Kategori: Provinsi Kalsel

Banjarmasin — DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menegaskan komitmennya memperkuat arah pembangunan daerah melalui persetujuan terhadap 2 raperda strategis.

Seluruh fraksi DPRD Kalsel menyatakan sepakat terhadap Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi, Senin (31/8). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, dan unsur pimpinan serta anggota DPRD, dihadiri Sekdaprov Kalsel, dan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo mengatakan, kesepakatan seluruh fraksi menjadi momentum penting karena 2 regulasi tersebut berkaitan langsung dengan dua kebutuhan utama pembangunan daerah, yakni penguatan sumber pendapatan dan penyesuaian anggaran pembangunan.

Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinilai diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menyesuaikan pengelolaan pajak dan retribusi dengan perkembangan kebijakan pemerintahan daerah.

Dengan sistem pengelolaan pajak dan retribusi yang semakin baik, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Regulasi ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga diharapkan mampu mendorong tata kelola pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel,” katanya.

Disampaikan Kartoyo, untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi instrumen untuk menyesuaikan kembali program dan alokasi anggaran dengan kondisi serta kebutuhan pembangunan yang berkembang sepanjang tahun berjalan.

Hal ini diharapkan tidak sekadar menjadi penyesuaian angka dalam dokumen APBD, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memastikan program prioritas pemerintah daerah dapat berjalan secara optimal.

“Persetujuan dua raperda tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa fungsi legislasi dan anggaran DPRD memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan pembangunan daerah,” jelasnya.

Lanjut Kartoyo menambahkan, setelah persetujuan diberikan, tantangan berikutnya adalah memastikan implementasinya berjalan konsisten dan memberikan dampak nyata.

DPRD Kalsel bersama Pemerintah Provinsi diharapkan terus menjaga koordinasi dan pengawasan, agar kebijakan yang telah disepakati tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi menjadi pelayanan yang lebih baik, pembangunan tepat sasaran, dan manfaat yang benar – benar dirasakan masyarakat.

Dengan disetujuinya kedua raperda seluruh fraksi, DPRD Kalsel menunjukkan adanya kesamaan pandangan, bahwa kebijakan fiskal dan regulasi daerah harus diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.

“Dua raperda telah mendapatkan persetujuan. Kini, pekerjaan berikutnya adalah memastikan setiap kebijakan benar – benar hadir dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang dirasakan masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin – Dipimpin langsung Gubernur Kalsel, Muhidin, pemerintah daerah bersama TNI-Polri dan pemerintah pusat memperkuat kolaborasi penanganan jembatan non-nasional untuk membuka akses yang selama ini menjadi penghambat mobilitas masyarakat.

Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI, Prabowo Subianto dalam rapat terbatas 27 November 2025 terkait infrastruktur jembatan yang kemudian ditindaklanjuti melalui inventarisasi jembatan pejalan kaki menuju satuan pendidikan dan sarana publik lainnya.

Komitmen itu diwujudkan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama Pilot Project Penanganan Jembatan Non-Nasional bersama Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Roy Rizali Anwar, Kapolda Kalsel, Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Pangdam XXII/Tambun Bungai yang di wakili Komandan Korem (Danrem) 101/Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus, serta para Bupati dan Wali Kota se-Kalsel.

Kegiatan yang berlangsung di kediaman Gubernur Kalsel, Jalan Lingkar Dalam Selatan, Senin (31/8) pagi ini, melibatkan enam daerah di Kalsel sebagai bagian dari pilot project, yakni Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Keterlibatan banyak daerah menunjukkan bahwa persoalan jembatan non-nasional tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan yang berdiri sendiri di masing – masing kabupaten/kota.

Dalam rangkaian yang sama, Gubernur, Muhidin bersama Bupati Kotabaru, Bupati Tanah Bumbu, dan Direktur Jenderal Bina Marga juga menandatangani Adendum Nota Kesepakatan untuk sejumlah pembangunan strategis.

Adendum tersebut mencakup pembangunan jembatan penghubung Pulau Kalimantan–Pulau Laut, pembangunan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut, serta perbaikan Koridor Banjarbaru – Mentewe.

