BANJARBARU – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang lolos dalam seleksi tahun ini bakal diikutsertakan ke tahap lanjutan yakni wajib mengikuti Latsar.
Meski begitu, Latihan dasar yang akan dijalankan oleh pihak penyelenggara dipastikan sangat jauh berbeda dengan penerapan pendidikan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Bahkan, Pemprov telah menunjuk BPSDMD Kalsel sebagai pihak penyelenggara dalam kegiatan latihan dasar (latsar) tersebut.
Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional BPSDMD Kalsel, Ahmad Bagiawan mengatakan, sebagai bentuk pemantapan perannya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalsel. Setidaknya, ini menjadi ajang untuk lebih mengedapankan kualitas serta melanjutkan visi misi Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor yang unggul.
“Menurut Juknisnya memang PPPK nanti akan mengikuti Latsar,” ungkapnya kepada Abdi Persada FM, Jumat (29/10) siang.
Ia memaparkan, masa pelaksanaan latihan dasar (latsar) yang dikhususkan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) itu dipastikan tidak berlangsung lama. Bahkan, waktunya pun lebih dipersingkat lagi dibandingkan CPNS.
“Biar pun statusnya sebagai ASN. Tetapi, latsarnya hanya sebentar saja tidak seperti yang dijalankan oleh calon PNS lainnya,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARBARU – Selama menjadi Gubernur Kalimantan Selatan sejak periode pertama pada 2015 lalu, Sahbirin Noor dinilai sangat mampu membuat pegawai negeri sipil (PNS) bersemangat dalam bekerja sebagai abdi negara.
Diungkapkan Syarifah Norhani yang baru saja menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya untuk masa bakti 30 tahun, sejak kepemimpinan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor sejak periode pertama hingga periode kedua ini sangatlah mampu membangkitkan semangat dalam bekerja.
Syarifah Norhani saat menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya untuk masa bakti 30 tahun
“Sebagai PNS, kami sangat berterimakasih kepada pemerintahan saat ini (Gubernur Sahbirin Noor) yang sangat mendukung atas segala kegiatan yang dilaksanakan, sehingga menimbulkan rasa semangat dalam bekerja,” ungkapnya, Jumat (29/10), melalui sambungan telepon.
Respon baik dan cepat, tambah Syarifah, juga sangat terasa ditunjukkan oleh Paman Birin (sapaan akrab Gubernur Kalsel Sahbirin Noor).
“Ketika apa saja kegiatan yang ingin dilaksanakan, asalkan terkait dengan kepentingan masyarakat pasti diberikan dukungan oleh beliau,” ujarnya.
Syarifah Norhani yang merupakan Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik pada Diskominfo Kalsel ini menyebut, dengan diraihnya Satyalancana Karya Satya ini, menjadi pengingat akan tugas dan kewajiban sebagai seorang birokrat. Sehingga dirinya memastikan untuk terus bekerja secara giat hingga masa pensiun.
“Meski sudah 30 tahun sebagai PNS, namun berinovasi dan berkarya dipastikan tidak akan berhenti sesuai dengan amanah dari Paman Birin,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan pada Biro Administrasi Pimpinan, Bambang Dedi Mulyadi, menyebut melalui penghargaan Satyalancana Karya Satya untuk masa bakti 10 tahun yang ia terima ini, maka ia memastikan untuk bekerja lebih baik lagi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
“Sesuai arahan Paman Birin, kami harus lebih baik lagi (dalam mengabdi) karena ini merupakan sebuah kepercayaan yang diberikan,” sebutnya.
Seperti diketahui, Satyalancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada para Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugasnya dengan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, serta telah bekerja terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Adapun untuk Pemprov Kalsel, pada Rabu (27/10) kemarin, penghargaan Satyalancana Karya Satya untuk masa bakti 10, 20 dan 30 tahun di disematkan oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor kepada 30 PNS secara simbolis di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel dari total 1.450 PNS. Yang mana 1.420 lainnya mengikuti melalui daring sebagai bagian dari penerapan protokol kesehatan COVID-19. (ASC/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kota Banjarmasin menggelar Webinar Gerakan Nasional Literasi Digital “Memasuki Era Digital bersama Literasi yang Tepat “ secara virtual, Jumát (29/10/2021) sore.
