News – Laman 7 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Sambut Hari Jadi ke-76, Dinsos Kalsel Salurkan Ribuan Paket Sembako

Banjarbaru – Dalam rangka menyambut Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi menyiapkan berbagai kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam momentum peringatan hari jadi daerah.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Farhanie mengatakan, rangkaian kegiatan yang disiapkan meliputi anjangsana, penyaluran bantuan sosial, kerja bakti, hingga donor darah yang melibatkan berbagai pihak.

Farhanie menjelaskan, kegiatan anjangsana dijadwalkan berlangsung pada 10 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan bentuk penghormatan dan perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada para Gubernur dan Wakil Gubernur terdahulu yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan Banua.

*Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Muhammad Farhanie*

Selain itu, Dinas Sosial juga akan menyalurkan 5.000 paket sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyerahan secara simbolis akan dilaksanakan pada puncak peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat. Sebanyak 5.000 paket sembako akan disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat, dan penyerahan simbolisnya akan dilakukan pada acara puncak Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Farhanie.

Tidak cukup sampai disitu, Dinas Sosial juga akan ambil bagian pada kegiatan kerja bakti membersihkan masjid dan mushola bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pelaksanaan kegiatan tersebut masih menunggu arahan dari Gubernur Kalimantan Selatan.

“Kerja bakti ini menjadi bagian dari upaya membangun semangat gotong royong sekaligus menjaga kebersihan tempat ibadah. Waktu pelaksanaannya akan menyesuaikan arahan Bapak Gubernur,” katanya.

Pada puncak peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial juga akan menggelar kegiatan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI).

Kegiatan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam aksi kemanusiaan.

Farhanie berharap seluruh rangkaian kegiatan yang disiapkan tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat nilai-nilai kepedulian sosial, kebersamaan, dan semangat melayani yang menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/APR)

Wakil HSS Dinobatkan Sebagai Duta Pepelengasih Kalsel 2026

Banjarmasin – Wakil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berhasil menjadi pemenang Duta Pelelingasih Tingkat Provinsi Tahun 2026. Kepala Dispora Kalsel Pebriadin Hapiz diwakili Kasi Peningkatan Kapasitas dan Kreativitas Pemuda Donny Dwi, sukses menutup kegiatan tersebut pada Rabu (29/7) di Banjarmasin.

“Kami mengapresiasi para peserta yang telah mengikuti kegiatan ini,” ungkap Donny Dwi.

Pihaknya, berharap para peserta Pepelengasih Tingkat Provinsi Tahun 2026 ini, menjadi agen perubahan lingkungan ididaerahnya masing masing.

*Penyerahan hadiah kepada pemenang pertama*

“Dengan langkah mereka di Pepelengasih ini, dapat membawa mereka menjadi agen perubahan bagi lingkungannya,” ujar Donny.

Sehingga, lanjutnya, Duta Pepelengasih ini tidak hanya menjadi role model di media sosial saja.

“Kami juga berharap, Duta Pepelengasih ini dapat menjadi contoh bagi generasi muda lainnya, dalam menjalani hidup dengan lebih ramah lingkungan,” ucap Donny.

Sementara itu, Juri Pepelengasih Tingkat Provinsi Kalsel, Amalia Rezeki, mengapresiasi Dispora Kalsel yang konsisten menggelar pemilihan ini.

“Kami mengapresiasi kegiatan seleksi Duta Pepelengasih terus dilaksanakan,” ucapnya.

Amalia juga memastikan, bahwa kualitas peserta Duta Pepelengasih setiap tahunnya mengalami peningkatan.

“Peningkatan tersebut terlihat dari pergerakan pemuda terhadap lingkungan, dan ternyata memiliki banyak inovasi,” ujarnya lagi.

Diantaranya gerakan pengolahan sampah, hingga konservasi flora dan fauna.

“Begitu juga dengan variasi usia peserta, jika sebelumnya hanya diikuti mahasiswa, kini pelajar SMA ikut pemilihan ini,” ucapnya.

Sedangkan, Pemenang 1 Saiful Ahyar mengatakan, pada pemilihan ini Ia mempresentasikan konservasi tanaman Kemiri.

