Kategori: Provinsi Kalsel

BANJARBARU – Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Kebun Raya Banua Kalimantan Selatan mengadakan lomba Pembuatan Maskot Kebun Raya Banua.

Lomba ini bertujuan menciptakan maskot bertema buah kasturi atau pohon kasturi, yang mampu merepresentasikan Kebun Raya Banua sebagai pusat konservasi, edukasi, dan rekreasi.

Plt. Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Firmansyah, mengatakan bahwa lomba digelar dari 1-22 Februari 2025 ini terbuka untuk masyarakat umum, dengan total hadiah senilai Rp8.500.000 dan bagi pemenang juara pertama karyanya akan digunakan sebagai maskot resmi Kebun Raya Banua.

“Kami ingin menghadirkan maskot yang tidak hanya mencerminkan identitas Kebun Raya Banua, tetapi juga menjadi ikon yang menarik perhatian masyarakat. Dengan maskot ini, kami berharap Kebun Raya Banua semakin dikenal luas dan dapat menarik lebih banyak kunjungan, baik dari wisatawan lokal maupun nasional,” kata Firmansyah, Senin (3/2).

Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan bahwa lomba ini juga menjadi bagian dari upaya Kebun Raya Banua untuk memperkenalkan buah kasturi kepada masyarakat luas, mengingat kasturi merupakan salah satu flora khas Kalimantan Selatan yang kini semakin langka.

Firmansyah menambahkan untuk persyaratan peserta secara lengkap mengenai lomba pembuatan maskot sudah diumumkan melalui kanal media sosial resmi Kebun Raya Banua, oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam lomba ini dan menunjukkan kreativitas terbaik mereka.

“Kami sangat menantikan ide-ide segar dari para peserta. Semoga lomba ini bisa menjadi ajang yang bermanfaat, tidak hanya bagi Kebun Raya Banua, tetapi juga bagi masyarakat yang ingin berkontribusi dalam mengenalkan kekayaan flora Kalimantan Selatan,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BARITO KUALA – Puluhan warga Desa Jejangkit Muara, Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala, menghadiri kegiatan reses yang digelar oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Sadam Husin Naparin, pada Minggu (2/2).

Sadam Husin mengungkapkan dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, terutama terkait sektor pertanian dan infrastruktur desa.

Beberapa aspirasi yang disampaikan antara lain permintaan bantuan pupuk dan bibit agar dapat tersedia tepat waktu, penyediaan sarana air bersih atau tandon, serta perbaikan jalan tani yang rusak akibat banjir.

“Selain itu, warga juga mengusulkan peninggian jalan menuju sekolah serta pengadaan kindai atau tenda untuk kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Sadam Husin Naparin menyatakan akan menampung seluruh masukan warga dan mengupayakan agar kebutuhan mereka dapat diperjuangkan sesuai dengan kewenangannya.

“Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar aspirasi warga ini dapat segera direalisasikan,” ujarnya.

Kegiatan reses ini merupakan bagian dari tugas anggota legislatif dalam menyerap serta memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

Dengan adanya dialog langsung antara wakil rakyat dan masyarakat, diharapkan pembangunan yang lebih tepat sasaran dapat terwujud demi kesejahteraan warga setempat. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan, di tahun 2024 berhasil mendapatkan predikat “Inovatif” dalam ajang penganugerahan penghargaan Innovative Government Award (IGA) tahun 2024 oleh Badan Strategi Kabijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri), dengan kategori Pemerintah Daerah.

Plt Kepala Brida Provinsi Kalsel, Husnul Hatimah menyampaikan, penghargaan yang didapatkan ini merupakan hasil kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di provinsi Kalimantan Selatan bahwa pada tahun 2024 skor indeks inovasi daerah Provinsi Kalimantan Selatan berada diangka 51,71 dengan predikat inovatif.

“Penghargaan ini bukan hanya milik pemerintah provinsi, tetapi juga seluruh masyarakat Kalimantan Selatan yang terus mendukung dan berpartisipasi aktif dalam berbagai inovasi yang dijalankan,” ungkap Husnul, baru – baru tadi.

