilai-nilai kebangsaan itu harus ditanamkan kepada setiap pegawai, tidak hanya mendengar tetapi ikut menyanyikan dan bersikap hikmat ketika Indonesia Raya di putarkan,” ucapnya kepada Abdi Persada FM, Selasa (30/4).

Muslim menambahkan, pihaknya juga secara konsisten pada jam 15.00 WITA memutarkan Mars Bergerak ciptaan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor sebagaimana dinyayikannya lagu Indonesia Raya. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan semangat kerja jajarannya serta dapat lebih berinovasi dalam bekerja.

“Lagu Mars Bergerak memiliki makna berjuang gelorakan rakyat sekaligus akronim dari kata bergerak, diciptakan sebagai pemicu semangat untuk terus bergerak membangun Banua,” ungkapnya.

Dalam kesempatam tersebut, Muslim juga mengimbau kepada para pegawai Diskominfo Provinsi Kalsel dan juga tamu yang datang dijam kerja tersebut untuk turut ikuti menyanyikan Indonesia Raya maupun juga Mars Bergerak

“Bukan hanya pegawai Diskominfo, tetapi juga tamu yang datang ke Diskominfo diharapkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Bergerak ini,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

HULU SUNGAI UTARA – Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin, mendorong pencapaian pembangunan berbagai sektor di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) terus meningkat dan semakin maju.

Semangat dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat HSU, ujarnya, akan menjadikan daerah ini semakin maju, sejahtera, dan unggul di masa depan.

Hal ini diutarakan Paman Birin pada puncak peringatan Hari Jadi ke- 72 Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Tahun 2024 yang terpusat di Lapangan Pahlawan Kota Amuntai pada Kamis (2/5) pagi.

Pada peringatan Harjad HSU yang ditetapkan setiap 1 Mei ini, turut bersama Paman Birin, Ketua TP PKK Kalsel, Raudatul Jannah atau Acil Odah dan putranya, Sandi Fitrian Noor, anggota DPR RI terpilih 2024-2029 pada Pemilu Serentak 2014.

Kedatangan Paman Birin, istri dan putranya bersamaan dengan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK itu, disambut Pj Bupati HSU, Zakky Aswan didampingi beberapa pejabat lingkup Pemkab HSU lainnya.

Atas nama Pemerintah Provinsi Kalsel , Paman Birin menyampaikan selamat hari jadi yang ke-72 kepada seluruh jajaran Pemkab dan elemen masyarakat HSU.

“Mari jadikan peringatan hari jadi ini sebagai momentum bagi kita bersama, mensyukuri capaian pembangunan serta perjalanan Kabupaten Hulu Sungai Utara selama 72 tahun,” ujarnya.

Sejak berdiri, kabupaten ini mengalami berbagai perubahan dan perkembangan yang signifikan. Berbagai prestasi ditorehkan, baik bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun sosial budaya.

Hal ini, ungkap Paman Birin, tidak terlepas dari peran serta seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemimpin, ulama, pengusaha, hingga seluruh lapisan masyarakat yang telah berkontribusi dalam membangun HSU ini.

“Hari jadi Kabupaten HSU adalah momen untuk menghargai pemerintah dan seluruh elemen masyarakat yang turut berkontribusi dalam memajukan daerah, sehingga membentuk wajah HSU yang agamis, beragam, dan dinamis,” tambahnya.

Meskipun telah banyak pencapaian diraih, Paman Birin berpesan, hendaknya pemerintah dan masyarakat tidak berpuas diri dulu.

Kabupaten HSU memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang dan menjadi tempat yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Tentu lanjut Paman Birin, capaian pembangunan di HSU merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari upaya mewujudkan Kalsel sebagai Gerbang IKN.

“Keberlanjutan pembangunan daerah di HSU perlu dikawal semua elemen masyarakat,” tegasnya.

Dari beberapa indikator – indikator pembangunan daerah, seperti ekonomi
dan kesejahteraan, dapat dilihat laju pertumbuhan yang positif. Misalnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat dari 69,63 tahun 2021 menjadi 71,12 di 2023. Angka harapan hidup juga mengalami peningkatan dari 71,50 hingga 72,21 di 2023.