Tiga agenda tersebut memiliki arti penting bagi konektivitas Kalsel. Jika jembatan menjadi penghubung antarpulau, koridor jalan menjadi jalur yang memastikan konektivitas itu tidak berhenti setelah kendaraan meninggalkan jembatan.

Dengan demikian, pembangunan diarahkan tidak hanya pada satu titik infrastruktur, tetapi membentuk jaringan akses yang menghubungkan pusat aktivitas, kawasan permukiman, hingga wilayah yang memiliki potensi ekonomi.

Gubernur, Muhidin menekankan bahwa pembangunan jembatan desa perlu dikerjakan melalui pembagian peran antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

“Kita bersinergi dan berkolaborasi antara kabupaten, provinsi, dan Kementerian PU.” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur, Muhidin meminta TNI dan Polri ikut membantu memetakan jembatan yang membutuhkan penanganan sehingga usulan pembangunan dapat disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan.

“Kita programkan jembatan-jembatan mana yang harus kita usulkan.” ujar Gubernur.

Kolaborasi tersebut tidak hanya diarahkan untuk pembangunan jembatan desa. Pemprov Kalsel juga mendorong percepatan proyek strategis yang menghubungkan kawasan daratan Kalsel dengan Pulau Laut.

Untuk pembangunan Jembatan Pulau Laut yang saat ini berjalan dengan nilai sekitar Rp2,9 triliun, Gubernur, Muhidin menyebut pemerintah daerah siap mengambil bagian pembangunan jalan penghubung setelah jembatan selesai.

Menurutnya, pembangunan jembatan harus diikuti konektivitas jalan hingga kawasan ekonomi khusus maupun pelabuhan. Tanpa jaringan jalan yang memadai, keberadaan jembatan belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi pergerakan barang dan masyarakat.

“Percuma kita membuat jembatan kalau jalannya tidak bisa dilewati peti kemas.” ujarnya.

Pemprov Kalsel juga menyiapkan dukungan anggaran untuk pembangunan koridor jalan, Gubernur, Muhidin menyebut skema pembiayaan akan dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten.

Selain akses jalan, penerangan jalan turut menjadi perhatian. Gubernur, Muhidin mendorong pemerintah daerah menyambungkan penerangan dari Tanah Bumbu hingga Banjarbaru agar jalur utama tersebut semakin aman dan nyaman dilalui masyarakat.

“Kalau ini kerja sama kita kolaborasi, Insya Allah jalan itu sudah terang.” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar menyebut, hingga 13 Agustus 2026, sebanyak 3.395 jembatan telah terbangun melalui Satgas Jembatan TNI Angkatan Darat dan Polri.

Jumlah tersebut terdiri dari 2.500 Jembatan Garuda TNI Angkatan Darat dan 895 Jembatan Presisi Merah Putih Polri.

“Program ini dirancang sebagai bentuk kolaborasi yang konkret,” ujarnya.

Selain itu, Roy mendorong keberhasilan pilot project di Kalsel nantinya dapat diperluas hingga ke daerah lain di Indonesia, pola kolaborasi tersebut dinilai dapat menjadi contoh percepatan pembangunan jembatan berbasis kebutuhan daerah.

“Saya minta pilot project ini tahun depan bisa direplikasi untuk seluruh provinsi di Indonesia,” tegasnya.

Selain jembatan desa, pemerintah juga memperkuat konektivitas kawasan melalui pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan–Pulau Laut, Koridor Lintas Tengah Pulau Laut, serta perbaikan Koridor Banjarbaru–Mantewe.

Untuk Jembatan Pulau Kalimantan–Pulau Laut, dukungan Ditjen Bina Marga mencakup bentang utama dan sebagian bentang pendekat dengan nilai kontrak Rp2,9 triliun. Progres konstruksi telah mencapai 68,2 persen dan ditargetkan selesai pada akhir 2028.

“Target kita di akhir tahun 2028 jembatan ini sudah operasional,” ujar Roy.

Konektivitas tersebut akan diperkuat pembangunan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut sepanjang 75 kilometer dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp2 triliun.

Jalan ini nantinya menghubungkan kawasan jembatan, pelabuhan hingga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih.

