News – Laman 83 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Dari Jalan Pertanian hingga Pemekaran Daerah, DPRD Kalsel Serap Aspirasi Warga Perbatasan

KOTABARU – Dalam rangka kembali turun langsung ke lapangan untuk mendengar suara masyarakat, Wakil Ketua DPRD Kalsel menggelar reses masa sidang III tahun 2025 di Desa Sengayam, Kecamatan Pamukan Barat, dan Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, pada Selasa (7/10)

Suasana Reses di Desa Sengayam, Kecamatan Pamukan Barat, dan Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru

Wakil Ketua DPRD Kalsel Alpiya Rahman menjelaskan, reses ini sangat penting untuk memastikan aspirasi warga benar-benar terhubung dengan kebijakan pembangunan daerah dan berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat di wilayah perbatasan.

Kegiatan reses tersebut menjadi ruang dialog langsung antara masyarakat dan wakil rakyat, di mana warga dapat menyampaikan berbagai usulan dan keluhan yang mereka hadapi, terutama di kawasan yang berbatasan langsung antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

“Dalam pertemuan dengan masyarakat, sejumlah isu strategis muncul. Salah satunya mengenai kondisi jembatan di jalur nasional yang kerap terendam banjir saat hujan deras, akibat minimnya saluran pembuangan air di sekitar lokasi, ini harus menjadi perhatian serius, karena hujan sehari saja sudah menimbulkan genangan yang mengganggu aktivitas warga,” tegas Alpiya

Disampaikan Alpiya, masyarakat juga menyoroti perlunya perbaikan infrastruktur jalan, karena jalur penghubung antarwilayah sering rusak dan sulit dilalui kendaraan berat, terutama saat musim hujan. Kondisi ini disebut sangat menghambat mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian maupun perkebunan.

“Kami juga menerima banyak usulan dari petani dan peternak terkait kebutuhan bibit perkebunan, mesin pencacah rumput, serta ketersediaan pupuk bersubsidi,” ungkapnya

Lebih lanjut Alpiya menambahkan, aspirasi warga juga mencakup pembangunan penerangan jalan umum (PJU) di beberapa titik rawan kecelakaan di Desa Bungkukan, serta usulan pembuatan zona selamat sekolah (ZoSS) untuk melindungi pelajar di kawasan padat aktivitas pendidikan. Tak hanya itu, masyarakat setempat juga meminta adanya pengadaan kendaraan pengangkut sampah, penyediaan peralatan olahraga seperti bola voli, serta peningkatan layanan kesehatan yang lebih merata hingga ke pelosok desa.

“Warga juga mengharapkan pemekaran Kabupaten Kambatang Lima, yang sudah lama diperjuangkan. Namun, pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah. Kami akan terus mengupayakan terealisasinya aspirasi tersebut,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

Percepat Pembangunan Desa, Pemprov Kalsel Dorong Penguatan Inovasi

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), terus berkomitmen mempercepat pembangunan perdesaan melalui penguatan inovasi dan penerapan sistem pengukuran pembangunan yang lebih menyeluruh. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan desa yang mandiri, berdaya saing, serta mampu menjadi motor penggerak pembangunan di daerah.

Bimbingan teknis penguatan dan publikasi inovasi desa

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Raden Mas Ernato Surya Jaya menjelaskan, bahwa pemerintah daerah saat ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, namun juga pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, penguatan ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat agar mampu berinovasi sesuai potensi wilayahnya.

“Inovasi desa bukan hanya berupa produk atau hasil kerajinan, tapi juga mencakup sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, pelayanan publik yang lebih efektif, hingga partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan,” ucap Surya, baru – baru ini.

Surya melanjutkan, setiap desa di Kalimantan Selatan memiliki potensi dan karakteristik unik yang dapat dikembangkan menjadi inovasi unggulan. Melalui kegiatan penguatan dan publikasi inovasi desa, pemerintah ingin memberikan ruang lebih luas bagi desa-desa untuk menampilkan hasil karya, ide kreatif, serta terobosan yang mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi warganya.

