News – Laman 8 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Bahas KUPA-PPAS Perubahan 2026, DPRD Perkuat Sinergi Wujudkan “Kalsel Bekerja”

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan II Tahun 2026 dengan agenda penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Selasa (28/7).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, dan dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, unsur Forkopimda, kepala SKPD, serta anggota DPRD.

Dalam pidatonya, Gubernur Muhidin menegaskan bahwa perubahan KUPA dan PPAS menjadi langkah penting menjaga arah pembangunan daerah tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan Kalimantan Selatan.

“Rancangan perubahan KUPA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 menjadi landasan dalam penyusunan perubahan RKA-SKPD, sekaligus memastikan target RPJMD Kalimantan Selatan 2025–2029 dengan visi Kalsel Bekerja menuju Gerbang Logistik Kalimantan dapat berjalan sesuai rencana,” ujar Muhidin.

Ia menjelaskan, perubahan APBD dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan anggaran hingga Triwulan II Tahun 2026, sekaligus mengakomodasi sejumlah program strategis nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

Dalam pemaparannya, Gubernur juga menyampaikan proyeksi pendapatan daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp7,733 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan mencapai Rp10,504 triliun.

“Pemerintah daerah tetap memprioritaskan anggaran untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Kalimantan Selatan,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, menegaskan pihaknya akan menjalankan fungsi penganggaran secara maksimal melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan ini menjadi bagian dari tanggung jawab DPRD untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran.

“Melalui pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif terhadap dinamika pembangunan, sekaligus mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Banua melalui pembangunan yang berkelanjutan,” tutupnya. (NHF/RIW/APR)

Empat E-RTG Resmi Perkuat Operasional TPK Banjarmasin, Tingkatkan Produktivitas Bongkar Muat dan Dukung Green Port

Banjarmasin – PT Pelindo Terminal Petikemas melalui Terminal Petikemas Banjarmasin (TPK Banjarmasin) resmi memperkuat kapasitas operasionalnya dengan menghadirkan empat unit Electric Rubber Tyred Gantry Crane (E-RTG).

Penambahan peralatan bongkar muat berbasis listrik tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam meningkatkan produktivitas pelayanan peti kemas, memperkuat kehandalan operasional, sekaligus mendukung transformasi pelabuhan yang modern, efisien, dan ramah lingkungan.

Investasi tersebut dilakukan seiring dengan kinerja operasional Terminal Petikemas Banjarmasin yang terus menunjukkan tren positif.

Hingga akhir Semester I Tahun 2026, TPK Banjarmasin berhasil melayani arus peti
kemas sebanyak 236.990 box atau setara dengan 282.265 TEUs.

Capaian tersebut mencerminkan tingginya aktivitas bongkar muat di terminal sekaligus menjadi dasar perusahaan untuk terus meningkatkan kapasitas fasilitas dan peralatan operasional untuk menjaga kelancaran pelayanan kepada pengguna jasa.

Sebelum dioperasikan, ke-empat unit E-RTG menjalani serangkaian pengujian sesuai standar teknis yang dipersyaratkan, meliputi pemeriksaan visual, pengukuran dimensi, Non-Destructive Testing (NDT) dengan metode Magnetic Particle Testing, Function and Performance Test, Load Test, Commissioning Test, hingga Endurance Test selama 1×24 jam.

Seluruh tahapan tersebut bertujuan memastikan aspek keselamatan, fungsi, serta keandalan peralatan sebelum digunakan dalam kegiatan operasional terminal.

Setelah seluruh tahapan pengujian dinyatakan memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan, 4 (empat) unit E-RTG secara resmi dilakukan Serah Terima Operasi dari PT Pelindo Terminal Petikemas pada 17 Juli 2026.

Serah Terima Operasi tersebut menjadi tonggak dimulainya pemanfaatan E-RTG dalam mendukung pelayanan bongkar muat di Terminal Petikemas Banjarmasin.

