Kategori: News

BANJARMASIN – Besarnya klaim pasien COVID-19 di RSUD Ulin Banjarmasin, membuat Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke RSUD Ulin Banjarmasin, terkait pengawasan terhadap proses dan pembayaran klaim COVID-19 di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, Selasa (16/11).

Kedatangan anggota Komisi IX DPR RI tersebut disambut Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan diwaliki Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Faried Fakhmansyah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan M. Muslim, Plt Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zoelkarnain Akbar, jajaran petinggi RSUD Ulin Banjarmasin, serta lainnya.

Dalam sambutannya yang dibacakan Faried, diharapkan dengan adanya kunjungan dari DPR RI ini, maka klaim pembayaran COVID-19 dapat lebih baik lagi.

“Dengan kedatangan Komisi IX DPR RI ke RSUD Ulin Banjarmasin, diharapkan akan meningkatkan pelayanan dan pembayaran klaim pasien COVID-19,” ucapnya.

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini mengatakan, untuk kasus COVID-19 saat ini untuk pasien semakin mengalami penurunan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Meski melandai tetapi seluruh warga tetap diminta untuk terus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat, seperti terus memakai masker serta lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, kedatangan mereka ke RSUD Ulin Banjarmasin ini, dalam rangka untuk mengetahui kondisi klaim pembayaran pasien COVID-19 di RSUD Ulin Banjarmasin.

“Setelah mendengar penjelasan langsung, maka Komisi IX DPR RI tentunya akan memberikan bantuan dan dukungan, untuk kelancaran dari pembayaran klaim pembayaran pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Ulin Banjarmasin,” ungkapnya.

Sedangkan Plt Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zoelkarnain Akbar mengungkapkan, klaim pembayaran pasien COVID-19 yang tidak bisa dibayarkan karena secara klinis tidak memenuhi syarat sebesar Rp 6, 7 M.

“RSUD Ulin Banjarmasin telah menyampaikan hal tersebut kepada Komisi 9 DPR RI, mengingat klaim yang tidak bisa dibayarkan tersebut cukup besar, bagi RSUD Ulin Banjarmasin,” ucapnya.

Uzzak berharap, dengan kedatangan anggota Komisi 9 DPR RI tersebut, dapat menyelesaikan permasalahan klaim BPJS pasien COVID-19 di RSUD Ulin Banjarmasin.

“Tentu kami berharap klaim pasien COVID-19 ini dapat segera terbayarkan,” ujar Izzak. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalimantan Selatan dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI melakukan penanaman pohon di lahan seluas 19,7 hektar yang dihibahkan oleh Pemprov Kalsel, di Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Senin (15/11).

Tak hanya diikuti oleh jajaran BPSDMD Kalsel dan LAN RI, kegiatan ini juga dihadiri anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda yang sekaligus menyaksikan rencana pembangunan tanah yang diketahui sekarang sudah menjadi hak kepemilikan LAN RI di Banjarbaru.

Kepala LAN RI, Adi Suryanto mengungkapkan, sangat mengapresiasi dengan kegiatan tersebut. Bahkan, menanam satu pohon sudah menyumbangkan satu oksigen untuk paru-paru dunia.

“Setidaknya membuat bermanfaat dan tidak bagi orang lain tidak salah. Ini merupakan gerakan yang sangat positif sekali dan mendukung dengan adanya program gerakan menanam pohon,” ungkapnya.

Bahkan, dirinya mengajak masyarakat Indonesia khususnya di Kalsel untuk mempertahankan kelestarian alam dengan cara melakukan reboisasi atau penanaman kembali.

“Ayo, sama-sama kita melakukan hal kebaikan. Karena ini merupakan langkah nyata sebagai bentuk kontribusi kita terhadap alam,” imbuhnya.

Kepala BPSDMD Provinsi Kalsel, Muhammad Nispuani menghimbau, agar gerakan menanam pohon ini terus digalakkan. Bahkan, program tersebut merupakan langkah atau pencegahan dari berbagai macam bencana termasuk resiko banjir.