Disisi lain, perbaikan Koridor Banjarbaru – Mantewe juga terus berjalan. Dua paket pekerjaan, yakni segmen KM 12 senilai Rp152,6 miliar dan Gunung Batu Tua senilai Rp199,1 miliar, telah mencapai progres di atas 58 persen dan ditargetkan rampung Oktober 2026. (BIROADPIM-RIW/EPS)

Banjarmasin — Badan Anggaran atau Banggar DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait terus mematangkan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan berlangsung Sabtu (29/8) malam.

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK mengatakan, pembahasan perubahan APBD 2026 berjalan dengan baik.

Menurutnya, proses tersebut menjadi ruang untuk menyamakan pandangan antara DPRD dan pemerintah daerah terhadap berbagai kebutuhan pembangunan.

Dimana ini menjadi bagian penting dalam menyelaraskan kembali rencana pendapatan dan belanja daerah dengan kondisi serta kebutuhan pembangunan di Kalimantan Selatan.

“Dalam pembahasan tersebut, Banggar DPRD Kalsel mencermati berbagai komponen perubahan anggaran. Di antaranya peningkatan pendapatan daerah, kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, hingga sejumlah program prioritas pemerintah daerah,” jelasnya.

Supian HK menyampaikan, pembahasan dilakukan bersama-sama antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan setiap anggaran yang nantinya ditetapkan benar-benar memiliki arah dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.

Kesamaan pandangan tersebut penting agar kebijakan anggaran yang dihasilkan benar – benar diarahkan untuk kepentingan pembangunan daerah.

Ia menyebut, berbagai pembahasan yang sebelumnya perlu diselaraskan akhirnya dapat menemukan titik temu antara DPRD dan pemerintah provinsi.

“Alhamdulillah, sudah ada kesepakatan bersama. Tidak ada yang sangat dominan, pada intinya membangun hal yang sama. Begitu juga dengan pendapat SKPD dan pihak terkait, eksekutif dan legislatif akhirnya disamakan,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, mengapresiasi proses pembahasan yang dilakukan bersama Banggar DPRD Kalsel.

Menurutnya, usulan yang disampaikan pemerintah daerah dapat dibahas dan mendapat persetujuan dari Banggar DPRD Kalsel.

“Apa yang kita ajukan, Tim Banggar DPRD Provinsi, Alhamdulillah mereka bisa menyetujui apa yang disampaikan,” ujarnya.

Muhammad Syarifuddin menambahkan, dalam proses pembahasan tentu terdapat berbagai masukan dari DPRD maupun perangkat daerah. Namun, seluruh masukan tersebut dapat dibicarakan dan diselaraskan bersama.

Dengan adanya kesepahaman antara eksekutif dan legislatif, pemerintah daerah berharap proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lebih optimal.

“Ini jangan ada lagi permasalahan yang sudah kita lakukan, sehingga antara eksekutif dan legislatif sudah klop,” tutupnya. (ADV–NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin — Bank Kalsel berterima kasih dan memberikan apresiasi terhadap fungsi kontrol sosial yang dijalankan dan memandang setiap masukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola.

Namun agar informasi yang berkembang di ruang publik tidak menimbulkan kesimpulan yang belum sepenuhnya berdasarkan fakta, Bank Kalsel memandang perlu menyampaikan penjelasan berikut.

Bank Kalsel tidak menutup diri. Namun terikat ketentuan kerahasiaan bank sebagai lembaga jasa keuangan, Bank Kalsel terikat ketentuan mengenai rahasia bank, pelindungan data pribadi, serta ketentuan perbankan lainnya.

Terhadap regulator, auditor, dan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan, mekanisme penyampaian informasi telah diatur secara jelas dan Bank Kalsel bersikap kooperatif sepenuhnya.

Selanjutnya penyebutan angka Rp600 miliar dan dugaan atas kelebihan Rp6 miliar. Setiap nominal dalam aktivitas perbankan memiliki klasifikasi berbeda dan tidak dapat dipertukarkan.

Antara lain: target penyaluran, plafon fasilitas, baki debet (outstanding), realisasi pencairan, akumulasi transaksi selama satu periode, atau komponen transaksi lainnya.

Angka target penyaluran adalah rencana bisnis, oleh karena itu penyebutan suatu nominal secara berdiri sendiri tidak dapat serta-merta diartikan sebagai kerugian bank, kerugian keuangan negara, maupun transaksi yang menyimpang.