Selain memperkuat inovasi, Pemprov Kalsel juga mulai menerapkan Indeks Desa sebagai alat ukur baru dalam menilai capaian pembangunan desa. Menurut Surya, Indeks Desa memberikan gambaran lebih komprehensif karena tidak hanya menilai aspek fisik, tetapi juga berbagai dimensi penting seperti pelayanan dasar, kondisi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, hingga ketahanan masyarakat terhadap perubahan dan bencana.

“Dengan Indeks Desa, kita bisa melihat sejauh mana desa telah berkembang dari berbagai sisi. Data ini sangat penting untuk menyusun kebijakan dan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran,” lanjut Surya.

Surya menambahkan, hasil pengukuran ini juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan arah pembangunan berkelanjutan di wilayah perdesaan. Pemerintah daerah akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, pendamping desa, serta masyarakat untuk memastikan setiap desa mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.

“Melalui penguatan inovasi dan penerapan Indeks Desa yang komprehensif, kami berharap seluruh desa di Kalimantan Selatan bisa tumbuh menjadi desa yang mandiri, maju, dan berdaya saing tinggi. Karena kemajuan Banua dimulai dari kemajuan desanya,” tutup Surya. (MRF/RIW/RH)

Disdikbud Kalsel, Ajak Orang Tua Dukung Siswa Hadapi Tes Kompetensi Akademik

Banjarbaru – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, mengajak para orang tua untuk memberikan dukungan penuh kepada anak-anak mereka dalam menghadapi pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA), yang dijadwalkan berlangsung awal November mendatang.

Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narindra, mengatakan, pelaksanaan TKA merupakan langkah penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, sekaligus tindak lanjut dari kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang mulai menerapkan TKA secara nasional, pada tahun ajaran 2026.

“Ini tahun pertama pelaksanaan TKA, dan kami berharap para orang tua dapat membantu anak-anak mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dukungan moral dan perhatian dari rumah sangat berpengaruh pada kesiapan belajar mereka,” ujar Galuh Tantri di Banjarbaru, Senin (6/10).

*Kepala Disdikbud Kalsel (kiri) didampingi Kabid SMA Disdikbud Kalsel (kanan) saat memberikan keterangan*

Menurutnya, sekitar 85 persen sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB-C di Kalsel sudah mendaftar untuk mengikuti TKA, termasuk Madrasah Aliyah (MA) dan sekolah kesetaraan. Walau belum bersifat wajib, tes ini akan menjadi komponen penting bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

“TKA bisa menjadi bahan pembanding antara nilai rapor dan hasil tes. Bahkan, ke depan, hasil TKA dapat menjadi dasar pemberian beasiswa maupun pertimbangan dalam melamar pekerjaan,” tambahnya.

Untuk memastikan kesiapan sekolah dan peserta, Disdikbud Kalsel akan melaksanakan simulasi TKA pada 6–12 Oktober 2025. Dalam simulasi ini, siswa akan mengerjakan tiga mata pelajaran wajib, yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris, serta dua mata pelajaran pilihan sesuai minat masing-masing.

Kepala Bidang SMA Disdikbud Kalsel, Dedi Hidayat menuturkan, bahwa simulasi difokuskan pada kesiapan teknis dan infrastruktur, sementara soal ujian disiapkan langsung Kemendikdasmen dan diawasi secara daring.

“Disdikbud Kalsel juga telah menyiapkan tim monitoring dan evaluasi (monev) untuk memastikan pelaksanaan TKA berjalan lancar dan sesuai standar,” ungkap Dedi. (SYA/RIW/APR)