Terminal Head Terminal Petikemas Banjarmasin, Sirin Purnomo mengatakan, penambahan empat unit E-RTG merupakan bagian dari komitmen perusahaan memperkuat kapasitas operasional untuk menjawab pertumbuhan arus peti kemas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan.

“Kinerja operasional Terminal Petikemas Banjarmasin yang terus menunjukkan pertumbuhan menjadi dorongan bagi kami untuk terus meningkatkan kapasitas pelayanan,” ujar Sirin Purnomo.

Hingga Semester I Tahun 2026 TPK Banjarmasin telah melayani 236.990 box atau setara 282.265 TEUs.

“Seiring meningkatnya aktivitas bongkar muat, kehadiran empat unit E-RTG menjadi investasi strategis untuk menjaga produktivitas terminal, mempercepat pelayanan kapal dan peti kemas, serta memastikan layanan kepada pengguna jasa tetap optimal,” tambahnya.

Dengan beroperasinya empat unit E-RTG tersebut, jumlah Rubber Tyred Gantry Crane (RTG) di Terminal Petikemas Banjarmasin meningkat dari 12 unit menjadi 16 unit, atau bertambah sekitar 33 persen.

Penambahan tersebut memperkuat kapasitas pelayanan terminal dalam mengakomodasi peningkatan arus peti kemas sekaligus mendukung percepatan proses bongkar muat.

Tambahan unit RTG memungkinkan distribusi peralatan pada setiap blok container yard menjadi lebih optimal sehingga proses receiving, delivery, loading, dan unloading peti kemas dapat berlangsung lebih cepat melalui pengurangan potensi waiting time peralatan.

Selain itu, ketersediaan unit tambahan meningkatkan keandalan operasional karena tersedia cadangan alat saat dilakukan preventive maintenance, sehingga kontinuitas pelayanan kepada pengguna jasa tetap terjaga.

Penggunaan E-RTG berbasis tenaga listrik juga menjadi bagian dari implementasi konsep Green Port yang terus dikembangkan PT Pelindo Terminal Petikemas.

Dibandingkan RTG konvensional berbahan bakar diesel, E-RTG menawarkan efisiensi energi yang lebih baik, mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, serta berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon dalam mendukung operasional pelabuhan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

PT Perfecta Sarana Engineering sebagai konsultan Pengawas Pekerjaan Pengadaan 4 (empat) unit E-RTG di Terminal Petikemas Banjarmasin. Consultant Inspector PT Perfecta Sarana Engineering, Oliver Frids, mengatakan seluruh tahapan pengujian menunjukkan bahwa 4 (empat) unit E-RTG telah memenuhi parameter teknis yang dipersyaratkan untuk mendukung operasional terminal peti kemas.

Berdasarkan hasil inspeksi dan rangkaian pengujian yang telah dilaksanakan, mulai dari Commissioning Test, Load Test hingga Endurance Test, seluruh unit E-RTG menunjukkan performa yang stabil dan memenuhi kriteria penerimaan sesuai spesifikasi teknis.

“Sistem mekanikal, elektrikal, kontrol, serta fitur keselamatan berfungsi dengan baik, sehingga alat siap mendukung kegiatan operasional secara andal dan berkesinambungan,” kata Oliver Frids.

Menurut Oliver, keberhasilan seluruh rangkaian pengujian menunjukkan bahwa E-RTG memiliki tingkat keandalan tinggi untuk mendukung operasional terminal secara berkelanjutan, sekaligus menjadi bagian dari penerapan teknologi bongkar muat yang lebih modern dan efisien.

Sementara itu, Sirin Purnomo menegaskan bahwa proses serah terima empat unit E-RTG merupakan tonggak penting dalam transformasi operasional Terminal Petikemas Banjarmasin.

Handover empat unit E-RTG bukan sekadar penambahan peralatan, tetapi merupakan wujud komitmen perusahaan dalam menghadirkan infrastruktur yang semakin modern untuk menjawab kebutuhan pengguna jasa.

Dengan kapasitas yang semakin besar, produktivitas bongkar muat akan meningkat, waktu pelayanan kapal dan peti kemas menjadi lebih cepat, serta keandalan operasional terminal semakin terjaga.