Keynote Speech yang disampaikan oleh Walikota Banjarmasin H. Ibnu Sina, di pandu moderator Amal Bastian, Key Opinion Leader Farras Ardiana dengan narasumber Dr. Moj. Shofiytul Huda, M.F. Ketua NU Care, Hj. Masriah, S.Pd Waka Kesiswaan SMKS Isfi Banjarmasin, dan Shodiehin, S.Pd Guru SMKS Isfi Banjarmasin.
Perilaku bersosial media di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau sering disebut Undang-undang ITE. Beberapa hal yang diatur di antaranya mengenai pencemaran nama baik, penghinaan SARA, dan perdagangan elektronik.
Media sosial kini hadir dapat digunakan dalam berbagai hal, mulai dari hal-hal yang baik hingga hal-hal yang buruk. Seiring dengan pesatnya perkembangan internet dan media sosial, meningkat pula munculnya kejahatan siber.
Waka Kesiswaan SMKS Isfi Banjarmasin Hj. Masriah, S.Pd menjelaskan kejahatan di media sosial dapat dihindari dengan cara menggunakan internet dan media sosial sesuai dengan porsi dan kebutuhannya.
“ Penggunaan internet tanpa kontrol bisa memungkinkan hal-hal yang tidak diinginkan atau bahkan hal buruk bisa terjadi, maka hendaknya kita apabila menggunakan media sosial itu jaga sikap dan etika kita ” ungkapnya.
Sikap dan etika perlu ditunjukkan dengan cara menghargai pendapat orang lain yang berupa postingan, gambar, dll. Bahasa sopan dan santun terhadap lawan bicara juga diterapkan agar tidak menyinggung perasaan lawan bicara di internet atau di media sosial.
Manfaatkan internet dan sosial media semaksimal mungkin untuk kebaikan, banyak hal-hal positif yang bisa dilakukan, seperti : memamerkan skill, kemampuan, kreatifitas bahkan bisa digunakan untuk media pemasaran.
“ Penggunaan internet dan media sosial ini tidak dapat dipungkiri bahwa sangatlah dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, maka bijaklah dalam menggunakannya.” tutupnya.
Media sosial dapat memberikan pengaruh besar bagi kehidupan kita, baik pengaruh baik maupun pengaruh buruk, maka tentukanlah apa yang menjadi tujuanmu dalam bermedia sosial. (RILIS)
BANJARBARU – Pemerintah kota (Pemko) Banjarbaru berencana membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di dua titik wilayah di kota Idaman ini pada tahun 2022.
JPO ini nantinya akan di bangun di wilayah yang memiliki kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi yaitu di Jalan A Yani KM 34 tepatnya di samping SPBU Coco kelurahan Loktabat Utara dan di Landasan Ulin tepatnya di depan pondok pesantren Al-Falah Putera.
“Meliat kepadatan lalu lintas di kota Banjarbaru terutama di jalan Ahmad Yani dan titik rawan lain serta banyak warga penyeberang jalan, maka untuk kelancaran lalu lintas dan keselamatan penyeberang jalan, Pemko berencana akan membangun JPO,” ucap Wali kota Banjarbaru M Aditya Mufti Ariffin pada Jumat (29/10).
Sementara itu Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota Banjarbaru, M Adi Maulana mengatakan meskipun Dana Insentif Daerah (DID) sudah di keluarkan, pemko Banjarbaru masih menunggu perijinan dari Balai Jalan Nasional.
Kabid Bina Marga Dinas PUPR kota Banjarbaru, M Adi Maulana
“Karena melintasi jalan Nasional maka secara aturan, pembangunan maupun pemanfataan jalan yang menjadi ruas jalan milik Nasional kita harus meminta ijin kepada mereka (Balai Jalan Nasional),” jelas Adi.
Menurut Adi, secara prinsip pembangunan JPO diperbolehkan oleh Balai Jalan Nasional. Namun harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu salah satunya tidak adanya unsur komersil.
“Tidak boleh ada program semacam CSR (Corporate Social Responsibility) ataupun memakai dana dari swasta dengan perjanjian diperbolehkan memasang iklan justru malah sangat dilarang,” jelasnya lagi.
Meski begitu lanjut Adi, JPO nantinya tetap akan di bangun sebagus dan seindah mungkin. Karena selain untuk keselamatan penyeberang jalan, juga sebagai ikon yang baru untuk kota Banjarbaru.