“Kami sudah mengoptimalkan pemanfaatan tanaman kemiri dari Loksado, menjadi minyak kemiri,” ungkapnya.

Pelestarian dan pemanfaatan tanaman Kemiri bagi masyarakat Loksado ini, perlu terus dilakukan, agar terus terjaga keberadaannya.

Adapun pemenang Pepelengasih Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, yakni:

Pemenang 1, Saiful Ahyar Wakil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Juara 2, Alma Cayani Fairuz Wakil Kabupaten Tanah Bumbu, juara 3 Nayshila Dewi Agustina wakil Kabupaten Kotabaru.

Sementara Juara Harapan 1 Muhammad Abiyyu wakil Kota Banjarmasin, Juara Harapan 2 Rizqi Fairuz Ansari wakil Kabupaten Tanah Bumbu, Juara Harapan 3 Akhmad Zaini Wakil Kota Banjarmasin. (SRI/RIW/APR)

Presentasi Final, 88 Inovasi Terbaik Siap Bersaing di Kalsel Innovation Award 2026

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat budaya riset dan inovasi sebagai fondasi pembangunan daerah melalui pelaksanaan Presentasi Final Kalsel Innovation Award (KIA) Tahun 2026.

Kegiatan yang digelar Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan ini menjadi tahapan akhir penilaian terhadap berbagai inovasi terbaik yang lahir dari perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat umum.

Presentasi final berlangsung selama dua hari, 28–29 Juli 2026, di Aula BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, dimana sebanyak sepuluh inovasi terbaik dari masing-masing kategori memaparkan gagasan dan hasil inovasinya di hadapan dewan juri yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Universitas Lambung Mangkurat, serta Universitas Islam Kalimantan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor mengatakan, inovasi daerah tidak lagi sekadar menghasilkan aplikasi atau sistem baru, melainkan harus mampu menjawab tantangan pembangunan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut Ariadi, Kalimantan Selatan memiliki target pertumbuhan ekonomi sebesar 8,1 persen pada tahun 2029.

“Untuk mencapai target tersebut, diperlukan inovasi yang mampu mendorong transformasi ekonomi, memperkuat hilirisasi sumber daya alam, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendukung terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan,” ucapnya.

Ia menegaskan pembangunan daerah ke depan harus disusun berdasarkan hasil riset sehingga setiap kebijakan memiliki landasan ilmiah yang kuat.

Dengan pendekatan tersebut, inovasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Budaya inovasi harus terus tumbuh di seluruh perangkat daerah. Setiap inovasi harus dapat diterapkan secara berkelanjutan, memberikan solusi atas berbagai persoalan pembangunan, serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat menjelaskan, Kalsel Innovation Award merupakan salah satu instrumen pemerintah daerah untuk membangun ekosistem riset dan inovasi yang semakin kuat sekaligus memberikan apresiasi kepada para inovator daerah.

Ia mengatakan pada KIA 2026, BRIDA berhasil menghimpun 88 inovasi yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat umum, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, hingga lembaga nonpemerintah.

“Seluruh inovasi tersebut telah melalui tahapan seleksi administrasi, penilaian substansi, hingga akhirnya terpilih sebagai finalis untuk mempresentasikan inovasinya di hadapan dewan juri,” sahutnya.

Menurut Thaufik, penghargaan yang diberikan kepada para pemenang tidak hanya berupa uang pembinaan, tetapi juga pendampingan agar inovasi yang dihasilkan dapat direplikasi, dikembangkan, bahkan dikomersialisasikan sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.

“Kami berharap Kalsel Innovation Award tidak hanya menjadi ajang kompetisi tahunan, tetapi menjadi sarana membangun budaya inovasi yang berkelanjutan. Inovasi – inovasi terbaik diharapkan dapat diterapkan lebih luas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing daerah, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan Kalimantan Selatan,” tutup Thaufik. (MRF/RIW/APR)

Jelang HUT ke-76, Ini Pemenang Lomba Tema dan Logo Hari Jadi Kalsel

Banjarmasin – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan melalui UPTD Taman Budaya, sukses menyelenggarakan Lomba Tema dan Logo Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wadah partisipasi masyarakat menyalurkan ide, kreativitas, serta rasa cinta terhadap Banua.

