Kategori: News

BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat langkah pencegahan kekerasan seksual, melalui kegiatan temu koordinasi tingkat provinsi, di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Kamis (9/10). Kegiatan tersebut bertujuan mendorong kolaborasi yang efektif antarinstansi dan masyarakat demi menekan angka kekerasan seksual.

Kegiatan ini dibuka Kepala DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan, Husnul Khatimah, dan dihadiri berbagai perwakilan lembaga, organisasi masyarakat, serta instansi pemerintah yang memiliki perhatian terhadap isu perlindungan anak dan perempuan.

Husnul Khatimah mengatakan, kegiatan temu koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, dan berbagai pihak terkait dalam menekan angka kekerasan seksual di Kalimantan Selatan.

“Koordinasi ini bertujuan menyatukan langkah dan strategi dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual yang terjadi di daerah,” ungkap Husnul.

Ia menegaskan, upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, terutama keluarga dan lingkungan pendidikan.

“Keluarga dan sekolah adalah benteng pertama bagi anak-anak. Edukasi sejak dini sangat penting agar anak lebih memahami dan mampu melindungi diri dari potensi kekerasan seksual,” lanjut Husnul.

Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen memperkuat kebijakan dan program perlindungan anak, salah satunya melalui peningkatan kapasitas tenaga pendidik, perangkat desa, serta lembaga layanan masyarakat.

“Kami ingin setiap lapisan masyarakat memiliki kemampuan dan kepedulian untuk menjadi pelindung pertama bagi anak-anak di lingkungannya,” sahut Husnul.

Lebih lanjut, Ia berharap temu koordinasi ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi lintas sektor, dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang lebih efektif di Kalimantan Selatan.

“Harapan kami hasil dari kegiatan ini tidak hanya berhenti di forum, tetapi dapat diimplementasikan dalam langkah nyata di lapangan,” tutup Husnul. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, melalui Bidang Pengembangan Destinasi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Wisata, menggelar Bimbingan Teknis Pengelolaan Destinasi Geopark Meratus 2025, di Rumah Datu Surgi Mufti Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara, Kamis (9/10)

Plt Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, diwakili Kepala Bidang Pengembangan Destinasi, Gusti Muhammad Yosalvina Yovani menyampaikan, kegiatan ini melibatkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan masyarakat sekitar sebagai garda terdepan dalam pengembangan pariwisata daerah, khususnya di kawasan Geopark Meratus.

Dimana, sektor pariwisata saat ini menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Tantangan pariwisata di era modern bukan lagi sekadar menawarkan keindahan alam, melainkan menghadirkan pengalaman dan makna bagi wisatawan,” ucapnya

Disampaikan Yosalvina, wisatawan sekarang tidak hanya mencari tempat yang indah, tetapi juga pengalaman yang berkesan, cerita yang hidup, serta interaksi dengan budaya dan masyarakat setempat.

Melalui kemampuan pengelolaan yang baik, destinasi wisata dapat dikemas bukan hanya sebagai lokasi kunjungan, tetapi juga sebagai pengalaman emosional yang mengangkat nilai-nilai lokal.

“Cerita dari setiap situs geopark dapat menjadi daya tarik tersendiri, memperkuat identitas daerah, sekaligus mendorong peningkatan kunjungan wisatawan,” jelasnya

Lebih lanjut Yosalvina menambahkan,
Bimtek ini menjadi ajang pembelajaran bagi peserta untuk memahami teknik pengelolaan destinasi yang berkelanjutan, menggali potensi cerita lokal, hingga menyampaikan narasi tersebut secara efektif — baik secara langsung kepada wisatawan maupun melalui media digital.

Selain itu, peserta juga diajak untuk memanfaatkan kegiatan ini sebagai ruang berdiskusi dan bertukar ide, belajar dari para narasumber berpengalaman, serta membangun jejaring kerja sama lintas daerah demi kemajuan pariwisata Kalimantan Selatan.

“Mari jadikan kegiatan ini sebagai wadah untuk memperkuat kapasitas dan kolaborasi. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, Pokdarwis, dan masyarakat, kita bisa menjadikan Geopark Meratus sebagai destinasi unggulan yang tidak hanya indah, tapi juga bermakna,” tutupnya.

Kegiatan ini, turut dihadiri Plt Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin
Fitriah, dan narasumber dari BP Geopark Meratus serta Praktisi Pariwisata. (DISPAR.KALSEL-NHF/RIW/RH)

HULU SUNGAI UTARA – Warga di 2 desa, yakni Desa Manarap Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Desa Banua Hanyar Kabupaten Balangan, menyampaikan berbagai aspirasi melalui kegiatan reses DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (8/10).