Selain itu, Paman Birin menilai perkembangan Kabupaten HSU juga cukup baik di sektor ketenagakerjaan. Di satu sisi, tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami kenaikan, dari 69,35 persen tahun 2022 menjadi 75,34 persen.

Artinya, banyak warga HSU yang bekerja, atau setidaknya rajin mencari pekerjaan.

Sementara sisi lain, Pemerintah Kabupaten HSU juga berhasil menekan angka pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka turun dari tahun 2022 di angka 4,64 persen menjadi 3,85 di tahun 2023.

Hal ini dapat terjadi, jika situasi perekonomian daerah ini terus berkembang positif.
Selanjutnya diingatkan, tidak lama lagi, setiap daerah termasuk HSU, akan menghadapi agenda demokrasi terbesar di level pemilihan kepala daerah yakni pilkada serentak.

Paman Birin berharap Pilkada di Kalsel nantinya, berlangsung sukses, aman, dan damai.

Pada kesempatan itu, Paman Birin juga melakukan peresmian dan pencanangan sejumlah pembangunan infrastruktur di Kabupaten HSU. Yakni pembangunan Tugu Bundaran Kota Amuntai, pengoptimalisasian Pasar Alabio, peluncuran penggunaan RSUD Pembalah Batung Amuntai dan peresmian jalan bypass Bayur – Panangkalaan.

Penjabat Bupati HSU Zakky Aswan pun bersama warganyq, menyampaikan terima kasih atas berbagai bantuan pembangunan infrastruktur dari Paman Birin dan Acil Odah.

“Kalau dihitung-hitung jumlahnya lebih dari satu triliun, mudahan ditambah lagi,” ujar Zakly yang disambut tepuk tangan peserta yang hadir itu.

Sebelum meninggalkan lokasi, Paman Birin turut menyaksikan lomba panjat pinang yang diikuti perwakilan semua kecamatan di HSU. Sementara Acil Odah, meninjau stand-stand pameran UMKM HSU yang menyediakan berbagai produk makanan, pakaian, dan aneka kerajinan khas daerah setempat. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyerahan Hasil Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalsel Tahun Anggaran 2023 pada Kamis (2/5).

Rapat paripurna DPRD Kalsel tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Karmila dan dihadiri Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, Anggota DPRD Kalsel, sejumlah pejabat lingkup Pemprov Kalsel dan unsur Forkopimda.

Dalam laporan rekomendasi DPRD terhadap LKPj Gubernur Tahun 2023, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Karmila menyampaikan beberapa hal, diantaranya Panitia Khusus (Pansus) I mendukung dan memberikan rekomendasi terhadap pembentukan payung hukum Lain-lain Pendapat Asli Daerah Sah (LLPAD) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

“Pansus II juga beri rekomendasi kepada Kepala Daerah terkait investasi pada Sektor Padat Karya. Pansus III soroti pengoptimalan program fisik yang berdampak bagi masyarakat terutama pelebaran dan perbaikan jalan provinsi. Pansus IV juga menyoroti di bidang pendidikan terkait kebijakan dan kegiatan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dari perspektif siswa,” jelasnya.

Karmila mengungkapkan, penyampaian rekomendasi ini merupakan catatan strategis sebagai wujud nyata tugas dan fungsi kepada masyarakat dan merupakan progres report dari Penyelenggaran Pemerintah Daerah selama satu tahun.

“Harapan kami kiranya laporan penyampaian rekomendasi beserta analisa yang disampaikan dapat menjadi landasan
pertimbangan dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan yang akan datang,” tuturnya.

Sementara , Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin menekankan salah satu rekomendasi Dewan terkait peningkatan infrastruktur dan tatakelola pemerintahan. Ia berharap, berbagai masukan yang menjadi catatan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Tadi sudah disampaikan secara tertulis kepada Sekda, dan semoga ini perbaikan ini bisa dilaksanakan secara tepat, cepat,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar menyatakan Pemprov akan segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan DPRD Kalsel.

“Rekomendasi dari DPRD dalam bentuk apapun, baik saran, kritik maupun masukan dimaknai sebagai buah pemikiran dan analisa yang berarti bagi seluruh jajaran Pemprov Kalsel agar bekerja lebih baik,” terangnya.