“Sejalan dengan transformasi Pelindo, kami terus menghadirkan terminal yang Clean, Green, Safe, dan Smart guna mendukung kelancaran arus logistik nasional dan meningkatkan daya saing pelabuhan Indonesia,” ujar Sirin Purnomo.

Melalui modernisasi peralatan, penguatan infrastruktur, serta penerapan teknologi berbasis listrik yang ramah lingkungan, PT Pelindo Terminal Petikemas terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan kepelabuhanan yang andal, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pertumbuhan perdagangan dan perekonomian di Kalimantan Selatan maupun Indonesia. (Pelindo-RIW/APR)

Efisiensi Tanpa Kurangi Kemeriahan, Hari Jadi ke-76 Kalsel Siapkan Expo dan Hiburan untuk Masyarakat

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan persiapan pelaksanaan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan yang akan mengusung konsep lebih sederhana tanpa mengurangi kemeriahan bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, usai rapat koordinasi bersama jajaran SKPD dan tenaga ahli gubernur di Banjarbaru, Senin (27/7).

Syarifuddin mengatakan, rapat membahas sejumlah agenda penting, salah satunya persiapan puncak peringatan Hari Jadi Kalsel yang dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus 2026.

Perayaan dimajukan sehari karena tanggal 14 Agustus tahun ini bertepatan dengan hari Jumat.

“Pelaksanaan puncaknya direncanakan tanggal 13 Agustus di kawasan Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sementara Kalsel Expo tetap digelar seperti biasa di kawasan depan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Seluruh rangkaian kegiatan akan melibatkan berbagai SKPD, instansi vertikal, pelaku usaha, serta mitra lainnya guna menyukseskan peringatan Hari Jadi sekaligus Kalsel Expo 2026.

Salah satu perubahan pada pelaksanaan tahun ini adalah penerapan konsep efisiensi, termasuk dalam penyampaian ucapan selamat Hari Jadi.

Syarifuddin menjelaskan, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, mengarahkan agar ucapan selamat tidak lagi dipasang secara berlebihan.

*Sekda Kalsel memimpin rakor SKPD yang membahas berbagai hal penting termasuk Harjad Kalsel ke-76*

Masing-masing kelompok, seperti SKPD, Forkopimda, DPRD, bupati/wali kota, BUMN, dan BUMD cukup diwakili satu ucapan.

“Hal ini merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran. Namun kami berharap langkah tersebut tidak mengurangi semangat maupun kemeriahan Hari Jadi Kalimantan Selatan,” katanya.

Meski mengedepankan efisiensi, Pemprov Kalsel memastikan berbagai kegiatan hiburan tetap disiapkan untuk masyarakat.

Untuk memudahkan akses pengunjung menuju lokasi kegiatan, Dinas Perhubungan akan menyediakan layanan bus gratis yang melayani perjalanan ke kawasan Kalsel Expo.

Selain itu, penyelenggaraan expo juga dirancang agar tidak mengganggu arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani, sebagaimana pelaksanaan tahun sebelumnya.

“Tetap ada hiburan untuk masyarakat. Bus gratis juga disiapkan agar masyarakat lebih mudah datang ke lokasi expo, dan pelaksanaannya diupayakan tidak mengganggu arus lalu lintas,” jelasnya.

Pemprov Kalsel juga tengah mematangkan sejumlah agenda pendukung lainnya, termasuk kemungkinan kembali menghadirkan makan bersama masyarakat yang akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan perangkat daerah terkait.

Tak hanya itu, berbagai perlombaan olahraga dan kegiatan masyarakat juga akan kembali memeriahkan Hari Jadi ke-76 Kalimantan Selatan, di antaranya jalan sehat, lari, gowes, hingga pertandingan tinju yang terbuka bagi berbagai kalangan. (SYA/RIW/APR)

Hoax Babinsa Memburu Data Pajak, Ini Penegasan DJP

Banjarmasin – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluruskan informasi yang beredar di berbagai platform mengenai adanya pelibatan Babinsa dalam kegiatan “memburu data pajak” hingga ke desa – desa.