Hadiri ‎Puncak Hari Anak Nasional 2025 di HSS, Ini Pesan Gubernur Muhidin

Hulu Sungai Selatan – Tawa ceria anak-anak berpadu dengan suara alam, menciptakan harmoni yang menyentuh hati saat Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin bersama Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Fathul Jannah membuka kegiatan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-41 Tahun 2025 yang diselenggarakan di kawasan wisata alam Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), pada Selasa (7/10) pagi.
‎
‎Tiba di lokasi acara, Gubernur Kalsel Muhidin beserta istri Fathul Jannah dan Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin beserta istri, Masrupah, serta Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Syafrudin Noor dengan istri, Ketua TP PKK Kabupaten HSS, Tata Syafrudin Noor beserta rombongan, disambut hangat dengan kesenian Sinoman Hadrah dari kelompok LPKA Kelas 1 Martapura.
‎
‎Tampak hadir tamu undangan pusat yakni Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu bersama Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kemen PPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih. Kemudian disambut kembali dengan pertunjukan aruh adat dari anak-anak suku pedalaman Meratus dalam penampilan seni tari tradisionalnya itu terlihat memukau para hadirin.
‎
‎Acara peringatan HAN 2025 ini juga turut dihadiri Bupati/Wali Kota se-Kalsel, jajaran Pimpinan Forkopimda Kalsel, para Kepala SKPD, tokoh masyarakat, serta ratusan anak-anak dari berbagai sekolah dan komunitas.
‎
‎Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema “Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045”, dan pelaksanaannya di Loksado memberikan pesan kuat, bahwa anak-anak berhak menikmati masa kecil yang bahagia, di tengah alam yang lestari dan budaya yang hidup. Dan acara ini menjadi momen istimewa yang menggabungkan edukasi, permainan, dan pelestarian budaya lokal dalam balutan pesona alam pegunungan Meratus.
‎
‎”Dan kami hormati dan banggakan yaitu anak-anak yang hadir pada kegiatan Hari Anak Nasional (HAN) 2025 ini. Generasi penerus bangsa yang kita harapkan di masa depan, mudah – mudahan bubuhan Pian diberkahi seberataan,” sampai Gubernur Muhidin dalam sambutannya di atas panggung.
‎
‎Dalam kesempatan itu, Gubernur Muhidin ingin tumbuh kembang anak di daerah terus didorong oleh seluruh pihak sehingga elemen masyarakat juga menyadari betapa pentingnya sosok anak di generasi mendatang.
‎
‎Dengan begitu, Gubernur Muhidin menyebut bahwa tema yang diangkat tahun ini, maka diharapkan generasi anak sekarang menjadi cerdas, kreatif dan berkembang di kemudian hari. Dalam peringatan ini, pihaknya ingin adanya kesadaran terhadap hari anak di seluruh belahan daerah agar hak-haknya dipenuhi.
‎
‎”Sebenarnya peringatan HAN 2025 ini dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2025 lalu. Walaupun demikian, bukan berarti berkurang makna hari anak tersebut tetapi pesan terpenting merayakan bersama dalam menumbuhkan kesadaran di seluruh daerah,” ungkap Gubernur Muhidin.
‎
‎Gubernur Muhidin mengatakan bahwa kita perlu memastikan anak-anak dapat bersekolah, dan tumbuh dengan anak khalayak lainnya. Orang nomor satu di Kalsel itu juga memastikan bahwa mereka memiliki akta kelahiran yang jelas dan mampu meningkatkan kemampuan dirinya dalam bermain.
‎
‎”Saya berharap kepada semua pihak, khususnya orangtua, pendidik, tokoh adat maupun tokoh masyarakat serta jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, kecamatan bahkan tingkat desa. Dalam aspek perbaikan pemenuhan hak-hak anak,” pungkasnya.
‎
‎Pembacaan doa lintas agama dilakukan oleh perwakilan 5 agama dibawakan oleh kelima anak-anak. Selanjutnya, proses pengukuhan Forum Anak Daerah (FAD) Desa Dayak Meratus oleh kepala desa/tokoh adat yang disaksikan Gubernur Muhidin.
‎
‎Sementara itu, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu menyampaikan bahwa tumbuh kembang anak ada di tangan orangtua saat ini, baik itu keluarga, pemangku kebijakan dan elemen masyarakat lainnya.
‎
‎”Kami (Kemen PPPA) menyaksikan forum anak tingkat desa. Ini desanya anak-anak Meratus ya, maka kita harapkan dapat dikembangkan nantinya karena berdasarkan analisis kami di Nasional. Partisipasi kalian sangatlah berarti, baik itu partisipasi keluarga maupun sosial-budaya,” ungkap Pribudiarta.
‎
‎Deputi Kemen PPPA Pribudiarta mengatakan bahwa pendekatan orangtua sangat penting sekali dalam pertumbuhan hidupnya, karena pihaknya menilai bahwa setiap anak bercerita kemudian didengar. Menurutnya, masyarakat itu semakin kuat dengan generasi anak di masa mendatang.
‎
‎Bagi Deputi Kemen PPPA Pribudiarta, kesejahteraan anak itu harus dipastikan oleh pemerintah daerah agar mereka dapat memiliki hak yang cukup. Mengapa itu penting, berdasarkan catatan Kemen PPPA bahwa jumlah penduduk 80 Juta lebih didominasi anak-anak kita saat ini.
‎
‎”Mereka lah harapan kita ke depan, sebab anak-anak sekaranglah yang menggantikan kita di kemudian hari. Bapak dan ibu sekalian, seluruh daerah yang berhadir pada hari ini maka berterima kasih telah mengikuti perayaan Hari Anak Nasional 2025 ini,” Pungkasnya. (BiroAdpim/BDR/RIW/APR)