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK, usai turun langsung ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat di 16 desa yang tersebar di dua kabupaten. Yakni Hulu Sungai Utara (HSU) dan Balangan, pada kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2025 yang digelar pada 1 hingga 8 Oktober 2025.

Supian HK menyampaikan, untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, desa yang dikunjungi antara lain Desa Telaga Mas, Desa Baru, Desa Sarang Burung, Desa Manarap, Desa Manarap Hulu, Desa Tambalang Raya, serta empat desa di kawasan Rantau Bujur, yaitu Rantau Bujur Hilir, Rantau Bujur Tengah, Rantau Bujur Darat, dan Rantau Bujur Hulu.

Sementara itu, di Kabupaten Balangan, kegiatan reses dilaksanakan di enam desa yaitu Desa Batu Merah, Desa Mampari, Desa Banua Hanyar, Desa Mantimin, Desa Batu Mandi, dan Desa Bungur.

“Warga memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan terkait kondisi pembangunan, infrastruktur, serta kebutuhan fasilitas sosial di lingkungan mereka,” ungkapnya

Supian HK menjelaskan, untuk Desa Manarap Kabupaten HSU, menyampaikan aspirasi mengenai kondisi lahan pertanian yang semakin sulit dikelola, akibat tumbuhnya eceng gondok di area persawahan dan saluran irigasi.

Ia berharap adanya perhatian pemerintah dalam upaya pembersihan dan normalisasi lahan pertanian tersebut, agar produktivitas petani dapat kembali meningkat. Menurutnya, pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali sudah berdampak langsung pada hasil panen warga yang menurun dalam beberapa musim terakhir.

Sementara itu Dari Banua Hanyar Kecamatan Batu Mandi Balangan, aspirasi warga menyampaikan kondisi rumah ibadah di desanya yang membutuhkan perbaikan. Menurutnya, beberapa masjid dan mushola di wilayah tersebut sudah mengalami kerusakan ringan hingga sedang, terutama pada bagian atap dan lantai.

Ia berharap adanya bantuan atau dukungan dari pemerintah untuk melakukan renovasi, agar masyarakat dapat beribadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.

“Berbagai aspirasi ini pihaknya sangat mengapresiasi dan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah aktif menyampaikan pandangan, masukan, dan harapan selama pelaksanaan reses. Sehingga, seluruh aspirasi yang diterima akan dicatat dan diperjuangkan agar dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi,” jelasnya panjang lebar.

Supian HK menambahkan, aspirasi yang muncul dari lapangan seperti inilah yang menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan daerah, dan DPRD Kalsel berkomitmen untuk terus memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan melalui program pemerintah provinsi maupun kerja sama dengan kabupaten. Tidak ada aspirasi yang diabaikan, karena suara rakyat adalah amanah yang harus kami jaga dan tindak lanjuti dengan sungguh-sungguh.

“Dengan terlaksananya kegiatan reses ini, akan segera mendapat tindak lanjut yang konkret, sebagai bentuk nyata komitmen DPRD Kalsel dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di Kalsel,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

HULU SUNGAI SELATAN – DPRD Kalimantan Selatan menggelar reses masa sidang ke-3 Tahun 2025. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, menutup kegiatan tersebut di Desa Sungai Paring, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada Rabu (8/10).

Dalam kesempatan tersebut, Kartoyo menyerap berbagai aspirasi masyarakat yang sebagian besar berkaitan dengan perbaikan infrastruktur jalan, penerangan, serta penanganan dampak banjir akibat sistem irigasi.

Kartoyo menyampaikan, adanya genangan air di kawasan belakang RT 3 Desa Sungai Paring yang menjadi keluhan warga. Dimana, area seluas sekitar 200 hektare tersebut, dulunya dapat digunakan warga untuk berkebun dan berhuma, namun selama empat tahun terakhir tak lagi dapat dimanfaatkan akibat luapan air dari ujung Irigasi Amandit.

“Ternyata efek dari ujung irigasi Amandit, airnya meluap ke wilayah Desa Sungai Paring. Lahan warga di belakang RT 3 tenggelam, jadi tidak bisa digarap lagi. Sehingga, berharap ada solusi dari pihak Balai Wilayah Sungai (BWS),” ucapnya

Kartoyo menjelaskan, masyarakat juga mengusulkan perbaikan jalan provinsi yang menghubungkan Sungai Kupang – Singakarsa – Simpang Tiga Kompi, termasuk perbaikan jembatan di jalur tersebut.