DJP menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Perlu dipahami bahwa aparat kewilayahan, termasuk Babinsa, Bhabinkamtibmas, maupun perangkat desa, bukan merupakan pelaksana pemeriksaan maupun pengumpulan data perpajakan.

Keterlibatan unsur kewilayahan hanya bersifat mendukung koordinasi agar pelaksanaan tugas petugas pajak di lapangan berlangsung dengan tertib, aman, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Moch. Luqman Hakim menjelaskan, bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 bukan merupakan kebijakan baru yang memperluas kewenangan aparat kewilayahan dalam kegiatan perpajakan.

“SE-8/PJ/2026 diterbitkan untuk menyempurnakan tata cara kerja sama yang telah berjalan selama ini agar lebih seragam, efektif, dan terdokumentasi dengan baik. Tidak ada penugasan kepada Babinsa atau aparat kewilayahan untuk melakukan pemeriksaan ataupun memburu data pajak masyarakat,” jelas Luqman.

Surat edaran tersebut juga tidak memberikan kewenangan baru berupa akses terhadap data pribadi masyarakat maupun pelaksanaan tindakan pemeriksaan oleh aparat kewilayahan.

Seluruh kegiatan administrasi perpajakan tetap dilaksanakan pegawai DJP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DJP memastikan bahwa pengelolaan data dan informasi perpajakan tetap dilakukan pegawai DJP sesuai kewenangan, dengan menjunjung prinsip kerahasiaan jabatan dan perlindungan data wajib pajak.

Sejalan dengan transformasi administrasi perpajakan, DJP saat ini semakin mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi, analisis data digital, dan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) dalam kegiatan pengawasan kepatuhan perpajakan.

Melalui pendekatan tersebut, pengawasan dilakukan secara lebih akurat, objektif, dan efisien berdasarkan data yang dimiliki, sehingga tidak dilakukan secara masif kepada seluruh wajib pajak. Langkah ini juga tidak menambah kewajiban baru bagi masyarakat.

“DJP terus berkomitmen menghadirkan administrasi perpajakan modern, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi. Fokus kami adalah meningkatkan kualitas data dan kepatuhan sukarela wajib pajak, bukan memperluas pemeriksaan,” tambah Luqman.

DJP mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Informasi resmi mengenai kebijakan dan layanan perpajakan dapat diperoleh melalui laman www.pajak.go.id, akun media sosial resmi DJP, kantor pajak terdekat, atau layanan Kring Pajak 1500200. (DJPKalselteng-RIW/APR)

Musda PPJI Kalsel Cetak Kepemimpinan Baru, Fokus Perbanyak Sertifikasi dan Dukung Makan Bergizi Gratis

Banjarmasin – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI) Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) Tahun 2026 di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Jumat (24/7).

Musda ini menjadi momentum penting memperkuat organisasi sekaligus menetapkan arah baru untuk meningkatkan profesionalisme pelaku usaha jasa boga di Banua.

Dalam forum tersebut, Muhammad Akbar Utomo Setiawan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD PPJI Kalimantan Selatan periode 2026 – 2031.

*Ketua DPD PPJI Kalimantan Selatan periode 2026 – 2031, Muhammad Akbar Utomo Setiawan*

Kepengurusan baru diharapkan mampu melanjutkan program – program organisasi sekaligus menyelesaikan berbagai agenda strategis yang masih menjadi prioritas.

Muhammad Akbar Utomo Setiawan mengatakan, fokus utama kepengurusan mendatang adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi.

Program yang akan diperkuat meliputi sertifikasi kompetensi, sertifikasi halal, hingga sertifikasi lain yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha jasa boga.

*Pembukaan Musda DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI) Kalimantan Selatan*

Selain peningkatan kompetensi, PPJI Kalsel juga menargetkan perluasan jumlah anggota. Saat ini organisasi memiliki sekitar 128 anggota dan akan terus mengoptimalkan rekrutmen setiap tahun agar semakin banyak pelaku usaha jasa boga bergabung dalam wadah organisasi.