Kepala UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan, Rizal Pahmi menjelaskan, lomba terbuka untuk umum, mulai dari pelajar, mahasiswa, desainer, hingga para pegiat kreatif.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya melibatkan berbagai lapisan masyarakat memaknai perjalanan panjang pembangunan Kalimantan Selatan melalui karya-karya kreatif yang memiliki nilai seni, budaya, dan identitas daerah.

“Melalui lomba ini lahir tema dan logo yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu merepresentasikan semangat kemajuan, kebersamaan, serta kearifan lokal Kalimantan Selatan,” ujar Rizal, pada Selasa (28/7).

Rizal mengatakan, pendaftaran dan pengumpulan karya dibuka sejak 27 Maret hingga 31 Mei 2026. Antusiasme masyarakat pun cukup tinggi. Tercatat sebanyak 42 karya logo dan 56 usulan tema diterima panitia.

Seluruh karya kemudian melalui proses kurasi administrasi dan penilaian awal hingga menyisakan 28 peserta yang memenuhi persyaratan mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

“Penilaian dilakukan secara profesional oleh dewan juri yang berasal dari kalangan seni, desain, dan budaya, dengan mempertimbangkan aspek orisinalitas, filosofi, estetika, relevansi terhadap Hari Jadi Kalimantan Selatan, serta kemudahan penerapan pada berbagai media publikasi,” jelasnya.

*Juara 1 Kategori Tema : Pilihan Gubernur Kalsel*

Lebih lanjut Rizal menambahkan, setelah melalui tahapan penjurian, masing – masing dipilih tiga nominasi terbaik untuk kategori tema dan logo.

Hasil tersebut kemudian dibahas dalam rapat Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan di Ruang Rapat Gedung Mahligai Pancasila sebelum akhirnya disepakati sebagai hasil akhir.

“Kami berharap, penyelenggaraan lomba ini mampu menumbuhkan rasa memiliki, kebanggaan, dan kecintaan masyarakat terhadap Banua,” harapnya.

Tema dan logo terpilih nantinya akan menjadi identitas resmi Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan serta digunakan dalam berbagai kegiatan dan publikasi resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun untuk kategori tema, nominasi pertama diraih Nina Damayanti dengan tema “Tugul Maharagu, Bagawi Laju, Banua Maju”.

Sedangkan
pada kategori logo, nominasi terbaik diraih Muhammad Nafis, yang karyanya dinilai mampu merepresentasikan semangat Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan melalui konsep visual yang kuat dan sarat makna. (TAMANBUDAYAKALSEL-NHF/RIW/APR)

Perkuat Daya Saing Geopark Meratus, Dispar Cetak Pokdarwis Adaptif Berbasis Digital dan Kearifan Lokal

Tanah Bumbu – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai ujung tombak pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, melalui Bimbingan Teknis (Bimtek), Selasa (28/7), bertema “Meningkatkan Daya Saing Melalui Inovasi Digital dan Kearifan Lokal.”

Kegiatan ini menjadi salah satu strategi mencetak sumber daya manusia pariwisata yang profesional, inovatif, dan mampu menjawab tantangan perkembangan industri pariwisata di era digital.

Dalam sambutannya, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Fitriady, diwakili Kabid Pengembangan Destinasi, Gusti Muhammad Yosalvina Yovani menyampaikan, Pokdarwis bersama masyarakat sekitar memiliki posisi sangat strategis mendukung pengembangan destinasi wisata, khususnya kawasan Geopark Meratus yang menjadi kebanggaan Kalimantan Selatan.

Keberadaan mereka tidak hanya sebagai pengelola objek wisata, tetapi juga menjadi wajah terdepan dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya, tradisi, serta kearifan lokal yang dimiliki daerah.

*Kabid Pengembangan Destinasi, Dispar Kalsel, Gusti Muhammad Yosalvina Yovani*

“Sektor pariwisata saat ini menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah,” katanya.

Yovani menjelaskan, wisatawan masa kini tidak lagi hanya mencari panorama alam yang indah atau tempat yang populer.