Serap Aspirasi Warga Kuin Cerucuk, Ketua Komisi I DPRD Kalsel Jalani Reses Masa Sidang III Tahun 2025

Banjarmasin – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan,
terus menyerap Aspirasi warga melalui kegiatan reses. Kali ini, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel Rais Ruhayat, melaksanakan reses masa sidang III tahun 2025 di daerah pemilihannya, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kota Banjarmasin, baru-baru tadi.

*Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel Rais Ruhayat, (kemeja hitam)*

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rais Ruhayat, menyampaikan, dalam masa reses ini pihaknya menyerap aspirasi masyarakat sekaligus meninjau langsung kondisi lingkungan warga. Salah satu bentuk kepeduliannya diwujudkan dengan penyerahan bantuan program bedah rumah secara simbolis kepada warga yang dinilai layak menerima bantuan.

“Program bedah rumah ini berasal dari Disperkim Kalsel dan merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang kami sampaikan sebelumnya,” ucapnya

Rais menjelaskan, kawasan padat penduduk seperti Kuin Cerucuk masih banyak dihuni masyarakat dengan kondisi rumah yang tidak layak, sehingga perlu dukungan pemerintah, agar mereka dapat tinggal dengan aman dan sehat.

“Kita tidak hanya datang untuk menyampaikan program, tetapi juga memberikan bukti nyata melalui bantuan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelas Rais

*Foto bersama : sumber Humas DPRD Kalsel*

Lebih lanjut Rais menambahkan, selain menyerahkan bantuan, pihaknya juga mendengarkan secara langsung berbagai keluhan warga terkait infrastruktur lingkungan, seperti kondisi jalan, gang yang rusak dan drainase tersumbat. Ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi tersebut, agar segera ditindaklanjuti pemerintah daerah melalui dinas terkait.

“Kegiatan reses bukan hanya sekadar agenda rutin anggota dewan, melainkan wahana penting untuk memastikan program pembangunan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Cegah Stroke, RSUD Ulin Banjarmasin Imbau Warga Banua Jalankan Gaya Hidup Sehat

Banjarmasin – Tingginya angka penderita hipertensi di Provinsi Kalimantan Selatan, membuat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin turut serta mendukung penurunan angka kasus penyakit mematikan ini.

Plt Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Diauddin menjelaskan, Kalimantan Selatan pernah menjadi provinsi nomor satu penderita hipertensi secara nasional, namun saat ini mulai mengalami penurunan.

“Sering kami sampaikan bahwa hipertensi ini merupakan penyakit nomor satu di Indonesia, terbanyak di Kalimantan Selatan,” ungkap Diauddin, belum lama tadi.

Angkanya, lanjut Diauddin, mencapai 50 persen sehingga Kalsel pernah menjadi peringkat pertama.

“Tingginya penderita hipertensi di Kalsel ini, mengakibatkan banyak kasus stroke, jantung, serta gagal ginjal,” ucapnya.

Dari kasus stroke, tambah Diauddin, yang terbanyak disebabkan oleh sumbatan.

“Sumbatan ini sebenarnya bisa diperbaiki asalkan cepat ditangani, dalam waktu 4,5 jam dari serangan stroke,” jelas Diauddin.

Sehingga, lanjutnya, dapat mengurangi kecacatan pada penderita stroke tersebut.

“RSUD Ulin sudah mendapatkan sertifikat penghargaan dari Word Stroke Organisasion, untuk penanganan kurang dari 4,5 jam pada penderita stroke,” tutur Diauddin.