Dalam proses LKPj Akhir Tahun 2023 ini, lanjut Roy, pihaknya sudah merasakan kebersamaan yang kental, sinergi yang kuat dan kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam menilai LKPj. Ia berharap sinergi ini akan terus berlanjut dalam hubungan kerja untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan rakyat yang lebih sejahtera. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – PT Bangun Banua Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Banjarmasin, Rabu (1/5).

Penandatanganan tersebut langsung dilakukan oleh Direktur PT Bangun Banua Kalsel, Bayu Budjang bersama Rektor ULM, Ahmad Alim Bachri dan disaksikan oleh Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso serta jajaran direksi PT Bangun Banua Provinsi Kalsel.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemprov Kalsel, Adi Santoso mengatakan Pemprov Kalsel menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terlaksananya penandatanganan MoU dan PKS tersebut.

“Hal ini menunjukkan komitmen, kolaborasi dan kerjasama nyata dalam membangun Banua, khususnya di bidang ketahanan pangan,” jelasnya.

Adi berharap penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar serta dapat menghasilkan kajian yang dapat memberikan banyak manfaat sehingga ketahanan pangan khususnya kebutuhan beras di Kalsel dapat terus terjaga.

“Serta dapat memperkuat posisi Kalsel sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional serta sebagai gerbang ibukota Nusantara (IKN),” harapnya.

Melalui kesempatan ini, Adi ingin mengajak semua pihak untuk berkomitmen memajukan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat termasuk didalamnya mewujudkan ketahanan pangan khususnya beras.

Sementara itu, Direktur PT Bangun Banua Kalsel, Bayu Budjang menjelaskan penandatanganan MoU dan PKS ini dalam rangka pelaksanaan penelitian ketahanan pangan melalui ketersediaan dan kebutuhan beras di Kalsel.

Bayu menjelaskan ada empat daerah yang menjadi fokus pengembangan tanaman pangan yaitu kabupaten Tanah Laut, Barito Kuala, Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Tengah (HST).

“ULM akan menjadi mitra PT Bangun Banua dalam mengembangkan usaha, termasuk ketersediaan beras di Kalsel,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan, Rektor ULM, Prof. Ahmad Alim Bachri. Ia berharap kerjasama yang terjalin antara kedua belah pihak ini dapat berkontribusi dalam membangun Kalsel dan dapat mensejahterakan masyarakat dengan menjadi penghasil ekspor yang bersumber dari hasil pertanian.

“Potensi lahan kita secara internal sangat memungkinkan, tinggal bagaimana kita untuk dapat menjadi daerah swasembada daging, dimana selama ini kebutuhan daging masih disuplai oleh daerah luar Kalsel,” ungkapnya.

Menurut Ahmad, saat ini Kalsel sudah mulai bangkit dengan program yang telah dilakukan oleh Pemprov Kalsel yaitu program Swasembada Sapi dan Sawit (SISKA KUINTIP) dan ini adalah program strategis yang bisa diintegrasikan dengan komoditas lainnya seperti jantung, kopi, pertania dan lainnya.

“Mudahan dengan kerja sama ini, Provinsi Kalsel akan lebih maju lagi dan bermartabat dalam hal ketahanan pangan,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan, kegiatan seleksi peserta pertukaran pemuda antar negeri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, di Kota Banjarmasin, Kamis (2/5).

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah, melalui Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Rokhyatin Effendi menyampaikan, saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Disporanya mulai melakukan seleksi pertukaran pemuda antar negara.

Pada tahun ini, menurut Rokhyatin, seleksi tersebut diikuti sebanyak 17 peserta, dari perwakilan 13 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pada tahun ini pertukaran pemuda antar negara bertujuan ke Negara Australia,” ucap Rokhyatin.

Potensi pemuda Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan, dapat mengalami peningkatan dengan mengikuti pertukaran pemuda antar negara.

“Dispora Kalsel melakukan seleksi yang ketat kepada para peserta pertukaran pemuda antar negara tingkat propinsi Kalimantan Selatan ini,” jelasnya.

Sehingga diharapkan, pada saat mewakili Indonesia dan Provinsi Kalimantan Selatan kenegara tujuan, kemampuan pemuda dapat mengalami peningkatan.