Mereka menginginkan pengalaman autentik, mengenal budaya masyarakat, memahami sejarah suatu daerah, hingga menikmati cerita yang menjadi identitas sebuah destinasi.

Oleh sebab itu, kemampuan mengelola destinasi dengan baik menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pengembangan pariwisata.

“Persaingan antar destinasi wisata yang ketat, memerlukan inovasi baru, agar mampu bersaing dengan daerah lain,” ungkapnya.

Lebih lanjut Yovani menambahkan, pengelolaan yang profesional tidak hanya mampu meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga dapat menghidupkan kembali nilai-nilai budaya lokal, memperkuat karakter destinasi, serta menciptakan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan.

Melalui pendekatan tersebut, wisatawan tidak sekadar datang untuk berkunjung, tetapi juga memperoleh pengalaman yang bermakna dan memiliki keterikatan emosional dengan destinasi yang mereka datangi.

“Bimbingan teknis ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberdayakan masyarakat, agar mampu mengelola potensi wisata yang dimiliki daerah secara optimal. Pokdarwis diharapkan menjadi motor penggerak dalam menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat promosi destinasi, serta mengembangkan berbagai inovasi berbasis potensi lokal,” pungkasnya. (DISPARKALSEL-NHF/RIW/APR)

Menaker: Pengawasan Ketenagakerjaan Harus Berbasis Risiko dan Preventif

Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan transformasi pengawasan ketenagakerjaan diarahkan pada pengawasan berbasis risiko yang mengedepankan upaya preventif.

Melalui pendekatan tersebut, pengawasan diharapkan semakin efektif dalam melindungi pekerja sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan.

Hal itu disampaikan Menaker Yassierli pada peluncuran dan sosialisasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Pengawasan Ketenagakerjaan Indonesia di Jakarta, Senin (27/7).

Menaker mengatakan, pengawasan ketenagakerjaan ke depan tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga memperkuat pencegahan melalui pemanfaatan data, teknologi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Transformasi tersebut diawali dengan memperluas jangkauan pengawasan sekaligus memperkuat kapasitasnya. Upaya itu dilakukan dengan mengoptimalkan peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai mitra dalam deteksi dini dan pencegahan potensi persoalan ketenagakerjaan.

Selain itu, Kemnaker juga memanfaatkan digitalisasi, surveillance, dan mekanisme self-assessment perusahaan sebagai instrumen pendukung pengawasan.

“Pencegahan harus menjadi bagian utama dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan. Karena itu, kita perlu memperkuat instrumen pengawasan yang mampu membaca potensi risiko sejak awal,” kata Menaker.

Menurut Menaker, pendekatan berbasis risiko menjadi kunci menentukan prioritas pengawasan.

“Ini kata kuncinya adalah berbasis risiko. Kesadaran ini sudah menjadi bagian penting dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan pengawasan ketenagakerjaan,” ujarnya.

Untuk mendukung pendekatan tersebut, Kemnaker mengintegrasikan data keselamatan dan kesehatan kerja (K3), norma kerja, pengaduan, serta data BPJS Ketenagakerjaan untuk memetakan risiko berdasarkan sektor dan wilayah.

“Kita integrasikan data K3, norma kerja, pengaduan, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memetakan risiko. Kita juga akan mendorong Balai K3 di dinas provinsi menjadi garda terdepan promotif dan preventif,” ujar Menaker.

Ia menjelaskan, Balai K3 akan diperkuat agar mampu memetakan risiko di wilayahnya, termasuk isu norma kerja dan norma K3.

Pemetaan tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas pengawasan sekaligus mengarahkan intervensi pada sektor dan wilayah yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi.

Menaker menambahkan, pengawasan berbasis risiko juga akan diperkuat melalui kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan Balai K3 dalam memberikan edukasi serta pendampingan kepada perusahaan.

“Balai K3 harus menjadi ujung tombak Kemnaker dalam promotif dan preventif K3,” tegas Menaker.

Lebih lanjut, Menaker menyampaikan penguatan pengawasan ketenagakerjaan juga membutuhkan sumber daya manusia pengawasan yang profesional dan berintegritas.