Dilanjutkan Husnul, Dalam gelaran Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024, Pemprov Kalimantan Selatan total mengirimkan 22 Inovasi Unggulan dari gabungan Inovasi OPD yang ada. Keberhasilan ini merupakan bukti nyata bahwa inovasi bukan hanya milik daerah maju, tetapi dapat dicapai oleh daerah manapun melalui kerja keras dan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat

“Indeks Inovasi Daerah merupakan ajang tahunan pengukuran indeks inovasi daerah yang dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri, sebagai pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” lanjut Husnul

Untuk tahun 2025, BRIDA Provinsi Kalsel berkomitmen, dengan program Kalsel Innovation Awards (KIA) untuk dapat meningkatkan Inovasi di Kalimantan Selatan sebagai pemicu untuk terus memperkuat potensi daerah dalam menghadapi tantangan global dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

“Ke depan, Pemprov Kalsel akan terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas inovasi daerah. Fokus utama adalah pada pengembangan inovasi yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti peningkatan pelayanan publik, pengembangan ekonomi lokal, dan perbaikan infrastruktur,” tutup Husnul. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kota Banjarmasin telah ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.

“Untuk pelaksanaan POPDA Kalsel Tahun 2025 ini sebagai tuan rumah adalah Kota Banjarmasin,” ungkap Plt Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalsel Fitri Hernandi melalui Kabid Peningkatan Prestasi Heru Susmianto, usai Rapat Persiapan Pelaksanaan POPDA 2025, di Aula Dispora Kalsel, Senin (3/2).

Ditetapkannya Kota Banjarmasin ini, berdasarkan persetujuan cabang olahraga yang dipertandingkan pada pelaksanaan POPDA Kalsel Tahun 2025 mendatang.

“Saat ini kami terus melaksanakan persiapan untuk pelaksanaan POPDA,” ucapnya.

Sedangkan, pada pelaksanaan POPDA mendatangkan, akan ada 10 Cabang Olahraga (Cabor) yang akan dipertandingkan.

Kesepuluh cabang olahraga yang dipertandingkan ini berdasarkan Cabor yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional Tahun 2025 mendatang, seperti Dayung, atletik, renang, judo, taekwondo, angkat besi, panahan menembak, panjat tebing, serta gulat. (SRI/RDM/RH)

HULU SUNGAI UTARA – Setelah sebelumnya mendatangi dua kabupaten pesisir, Tanah Bumbu dan Kotabaru pada akhir pekan ketiga Januari 2025, Tim Jelajah Ramadhan Abdi Persada FM kembali melakukan perjalanan peliputan di wilayah Kalimantan Selatan. Kali ini ke arah Banua Enam, tepatnya ke Kabupaten Hulu Sungai Utara pada akhir pekan lalu.

Setelah tiba di kabupaten dengan ikon Itik Alabio nya ini, Tim yang dipimpin langsung Direktur LPPL Abdi Persada FM, Syarifah Norhani, menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan Pj Bupati HSU, Zakly Aswan di kediaman resminya di Kota Amuntai, pada Jumat (31/1) siang.

Kedatangan tim yang terdiri dari 8 orang ini, disambut baik orang nomor satu di kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut. Bahkan Zakly Aswan, tidak segan untuk berbagi cerita seputar sejarah dan kondisi Hulu Sungai Utara saat ini.

“Sangat positif, saya menyambut baik program ini. Karena ke depan, hasil liputan dari Abdi Persada FM ini, akan menjadi bahan informasi kepada generasi mendatang, terkait tempat yang menjadi lokasi religi. Sehingga orang – orang akan tahu, bahwa di Amuntai banyak sekali bangunan dan makam yang berkaitan dengan sejarah penyebaran Islam di Kalsel,” ujarnya.

Menanggapi dukungan ini, Direktur LPPL Abdi Persada FM, Syarifah Norhani, mengaku sangat bersyukur bahwa niat baik Abdi Persada mengangkat cagar budaya yang ada di Hulu Sungai Utara, didukung penuh oleh orang nomor satu di kabupaten tersebut.

“Kami berupaya memberikan yang terbaik, dengan memaksimalkan liputan pada setiap bangunan cagar budaya yang kami datangi, untuk program Jelajah Ramadhan. Tunggu nanti hasilnya, saat bulan puasa mendatang,” jelas Syarifah.