“Dengan adanya pertukaran pemuda antar negara ini, dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman para pemuda terhadap negara tersebut, sehingga dapat bermanfaat untuk daerah masing masing asal pemuda tersebut,” ujarnya. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional pada setiap tanggal 2 Mei, Taman Budaya dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, telah berpartisipasi dengan menggelar Lomba Madhihin tingkat Pelajar dan Mahasiswa.

Kepada wartawan, Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Suharyanti melalui Kepala Seksi Promosi dan Dokumentasi, Nitta Aulia, pada Kamis (2/5) usai pembukaan menyampaikan, Lomba Madhihin tingkat Pelajar dan Mahasiswa tahun 2024 diikuti 23 peserta guna memperkenalkan kesenian khas daerah, agar generasi muda dapat mengetahui dan mempromosikan nantinya.

“Kami ingin kesenian Banua dapat semakin berkembang ditengah kecanggihan teknologi,” ucapnya

Disampaikan Nitta, Lomba Madhihin tingkat Pelajar dan Mahasiswa tahun 2024 ini sebelumnya selalu digelar, tetapi sempat vakum karena pandemi COVID-19. Ia berupaya, kearifan seni lokal menjadi hiburan masyarakat di Banua dalam berbagai acara baik sosial dan budaya.

“Mari lestarikan seni dan budaya daerah di Kalsel,” pinta Nitta

Sementara itu, salah satu Juri Ahmad Sya’rani menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi digelarnya kembali, Lomba Madhihin tingkat Pelajar dan Mahasiswa tahun 2024. Dimana, generasi muda harus mengenal secara langsung seni budaya yang dimiliki. Terkait penilaian diantaranya, kesesuaian dari segi vocal, seirama dengan ketukan gendang, agar mudah difahami dan membuat terhibur para penonton.

“Ke depan setelah lomba ini disarankan untuk digelar workshop khusus Madhihin,” tutupnya

Untuk diketahui, UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan menggelar Lomba Madhihin tingkat Pelajar dan Mahasiswa 2024, menghadirkan Dewan Juri ada tiga yaitu Hendra Hadi Wijaya, Ahmad Sya’rani dan Muhammad Budi Zakia Sani. Dimana, masing-masing satu peserta tampil dengan durasi waktu 10 menit, bertempat di Gedung Balairung Sari, Jalan Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), mendorong revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan memberikan dana hibah kepada 21 BumDes di 11 kabupaten. Dana hibah tersebut merupakan bentuk komitmen dari Ketua TP PKK Kalsel, Raudatul Jannah Sahbirin Noor dalam mengembangkan ketahanan pangan Bumdes di Kalsel.

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah menyampaikan, pemberian dana hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

“Kita ingin dari keberadaan hibah dari Ketua TP PKK Kalsel dapat memotivasi BUMDes agar terus mengembangkan usahanya sehingga BUMDes dapat menjadi pilar utama dalam peningkatan perekonomian desa,” ucap Faried saat menggelar kegiatan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Revitalisasi Bumdes, di Aula Dinas PMD, Kamis (2/5).

BUMDes berperan sebagai lokomotif penggerak perekonomian desa dan optimalisasi yang sehat dan kuat secara ekonomi dan kelembagaan menjadi kekuatan strategis untuk dapat melakukan percepatan pembangunan kawasan pedesaan.

“Mudah-mudahan BUMDes tidak hanya menguntungkan untuk pemerintah desa tetapi bisa berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat,” lanjut Faried.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Indah Novita Purnamasari menyampaikan, ada 21 BUMDes yang menerima dana hibah dengan total sebesar Rp900.000.000,00 di 11 kabupaten yaitu Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Tanah Bumbu, Tapin, Banjar, Hulu Sungai Tengah, Kotabaru, Tabalong, Barito Kuala, Tanah Laut dan Balangan.

“Memang dana hibah revitalisasi BUMDes di tahun ini difokuskan dalam meningkatkan ketahanan pangan di desa dan yang menerimanya itu hanya BUMDes pilihan yang bergerak di sektor pangan misalnya, padi, ubi, keramba, ikan dan lainnya,” tutup Novi. (MRF/RDM/RH)