“Pohon yang kami tanam disini bersama Kepala LAN RI seluruhnya yang bisa menyerap air, seperti durian, kepala gading, durian dan lain-lain masih banyak lagi. Tentu, kita berharap ini menjadi manfaat baik bukan hanya bisa dinikmati tetapi juga dapat membantu mencegah banjir,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Kabid Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional BPSDMD Provinsi Kalsel, Ahmad Bagiawan. Menurutnya, tidak hanya gerakan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalsel yang diambil sebagai contoh. Namun, peran masyarakat saat ini juga dibutuhkan.

“Kerjasama ini diharapkan bisa terus tumbuh sehingga dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup selanjutnya, tentu anak dan cucu kita,” ujarnya.

Sementara itu, lahan yang dihibahkan Pemprov Kalsel untuk Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dengan luas 19,7 hektar, di Kecamatan Cempaka, Banjarbaru dan disaksikan oleh Komisi II DPR RI itu akan dibangun kantor sekretariat, GOR, masjid, gedung pembelajaran, auditorium. (BPSDMD-RHS/RDM/RH)

BANJARMASIN – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kalsel, Senin (15/11).

Mereka mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel untuk mengajukan gugatan atau uji materi terhadap Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020. Pasalnya, Undang-Undang yang dijanjikan akan menjadikan tata kelola pertambangan menjadi lebih baik dinilai tidak terealisasi.

“Kami ingin melalui DPRD Kalsel melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi,” kata Ketua KAKI Kalsel, Ahmad Husaini.

Selain itu, dengan undang-undang baru tentang tata kelola pertambangan ini, menurutnya, hak otonomi daerah dikebiri dan pengelolaan hasil bumi menjadi sistem sentralistik.

“Berdasarkan data yang kami dapat, ada 400 izin tambang di Kalsel. Sedangkan Kalsel hanya mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang jumlahnya kecil,” ungkapnya.

Husaini mengharapkan Kalsel jangan hanya tertimpa bencana alamnya saja sebagai dampak dari pertambangan. Karenanya, KAKI Kalsel akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga ke pemerintah pusat dengan melakukan unjuk rasa ke Kementerian ESDM dan Kemendagri.

Sementara, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menyambut baik aksi unjuk rasa yang digelar oleh rombongan KAKI Kalsel tersebut. Pasalnya, ia menganggap penyampaian aspirasi merupakan hal yang wajar selama digelar secara sehat sebagai wujud pengawalan kebijakan pemerintah dari rakyat.

“Saya sudah melihat tuntutan-tuntutan yang diutarakan oleh teman-teman KAKI Kalsel. Apa yang disampaikan dinda Husaini tadi sangat positif. Karena sebagai pemerintah provinsi kita kehilangan otonominya dalam sektor pertambangan,” katanya.

Tentu juga, menurut Supian, momentum ini sangat baik untuk KAKI Kalsel menggugat dan mengevaluasi kebijakan pemerintah pusat terkait pengambil alihan kewenangan tersebut.

“Pada intinya saya mewakili seluruh rakyat di Provinsi Kalsel mengacungi jempol atas statement positif semacam ini, tentu jumlah kami sangat terbatas, karenanya perlu masukan-masukan dari para masyarakat atau para LSM,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan apresiasi kepada Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Kalsel yang ikut berperan dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan kehidupan masyarakat di Banua.

Hal itu disampaikan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda Kalsel, Fathurrahman pada acara pembukaan Seminar bertema “Peran FPK Dalam Memperkokoh Harmoni Nasional di Era Pandemi COVID-19” di salah satu hotel di Banjarmasin, Senin (15/11).

“Dinamika terkini yang perlu kita waspada adalah kewaspadaan terhadap pihak tertentu yang memanfaatkan situasi pandemi untuk memecah belah persatuan bangsa kita,” katanya.

Cukup banyak kebijakan dalam penanganan pendemi yang menimbulkan pro dan kontra, lanjut Gubernur, terkadang kebijakan penangangan pandemi digiring ke arah politik dan kekuasaan. Termasuk beredarnya berita-berita bohong atau hoax di tengah masyarakat yang ujung-ujungnya mereka ingin dibenturkan satu sama lain. Namun masyarakat tidak terpancing dengan “penggorengan” isu-isu pandemi sebagai sebuah rekayasa.