“Jika sudah mendapatkan ijin, harapan kami bulan Maret tahun 2022 pembangunan JPO sudah mulai dapat dikerjakan, sehingga dapat diperkirakan pada bulan Oktober 2022 pembangunannya sudah selesai,” tutup Adi. (TR21-01/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kejuaraan Karate Piala Ketua KONI Kota Banjarmasin resmi digelar, usai dibuka resmi oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.
Gubernur Kalsel menerima cindera mata karikatur dari panitia
Pelaksanaan kejuaraan tersebut di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Hasanuddin Banjarmasin, Jumat (29/10).
Dalam sambutannya Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan tentunya, memberikan apresiasi kepada pengurus FORKI Banjarmasin, yang telah menyelenggarakan pertandingan Karate Se-Kalimantan ini.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan selalu pengurus FORKI Kalsel mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada pengurus FORKI Banjarmasin atas terselenggaranya acara ini,” ucapnya.
Paman Birin berpesan, dalam pertandingan karate ini, hendaknya para atlet dan juri untuk dapat menjaga sportifitas dan kejujuran dalam pertandingan.
“Kami berharap pada kejuaraan karate piala Ketua KONI Kota Banjarmasin ini dapat menemukan atlet atlet karate yang hebat di provinsi ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Paman Birin meminta pada kejuaraan karate ini, untuk terus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat.
“Pada pelaksanaan kejuaraan saat ini, tentu akan berbeda dengan kejuaraan sebelumnya. Mengingat, pada saat ini masih pandemi COVID-19 ini, meski status PPKM telah melandai di Provinsi Kalimantan Selatan,” tuturnya.
Oleh karena itu, lanjut Paman Birin, pihaknya meminta kepada seluruh peserta pertandingan karate ini, agar tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat.
“Kami berharap, seluruh peserta karate ini telah divaksin, serta dilakukan swab antigen, sehingga kejuaraan ini terbebas dari paparan COVID-19,” ucap Paman Birin. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali mempelajari kegiatan kedewanan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat (29/10).
Rombongan wakil rakyat Kabupaten Gunung Mas tersebut diterima oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas bersama Kabag Persidangan, Hukum, AKD dan Layanan Aspirasi Sektretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini.
Pada kesempatan itu, Suripno Sumas menyampaikan beberapa kegiatan kedewanan, diantaranya yang baru pada Tahun 2021 berupa penyebarluasan dan sosialisasi Peraturan Daerah (sosper).
“Awalnya Sosper sekali dalam sebulan, tapi sejak Oktober 2021 dua kali dalam sebulan,” katanya.
Menurut Suripno, tujuan Sosper tersebut sebagai kewajiban moril bagi anggota Dewan untuk menyebarluaskan Perda yang merupakan produk legislatif bersama pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel.
Selain itu, agar masyarakat Kalsel secara luas mengetahui, dan pada gilirannya turut berpartisipasi menyukseskan pelaksanaan Perda tersebut, ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kota Banjarmasin tersebut.
“Kemudian yang terbaru pada Oktober ini, kami melaksanakan sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, agar agar keadaan kita tetap kondusif, baik secara daerah maupun nasional,” ucapnya.
Sementara Kabag Persidangan Hukum AKD dan Layanan Aspirasi Setwan Kalsel, M. Jaini menambahkan, tentang proses pembuatan Perda, baik dari eksekutif/Pemprov maupun inisiatif Dewan setempat.
“Kini DPRD Kalsel mulai melakukan pembahasan Raperda Provinsi Kalsel Tahun 2022 yang penyampaian Nota Keuangan/RAPBD tersebut oleh Gubernur Sahbirin Noor pada rapat paripurna Dewan kemarin (28/10),” katanya.
Sedangkan masalah-masalah lain terkait rencana kerja (Renja) Dewan, lanjut Jaini, mungkin tidak jauh berbeda dengan daerah lain atau tergantung situasi dan kondisi setempat. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dengan penuh semangat dan sikap yang humanis serta memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki, dikesempatan kali ini Pangkalan TNI AL (Lanal) Banjarmasin kembali menyelenggarakan Serbuan Vaksinasi Maritim secara massal bertempat dikantor Camat Bumi Makmur Kab. Tanah Laut, pada Jum’at (29/10).