“Melalui kepengurusan baru ini, kami ingin membangun organisasi yang semakin profesional, memperkuat kompetensi anggota, sekaligus memperluas jejaring kemitraan demi kemajuan industri jasa boga di Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Dinansyah berharap, PPJI menjadi mitra strategis mendukung berbagai program pembangunan, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, PPJI memiliki peran penting karena menghimpun para pelaku usaha jasa boga yang memiliki kompetensi menyediakan makanan sehat, aman, dan berkualitas.

Seluruh anggota PPJI juga diharapkan dapat berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah di Kalimantan Selatan.

Sinergi antara pemerintah daerah dan PPJI diyakini tidak hanya mendukung peningkatan gizi masyarakat melalui Program MBG, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan bagi sektor usaha jasa boga di Banua.

“Melalui Musda 2026 ini, DPD PPJI Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas anggota, memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah melalui layanan jasa boga yang profesional, berkualitas, dan berdaya saing,” pungkasnya. (NHF/RIW/APR)

Dukung Hari Anak Nasional 2026, Disbunnak Salurkan Ratusan Paket Makanan Bergizi

Banjarbaru – Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalimantan Selatan turut berpartisipasi pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026, dengan menyalurkan ratusan paket makanan bergizi sebagai bentuk dukungan terhadap pemenuhan gizi anak.

Sebanyak 231 paket makanan bergizi dibagikan kepada anak-anak dalam kegiatan yang berlangsung di Gedung Idham Chalid dan Taman Asuh Ramah Anak (TARA) Nurul Muhibbin, Banjarbaru, Kamis (23/7).

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, drh. Suparmi mengatakan, keterlibatan Disbunnak pada peringatan HAN merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah mendukung tumbuh kembang anak melalui pemenuhan asupan gizi yang seimbang.

“Sebagaimana tahun – tahun sebelumnya, Disbunnak Kalsel berpartisipasi dalam penyediaan makanan bergizi untuk mendukung penerapan pola makan sehat sesuai tujuh kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Pada peringatan Hari Anak Nasional tahun ini, kami menyiapkan 231 paket yang masing – masing berisi dua butir telur, susu, serta makanan olahan berbahan dasar daging ayam,” ujar Suparmi.

*Pembagian paket makanan bergizi di HAN 2026 dari Disbunnak Kalsel*

Ia menjelaskan, penyediaan paket makanan bergizi tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, bersama Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Selatan, memperkuat upaya pemenuhan kebutuhan gizi anak sejak usia dini.

Menurut Suparmi, Disbunnak memiliki peran strategis mendukung program peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui penyediaan protein hewani yang aman, sehat, utuh, dan halal.

“Sebagai instansi yang membidangi sektor peternakan, kami terus berupaya memastikan ketersediaan bahan pangan sumber protein hewani, seperti telur, susu, dan daging ayam, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya anak-anak yang sedang berada pada masa pertumbuhan,” katanya.

Ia menambahkan, produksi komoditas peternakan di Kalimantan Selatan, terutama telur dan daging ayam, terus ditingkatkan agar mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat sekaligus mendukung berbagai program pemerintah di bidang perbaikan gizi.

“Kami berharap kebiasaan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi dapat terus ditanamkan sejak dini. Disbunnak Kalsel berkomitmen menjaga ketersediaan bahan pangan sumber protein hewani sebagai bagian dari upaya mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” tambahnya.

Melalui momentum Hari Anak Nasional ke-42 Tahun 2026, Disbunnak Provinsi Kalimantan Selatan berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mendukung pemenuhan gizi anak terus diperkuat, sehingga mampu melahirkan generasi Banua yang unggul, sehat, dan berdaya saing di masa depan. (BDR/RIW/APR)

Klarifikasi, SMA Negeri 2 Pastikan 12 Siswa KKO Naik Kelas

Banjarmasin – Dua belas siswa Kelas Khusus Olahraga (KKO) di SMA Negeri 2 Banjarmasin, yang sempat tinggal kelas, akhirnya dinyatakan naik ke kelas 11.