Selama dua hari, tim Jelajah Ramadhan Abdi Persada FM, mendatangi dua dari tiga masjid cagar budaya yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Yakni Masjid Jami Sungai Banar di Amuntai Selatan, dan Masjid Jami Pandulangan atau Masjid Jami Besar di Alabio.

Dalam perjalanan pulang ke Banjarbaru, tim Jelajah Ramadhan juga menyempatkan untuk mendatangi satu masjid cagar budaya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Yakni Masjid Keramat Pelajau di Kecamatan Pandawan. (RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Forum Perangkat Daerah tahun 2025 untuk membahas berbagai isu strategis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Acara yang dilaksanakan pada Senin (3/2), untuk menjaring permasalahan dan isu terkini yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yang nantinya akan menjadi bahan penyusunan draf rancangan awal RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) serta Renstra (Rencana Strategis) SKPD Disnakertrans Kalsel untuk periode 2025-2029.

Kepala Disnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti, dalam sambutannya menjelaskan forum ini bertujuan untuk menciptakan kesamaan persepsi antar perangkat daerah dalam upaya penyelarasan substansi dokumen perencanaan pembangunan. Menurutnya, kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah yang membidangi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di seluruh Kabupaten/Kota di Kalsel.

“Melalui forum ini, kami berharap dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang efektif dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Kalsel,” ujar Irfan Sayuti di aula kantor Disnakertrans Kalsel.

Pada kesempatan tersebut, Irfan Sayuti memaparkan gambaran umum mengenai kondisi ketenagakerjaan di Kalsel pada tahun 2024. Data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,20 persen, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 70,22 persen. Meskipun ada penurunan TPT sebesar 0,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya, masih banyak tantangan yang perlu diatasi.

“Beberapa permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi antara lain adalah ketidakseimbangan antara penyediaan lapangan pekerjaan dan kebutuhan masyarakat, rendahnya kualitas angkatan kerja, serta kurangnya dukungan terhadap wirausaha baru. Selain itu, perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0 juga menjadi tantangan baru, yang dapat berpotensi meningkatkan angka pengangguran,” jelasnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, menurut Irfan, Disnakertrans Kalsel menargetkan beberapa program prioritas, seperti pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan, serta pengembangan hubungan industrial. Program-program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja serta mengurangi pengangguran di Kalsel.

“Sasaran kami adalah menyerap angkatan kerja baru, mengurangi jumlah pengangguran, dan menciptakan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan,” katanya.

Dalam bidang ketransmigrasian, ungkap Irfan, beberapa permasalahan yang disoroti antara lain terbatasnya lahan yang memenuhi kriteria Clear and Clean (2C) dan Layak Huni, serta rendahnya legalitas kepemilikan lahan transmigrasi. Selain itu, pengelolaan potensi kawasan transmigrasi masih belum optimal dan membutuhkan koordinasi yang lebih baik dengan pihak terkait.

“Sebagai solusi, program pengembangan kawasan transmigrasi akan dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan serta kualitas hidup masyarakat transmigrasi dan warga sekitar. Kami berharap melalui program tersebut, kawasan transmigrasi dapat berkembang dengan lebih baik dan berkelanjutan,” terangnya.

Irfan juga menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Ia mengajak seluruh instansi terkait untuk memperkuat koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program-program yang telah disusun.

“Sinergitas antara provinsi dan kabupaten/kota sangat penting agar program-program yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Irfan berharap agar seluruh peserta forum dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menggali ide-ide kreatif dalam memecahkan masalah ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Ia juga berpesan agar kualitas data dan perencanaan terus ditingkatkan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Kita semua bekerja dalam bidang ketenagakerjaan untuk kemanusiaan, khususnya untuk meningkatkan derajat hidup angkatan kerja dan pekerja di Kalsel,” tutup Irfan. (DisnakertransKalsel-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Arboretum Ayu Tirta di kawasan Jalan A Yani km 10 Kabupaten Banjar, terus berbenah untuk menyambut Hari Pers Nasional (HPN) yang akan berlangsung mulai tanggal 7-9 Februari 2025 di Banjarmasin.

Kawasan hutan tropis mini seluas 8 hektar yang dipenuhi ratusan jenis tanaman dari berbagai penjuru Nusantara ini dijadwalkan akan digunakan sebagai lokasi kegiatan rangkaian HPN 2025.