Terkait penyebutan nilai sekitar Rp600 miliar, Bank Kalsel perlu meluruskan bahwa nilai tersebut adalah merupakan target yang ditetapkan antara Bank Kalsel dan PT BAP sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama.

Dalam pelaksanaannya, setiap pemberian fasilitas kredit tetap melalui mekanisme persetujuan, pencairan, pencatatan, pengendalian, pemantauan, rekonsiliasi, serta pelaporan sesuai ketentuan internal bank dan regulasi perbankan yang berlaku.

Menanggapi informasi yang menyebut adanya dugaan selisih transaksi atau kelebihan pembayaran sekitar Rp6 miliar, Bank Kalsel menegaskan bahwa berdasarkan dokumen, pencatatan, mekanisme transaksi serta ketentuan dalam perjanjian kerja sama, tidak terdapat kelebihan maupun kekurangan pembayaran sebagaimana yang disebutkan dalam pemberitaan.

Apabila terdapat perbedaan atau selisih perhitungan, maka hal tersebut telah dilaksanakan secara berkala melalui pencocokan dan rekonsiliasi data antara kedua belah pihak pada periode yang bersangkutan, bukan serta-merta disimpulkan sebagai kelebihan pembayaran.

Hal ini sejalan dengan perjanjian yang telah disepakati antara Bank Kalsel dan PT BAP.

Kerja sama dengan pihak ketiga tidak menghapus kewajiban pengendalian bank. Bank Kalsel menjalankan kegiatan perkreditan berdasarkan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), penerapan manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan.

Dalam setiap proses pemberian kredit terdapat mekanisme persetujuan, pencatatan, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan secara berjenjang sesuai nilai, karakteristik, dan tingkat risiko fasilitas yang diberikan.

Kerja sama dengan pihak ketiga dalam mendukung kegiatan bisnis bank tidak menghilangkan kewajiban bank untuk melakukan verifikasi, pengendalian risiko, monitoring, dan evaluasi sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.

Apabila dalam proses evaluasi ditemukan hal yang memerlukan penyempurnaan, koreksi administratif, atau tindak lanjut lainnya, Bank Kalsel telah memiliki mekanisme pengendalian dan penyelesaian sesuai ketentuan internal dan peraturan perundang – undangan.

Bank Kalsel menghormati mekanisme pengawasan yang dilakukan regulator, auditor, maupun aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

Apabila terdapat permintaan klarifikasi ataupun pemeriksaan resmi terkait kegiatan dan transaksi bank, Bank Kalsel akan bersikap kooperatif serta memberikan data dan dokumen sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bank Kalsel menghargai peran pers sebagai salah satu pilar penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat, dan berharap setiap pemberitaan mengenai institusi perbankan — terlebih yang mengandung dugaan pelanggaran hukum — mengedepankan prinsip akurasi, verifikasi, dan keberimbangan.

Apabila ditemukan informasi yang tidak sesuai dengan fakta dan dokumen yang dimiliki bank, Bank Kalsel akan menggunakan mekanisme hak jawab dan/atau hak koreksi secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

Bank Kalsel memastikan isu yang berkembang tidak mengurangi komitmen Perseroan dalam menjaga pelayanan kepada nasabah dan masyarakat.

Kepercayaan publik merupakan fondasi utama industri perbankan. Karena itu, Bank Kalsel akan terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, transparansi, serta sistem pengendalian internal dalam setiap aktivitas bisnis. (ADV-RIW/EPS)

Banjarmasin – Dukungan terhadap pengembangan olahraga diberikan Pemerintah Kota Banjarmasin. Melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setdako) Banjarmasin, pemko turut ambil bagian menyukseskan Sirkuit 2 BAMARA Climbing Competition 2026 se-Kalimantan Selatan yang digelar di GOR Hasanuddin HM, pada 28–30 Agustus 2026.

Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk penyediaan sejumlah fasilitas penunjang kegiatan, mulai dari snack hingga berbagai kelengkapan yang dibutuhkan selama pelaksanaan kompetisi.

Kasubag TU Pimpinan Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Muhtaram mengatakan, dukungan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah kota untuk ikut mendorong perkembangan olahraga, khususnya di Banjarmasin.