Diketahui, sebagian masyarakat tersebut masih banyak ditemukan yang belum terjamah Vaksinasi, baik dosis pertama maupun ke-2, dengan kehadiran Tim Vaksinator gabungan dari Balai Pengobatan (BP) Lanal Banjarmasin, Puskesmas Bumi Makmur, Puskesmas Kurau dan Puskesmas Padang Luas, mereka sangat bersyukur dan antusias mengikutinya.
Dengan pedoman protokol kesehatan yang ketat, gelar Serbuan Vaksinasi Maritim tahap pertama ini menggunakan Vaksin jenis Astra Zeneca dan Sinovac dan diikuti oleh warga pesisir, pelajar, pedagang dan para Manula dari Desa Sungai Rasau, Pantai Harapan, Handil Suruk, Handil Birayang Bawah, Kurau Utara, Handil Maluka, Handil Gayam, Handil Bapirik, Handil Labuhan Amas dan Desa Bumi Harapan.
Serbuan Vaksinasi yang ke-51 ini, dengan jumlah peserta 123 orang dan semuanya berhasil divaksinasi dengan aman dan sehat.Terhitung jumlah keseluruhan dari bulan Juni sejak dimulainya Serbuan Vaksinasi dibeberapa tempat sampai dengan saat ini, Lanal Banjarmasin sudah berhasil dan sukses memvaksinasi 17.864 orang.
Danlanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Herbiyantoko, M.Tr. Hanla didampingi perwira stafnya saat meninjau mengatakan, Serbuan Vaksinasi ini dalam rangka membantu program pemerintah untuk mensukseskan percepatan penanggulangan penyebaran Wabah Covid-19 dan sebagai upaya membangun pemerataan Herd Immunity (Kekebalan Kelompok) dilingkungan masyarakat supaya aman terhindar dari serangan Virus.
“TNI Angkatan Laut Banjarmasin tetap komitmen dan akan terus kebut pemerataan Vaksinasi secara massal agar tercapai hasil yang maksimal, harapannya segera memutus mata rantai Covid-19 secara totalitas, agar musim Pandemi ini cepat selesai, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dan beradaptasi dengan normal,” ucap Herbiyantoko. (HUMASTNIAL-MRF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan bangga, Pemerintah Provinsi Kalsel, telah meraih penghargaan sebagai daerah pelayanan perlindungan konsumen nasional.
Wakil Gubernur Kalsel (sasirangan) saat menerima penghargaan dari Menteri Perdagangan RI
Kepada Abdi Persada FM, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani, pada Jumat (29/10) menjelaskan, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Perdagangan sejak tahun 2017, telah melaksanakan berbagai upaya, antara lain edukasi konsumen dan sosialisasi perlindungan konsumen bagi pelajar, mahasiswa, pelaku usaha, tokoh agama dan masyarakat, pendidik, serta UMKM. Dengan tujuan memberikan perlindungan konsumen, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen dalam melindungi dirinya dari tindakan yang merugikan, sehingga mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, yang juga untuk menjadikan pelaku usaha yang jujur serta bertanggung jawab.
“Kami biasanya melakukan pengawasan terhadap barang beredar secara berkala, bekerjasama dengan BPOM, dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Dinas dan instansi terkait lain,” ucapnya.
Birhasani menyampaikan, saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga telah membentuk Badan Penyelesaiaan Sengketa Konsumen (BPSK), untuk memfasilitasi upaya penyelesaian yang terjadi antara masyarakat konsumen dengan pelaku usaha, guna menegakkan keadilan sesuai norma-norma hukum.
Sejak dibentuknya BPSK pada tahun 2017, terjadi peningkatan pengaduan sengketa oleh konsumen terhadap pelaku usaha.
“Tahun 2017 pengaduan sebanyak 14 kasus, tahun 2018 sebanyak 35 pengaduan dan pada masa pandemi tahun 2020 sampai dengan Juni 2021 sebanyak 35 kasus, semua pengaduan tersebut, setelah melalui proses persidangan sesuai prosedur sebagian besar dapat diselesaikan dengan baik, meski ada beberapa kasus yang disepakati oleh kedua belah pihak harus dilanjutkan ke tingkat pengadilan,” katanya panjang lebar.