Pernyataan ini disampaikan Kepala SMA Negeri 2 Banjarmasin Muhdi Harto, dalam jumpa pers yang turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kalsel Abdul Rahim dan Kabag Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel Muhammad Anugrah, Jumat (24/7).

Kepada wartawan Muhdi menyampaikan, bahwa permasalahan telah diselesaikan, dan seluruh siswa KKO dinyatakan naik kelas.

“Kami SMAN 2 Banjarmasin bersifat kooperatif, bersama Dinas Pendidikan, Dispora Kalsel, serta praktisi olahraga, bahwa hari ini kendala siswa KKO, kami nyatakan telah selesai, dan semua bisa tersenyum,” ungkap Muhdi.

Koordinasi tersebut, lanjutnya, sesuai dengan arahan gubernur, yakni bekerja bersama merangkul semua. Sehingga tidak ada siswa yang merasa dirugikan.

Seperti diketahui, sebelumnya para siswa sempat dinyatakan tinggal kelas, karena penilaian sepenuhnya didasarkan pada aturan sekolah.

Namun setelah sekolah berkomunikasi dengan Disdikbud Provinsi, diketahui Kementrian Pendidikan memiliki aturan yang memberikan nilai tambah untuk siswa berprestasi.

“Aturan ini membuat nilai siswa meningkat, dan akhirnya memenuhi syarat untuk naik kelas,” ucap Muhdi.

Muhdi mengakui, jika selama ini telah terjadi miskomunikasi antara Dispora, serta praktisi olahraga.

“Sehingga untuk kedepan kami akan bekerjasama serta berkolaborasi lebih lanjut,” ujar Muhdi.

Menanggapi persoalan tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Rahim menjelaskan, saat ini baru SMA Negeri 2 Banjarmasin, yang membuka Kelas Khusus Olahraga. Sementara atlet berprestasi di Kalimantan Selatan, tidak hanya berdomisili di Banjarmasin.

Terkait rencana ini, maka menurut Abdul Rahim, pihaknya bersama Dispora Kalsel segera melakukan koordinasi untuk menyusun juknis dan juklak KKO, untuk kemudian menjadi regulasi setingkat pergub. Sehingga sekolah lainnya di Kalsel, dapat membentuk KKO sesuai aturan.

“Kami berharap, peraturan tersebut dapat diterbitkan tahun ini. Dimana harapannya, atlet berprestasi Kalsel tidak hanya andal pada cabang olahraga yang dikuasainya, tetapi juga menguasai ilmu pengetahuan dan berbudi pekerti,” ucapnya.

Sementara itu, Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Kalsel, Muhammad Anugrah mengatakan, pihaknya fokus membina atlet pelajar, yang tergabung pada Sentra Pembinaan Olahraga Daerah (SPODA).

“Kebetulan atlet pelajar di Kota Banjarmasin, untuk sekolah KKO ada di SMAN 2 ini,” ucap Anugrah.

Karena itu, lanjutnya, kedepan Dispora Kalsel akan terus berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, serta SMAN 2 Banjarmasin.

“Sehingga kedepannya prestasi atlet dan akademik berjalan seimbang,” ujar Anugrah.

Sebelumnya diberitakan, 12 siswa KKO di SMA Negeri 2 Banjarmasin, dinyatakan tinggal kelas, karena nilai akademik nya tidak memenuhi syarat kenaikan.

Kasus ini menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi, mengingat siswa yang tinggal kelas merupakan atlet berprestasi. (SRI/RIW/APR)

Dirjen Imigrasi Dorong Kantor Imigrasi Banjarmasin Perkuat Inovasi Pelayanan untuk Masyarakat

Banjarbaru – Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mendorong jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banjarmasin untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Hal tersebut disampaikan Hendarsam saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani Kilometer 22, Landasan Ulin, Banjarbaru, Jumat (24/7).