“Dukungan yang kami berikan ini berupa fasilitas penunjang. Seperti snack dan kelengkapan lainnya untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan,” ujar Muhtaram.

Menurutnya, keberadaan event olahraga seperti BAMARA Climbing Competition tidak hanya menjadi ajang pertandingan, tetapi juga menjadi ruang bagi atlet untuk mengasah kemampuan sekaligus memperluas pengalaman bertanding.

Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu hadir memberikan dukungan terhadap kegiatan – kegiatan olahraga yang digelar di Kota Banjarmasin.

“Ini juga merupakan bentuk keinginan kita bersama untuk memajukan olahraga di Banjarmasin. Tentunya sesuai dengan arahan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin,” katanya.

Muhtaram menegaskan, sinergi antara pemerintah, penyelenggara dan komunitas olahraga menjadi penting agar kegiatan olahraga dapat terus berkembang dan memberikan ruang yang lebih luas bagi atlet-atlet lokal.

Apalagi, kompetisi panjat tebing yang mempertemukan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan tersebut menjadi kesempatan bagi atlet untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mencari pengalaman kompetitif.

“Harapannya kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan dan semakin banyak event olahraga yang digelar di Banjarmasin. Dengan begitu, pembinaan dan prestasi atlet juga bisa terus berkembang,” ujarnya. (PEMKOBJMUMUM-SRI/RIW/EPS)

Banjarmasin – Ajang Pemilihan Putra-Putri Pariwisata Kalimantan Selatan 2026 yang diinisiasi Dinas Pariwisata Kalsel resmi berakhir. Sebanyak 36 finalis dari kabupaten/kota di Kalsel tampil dalam malam Grand Final yang digelar di Banjarmasin, Sabtu (29/8) malam.

Ajang tersebut tidak hanya menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan potensi dan kemampuan bidang pariwisata, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyiapkan duta yang mampu mempromosikan destinasi wisata, budaya, serta produk ekonomi kreatif Kalimantan Selatan.

Malam Grand Final turut dihadiri Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel, Fathul Jannah Muhidin, serta Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Kalsel drg. Ellyana Trisya Hasnuryadi yang turut menjadi juri kehormatan.

Pada ajang tersebut, Syarif Hidayat dari Kabupaten Barito Kuala terpilih sebagai Putra Pariwisata Kalimantan Selatan 2026. Sementara gelar Putri Pariwisata Kalimantan Selatan 2026 diraih Gusti Alam Puan Syabina, finalis dari Audisi Umum.

Adapun gelar Putra Pariwisata Ekonomi Kreatif diraih Ahmad Rizani dari Kabupaten Kotabaru, sedangkan Putri Pariwisata Ekonomi Kreatif diraih Nur Alya Hanum dari Kabupaten Tapin.

Sementara gelar Putra Pariwisata Geopark Meratus diraih Akhmad Yusi dari Kabupaten Balangan, dan Putri Pariwisata Geopark Meratus diraih Azra Amanda dari Kota Banjarmasin.

Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman mengatakan, gelar yang disematkan kepada para pemenang bukan sekadar penghargaan, melainkan amanah untuk ikut memperkenalkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Banua.

“Pemilihan putra dan putri pariwisata adalah sebuah proses pembinaan dan gelar yang diberikan malam ini bukan hanya sebuah hadiah, tetapi merupakan sebuah tugas. Khususnya untuk memperkenalkan destinasi budaya dan produk ekonomi kreatif Banua kita kepada masyarakat tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional,” kata Hasnuryadi di Banjarmasin, Sabtu (29/8) malam.

Menurut Hasnuryadi, Kalimantan Selatan memiliki beragam daya tarik pariwisata yang potensial untuk terus dikembangkan dan dipromosikan.

Salah satunya Geopark Meratus yang telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark dan memiliki 54 geositus yang tersebar dari kawasan hulu hingga hilir Pegunungan Meratus.

Status tersebut, lanjutnya, akan melalui proses revalidasi pada 2028. Karena itu, diperlukan upaya bersama untuk menjaga kelestarian sekaligus meningkatkan promosi Geopark Meratus secara konsisten.