Rencananya di kawasan hutan mini ini akan dijadikan lokasi penghijauan dan penanaman oleh Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) pada Sabtu, 8 Februari mendatang.

Dalam kunjungannya ke Banjarmasin dan Banjarbaru, Sabtu (1/2), Panitia Pusat HPN langsung meninjau lokasi tersebut. Penanggung jawab HPN 2025 yang juga Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch. Bangun mengungkapkan kegiatan di arboretum ayu tirta merupakan bentuk kontribusi peserta HPN dalam mendukung program penghijauan dan ketahanan pangan melalui aksi penanaman.

Hendry menyebut, berada di kawasan ini serasa ada di hutan tropis, padahal lokasi ini merupakan lahan gambut.

“Saya kira manfaatnya akan sangat besar dan keluarga wartawan akan memiliki kesan dengan menanam pohon, tanaman pangan seperti padi, ubi dan jagung, serta kegiatan lainnya. Hal ini sejalan dengan tema HPN 2025, Pers Mengawal Ketahanan Pangan Untuk Kemandirian Bangsa,” ungkap Hendry saat meninjau lokasi bersama panitia HPN.

Kesiapan Arboretum Ayu Tirta sendiri untuk menyambut rombongan peserta HPN diklaim 80 persen lebih.

Sejumlah sarana penunjang terus dikebut agar saat kegiatan nanti berlangsung bisa berjalan lancar.

Pemilik Arboretum Ayu Tirta, Chendrawan Sugianto menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan semuanya mulai dari pembenahan sarana dan prasarananya hingga area penanamannya untuk HPN 2025.

“Kami siap mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Hari Pers Nasional melalui aksi penanaman dan penghijauan,” tegas Chendrawan yang juga seorang pengusaha air minum dalam kemasan atau AMDK PT. Bandangantirta Agung.

Kawasan Arboretum Ayu Tirta sendiri merupakan hutan sekunder muda yang berada di kawasan niaga perkotaan.

Di area ini memiliki ratusan jenis koleksi tanaman kayu-kayuan dari berbagai penjuru Nusantara mulai kayu ulin, merbau, kayu putih, kayu jati dan lainnya. Kawasan ini juga menjadi habitat alami bagi aneka jenis burung. (ADV/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalsel Muhidin diusulkan dan bakal menerima anugerah Pena Mas dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2025 pada 9 Februari 2025 mendatang.

Kepastian penerimaan Angerah Pena Mas ini pun disampaikan langsung Ketua PWI Pusat Hendry CH Bangun pada audensi selepas peninjauan veneu HPN pada Sabtu (1/2).

Audiensi ini berlangsung di ruang Rapat Gubernur, lantai 4, Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru dan turut dihadiri Plh. Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin dan sejumlah pimpinan SKPD Kalsel, Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie dan pengurus PWI Kalsel.

Dalam audiensi tersebut, pembahasan difokuskan pada penghargaan Pena Emas yang akan diberikan kepada Gubernur Muhidin.

Penghargaan yang diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya yang besar dalam memajukan dunia pers, khususnya dalam mendukung Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Kalsel.

“Anugerah Pena Emas ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada tokoh-tokoh yang dinilai memiliki dedikasi luar biasa dalam mendukung kemajuan dunia pers dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat pers di Indonesia,” ungkap Ketua Umum PWI Pusat Hendry CH Bangun.

Gubernur Kalsel, Muhidin, yang selama ini aktif dalam menciptakan iklim pers yang sehat dan kondusif di Kalimantan Selatan, dinilai layak menerima penghargaan tersebut.

“Kami sangat bangga dan berterima kasih atas dedikasi Gubernur Muhidin dalam mendukung perkembangan dunia pers di Kalsel,” tambah Hendry.

Terkait dengan proses pemberian anugerah, Hendry menjelaskan bahwa pada acara tersebut, Gubernur Muhidin akan berpidato di hadapan juri yang terdiri dari wartawan-wartawan senior.

“Gubernur dipersilakan untuk memberikan gagasan-gagasan serta pandangannya mengenai upaya memajukan dunia pers, baik di Kalimantan Selatan maupun di tingkat nasional,” ujar Hendry.

Pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Gubernur Muhidin tersebut akan menjadi masukan penting bagi PWI dalam mengembangkan organisasi ini.