“Oleh karena ini mereka meminta ruas jalan itu mendapat perhatian karena merupakan akses penting antarwilayah.
Selain itu, warga juga menyoroti minimnya penerangan dan rambu-rambu lalu lintas di ruas jalan dari Hulu Sungai Selatan menuju Margasari,” tambahnya.

Menurutnya, kondisi tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

“Tadi Kepala Desa Sungai Paring juga menyampaikan perlunya lampu jalan dan rambu-rambu, karena sudah beberapa kali terjadi kecelakaan di sana,” kata Kartoyo.

Lebih lanjut Kartoyo memastikan, seluruh aspirasi masyarakat akan dibawa ke tingkat pembahasan lebih lanjut. Tentu semua masukan ini akan ditindak lanjuti.
Melalui kegiatan reses ini, setiap permasalahan yang disampaikan masyarakat dapat segera mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga pembangunan di daerah dapat berjalan merata dan berkelanjutan.

“Saya akan mendorong adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak BWS terkait irigasi, dan BPJN terkait infrastruktur jalan,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan seleksi Pemuda Perduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Rabu (8/10).

Plt Kadispora Kalsel Fitri Hernadi diwakili Sekretaris Fathul Bari menyampaikan, seleksi Pepelingasih ini merupakan wadah generasi muda di Banua, yang memiliki potensi luar biasa, dalam menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan.

“Hari ini kita menyaksikan, pada pemilihan ini, para peserta tidak hanya memperlihatkan pengetahuan dan wawasan, tetapi juga komitmen, kepercayaan, serta gagasan nyata untuk menjaga dan melestarikan lingkungan di Banua,” ungkapnya.

Para peserta, lanjut Fathul, tidak hanya memperlombakan pengetahuan dan wawasannya, tetapi juga komitmen, keperdulian, serta gagasannya nyata untuk menjaga dan melestarikan Bumi ini.

“Sehingga pemilihan Duta Pepelingasih bukanlah sekadar mencapai siapa yang terbaik di atas panggung, melainkan mencari sosok yang mampu menjadi teladan, inspirasi, sekaligus penggerak bagi masyarakat agar semakin sadar dan perduli terhadap lingkungan hidup,” tuturnya.

Maka, tambah Fathul, diharapkan para Duta Pepelingasih yang terpilih akan menjadi Mitra strategis pemerintahan, sekolah, komunitas, maupun masyarakat luas dalam mewujudkan lingkungan yang lebih lestari, sehat, dan berkelanjutan.

“Untuk itu saya mengucapkan selamat kepada para peserta yang terpilih menjadi Duta Pepelingasih terbaik 1 sampai 4 semoga amanah ini dapat dijalankannya dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan,” ucapnya.

Sedangkan, bagi yang belum terpilih, untuk tidak berkecil hati, karena seluruh peserta merupakan pemenang. Karena telah berani melangkah, berproses, dan menunjukkan kepercayaan nyata terhadap lingkungan hidup.

“Semoga upaya kecil kita hari ini menjalankan langkah besar bagi terwujudnya lingkungan hidup yang lestarikan untuk generasi mendatang,” ujar Fathul.

Pemilihan Pepelingasih Tingkat Provinsi Tahun 2025, diikuti sebanyak 52 pemuda, perwakilan dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan.

Dengan menghasilkan juara 1 Fajar Arifin dari Kota Banjarmasin, juara 2 Luthfy Razieb dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, juara 3 M Hidayatullah dari Kabupaten Barito Kuala, serta juara 4 Aisha Fitria dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (SRI/RIW/RH)

BANJAR – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional, melalui kegiatan Penanaman Jagung Serentak Kuartal IV Tahun 2025.

Penanaman bibit jagung diatas lahan gambut ini, dilaksanakan di Desa Padang Panjang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, pada Rabu (8/10).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, serta jajaran Forkopimda Kalsel.

Penanaman dilakukan di lahan rawa bergambut seluas 16 hektare dari total 200 hektare lahan yang akan dikembangkan menjadi kawasan pertanian produktif.

Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari langkah strategis Polri untuk membantu pemerintah menjaga ketersediaan bahan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pertanian.

“Kami berupaya mengoptimalkan lahan tidak produktif agar menjadi lahan pertanian bernilai ekonomi. Dulu lahan ini sering terbakar saat kemarau, sekarang bisa ditanami jagung dan memberi manfaat bagi warga,” ujarnya.