“Hingga saat ini, isu-isu tentang vaksin yang tidak aman dan tidak halal, tidak terbukti! Kenyataannya vaksin terbukti efektif untuk menangkal penyebaran COVID-19 sehingga kasusnya terus melandai,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua FPK Kalsel, Hasim Kadir mengatakan tujuan dilaksanakan kegiatan seminar ini, antara lain untuk memantapkan pemahaman tentang empat wawasan kebangsaan kepada para peserta yang terdiri dari para pengurus, tokoh masyarakat, tokoh agama dan mahasiswa.

“Sehingga kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bisa tetap terjaga,” tambahnya.

Hadir sebagai Nara Sumber dalam kegiatan ini yaitu Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kalsel Heriansyah, Rektor UIN Antasari Prof Mujiburrahman dan Perwakilan Korem 101 Antasari. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Momen peringatan HUT ke-76 PGRI dan Hari Guru Nasional Tahun 2021 tingkat Provinsi  Kalsel, yang digelar disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Senin (15/11), membuat Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor secara spontan menyanyikan lagu Hymne Guru. Sontak para guru dan tamu undangan yang berhadir, menyanyikan bersama lagu untuk para guru tersebut.

Bagi Gubernur yang akrab disapa Paman Birin, lagu Hymne Guru ini sangat luar biasa, memiliki makna yang mendalam bagi dirinya. Karena guru memiliki jasa yang luar biasa bagi dunia pendidikan dan pembentukan pribadi siswa.

“Bagi saya, guru sangat luar biasa. Jasa-jasanya tidak akan pernah dilupakan. Saya dan kita semua yang berada di sini, tidak lepas dari peran dan jasa dari seorang guru,” ucapnya tulus.

Di momen ini pula, Paman Birin teringat waktu menjadi siswa SMP. Ia bercerita perjuangan untuk sekolah meski dengan keterbatasan ekonomi keluarganya.

Paman Birin bercerita, setiap hari hanya diberi uang jajan Rp50. Sementara untuk pergi ke sekolah saat itu, harus menggunakan transportasi getek dengan membayar Rp25 untuk satu kali naik. Sehingga uang sakunya habis untuk biaya pulang dan pergi sekolah.

Namun berkat kegigihan dan tekadnya untuk mengenyam pendidikan, Paman Birin tetap bersekolah. Ia tidak segan dan malu untuk membantu para gurunya mengerjakan sesuatu.

“Alhamdulillah, berkat saya rajin membantu guru, terkadang saya dapat uang jajan dari guru, bahkan SPP saya dibayarkan oleh guru,” kenangnya.

Paman Birin berharap, momen peringatan HUT ke-76 PGRI dan Hari Guru Nasional Tahun 2021 tingkat Provinsi Kalsel, dapat menjadi semangat bagi para guru untuk terus mengabdi dan mendidik generasi banua.

Paman Birin juga terus mendorong kesejahteraan bagi para guru, khususnya bagi guru honorer maupun PTT.

Salah satunya bekeja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan bagi para guru honorer dan PTT yang tergabung dalam PGRI Provinsi Kalsel dan dalam naungan Dinas Pendidikan Provinsi  Kalsel.

Sementara itu, Ketua PGRI Prov Kalsel, HM Hatta HS menyampaikan terima kasih atas kepedulian Paman Birin terhadap para guru.

Ia bersama anggota akan terus berupaya untuk mengingkatkan kesejahteraan dan profesionalitas para guru di Kalsel. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)

Pertama di Indonesia, Gubernur Menjabat Sebagai Ketua KORMI

BANJARMASIN – Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi Kalimantan Selatan.

Terpilihnya Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini, pada pelaksanaan Musproblub di Mahligai Pancasila, Minggu (14/11).

Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan M Nasir selaku penerima mandat pelaksana mengatakan, digelarnya Musproblub KORMI Kalimantan Selatan, untuk memilih Ketua KORMI Kalimantan Selatan.

“Digelarnya Musproblub ini untuk memilih Ketus KORMI yang baru,” ucapnya.

Menurut Nasir, setelah melalui sidang pemilihan Ketua KORMI maka terpilih secara aklamasi Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sebagai Ketua KORMI Provinsi Kalimantan Selatan.

“Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor terpilih berdasarkan musyawarah seluruh peserta, yang menunjuk gubernur secara aklamasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabid SMA Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Madun, selaku Penerima mandat Gubernur Sahbirin Noor, untuk mewakili pada Pemilihan Ketua KORMI Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan, Gubernur bersedia menjadi Ketua KORMI Provinsi Kalimantan Selatan, dan siap memajukan KORMI Kalimantan Selatan kedepannya.

“Gubernur bersedia menjadi Ketua KORMI Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Sedangkan, lanjut Madun. untuk pelaksanaan pelantikan akan dilaksanakan pada pekan depan, yang rencananya akan dilakukan di Kiram.

“Kami meminta waktu untuk pelantikan,” ucapnya.

Sedangkan, Ketua KORMI Nasional Hayono Isman mengatakan, terpilihnya Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sebagai Ketua KORMI ini, merupakan sejarah pertama untuk KORMI di tanah air. Gubernur menjabat sebagai Ketua KORMI.

“Terpilihnya Gubernur Kalsel Sahbirin Noor ini merupakan sejarah pertama di KORMI, gubernur menjabat sebagai ketua,” ujarnya.

Haryono berharap, dengan kepemimpinan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan ini, KORMI Provinsi Kalimantan Selatan akan semakin maju.

“Kami berharap masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan akan semakin gemar untuk berolahraga,” ucap Haryono. (SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Perhelatan akbar  Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Papua 2021, Sabtu (13/11) resmi ditutup langsung Presiden RI Joko Widodo.

Hasilnya tuan rumah Papua berhasil menjadi juara umum dengan meraih total 295 medali, dengan rincian 127 emas, 87 perak, dan 93 perunggu.

Angka ini mengungguli Jabar yang berada di posisi kedua dengan 110 emas, 92 perak, dan 75 perunggu. Jawa Tengah berada di urutan ketiga dengan 89 emas, 60 perak, dan 76 perunggu.

Dan paling mengejutkan posisi keempat ditempati Provinsi Kalimantan Selatan dengan rincian medali, 41 emas, 43 perak dan 47 Perunggu.

Untuk skala regional di Pulau Kalimantan, Kalsel tercatat satu satunya daerah yang berhasil masuk empat besar nasional peraih medali terbanyak.

Gubernur Kalimantan Selatan Dr. (HC) Sahbirin Noor S.Sos, MH, atau Paman Birin, saat dikonfirmasi mengungkapkan syukur mendalam atas keberhasilan tim dan  para  atlet perparnas Kalsel hingga mengharumkan nama baik daerah.

“Saya ucapkan selamat dan sukses kepada seluruh para atlet, dan pelatih atas perjuangan hebat, meski di tengah keterbatasan mampu meraih prestasi gemilang.  Kami semua bangga dan salut,”  ucapnya, pada Minggu (14/11).

Paman Birin memuji semangat dan perjuangan para atlet Peparnas 2021, hingga mampu menyabet peringkat empat, daerah peraih medali terbanyak.

Gubernur kelahiran 12 November 1967 ini mengapresiasi perjuangan tanpa kenal lelah seluruh atlet, meski di tengah segala keterbatasan.

Gubernur Kalsel ini juga memuji keberhasilan Tim PON Kalsel di Papua 2021,  yang juga telah menorehkan perjuangan terbaik untuk daerah.

Pariano, peraih emas untuk cabang angkat berat  di Peparnas Papua, atas nama atlet mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Proviisi Kalsel, khususnya Gubernur Paman Birin yang menurutnya sangat peduli.

“Beliau tidak hanya memberikan semangat atau pembinaan, tapi juga mengerti keinginan para atlet,” ucapnya.

Ketua National Paralympic Comitte (NPC) Kalimantan Selatan Ahmad Firdaus, mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Kalsel dan seluruh pihak, atas perhatian nyata kepada seluruh tim dan  atlet hingga mampu meraih prestasi terbaik.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo pada saat menutup secara resmi Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Papua 2021, mengucapkan selamat kepada seluruh para atlet paralimpik.

Presiden juga mengucapkan selamat dan sukses kepada Papua  atas keberhasilan menggelar dua event besar,  Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpik Nasional

“Selamat atas provinsi Papua atas semua prestasinya. Di Peparnas ini provinisi Papua juara umum, meraih medali terbanyak,” kata Jokowi dalam pidato penutupan di laman Sekretariat Presiden. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)