“Regulasi sudah kita siapkan. Kita ingin pengawasan ketenagakerjaan semakin profesional, memiliki integritas, dan mampu memberikan dampak bagi terciptanya tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif,” ujarnya. (KemenakerRI-RIW/APR)

HUT ke-79 Kemnaker, Momentum Perkuat Vokasi dan Transformasi Green Office

Jakarta — Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjadi momentum memperkuat transformasi sektor ketenagakerjaan melalui penguatan vokasi dan penerapan Green Office sebagai fondasi birokrasi yang produktif, modern, dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat membuka Pekan Olahraga dalam rangka HUT ke-79 Kemnaker di Jakarta, Senin (27/7).

Menurut Menaker, penguatan vokasi terus dilakukan melalui berbagai program strategis yang dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri.

Salah satunya melalui Program Magang Nasional (MagangHub) yang pada 2026 ditargetkan menjangkau 150 ribu peserta.

“Program ini dirancang untuk mendekatkan pencari kerja dengan industri sehingga dapat meminimalkan ketidaksesuaian kompetensi (mismatch). Peserta tidak hanya memperoleh pengalaman kerja dan sertifikat kompetensi, tetapi juga mendapatkan uang saku selama mengikuti program,” ujar Menaker.

Ia mengatakan, MagangHub telah memperoleh perhatian dari berbagai mitra internasional sebagai salah satu praktik baik dalam pengembangan sumber daya manusia yang menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia kerja.

Selain memperluas akses pemagangan, Kemnaker juga menargetkan 270 ribu peserta mengikuti Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) sepanjang 2026.

Pelaksanaannya dilakukan secara transparan, inklusif, serta memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas dan masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Seiring penguatan vokasi, Kemnaker juga terus mendorong transformasi birokrasi melalui penerapan Gr een Office. Langkah ini dilakukan melalui pengelolaan lingkungan kantor secara mandiri, termasuk efisiensi energi dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

Selain itu, Kemnaker secara bertahap melakukan transisi menuju pemanfaatan energi terbarukan melalui pemasangan panel surya di lingkungan Kemnaker.

Penerapan standar Green Office juga didukung penyusunan Sustainability Report sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang akuntabel.

“Transformasi ketenagakerjaan harus berjalan seiring dengan transformasi birokrasi. Karena itu, kami ingin membangun ekosistem kerja yang tidak hanya produktif dan adaptif terhadap perubahan, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan,” kata Menaker.

Menaker berharap momentum HUT ke-79 Kemnaker semakin memperkuat semangat seluruh insan Kemnaker untuk terus menghadirkan kebijakan dan pelayanan ketenagakerjaan yang berdampak nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih maju, produktif, dan berkelanjutan. (KemenakerRI-RIW/APR)

Wamenaker: PVN Siapkan SDM Sesuai Kebutuhan Dunia Usaha dan Industri

Padang — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan, Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) menjadi salah satu upaya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang siap kerja, produktif, dan sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Menurutnya, perubahan pasar kerja yang berlangsung semakin cepat menuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang relevan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan industri.

Penegasan tersebut disampaikan Afriansyah saat membuka Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 3 Tahun 2026 di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang, Sumatera Barat, Jumat (24/7).

Pelaksanaan program tersebut diikuti 982 peserta yang tersebar di BPVP Padang, Satuan Pelayanan (Satpel) Jambi dan Sawahlunto, serta sejumlah UPTD binaan di wilayah Sumatera Barat dan Jambi.

“Pelatihan vokasi bukan sekadar memberikan keterampilan, tetapi menjadi investasi untuk menyiapkan SDM yang siap bekerja, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha maupun dunia industri,” ujar Afriansyah.

Ia menjelaskan, pada 2026 Kemnaker menargetkan 300.000 peserta mengikuti berbagai program Pelatihan Vokasi Nasional di seluruh Indonesia.