Rosyanto menuturkan, kegiatan ini juga menjadi pilot project pemanfaatan lahan rawa di Kalimantan Selatan. Polda Kalsel telah menyiapkan sejumlah infrastruktur penunjang, seperti pembangunan jalan sepanjang 1,2 kilometer, revitalisasi saluran irigasi sejauh 3 kilometer, serta pembuatan tanggul dan pompa air untuk menjaga kadar pirit di musim hujan.

Tak hanya itu, jaringan listrik dari PLN juga telah dipasang guna memastikan aktivitas pertanian berjalan optimal.

“Kami menggandeng berbagai pihak melalui kolaborasi pentahelik agar kegiatan ini berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Ia juga menjelaskan berdasarkan data Direktorat Jenderal Lahan Irigasi Kementerian Pertanian, sekitar 71,74 persen wilayah Kalimantan Selatan merupakan lahan basah dengan tingkat keasaman tinggi dan kesuburan rendah. Namun, kondisi tersebut justru menjadi tantangan yang diubah menjadi peluang melalui inovasi pertanian oleh Polda Kalsel.

“Apresiasi dari pimpinan ini menjadi motivasi bagi kami. Produksi jagung terus bertambah, terutama di kuartal keempat ini. Kami berharap hasil panen meningkat dibanding kuartal ketiga, yang mencapai 1.759 ton lebih. Target kami di kuartal empat ini bisa mencapai 3.400 ton,” ujarnya

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menyampaikan apresiasi atas inisiatif Polda Kalsel yang dinilai mampu mempercepat langkah Banua menuju swasembada pangan.

“Pemerintah provinsi mendukung sepenuhnya. Saya sudah instruksikan Dinas Pertanian untuk menambah empat unit combine harvester agar petani lebih mudah saat panen,” ujarnya.

Gubernur juga menuturkan bahwa alat pertanian modern tersebut dapat digunakan untuk panen jagung maupun padi. Pemerintah Provinsi Kalsel juga menyiapkan dua unit corn drier berkapasitas 20 dan 40 ton serta dua gudang penyimpanan berkapasitas masing-masing 182 ton.

“Dengan dukungan teknologi pertanian ini, kita berharap hasil panen meningkat dan petani Banua makin sejahtera. Kalimantan Selatan harus siap menjadi daerah swasembada pangan,” tegasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJAR – SMA Negeri Banua Kalimantan Selatan (Kalsel) kini resmi menyandang predikat SMA Garuda Transformasi, sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Acara peresmian berlangsung di SMAN Banua Kalsel, Rabu (8/10), dihadiri Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, Inspektur II Kemendiktisaintek Waluyo, serta unsur Forkopimda Kalsel.

Teuku Riefky Harsya menyebut, program SMA Garuda Transformasi sebagai wujud cita-cita Presiden Prabowo, untuk membuka peluang bagi anak-anak berprestasi dari seluruh Indonesia, menembus kampus terbaik dunia.

“Diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan benar-benar memanfaatkan kesempatan baik ini untuk melahirkan generasi muda unggul yang go internasional dan kembali membangun Banua,” ujarnya.

Ia menjelaskan, SMA Garuda Transformasi akan berfokus pada pembelajaran sains, teknologi, dan inovasi, sebagai pilar penting bagi daya saing global.

“Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan siswa, khususnya di bidang sains dan teknologi. Ini berbeda dengan Sekolah Rakyat yang lebih berorientasi pada pemerataan pendidikan,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Muhidin, melalui Wakil Hasnuryadi Sulaiman, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas kepercayaan yang diberikan kepada Kalimantan Selatan, sebagai salah satu provinsi pelaksana program tersebut.

“Saya berharap para siswa dan guru di SMA Garuda Transformasi dapat bekerja keras dan melahirkan inovasi terbaik bagi kemajuan bangsa dan Banua,” ungkapnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalsel bersama para bupati siap menjadi orang tua asuh sekaligus mendukung penuh pelaksanaan program strategis ini.

“Program SMA Garuda Transformasi diharapkan tidak hanya mencetak insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan dan semangat pengabdian kepada bangsa,” harapnya.

Selain SMAN Banua Kalsel, pengenalan serentak Sekolah Garuda dilakukan di 11 SMA Garuda Transformasi lainnya dan empat lokasi pembangunan Sekolah Garuda Baru di seluruh Indonesia. (SYA/RIW/RH)

KOTABARU – Dalam rangka kembali turun langsung ke lapangan untuk mendengar suara masyarakat, Wakil Ketua DPRD Kalsel menggelar reses masa sidang III tahun 2025 di Desa Sengayam, Kecamatan Pamukan Barat, dan Desa Bungkukan, Kecamatan Kelumpang Barat, Kabupaten Kotabaru, pada Selasa (7/10)

Wakil Ketua DPRD Kalsel Alpiya Rahman menjelaskan, reses ini sangat penting untuk memastikan aspirasi warga benar-benar terhubung dengan kebijakan pembangunan daerah dan berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat di wilayah perbatasan.