*Plt Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Diauddin*

Dikatakannya, penghargaan tersebut tidak banyak diterima oleh rumah sakit lainnya, di Indonesia. Di Kalimantan hanya dua rumah sakit yang mendapatkannya.

“Pada intinya apabila terserang stroke harus cepat cepat dibawah ke rumah sakit, jika terlambat maka akan terjadi kecacatan yang permanen,” ucap Diauddin.

Karena itu, RSUD Ulin Banjarmasin terus berusaha dalam penurunan angka hipertensi tersebut, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mengenai bahaya hipertensi, yang dapat memicu stroke serta gagal ginjal.

“RSUD Ulin Banjarmasin saat ini juga terus melakukan, peningkatan pelayanan kesehatan terhadap penderita hipertensi di Banua, selain melakukan pencegahan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Diauddin mengimbau, warga Banua untuk menjalankan gaya hidup sehat untuk mencegah penyakit stroke.

“Masyarakat di Kalimantan Selatan, diimbau untuk dapat mengubah gaya hidup ke arah lebih sehat, termasuk menjaga pola makan, agar terhindar dari penyakit stroke,” ungkapnya.

Penyakit stroke ini, lanjut Diauddin, merupakan penyakit yang tidak menular, yang kebanyakan disebabkan dari gaya hidup yang tidak sehat. Salah satunya dengan mengomsumsi makanan yang asin, atau banyak mengandung pengawet.

“Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hidup sehat, dapat langsung berkonsultasi ke ahli gizi yang ada di RSUD Ulin Banjarmasin atau puskesmas terdekat,” ucap Diauddin. (SRI/RIW/APR)

UMKM HST Dapat Dukungan CSR Bank Kalsel

Hulu Sungai Tengah – Sebagai wujud kepedulian terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalimantan Selatan, Bank Kalsel melalui dana CSR menyalurkan bantuan sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitas perdagangan masyarakat, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Bantuan tersebut berupa 24 unit gerobak dan 66 unit tenda kerucut, yang diperuntukkan bagi para pedagang di kawasan Lapangan Dwiwarna Barabai.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, kepada Bupati Hulu Sungai Tengah, Samsul Rizal. Turut menyaksikan kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten HST, Direktur Bisnis, Direktur Kepatuhan, dan Direktur Operasional Bank Kalsel serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten HST, serta Kepala Divisi dan Kepala Cabang Bank Kalsel se-Kalimantan Selatan.

Prosesi penyerahan berlangsung pada Senin (6/10) pada malam Ramah Tamah bertempat di Pendopo Bupati Hulu Sungai Tengah. Kegiatan ini juga, sebagai bentuk silaturahmi sekaligus pendekatan Bank Kalsel untuk mempererat sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

Bupati Hulu Sungai Tengah, Samsul Rizal, menyampaikan apresiasi atas kepedulian yang ditunjukkan Bank Kalsel dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di daerah.

“Bantuan ini merupakan bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dengan Bank Kalsel dalam mendukung keberlangsungan usaha masyarakat. Atas nama Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bank Kalsel yang telah menyalurkan bantuan sarana usaha berupa tenda dan gerobak ini. Saya meyakini, fasilitas tersebut akan memberikan kenyamanan dan ketertiban bagi para pedagang, khususnya di Lapangan Dwiwarna yang menjadi wajah kota Barabai, sekaligus meningkatkan daya tarik kawasan ini sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat,” ujar Rizal.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin dalam sambutannya, menegaskan komitmen Bank Kalsel untuk terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Sebagai bank kebanggaan masyarakat Banua, Bank Kalsel siap berkomitmen untuk selalu hadir mendampingi masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Melalui program CSR, kami berupaya menghadirkan kontribusi positif yang berkelanjutan. Kami berharap, bantuan ini dapat memberikan semangat baru bagi para pedagang agar semakin produktif, tertata, dan berdaya saing sehingga mampu menjadi penggerak utama perekonomian daerah,” ungkap Fachrudin.

Melalui kegiatan ini, Bank Kalsel menegaskan kembali perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/APR)

Kalsel Jadi Tuan Rumah, MTQMN XVIII 2025 Resmi di Buka

Banjarbaru – Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Tingkat Nasional (MTQMN) XVIII Tahun 2025 resmi dibuka, di Auditorium Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarbaru, pada Senin (6/10).