Dalam arahannya, Hendarsam menegaskan, bahwa setiap kantor imigrasi memiliki karakteristik wilayah yang berbeda sehingga inovasi pelayanan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

“Yang kita inginkan bahwa di tiap daerah mempunyai karakteristik tipologinya masing – masing. Jajaran Imigrasi di tiap daerah, di Kalsel dan Kalteng, terus bisa membaur dengan masyarakat sesuai dengan tagline kita, Imigrasi Memang Untuk Rakyat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tugas keimigrasian tidak hanya terbatas pada pelayanan penerbitan dokumen, tetapi juga mencakup fungsi menjaga keamanan negara, penegakan hukum, perlindungan kedaulatan, hingga berperan sebagai fasilitator pembangunan.

Karena itu, seluruh pelayanan yang diberikan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan didukung inovasi yang memberikan kemudahan serta manfaat nyata.

Menurut Hendarsam, berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi di Indonesia telah melahirkan beragam inovasi pelayanan.

*Warga antusias membeli ayam yang dijual di pasar murah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin*

Bahkan, sejumlah inovasi yang lahir dari daerah dinilai mampu menjadi inspirasi bagi Direktorat Jenderal Imigrasi, mengembangkan pelayanan secara nasional.

“Setiap daerah kita memang mendorong untuk menghadirkan inovasi. Banyak sekali inovasi yang dilakukan oleh tiap UPT. Kadang – kadang ada hal-hal yang sifatnya out of the box, dan itu sangat membantu kita, menjadi inspirasi bagi kami yang ada di Direktorat,” katanya.

Selain meninjau pelayanan keimigrasian, Hendarsam juga mengapresiasi pelaksanaan Pasar Murah yang digelar Kantor Imigrasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kalimantan Selatan.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Imigrasi di tengah masyarakat sekaligus mendukung penguatan ekonomi rakyat.

Pada pasar murah tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gas elpiji, ayam, telur, hingga produk UMKM dan makanan lokal dengan harga lebih terjangkau.

Hendarsam mengatakan antusiasme masyarakat cukup tinggi. Sejumlah komoditas, seperti beras dari Bulog, langsung habis terjual, sementara kebutuhan gas elpiji juga banyak diminati warga.

“Ini merupakan salah satu program pokok dari Bapak Presiden. Produsen langsung kepada masyarakat. Produsen tetap mendapatkan marginnya sesuai ketentuan, sementara masyarakat memperoleh harga yang lebih murah,” jelasnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Imigrasi tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan, keamanan, dan penegakan hukum, tetapi juga memiliki peran sebagai fasilitator pembangunan yang mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Jadi tugas dan fungsi Imigrasi bukan hanya pelayanan, penegakan hukum, dan keamanan, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan. Salah satunya melalui upaya mendukung ekonomi masyarakat seperti ini,” pungkasnya. (SYA/RIW/APR)

Gelar Lomba Mading 3D, Upaya Disdikbud Dorong Generasi Muda Kalsel Cintai Sejarah

Banjarmasin – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Kebudayaan, Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman, sukses menggelar Lomba Edukatif Kultural Mading Tiga Dimensi (3D), Kamis (23/7).

Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelajar untuk mengenal sekaligus mengemas sejarah revolusi fisik Kalimantan Selatan melalui karya kreatif dan inovatif.

Lomba yang diikuti perwakilan 16 sekolah dari Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Barito Kuala tersebut, mendapat sambutan antusias. Para peserta tidak hanya menampilkan mading tiga dimensi, tetapi juga menunjukkan pemahaman sejarah melalui penyajian yang komunikatif dan menarik.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Abdul Rahim, diwakili Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Disdikbud Kalsel, Arry Risfansyah, mengapresiasi semangat para pelajar yang aktif menggali informasi serta mengajukan berbagai pertanyaan mengenai sejarah revolusi fisik di Kalimantan Selatan.

*Juara I Lomba Edukatif Kultural Mading Tiga Dimensi (3D), diraih SMAN 7 Banjarmasin*

Ia berharap, lomba ini mampu melahirkan generasi muda yang siap menjadi agen penyebar informasi sejarah di lingkungan sekolah masing-masing sehingga semakin banyak pelajar mengenal perjuangan para pahlawan daerah.