Lebih lanjut Birhasani menambahkan, langkah Pemerintah Provinsi Kalsel untuk terus mendorong terwujudnya perlindungan konsumen, melalui berbagai program menjadikan konsumen yang mampu, mandiri, dan cerdas, yang mengerti akan hak dan kewajibannya, serta teliti dan selektif sebelum membeli, agar lebih mengutamakan menggunakan produk dalam negeri. Begitupun juga pelaku usaha diharapkan jujur dan bertanggung jawab akan keselamatan, kesehatan dan keamanan konsumen, sehingga terwujud hubungan yang harmonis antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga mampu mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan.
“Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Banjarmasin, sudah dianggap sebagai solusi dan alternatif, sebagai upaya penyelesaian sengketa konsumen di Kalimantan Selatan, guna membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dengan pengusaha secara gratis,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)
JAKARTA – Citra Kalimantan Selatan (Kalsel) sebagai daerah komitmen terhadap upaya peningkatan pelayanan publik di skala nasional makin bersinar.
Kali ini penghargaan nasional dianugerahkan oleh Kementerian Perdagangan RI sebagai daerah terbaik pelayanan perlindungan konsumen.
Penghargaan tersebut diberikan atas konsistensi daerah mempertahankan kinerja penyelenggaraan perlindungan konsumen yang baik.
(kiri ke kanan) Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Wakil Gubernur dan Bupati Tala berfoto bersama usai menerima penghargaan
Bertempat disalah satu hotel berbintang di Jakarta, Puncak Perayaan Hari Konsumen Nasional Tahun 2021, digelar pada Kamis malam (28/10). Wakil Gubernur Muhidin mewakili Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menerima penghargaan di bidang pelayanan perlindungan konsumen tersebut.
Mengusung Tema “Perlindungan Konsumen Menuju Indonesia Maju” dan Sub Tema “Konsumen Berdaya,Pulihkan Ekonomi Bangsa”, Kalsel menorehkan sejarah sebagai salah satu dari enam daerah yang berkomitmen kuat di bidang perlindungan konsumen.
Melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag RI pada Puncak Perayaan Hari Konsumen Nasional 2021, diberikan penghargaan kepada enam Pemerintah Daerah Provinsi Peduli Perlindungan Konsumen (PDPPPK) Tahun 2020. Yakni Kalisel, Maluku, Papua Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Jambi, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi dalam sambutannya mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas penghargaan Daerah Terbaik Peduli Perlindungan Konsumen yang diberikan kepada enam Gubernur dan penghargaan Daerah Tertib Ukur kepada enam Bupati dan Walikota.
Mendag berharap capaian tersebut dapat menginspirasi daerah-daerah lain, sehingga seluruh wilayah Indonesia nantinya adalah wilayah yang peduli pada perlindungan konsumen.
Tujuan utama perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri. Selain itu, juga untuk menumbuhkan perilaku tanggung jawab dari para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan berusaha.
“Konsumsi Indonesia memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pada quartal II 2021 konsumsi tumbuh 5,9 persen. Hal ini membuktikan konsumen sudah memiliki daya beli dan mempercayai perekonomian Indonesia,” jelas Mendag Lutfi.
Sementara itu Wakil Gubernur Kalsel H Muhidin mengungangkao syukur dan terima kasih atas kepercayaan pemerintah yang dalam beberapa bulan terakhir mengapresiasi kinerja pemerintahan dinakhodai Paman Birin.
Menurut Wagub Muhidin, semua prestasi yang diraih adalah berkat kerja kolektif dan partisipasi segenap komponen masyarakat.
“Semua sektor peran aktif dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan hingga Kalsel bisa kembali meraih penghargaan nasional,” ucapnya.
Terkait upaya meningkatkan perlindungan konsumen, pria yang juga pernah menjabat Walikota Banjarmasin dan anggota legislatif Provinsi Kalsel ini mengatakan, salah satu langkah penting mewujudkan perlindungan konsumen Indonesia dan Kalsel adalah memelihara semangat kolaborasi dan kepedulian.
“Ini tanggung jawab kita bersama. semua harus saling bersinergi,” harap Muhidin. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengapresiasi dan berterima kasih kepada jajaran Badan Penyelanggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) yang membantu pemerintah daerah dalam penanggulangan penyebaran COVID-19 melalui program vaksinasi massal.