Kegiatan reses tersebut menjadi ruang dialog langsung antara masyarakat dan wakil rakyat, di mana warga dapat menyampaikan berbagai usulan dan keluhan yang mereka hadapi, terutama di kawasan yang berbatasan langsung antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

“Dalam pertemuan dengan masyarakat, sejumlah isu strategis muncul. Salah satunya mengenai kondisi jembatan di jalur nasional yang kerap terendam banjir saat hujan deras, akibat minimnya saluran pembuangan air di sekitar lokasi, ini harus menjadi perhatian serius, karena hujan sehari saja sudah menimbulkan genangan yang mengganggu aktivitas warga,” tegas Alpiya

Disampaikan Alpiya, masyarakat juga menyoroti perlunya perbaikan infrastruktur jalan, karena jalur penghubung antarwilayah sering rusak dan sulit dilalui kendaraan berat, terutama saat musim hujan. Kondisi ini disebut sangat menghambat mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian maupun perkebunan.

“Kami juga menerima banyak usulan dari petani dan peternak terkait kebutuhan bibit perkebunan, mesin pencacah rumput, serta ketersediaan pupuk bersubsidi,” ungkapnya

Lebih lanjut Alpiya menambahkan, aspirasi warga juga mencakup pembangunan penerangan jalan umum (PJU) di beberapa titik rawan kecelakaan di Desa Bungkukan, serta usulan pembuatan zona selamat sekolah (ZoSS) untuk melindungi pelajar di kawasan padat aktivitas pendidikan. Tak hanya itu, masyarakat setempat juga meminta adanya pengadaan kendaraan pengangkut sampah, penyediaan peralatan olahraga seperti bola voli, serta peningkatan layanan kesehatan yang lebih merata hingga ke pelosok desa.

“Warga juga mengharapkan pemekaran Kabupaten Kambatang Lima, yang sudah lama diperjuangkan. Namun, pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah. Kami akan terus mengupayakan terealisasinya aspirasi tersebut,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), terus berkomitmen mempercepat pembangunan perdesaan melalui penguatan inovasi dan penerapan sistem pengukuran pembangunan yang lebih menyeluruh. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan desa yang mandiri, berdaya saing, serta mampu menjadi motor penggerak pembangunan di daerah.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Raden Mas Ernato Surya Jaya menjelaskan, bahwa pemerintah daerah saat ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, namun juga pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, penguatan ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat agar mampu berinovasi sesuai potensi wilayahnya.

“Inovasi desa bukan hanya berupa produk atau hasil kerajinan, tapi juga mencakup sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, pelayanan publik yang lebih efektif, hingga partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan,” ucap Surya, baru – baru ini.

Surya melanjutkan, setiap desa di Kalimantan Selatan memiliki potensi dan karakteristik unik yang dapat dikembangkan menjadi inovasi unggulan. Melalui kegiatan penguatan dan publikasi inovasi desa, pemerintah ingin memberikan ruang lebih luas bagi desa-desa untuk menampilkan hasil karya, ide kreatif, serta terobosan yang mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi warganya.

Selain memperkuat inovasi, Pemprov Kalsel juga mulai menerapkan Indeks Desa sebagai alat ukur baru dalam menilai capaian pembangunan desa. Menurut Surya, Indeks Desa memberikan gambaran lebih komprehensif karena tidak hanya menilai aspek fisik, tetapi juga berbagai dimensi penting seperti pelayanan dasar, kondisi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, hingga ketahanan masyarakat terhadap perubahan dan bencana.

“Dengan Indeks Desa, kita bisa melihat sejauh mana desa telah berkembang dari berbagai sisi. Data ini sangat penting untuk menyusun kebijakan dan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran,” lanjut Surya.

Surya menambahkan, hasil pengukuran ini juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan arah pembangunan berkelanjutan di wilayah perdesaan. Pemerintah daerah akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, pendamping desa, serta masyarakat untuk memastikan setiap desa mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.

“Melalui penguatan inovasi dan penerapan Indeks Desa yang komprehensif, kami berharap seluruh desa di Kalimantan Selatan bisa tumbuh menjadi desa yang mandiri, maju, dan berdaya saing tinggi. Karena kemajuan Banua dimulai dari kemajuan desanya,” tutup Surya. (MRF/RIW/RH)