“Mereka nanti dapat menjadi penyambung informasi sejarah kepada teman-teman di sekolah, sehingga sejarah perjuangan Kalimantan Selatan semakin dikenal dan dicintai generasi muda,” harapnya.

Arry menambahkan, melalui lomba ini Disdikbud Kalsel terus berkomitmen menumbuhkan kecintaan pelajar terhadap sejarah daerah sekaligus memperkuat kesadaran pentingnya menjaga nilai-nilai perjuangan sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya bangsa.

“Pembelajaran sejarah tidak hanya menjadi materi di ruang kelas, tetapi juga mampu berkembang menjadi pengalaman yang kreatif, menyenangkan, dan menginspirasi generasi muda untuk terus menjaga warisan sejarah daerah,” jelasnya.

Sementara itu, salah seorang dewan juri, Wajidi, menilai lomba mading 3D menjadi bentuk pengembangan pembelajaran sejarah yang lebih kreatif dan relevan dengan karakter generasi muda saat ini.

*Foto bersama dewan juri dan para pemenang*

Menurutnya, penyampaian sejarah tidak harus terpaku di dalam kelas, tetapi dapat dikemas secara interaktif, atraktif, dan memanfaatkan unsur visual, audio, hingga pertunjukan kreatif agar materi sejarah lebih mudah dipahami.

“Meski demikian, kreativitas tetap harus berpijak pada fakta sejarah. Inovasi yang ditampilkan peserta tidak boleh menghilangkan konteks maupun keaslian peristiwa sehingga pesan sejarah tetap tersampaikan secara benar,” tutupnya.

Melalui pendekatan tersebut, peserta diharapkan tidak hanya mengenal tokoh dan peristiwa sejarah, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan budaya Kalimantan Selatan.

Pada akhir perlombaan, dewan juri yang terdiri dari Wajidi, Budi Kurniawan, dan Syahril M. Noor menetapkan SMAN 7 Banjarmasin sebagai Juara I dengan nilai 800, disusul SMA Frater Don Bosco Banjarmasin sebagai Juara II dengan nilai 750, dan SMAN 2 Banjarmasin sebagai Juara III dengan nilai 660.

Sementara itu, SLBN 3 Banjarmasin meraih Juara Harapan I dengan nilai 495, SMAN 1 Mandastana Batola sebagai Juara Harapan II dengan nilai 480, serta SMAIT Ukhuwah Banjarmasin sebagai Juara Harapan III dengan nilai 470. (NHF/RIW/APR)

Percepat Performa Agraria, BPN Kalsel Gelar Rakor Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria 2026

Banjarbaru – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026, sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor, untuk percepatan pelaksanaan program reforma agraria di daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (24/7), dihadiri unsur pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, serta anggota Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Budi Kristiyana mengatakan, rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan reforma agraria selama tahun 2026, sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menyelesaikan berbagai program strategis di bidang pertanahan.

“Reforma agraria tidak hanya berfokus pada penataan aset melalui legalisasi tanah, tetapi juga penataan akses agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan secara produktif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan,” ungkapnya.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan reforma agraria membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun instansi terkait.

“Rapat koordinasi ini diharapkan dapat mengindentifikasi berbagai kendala di lapangan dan dicarikan solusi bersama sehingga pelaksanaan reforma agraria di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” tutupnya.

*Rapat Koordinasi Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026*

Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terus terjalin antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Wilayah BPN dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria.

“Reforma agraria merupakan salah satu program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum atas tanah, mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, serta mendorong pemerataan pembangunan di daerah,” ungkapnya.

Tantri berharap, melalui koordinasi yang semakin kuat antaranggota Gugus Tugas Reforma Agraria, maka pelaksanaan program reforma agraria di Kalimantan Selatan berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

“Sehingga mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum atas hak-hak masyarakat terhadap tanah,” tutupnya. (MRF/RIW/APR)