“Semangat promosi ini sejalan dengan tema Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu ‘Tugul Maharagu Bagawi Laju, Banua Maju’. Mengusung filosofi Tugul Maharagu yang berarti giat memelihara, apa yang telah dirawat harus terus diperkenalkan secara luas,” tegasnya.

Hasnuryadi juga menyoroti prestasi Putra-Putri Pariwisata asal Kalimantan Selatan pada 2025 yang berhasil meraih gelar Putra dan Putri Pariwisata Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, prestasi tersebut menunjukkan bahwa generasi muda Banua memiliki kemampuan untuk bersaing di tingkat nasional.

“Kami dari jajaran Pemerintah Provinsi Kalsel berharap para finalis yang terpilih maupun seluruh peserta yang berpartisipasi dapat terus mendedikasikan diri untuk kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif Banua tercinta,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dispar Kalsel, Iwan Fitriady berharap para pemenang Pemilihan Putra-Putri Pariwisata Kalsel 2026, menjadi garda terdepan dalam mempromosikan berbagai potensi daerah.

Menurut Iwan, tugas para duta pariwisata tidak berhenti setelah memperoleh gelar. Mereka diharapkan aktif menyuarakan dan memperkenalkan potensi pariwisata serta ekonomi kreatif Kalimantan Selatan kepada masyarakat luas.

“Harapan kami dari Dinas Pariwisata, mudah – mudahan Putra-Putri Pariwisata Kalsel tahun 2026 ini benar-benar bisa membantu, terutama terkait dengan mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif Kalimantan Selatan,” ujar Iwan.

Iwan juga mendorong para finalis untuk terus meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman mengenai sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Hal tersebut dinilai penting mengingat mereka akan menjadi representasi daerah dalam berbagai kegiatan promosi pariwisata di tingkat regional maupun nasional. (DISPARKALSEL-RIW/EPS)

Banjarmasin – Pengunjung Taman Satwa dan Edukasi Pemerintah Kota Banjarmasin kini memiliki fasilitas ibadah representatif, mushala Ashabul Yamin, yang pembangunannya didukung Bank Syariah Indonesia (BSI). Fasilitas resmi digunakan setelah diresmikan Wali Kota Banjarmasin M. Yamin HR bersama RCEO BSI Regional IX Kalimantan Sefudin Suria Hidayat, Minggu (30/8).

Peresmian ditandai penandatanganan prasasti Mushala Ashabul Yamin, di hadapan jajaran pemerintah daerah, BSI dan sejumlah mitra yang hadir. Prosesi tersebut menandai selesainya pembangunan fasilitas ibadah diperuntukkan bagi masyarakat maupun pengunjung kawasan taman edukasi.

Kehadiran mushala melengkapi pengembangan Taman Satwa dan Edukasi Pemko Banjarmasin yang tidak hanya diarahkan sebagai ruang rekreasi dan edukasi, tetapi juga semakin ramah terhadap kebutuhan pengunjung.

Melalui pembangunan mushala tersebut, BSI berkontribusi menghadirkan fasilitas ibadah sekaligus mendukung kenyamanan spiritual masyarakat selama berada di kawasan wisata edukasi.

RCEO BSI Regional IX Kalimantan, Sefudin Suria Hidayat mengatakan, keterlibatan BSI dalam pembangunan Mushala Ashabul Yamin sejalan dengan komitmen perseroan untuk hadir sebagai sahabat finansial, sosial dan spiritual bagi masyarakat.

“Alhamdulillah, hari ini Mushala Ashabul Yamin telah diresmikan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Bagi kami, kehadiran BSI tidak hanya melalui layanan finansial. Kami juga ingin memberikan kontribusi sosial dan spiritual yang manfaatnya dapat dirasakan langsung, salah satunya dengan mendukung tersedianya tempat ibadah yang layak dan nyaman,” ujar Sefudin.

Menurutnya, keberadaan mushala di kawasan Taman Satwa dan Edukasi menjadi penting karena memberikan kemudahan bagi pengunjung untuk tetap menjalankan ibadah di tengah aktivitas bersama keluarga.

Semoga setiap sujud, doa dan kebaikan yang dilakukan di mushala ini menjadi keberkahan bagi masyarakat dan menjadi amal jariyah bagi seluruh pihak yang telah berkontribusi.