Target tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan berbasis kompetensi sekaligus meningkatkan kesiapan tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Selain memperluas akses pelatihan, Kemnaker juga memberikan perhatian kepada pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) serta masyarakat yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Melalui program resk illing dan upskilling, peserta dibekali keterampilan baru agar memiliki peluang lebih besar untuk kembali bekerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

“Kami ingin memastikan masyarakat yang terdampak perubahan ekonomi tetap memiliki kesempatan meningkatkan kompetensinya. Dengan keterampilan baru, mereka memiliki peluang untuk kembali bekerja atau membangun usaha sendiri,” kata Afriansyah.

Afriansyah menambahkan, penyelenggaraan pelatihan vokasi perlu disesuaikan dengan potensi unggulan setiap daerah agar kompetensi yang diperoleh peserta benar-benar selaras dengan kebutuhan pasar kerja.

Di Sumatera Barat, pengembangan kompetensi diarahkan pada sektor jasa, perdagangan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi salah satu penopang perekonomian daerah.

Untuk mendukung upaya tersebut, BPVP perlu terus mengoptimalkan jejaring kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, dan UMKM untuk meningkatkan penyerapan lulusan pelatihan sekaligus produktivitasnya.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan penyerapan lulusan pelatihan di dunia kerja sekaligus membuka peluang lahirnya wirausaha baru yang dapat menggerakkan perekonomian daerah.

Di BPVP Padang, sebanyak 85 peserta mengikuti pelatihan pada enam program, yakni barista, pengolahan makanan komersial, housekeeping, penggambaran modern 3D CAD, pengelasan Fillet Welder FCAW (Flux-Cored Arc Welding), dan tata rias pengantin.

Selanjutnya, pada 27 Juli 2026 akan dimulai lima program pelatihan lainnya, yaitu pembuatan pakaian, petugas K3 konstruksi 1, petugas K3 konstruksi 2, perawatan dan perbaikan AC rumah tangga, serta juru ukur.

Menutup sambutannya, Afriansyah mengajak masyarakat mengubah cara pandang terhadap dunia kerja. Menurutnya, peluang berkarier tidak hanya terbatas menjadi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga terbuka luas di sektor swasta maupun melalui kewirausahaan.

“Jangan terpaku hanya pada satu pilihan karier. Yang terpenting adalah memiliki keterampilan sehingga peluang bekerja maupun berwirausaha semakin terbuka,” tuturnya. (KemenakerRI-RIW/APR)

Indonesia – Turki Sepakati Joint Action Plan 2026–2027: Wujudkan Pasar Kerja Inklusif hingga Berbagi Model Factory

Jakarta — Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Turki resmi memperkuat kolaborasi bidang ketenagakerjaan melalui kesepakatan Joint Action Plan 2026–2027.

Kesepakatan strategis ini dicapai dalam pertemuan The First Joint Working Commission (JWC) yang dihadiri langsung Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, dan Menteri Perburuhan dan Jaminan Sosial Republik Turki, Vedat Işıkhan, di Jakarta, Jumat (24/7).

Penyelenggaraan JWC pertama ini ditandai penandatanganan Protocol of the First Joint Working Commission. Dokumen ini menjadi akselerator dan bentuk konkret im plementasi dari Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation in the Field of Labour yang sebelumnya telah ditandatangani kedua negara pada 22 November 2023 di Baku, Azerbaijan.

Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli menegaskan, bahwa momentum ini sangat krusial untuk menerjemahkan komitmen diplomasinya menjadi program kerja nyata dan berkelanjutan.

“Saya meyakini bahwa kolaborasi yang semakin erat antara Indonesia dan Turki tidak hanya memberikan manfaat bagi kedua negara, tetapi juga menjadi kontribusi nyata dalam menghadirkan solusi atas berbagai tantangan ketenagakerjaan global, demi membangun pasar kerja yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Yassierli.

Adapun ruang lingkup Joint Action Plan 2026–2027 ini mencakup berbagai agenda strategis, seperti pengembangan kebijakan pasar kerja, digitalisasi layanan ketenagakerjaan, penguatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga pengembangan proyek kerja sama intern asional.

“Keberhasilan implementasi setiap kegiatan akan menjadi indikator nyata dari keberhasilan kerja sama bilateral kita, sekaligus memberikan dampak konkret bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta kesejahteraan pekerja di kedua negara,” ujar Menaker.