Gubernur Kalsel (sasirangan) menyerahkan secara simbolis santunan pekerja
BP Jamsostek Banjarmasin menyediakan 4.000 dosis vaksin COVID-19 yang diberikan kepada masyarakat pekerja di Kota Banjarmasin dan sekitarnya, dalam dua tahap.
Tahap pertama digelar Kamis (28/10) dan berikutnya dijadwalkan 28 November mendatang.
“Saya atas nama pemerintah provinsi Kalimantan Selatan Selatan berterima kasih atas gerakan yang dilaksakan BP Jamsostek yang telah melaksanakan vaksinasi,” ujar Gubernur yang biasa disapa Paman Birin ini,
Dikatakannya, vaksinasi merupakan sebuah upaya yang sangat penting agar mendapatkan perlindungan diri terhadap kemungkinan terpapar oleh COVID-19, kendati bukan berarti tidak bisa terpapar. Tapi setidaknya, jika sudah divaksinasi, seseorang sudah memiliki imunitas yang dapat membantu meringankan gejala yang diderita, atau bahkan tanpa memiliki gejala sama sekali, serta meminimalisir potensi terjadinya kejadian yang fatal.
“Percepatan vaksin menjadi cara ampuh untuk percepatan penanggulangan COVID-19, dan pemerintah menargetkan 70 persen masyarakat tervaksin hingga akhir tahun ini,” ujar Paman Birin.
Di Provinsi Kalsel lanjutnya, angka vaksinasi sudah mencapai 35 persen untuk dosis pertama dan di atas 21 persen dosis kedua. Angka tersebut terus ditingkatkan dan kerjasama semua pihak tentunya sangat diperlukan agar target capaian bisa diraih secepatnya.
“Saling bersinergi dalam mencapai target vaksinasi ini. Sinergi TNI, Polri, swasta, termasuk seperti BP Jamsostek seperti ini, diharapkan berjalan dengan baik,” harap Paman Birin.
Dengan melakukan vaksin, berarti berupaya menjaga diri sendiri, keluarga dan lingkungan terhadap kemungkinan terpapat COVID-19. Dengan kata lain, vaksinasi adalah membentuk kekebalan kelompok.
“Mari kita jadikan momentum vaksinasi sebagai upaya bersama menanggulangi Covid-19, tentu dengan tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan pakai sabun,” ujar gubernur lagi.
Tak lupa gubernur mengingatkan masyarakat atau perusahaan yang belum memanfaatkan keberadaan BP Jamsostek, supaya menjadi kepesertaan, karena banyak manfaat yang diberikan BP Jamsostek bagi pekerja dan keluarga atau ahli waris.
Sementara itu, Direktur Umum dan SDM BP Jamsostek, Abdur Rahman Irsyadi mengatakan, Kota Banjarmasin merupakan lokasi ke-23 di Indonesia yang dialksanakan vaksinasi massal dengan melibatkan pekerja peserta BP Jamsostek.
“Total yang divaksin mencapai 107.000 orang, tersebar di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Vaksinasi Bersama BP Jamsostek ini diselenggarakan di berbagai wilayah secara konsisten bagi pekerja Indonesia. Tujuan vaksinasi pasti untuk mendukung pemerintah mempercepat pembentukan herd immunity atau kekebalan komunal dengan memberikan vaksinasi kepada setidaknya 70 persen penduduk Indonesia.
Langkah ini merupakan salah satu cara agar pandemi COVID-19 dapat segera berakhir dan peserta kegiatan vaksinasi ini mayoritas berasal dari kalangan, pekerja dan terbuka pula untuk masyarakat umum.
Kegiatan vaksinasi ini dianggap penting untuk dilakukan bukan hanya sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah tapi juga bentuk kepedulian BP Jamsostek kepada masyarakat, khususnya para pekerja.
Di acara pembukaan yang dihadiri Deputi Direktur Wilayah Kalimantan BP Jamsostek, Rini Suryani itu, dilakukan penyerahan secara simbolis uang klaim oleh Gubernur Kalsel kepada keluarga pekerja, dan kartu peserta bagi mitra Gojek dan atlet difabel yang akan mengikuti Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI 2021 yang berlangsung di Papua. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