“Kami berharap Mushala Ashabul Yamin tidak hanya menjadi sebuah bangunan, tetapi benar-benar hidup dan memberikan manfaat dalam jangka panjang,” lanjutnya.

Sefudin juga mengapresiasi kolaborasi dengan Pemerintah Kota Banjarmasin yang membuka ruang bagi dunia usaha dan berbagai pihak untuk bersama-sama mendukung peningkatan fasilitas publik.

“Kolaborasi seperti inilah yang ingin terus kami bangun. Ketika pemerintah, dunia usaha dan masyarakat bergerak bersama, manfaat yang dihasilkan bisa jauh lebih luas. Insyaallah BSI siap terus mengambil bagian dalam program-program yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat,” katanya.

Peresmian Mushala Ashabul Yamin menjadi bagian dari pengembangan fasilitas Taman Satwa dan Edukasi Pemko Banjarmasin melalui kontribusi lintas sektor.

Bagi BSI Regional IX Kalimantan, pembangunan tempat ibadah tersebut sekaligus mempertegas komitmen untuk tumbuh bersama masyarakat, bukan hanya melalui layanan perbankan syariah, tetapi juga melalui kontribusi yang menyentuh aspek sosial dan spiritual.

Dengan diresmikannya Mushala Ashabul Yamin, pengunjung kini dapat menikmati kawasan edukasi sekaligus memiliki tempat yang nyaman untuk menunaikan ibadah. Sebuah fasilitas sederhana, namun diharapkan manfaatnya terus mengalir bagi masyarakat Banjarmasin. (RIW/EPS)

Banjarmasin – Ratusan Prajurit dan PNS serta Persit KCK Koorcabrem 101 menggelar Salat Istisqa di halaman Masjid Miftahul Jannah Korem 101/Antasari, Banjarmasin, Jum’at (28/8).

Salat Istisqa digelar sebagai bentuk ikhtiar dan bermunajat memohon kepada Allah SWT agar segera turun hujan di wilayah Kalimantan Selatan yang hingga kini masih dilanda kemarau panjang.

Kegiatan ini dihadiri Danrem 101/Ant Brigjen TNI Ilham Yunus, KH. Ahmad Sawiti, Ustadz Ilham Humaidi, para PJU Korem 101/Antasari, para Dandim dan Danyonif, para Dan/Ka Balak Aju Kodam XXII/TB wilayah Banjarmasin, Ketua Persit KCK Koorcabrem 101 PD XXII/TB, para Prajurit, PNS dan Persit KCK Koorcabrem 101.

Danrem 101/Antasari mengatakan, Salat Istisqa menjadi salah satu bentuk ikhtiar bersama di tengah karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

“Hari ini kita melaksanakan Salat Istisqa sebagai bentuk ikhtiar batin dan munajat kepada Allah SWT agar diberikan hujan yang membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” harap Brigjen TNI Ilham Yunus.

Ia menyebut kejadian karhutla terbesar tercatat di tiga wilayah, antara lain Kabupaten Banjar, Tanah Laut, dan Kota Banjarbaru.

Beberapa titik kebakaran masih terjadi di kawasan Banjarbaru, di antaranya Guntung Damar, Pengayuan hingga kawasan hutan lindung.

Penanganan karhutla, lanjutnya, terus dilakukan dengan melibatkan personel gabungan terdiri dari pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, masyarakat, dan relawan yang berjibaku melakukan pemadaman di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering.

Menurutnya, kemarau panjang yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak terhadap ketersediaan air di sejumlah wilayah, tetapi yang paling dirasakan yaitu terjadinya kebakaran hutan dan lahan, hingga dampak terhadap kesehatan seperti ISPA dan aktivitas perekonomian masyarakat.

Korem 101/Antasari telah melaksanakan berbagai upaya dalam pencegahan karhutla, mulai sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, patroli terpadu, pemantauan wilayah, pemadaman melalui jalur darat, serta dukungan operasi udara melalui water bombing dan upaya modifikasi cuaca. Korem 101/Antasari juga akan membuat sumur bor disejumlah titik-titik vital.

“Mudah-mudahan munajat kita dengan beristighfar memohon ampun dan Salat Istisqa ini dikabulkan Allah SWT, turun hujan di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (PENREM-RIW/EPS)