Salah satu poin sorotan utama (highlight) dalam pertemuan bilateral ini adalah Indonesia berkeinginan untuk mempelajari Model Factory dari Turki sebagai strategi transformasi Balai Pelatihan Vokasi di tanah air.

Rencana ini berawal dari rasa impresif Menaker Yassierli terhadap keberhasilan Pemerintah Turki saat dipaparkan pada Konferensi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tahun 2025 lalu.

Di Turki, Model Factory tidak sekadar menjadi tempat pelatihan kerja biasa, melainkan bertransformasi menjadi pusat konsultasi modern bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam menerapkan prinsip keunggulan operasional (lean production).

Melalui JWC ini, Indonesia mengusulkan skema kerja sama yan g lebih intensif, termasuk program berbagi pengetahuan dan pemfungsian balai pelatihan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan industri modern.

“Indonesia melihat pengalaman sukses Turki dalam pengembangan Model Factory sebagai peluang emas untuk mengakselerasi transformasi balai pelatihan vokasi yang kita miliki. Kami ingin memperluas ruang lingkup kerja sama ini, khususnya dalam mentransfer prinsip dan metode Model Factory agar balai pelatihan kita dapat berperan ganda: mencetak SDM unggul sekaligus mendampingi UKM lokal tumbuh lebih efisien,” pungkas Yassierli. (KemenakerRI-RIW/APR)

Dorong UMKM masuk Pasar Global, Banjarbaru Gelar Lomba Desain Sasirangan Pewarna Alam

Banjarbaru – Pemko Banjarbaru gelar Lomba Desain Produk Unggulan Sasirangan Pewarna Alam se-Kota Banjarbaru Tahun 2026 untuk Semarakkan pelestarian budaya lokal berpadu dengan inovasi ramah lingkungan di MESS L Kota Banjarbaru pada Selasa (28/7).

Mewakili Wali Kota Banjarbaru, Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum dan Politik, Marhain Rahman buka secara langsung ajang ini yang diharapkan menjadi ruang kreasi sekaligus pembuktian bagi para pelaku industri kreatif di Kota Idaman.

Penyelenggaraan lomba ini menjadi bukti konkret bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru tidak main – main membina sektor riil.

Pemkot memberikan dukungan penuh terhadap pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan fokus dan perhatian khusus pada pengembangan ekosistem industri kain Sasirangan.

Fasilitasi, pelatihan, hingga panggung kompetisi seperti ini terus didorong oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Banjarbaru agar para perajin lokal tidak hanya bertahan, tetapi mampu naik kelas dan mendominasi pasar yang lebih luas.

Dalam sambutannya, Pemkot Banjarbaru apresiasi terselenggaranya kegiatan ini. Dengan mengusung tema Sasirangan Kontemporer, lomba ini dinilai sangat relevan dengan tantangan industri fashion saat ini.

“Sasirangan harus tetap mempertahankan nilai tradisi, namun tetap harus mampu mengikuti selera pasar modern. Kegiatan ini jadi ruang bagi para pelaku industri kreatif untuk melahirkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, sekaligus memperkuat identitas budaya Banjar,” ujarnya.

Penggunaan pewarna alam jadi sorotan utama dalam kompetisi ini. Sentuhan desain yang kreatif berbasis pewarna organik, para perajin tidak hanya dituntut menghasilkan produk bernilai estetika tinggi, tapi juga berkontribusi langsung pada upaya pelestarian lingkungan.

Marhain menambahkan, bahwa tren dunia saat ini sedang bergerak menuju konsep keberlanjutan. Indonesia terus mengampanyekan penggunaan produk fashion yang lebih ramah lingkungan.

“Sejalan dengan komitmen berbagai negara, Sasirangan berbahan pewarna alam memiliki nilai tambah serta peluang yang semakin besar untuk bersaing keras di pasar nasional maupun internasional,” ungkapnya.

Karya-karya yang lahir dari ajang di MESS L ini diharapkan mampu menjadi lokomotif pengembangan Sasirangan Banjarbaru agar semakin dikenal luas, membanggakan daerah, dan membawa dampak kesejahteraan nyata bagi masyarakat. (MedCenBJB-RIW/APR)