“Pandangan tersebut juga akan menjadi acuan bagi kami untuk terus memperkuat organisasi PWI sebagai organisasi nasional tertua yang memiliki lebih dari 30.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia,” tutup Hendry.

Gubernur Kalsel, Muhidin selama ini dinilai aktif dalam menciptakan iklim pers yang sehat dan kondusif di Kalsel.

Menanggapi penganugerahan ini, Muhidin menegaskan, Anugerah ini bukan hanya untuk pribadi, tetapi juga untuk semua pihak yang telah bersama-sama mendukung pengembangan dunia pers di Kalsel.

“Alhamdulilah, saya merasa sangat terhormat dan bersyukur atas penghargaan ini. Pers merupakan pilar penting dalam pembangunan masyarakat, dan saya selalu berusaha untuk memberikan dukungan penuh kepada teman-teman wartawan di Kalsel,” ujar Gubernur Muhidin dengan tulus.

Ia percaya bahwa pers yang bebas dan profesional adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih baik.

“Saya akan terus mendukung upaya-upaya untuk menciptakan iklim pers yang sehat di daerah ini, agar pers dapat terus berkontribusi positif dalam pembangunan.”tuturnya.

Audiensi ditutup dengan penyerahan buku berjudul Bumi Lambung Mangkurat, dari PWI kepada Gubernur Kalsel.

Buku tersebut mengangkat potensi luar biasa Kalsel dan diharapkan dapat dibaca oleh masyarakat di seluruh Indonesia, terutama melalui para jurnalis yang hadir dalam acara HPN 2025.

Direncanakan, pada acara puncak, buku Bumi Lambung Mangkurat juga akan diserahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto oleh Gubernur Kalsel. (PWI/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalsel, Muhidin bersama Ketua Umum PWI Pusat Hendry CH Bangun didampingi Plh. Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin serta sejumlah pimpinan SKPD Kalsel dan Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie, melakukan Peninjauan Kesiapan Acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2025 di depan kantor Gubernur Kalsel, Sabtu (1/2) pagi.

Dengan mengangkat tema besar HPN 2025 sengaja dirancang berkaitan langsung dengan program unggulan Presiden Prabowo, yakni “Pers Mengawal Ketahanan Pangan Menuju Kemandirian Bangsa”, dengan subtema khusus “Kalsel Pintu Gerbang Logistik Kalimantan”.

Rencananya, Hari Pers Nasional 2025 akan digelar selama tiga hari, mulai tanggal 7 hingga 9 Februari 2025. Acara ini akan diisi dengan berbagai kegiatan seperti seminar nasional, Diskusi, bakti sosial, dan Summit Nasional Media Massa.

Kemudian, pada acara puncak HPN 2025 yaitu tanggal 9 Februari diprediksi akan dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto, para menteri, lembaga tinggi negara, serta jurnalis dari seluruh Indonesia.

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Kalsel, Muhidin menyampaikan keyakinannya bahwa lokasi yang luas ini akan mampu mengakomodasi seluruh rangkaian kegiatan HPN 2025 dengan baik.

“Hari ini kami meninjau kesiapan HPN 2025. Lokasi yang cukup luas ini akan kami optimalkan agar acara berlangsung meriah dan sukses. Mudah-mudahan, ini menjadi acara terbesar yang pernah digelar,” ujar Muhidin dengan penuh optimisme.

Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa semua fasilitas pendukung, seperti panggung utama, area VVIP, serta aksesibilitas bagi para peserta, telah dipersiapkan secara optimal.

“Kami ingin acara ini tidak hanya merayakan peran penting pers dalam pembangunan bangsa, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk mempromosikan potensi budaya dan pariwisata Kalsel,” tambah Muhidin.

Sebagai bagian dari upaya meramaikan perayaan HPN 2025, Gubernur Kalsel, Muhidin mengajak masyarakat untuk turut serta hadir dan memeriahkan acara tersebut.

“Kami akan menyiapkan berbagai stan UMKM yang akan memeriahkan Hari Pers Nasional ini. Kami mengundang masyarakat untuk hadir dan ikut merayakan momen bersejarah ini bersama kami,” tutupnya.

Sementara itu, ditempat yang sama Ketua Umum PWI Pusat Hendry CH Bangun, mengungkapkan keyakinannya bahwa Kalimantan Selatan sangat pantas menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) 2025.