Kegiatan berskala nasional ini akan berlangsung hingga 9 Oktober 2025, diikuti 1.506 kafilah dari 194 perguruan tinggi se-Indonesia yang memperebutkan 138 piala dari 15 cabang musabaqah.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, diwakili Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Dinansyah, menyampaikan apresiasi dan kebanggaan kepada ULM yang telah dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan MTQ Mahasiswa Nasional tahun ini.

“Terselenggaranya kegiatan ini merupakan kehormatan bagi Banua kita, sekaligus bukti bahwa Kalimantan Selatan senantiasa berkomitmen meneguhkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan secara harmonis,” ujarnya.

*Asisten Administrasi Umum, Dinansyah saat membacakan sambutan Gubernur Kalsel*

Ia menambahkan, kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam dan kemajuan teknologi, tetapi kualitas manusia yang beriman dan berilmu. Karena itu, kegiatan seperti MTQ Mahasiswa Nasional dianggap berperan penting, membangun karakter insan kampus berlandaskan nilai-nilai Qur’ani.

“Melalui ajang ini, saya berharap tumbuh semangat ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan kebangsaan di kalangan mahasiswa dari seluruh Indonesia,” harapnya.

Sementara itu, Rektor ULM, Ahmad Alim Bachri, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih, atas kepercayaan yang diberikan kepada ULM sebagai tuan rumah penyelenggaraan MTQMN XVIII.

“Kami menyampaikan selamat datang kepada seluruh kafilah di bumi Lambung Mangkurat. MTQMN bukan sekadar ajang perlombaan membaca ayat-ayat suci Al-Qur’an, melainkan strategi untuk mewujudkan masyarakat Qur’ani Indonesia, khususnya bagi generasi muda penerus bangsa,” ucapnya.

Ahmad berharap melalui kegiatan ini akan lahir generasi Qur’ani yang menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman dalam memimpin dan membangun bangsa.

“Kita berharap akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa yang menjadikan Al-Qur’an sebagai petunjuk dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai generasi Qur’ani yang membangun bangsa dan negara,” ujarnya.

*Suasana pembukaan MTQMN ke XVIII Tahun 2025*

Ditempat yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang diwakili Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Khairul Munadi, juga menyampaikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan kegiatan ini.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada ULM serta Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan yang telah menjadi tuan rumah yang luar biasa. Kehadiran para kafilah dari Sabang sampai Merauke menunjukkan semangat ukhuwah dan kecintaan mahasiswa Indonesia kepada Al-Qur’an,” katanya.

Khairul menegaskan bahwa MTQMN merupakan ruang pembelajaran batin bagi sivitas akademika untuk menyatukan ilmu dan iman, akal dan akhlak.

“Dengan semangat Qur’ani dan persaudaraan antarperguruan tinggi, MTQMN XVIII diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wahana memperkuat karakter, spiritualitas, dan intelektualitas mahasiswa Indonesia di era modern,” tutupnya. (BDR/RIW/APR)

Gelar Renkon, BPBD Kalsel Susun Rencana Kontinjensi Bencana Rob 2025

Banjarbaru – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, menyelenggarakan Rapat Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) Bencana Air Pasang Tinggi dan Gelombang Pasang (rob) Kalimantan Selatan Tahun 2025, bertempat di Aula Kantor BPBD Kalsel, Banjarbaru, Senin (6/10). Kegiatan dibuka secara resmi Plt Kepala BPBD Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, yang diwakili Sekretaris BPBD, Iswantoro.

Dalam sambutannya, Iswantoro menyampaikan bahwa penyusunan dokumen rencana kontinjensi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait menghadapi potensi bencana rob di wilayah pesisir Kalimantan Selatan.

“Upaya penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Diperlukan keterlibatan seluruh pihak melalui pendekatan berbagai pihak, agar upaya penanganan bencana berjalan terpadu dan menyeluruh,” ungkap Iswantoro.