“Kalsel sangat pantas menjadi tuan rumah, apalagi Kalsel menjadi nomor satu dalam indeks survei kemerdekaan pers. Ini menunjukkan bahwa Kalsel memberikan iklim kehidupan pers yang sangat baik, bahkan terbaik di Indonesia,” ujar Hendry.

Hendry juga berharap agar momentum HPN 2025 ini dapat membawa dampak positif bagi perkembangan pers, khususnya di Kalsel.

“Kami berharap masyarakat, serta teman-teman pers, menjadikan momentum ini sebagai ajang untuk terus berkembang. Semoga wartawan dan media di sini dapat tumbuh lebih baik lagi,” tambahnya.

Sebagai bagian dari rangkaian acara puncak HPN 2025, PWI Pusat akan menganugerahkan Pena Emas kepada Gubernur Kalsel H. Muhidin. Anugerah tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi besar Gubernur Kalsel, H Muhidin terhadap masyarakat pers, khususnya PWI.

“Pena Emas akan dianugerahkan kepada Gubernur Kalsel karena beliau merupakan tokoh yang sangat berkontribusi dalam memajukan pers dan mendukung PWI di Kalimantan Selatan,” jelas Hendry.

Dengan dianugerahkan Pena Emas, Gubernur Kalsel H. Muhidin secara resmi menjadi bagian dari keluarga besar PWI, sebagai bentuk penghargaan atas komitmennya dalam mendukung perkembangan dunia pers di Indonesia. (PWI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin didampingi Plh. Sekretaris Daerah Provinsi, Muhammad Syarifuddin, memimpin langsung rapat koordinasi bersama Kepala SKPD di lingkup Pemprov Kalsel, bertempat di Eks Kantor Gubernur Kalsel di Banjarmasin, Jumat (31/1).

Pada rakor ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas Tahun 2025 bersama seluruh Kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Dalam arahannya, Gubernur Kalsel, Muhidin menyampaikan terkait rencana pelantikan dirinya yang dijadwalkan pada 6 Februari mendatang di Istana Negara. Setelah pelantikan, akan digelar acara syukuran sederhana di Anjungan Kalsel, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.

Namun, terkait kemungkinan penundaan pelantikan sebagian atau seluruh kepala daerah, Muhidin menegaskan akan menunggu keputusan lebih lanjut.

“Soal syukuran di Kalsel, saya ingin mendengar pendapat dari para Kepala SKPD, apakah memang perlu atau tidak,” katanya.

Selain membahas pelantikan, dalam rakor ini juga disampaikan hasil asesmen pejabat di lingkup Pemprov Kalsel yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di Jakarta.

Dari 46 peserta asesmen yang terdiri dari pejabat eselon II, sebanyak 3 orang dinilai masuk kategori optimal, 19 orang cukup optimal, sedangkan sisanya masih perlu evaluasi lebih lanjut.

Kemudian, penilaian terhadap pejabat eselon III yang mendapat nilai optimal sebanyak 19 orang, cukup optimal 9 orang dan kurang optimal 6 orang.

“Akan ada 10 pejabat yang akan saya uji kembali, namun untuk saat ini nama-namanya belum bisa saya sebutkan,” ujarnya.

Muhidin menegaskan bahwa Kepala SKPD harus memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Ia juga mengingatkan seluruh pejabat di lingkup Pemprov Kalsel agar tidak menyalahgunakan wewenang.

“Kalau ada yang menyalahgunakan jabatan, jangan berharap saya akan membantu,” tegasnya.

Selain itu, Muhidin juga menyoroti penggunaan anggaran hibah yang dikelola oleh beberapa SKPD, seperti Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Badan Kesbangpol, serta Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Ia meminta agar anggaran hibah yang diberikan kepada organisasi maupun LSM dapat dikelola secara cermat dan transparan.

“Saya minta lebih selektif dan hati-hati dalam penggunaan anggaran hibah ini,” pesannya.

Muhidin berharap melalui Rakor ini dapat menjadi momentum evaluasi dan koordinasi bagi seluruh SKPD untuk memastikan efektivitas kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Sinergi yang kuat akan mendorong terwujudnya program pembangunan yang lebih optimal dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (BDR/NRH/RH)