*Sekretaris BPBD Kalsel, Iswantoro (kanan)*

Melalui kegiatan penyusunan dokumen rencana kontinjensi ini, Iswantoro berharap seluruh peserta dapat memberikan kontribusi nyata dalam memetakan potensi, sumber daya, dan sarana prasarana yang bisa dimobilisasi dalam penanganan darurat bencana di Kalimantan Selatan.

“Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, dengan enam jenis bencana utama, yaitu banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta gelombang pasang (ROB),” tambah Iswantoro.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, menempatkan penanggulangan bencana sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, serta dunia usaha. Karena itu, kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk perguruan tinggi dan forum peduli bencana di Banua.

“Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman operasional bagi seluruh pihak dalam menentukan langkah-langkah strategis penanggulangan darurat bencana di daerah kita,” tutup Iswantoro. (BPBD.KALSEL/MRF/RIW/APR)

Komisi VIII DPR RI, Dorong Industri Halal dan Infrastruktur Religi di Kalsel

Banjarbaru – Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Kalimantan Selatan, pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat H. Maksid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (6/10), disambut langsung Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Kepala BPBD Kalsel, BAZNAS Kalsel, Badan Wakaf Indonesia, serta perwakilan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, BNPB, BPKH, dan BPJPH.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan program – program nasional di bidang sosial, keagamaan, kebencanaan, serta pemberdayaan masyarakat berjalan efektif di daerah.

“Pertemuan ini penting karena kami ingin memastikan kebijakan nasional dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Kami juga ingin mendengarkan aspirasi dan masukan dari para mitra di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Selain membahas isu sosial dan kebencanaan, Komisi VIII DPR-RI juga menyoroti pengembangan kawasan industri halal di Kalimantan. Hingga kini, kawasan ekonomi khusus halal belum ada di wilayah Kalimantan, padahal potensinya sangat besar karena mayoritas penduduk beragama Islam.

“Kalimantan Selatan sebagai provinsi tertua dan terdepan di Kalimantan seharusnya bisa menjadi pionir dalam pengembangan kawasan ekonomi halal,” tegas Abidin.

*Penyerahan cinderamata dari Komisi VIII DPR RI kepada Pemprov Kalsel*

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Dapil Kalsel, Sudian Noor, menambahkan, bahwa dukungan Pemprov Kalsel menjadi kunci agar gagasan tersebut dapat terwujud. Menurutnya, kawasan ekonomi khusus yang ada di Kalsel, terutama di Tanah Bumbu, dapat menjadi basis pengembangan industri halal berskala besar.

“Dengan dukungan dari Provinsi Kalsel, mudah-mudahan di Kalsel bisa hadir kawasan industri halal. Di daerah lain memang sudah ada, tapi tidak sebesar potensi yang kita miliki. Harapan kita, Kalsel bisa menjadi role model industri halal, bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga Asia Tenggara,” ungkap Sudian Noor.

Sudian Noor menegaskan, salah satu langkah strategis dalam mendukung kawasan industri halal adalah melalui program satu desa dua Juru Sembelih Halal (Juleha) yang digagas bersama BPJPH. Dengan program ini, setiap desa akan memiliki tenaga juru sembelih tersertifikasi untuk menjamin standar halal pada produk hewan maupun unggas.

“Nanti kita minta ke Pemprov Kalsel agar rumah potong hewan dan unggas bisa terintegrasi. Dengan begitu, prosesnya lebih terjamin sesuai standar halal nasional maupun internasional,” jelasnya.

Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyambut positif inisiatif tersebut. Ia menilai pengembangan kawasan industri halal dan program sertifikasi Juleha akan memberi dampak signifikan bagi perekonomian daerah.

“Dengan sertifikasi dan label halal, produk yang dihasilkan akan lebih berkualitas, memiliki jaminan kehalalan, dan meningkatkan daya saing di pasar. Ini sejalan dengan visi Kalsel sebagai pintu gerbang ekonomi yang berdaya saing,” ujarnya.

Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga menyoroti pentingnya infrastruktur religi. Salah satunya terkait usulan penyediaan toilet portabel untuk mendukung pelaksanaan Haul Guru Sekumpul yang setiap tahun dihadiri jutaan jamaah.

“Tadi Komisi VIII DPR RI sudah meminta BNPB untuk memberikan bantuan berupa toilet portabel untuk jamaah. Mudahan-mudahan bisa terealisasi,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)